BANDUNG, KOMPAS.com - Kabupaten Bandung akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan, tepatnya pada 13 Januari 2025.

Meskipun program ini belum dimulai, sejumlah orang tua murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Bandung menyampaikan harapan besar mereka terhadap inisiatif yang diusung oleh Prabowo Subianto.

Desiana, 32 tahun, orang tua murid di SD Negeri II Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, mengungkapkan bahwa program MBG sangat dinantikan.

Ia menilai, hingga saat ini, anak-anak di sekolahnya belum merasakan langsung manfaat dari program tersebut.

"Emang belum, cuma lihat dan baca-baca anak-anak antusias karena mungkin, jarang juga ada program kaya gitu, atau bisa jadi karena yang membagikannya tuh kalau saya lihat aparat ya kaya Polisi atau TNI, mungkin anak-anak senang," ujarnya saat ditemui di Sukamenak, Kabupaten Bandung, pada Selasa (7/1/2025).

Desiana juga mengungkapkan rasa penasaran terhadap menu yang akan disajikan dalam program ini.

Ia berpendapat, dengan harga Rp 10.000, menu yang disediakan seharusnya cukup bergizi.

"Kalau dilihat mah ada buah, ada nasi, ayam goreng ya, kalau kata saya mah cukup buat ganti anak kalau sarapan," katanya.

Ia menambahkan, jika program ini berjalan secara rutin, sebagai seorang ibu dengan dua anak yang masih bersekolah di tingkat SD, ia merasa terbantu, terutama ketika pembagian MBG dilakukan di pagi hari.

"Hal itu membantu manakala saya tidak sempat menyiapkan sarapan," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sastika, 42 tahun, orang tua murid kelas 4 di SDN III Cangkuang Kulon.

Ia berharap program MBG dapat membantu menghemat pengeluaran untuk anak sekolah.

"Meskipun terbilangnya kecil Rp 10.000, kalau tiap hari anak-anak bisa saja gak jajan, ya uangnya bisa untuk yang lain, nabung atau buat keperluan anak yang lain-lainnya, kaya beli buku atau peralatan tulis," kata Sastika.

Sastika juga berharap agar pemerintah dapat menambah susu dalam menu program MBG.

"Kalau baca-baca sebagian ada yang dikasih susu, ada juga yang enggak. Nah, mudah-mudahan pekan depan di kita bisa ada Susu nya," ujarnya.

Yusuf, 40 tahun, orang tua murid di SDN Sukamenak 8, menyatakan bahwa ia sangat menunggu pelaksanaan program MBG.

Ia ingin melihat bagaimana program ini berjalan dan mendengar komentar dari anak-anak yang mendapat manfaat dari program tersebut.

"Kalau saya udah sering ngobrol sama anak, tapi katanya belum ada informasi lebih lanjut soal program itu, jadi penasaran gimana nantinya," kata Yusuf.

Yusuf berpendapat bahwa jika program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, maka menu yang disajikan harus ideal.

Ia merasa bahwa Rp 10.000 mungkin kurang untuk memberikan makanan berat kepada anak.

"Lebih baik dengan nominal sebesar itu, baiknya hanya diberi buah-buahan atau susu saja," tambahnya.

Meski demikian, Yusuf mengapresiasi inisiatif pemerintah melalui program MBG.

"Saya yakin apapun kejadiannya nanti bisa berdampak pada orang tua dan si anak, mudah-mudahan dampaknya hal yang positif," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) ditargetkan menyasar 3 juta penerima pada triwulan pertama tahun ini atau Januari-Maret 2025.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, pemerintah secara bertahap akan menambah jumlah penerima program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ke depannya kita berharap nanti sampai triwulan pertama 2025 akan ditambah lagi menjadi kurang lebih 3 juta penerima manfaat," ucap Adita di Susukan, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, kata Adita, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus ditambah menjadi 1.000 unit. Saat ini, jumlah SPPG baru mencapai 190 unit yang tersebar di 26 provinsi.

Adita mengatakan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama MBG sudah menggelar evaluasi terkait pelaksanaan program tersebut pada hari pertama.

Katanya, dari hasil evaluasi, akan dilakukan sejumlah perbaikan, termasuk terkait pemilihan menu dan pembagian makanan.

"Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk antara lain adalah pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi," kata Adita.

Terkait menu, kata Adita, penyelenggara akan berpedoman pada angka kecukupan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat program ini.

Misalnya, untuk penerima program MBG kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diperlukan 300-400 kilo kalori (kkal) sekali makan. Sementara, bagi anak usia SD, diperlukan 500-600 kkal dalam sekali makan.

"Jadi, mungkin lebih kepada ukuran atau volume, tetapi kalau dari menu bisa saja sama. Yang paling penting seimbang kandungan gizinya terpenuhi sesuai dengan referensi yang diberikan oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional," ucap Adita.

Adita menambahkan, evaluasi MBG akan dilakukan setiap hari selama program makan bergizi gratis digelar.

"Evaluasi ini akan dilakukan evaluasi setiap hari oleh BGN yang langsung berkoordinasi dengan titik-titik SPPG yang ada di seluruh Indonesia," ujar Adita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra dalam memenuhi pasokan untuk menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, 30.000 mitra itu bakal bekerja setiap hari untuk mencukupi pasokan makanan bergizi gratis.

"Ini kan program besar, setiap harinya butuh 30.000 (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan penuh," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menuturkan, sejauh ini sudah terdapat kurang lebih 13.000 mitra yang tergabung untuk menyuplai pasokan MBG ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air.

"(Mitra) 13.000 yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13.000 itu sesuai dengan persyaratannya," ujar dia.

Dadan melanjutkan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

SPPI tidak akan mengikuti tes seleksi calon ASN selayaknya rekrutmen PPPK pada umumnya, namun dengan seleksi jalur khusus di BGN.

SPPI akan menjadi kepanjangan tangan BGN dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis di daerah-daerah.

"Ya (nanti) akan menjadi PPPK. Dalam proses, masih dalam proses," kata Dadan.

Sebagai informasi, pemerintah melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

KOMPAS.com - Pemerintah telah mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) untuk semua siswa tingkat dasar dan menengah.

Program itu dilaksanakan mulai Senin (6/1/2024) serentak di sejumlah wilayah di Indonesia dengan menyasar 3 juta siswa untuk penerima tahap awal.

Karena hanya menyasar 3 juta siswa, tentunya masih banyak sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis.

Salah satunya adalah SDN Cideng 07 Pagi. Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi, Masna Saragih mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya.Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah tersebut.

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," ujarnya.

Masna pun menyarankan agar pemerintah bisa memprioritaskan sekolah yang memang banyak memiliki anak-anak tidak mampu untuk menerima makan bergizi gratis.

Hal itu perlu diperhatikan karena mereka di rumah kesulitan untuk memenuhi gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembangnya.

Sementara sekolah-sekolah, utamanya sekolah swasta yang mungkin kebanyakan sudah berasal dari keluarga menengah dan mampu cenderung bisa memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari.

"Carilah sekolah-sekolah negeri yang memang ekonomi sosialnya rendah, bukan sekolah yang bahkan tidak mau menerima BOP. Iya kayak BOS," ungkapnya.

"Itu mereka sekolah-sekolah bonafit. Jadi pemerintah ini mungkin dievaluasi lagi," ucap dia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sudah membangun 40.000 rumah murah sejak Oktober 2024.

Capaian pembangunan rumah ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Diketahui, Prabowo memiliki target pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun sejak 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," kata Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa.

Ia menyampaikan, Prabowo juga memberikan arahan dalam pertemuan itu. Salah satu arahannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara untuk dibangun rumah murah, dengan cara yang legal.

Adapun lahan-lahan yang disita negara tersebut, termasuk lahan yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil tindak pidana, lahan tindak pidana korupsi, hingga lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ucap Maruarar.

Pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, rumah itu ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yaitu sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya pun akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya.

"Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelas Maruarar.

Menurut dia, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian Prabowo. Kepala Negara meminta bahwa keadilan harus dijalankan, bukan hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan bulanan semata.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," jelas Ara.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana turut menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, tiga personel anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di depan kediaman Hasto bersama beberapa personel Polri.

Sementara, tiga lainnya duduk di gubuk taman yang berada di depan rumah Hasto.

Para anggota Satgas Cakra Buana ini tampak mengenakan seragam berwarna hitam dan baret merah.

Selain Satgas Cakra Buana, sembilan personel Polri berseragam lengkap dengan senjata laras panjang turut menjaga ketat kediaman Hasto.

Salah seorang personel Polri yang berjaga di lokasi mengatakan, belasan penyidik KPK menggeledah rumah Hasto sejak pukul 14.00 WIB.

"Kurang lebih dari jam 14.00 WIB, kami rombongan total ada 10 mobil," kata anggota polisi tersebut.

Diberitakan, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin.

Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.

"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," ujarnya.

KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

BEKASI, KOMPAS.com - Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggeledah rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Penggeledahan berlangsung di kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, sejak pukul 14.00 WIB.

Sembilan personel Polri turut mengawal proses penggeledahan. Mereka mengenakan seragam lengkap dan membawa senjata api laras panjang.

Pantauan Kompas.com di lokasi, enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana, organisasi sayap PDI-P, terlihat menjaga kediaman Hasto.

Mereka tampak mengenakan seragam hitam dan mengenakan baret berwarna merah.

Beberapa anggota Polri dan Satgas Cakra Buana yang berjaga di depan rumah Hasto tampak berbincang santai. Mereka sesekali melempar tawa.

Selain di depan rumah, anggota Polri dan Satgas Cakra Buana juga melakukan penjagaan di gang jalan yang tak jauh dari rumah Hasto.

Dalam penggeledahan ini, empat penyidik KPK sempat memeriksa mobil Toyota Vellfire berwarna hitam yang terparkir di halaman rumah Hasto.

Seluruh bagian dalam mobil tak luput dari pemeriksaan penyidik KPK. Namun, mereka tak menemukan sesuatu dari penggeledahan mobil tersebut.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Hasto pada Selasa (7/1/2025).

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa.

Tessa mengatakan, KPK akan segera menyampaikan perkembangan terkait kegiatan penggeledahan tersebut.

"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," ujarnya.

KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Menu makanan pada program makan bergizi gratis hari kedua di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berbeda dengan hari pertama.

Pada hari pertama menu makanan dilengkapi susu. Namun pada hari kedua ini, tidak ada susu dalam menu yang disajikan.

Saah satu wali murid SD Negeri 1 Kranji, Purwokerto, Dewi Sulistyaning Anggraeni mengatakan, tidak mengetahui alasan tidak adanya susu.

"Kata anak saya enggak ada susunya, tapi enggak papa, mungkin selang-seling. Menurut saya, kalau bisa setiap hari ada susunya," kata Dewi saat dihubungi, Selasa (7/1/2025).

Menurut wali murid lainnya, Dhita Melissa, menu susu kemungkinan tidak ada karena diganti dengan daging sapi.

"Hari ini daging sapi teriyaki, sayuran ada dagingnya juga, buah pepaya, nasi. Hari ini tidak ada susu, mungkin karena ada dagingnya, kalau kemarin ayam," ujar Dhita.

Hal yang sama diungkapkan wali murid lainnya, Dessy Ratnasari.

"Hari ini enggak ada susunya, kemarin ada," ucap Dessy.

Namun demikian, menurut ketiganya menu makanan yang disajikan selama dua hari ini sudah baik dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Mereka juga sangat mendukung program tersebut.

"Programnya sangat bagus. Alhamdulillah anak suka (dengan menunya), selalu habis. Di kelas di anakku banyak yang habis juga, yang tadinya eggak suka, paling enggak mau icip-icip," kata Dhita.

Seperti yang disampaikan Dessy, anaknya selama ini susah untuk makan sayur.

"Anakku enggak suka sayur, (dengan adanya program ini) jadi mencoba makan sayur. Mungkin ada yang enggak sarapan, jadi mau sarapan karena bareng teman-teman," ujar Dessy.

Sementara itu, Dewi berharap program makan bergizi gratis dapat terus berlanjut.

"Kalau menurut saya sudah bagus, menunya 4 sehat 5 sempurna dan gonta-ganti. Harapan saya program ini bisa seterusnya karena sangat membantu orangtua yang punya aktivitas luar. Lebih hemat juga karena anak kenyang," kata Dewi.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, diluncurkan mulai Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal ini, program tersebut menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Menu yang disajikan yaitu nasi, ayam gulai, sayur pokcoy dan susu.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin (5/1/2025).

Namun, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Program makan bergizi gratis adalah program prioritas pemerintah untuk memberikan jaminan gizi yang layak sekaligus mengatasi permasalahanstunting dan gizi buruk.

Awal pemberian makan bergizi gratis ditargetkan ada 3,2 hingga 3,3 juta siswa di seluruh Indonesia yang akan menerima program ini.

Meski begitu, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan bahwa Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan untuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, penunjukan wilayah yang menerima program makan bergizi gratis dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.

"Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan ya, mekanismenya memang yang menunjuk itu Badan Gizi Nasional dengan pembiayaan dari pusat," kata Indah di Lumajang, Selasa (7/1/2025).

Meski begitu, kata Indah, jika sewaktu-waktu Kabupaten Lumajang ditunjuk untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, stok bahan baku makanan sudah siap 100 persen.

Menurutnya, stok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, hingga susu sudah siap digunakan.

"Kalau kami ditunjuk untuk ada program makan bergizi gratis, kami siap karena potensi pertanian, perikanan, peternakan cukup bagus dan itu sudah dibuktikan langsung oleh Menteri Kehutanan, Menko Pangan," katanya.

Indah berharap, program makan bergizi gratis di Lumajang nantinya bisa melibatkan pemerintah daerah agar potensi para pengusaha katering dan jasa pengiriman bisa dimaksimalkan.

"Alangkah baiknya program ini diserahkan ke masyarakat, jadi nanti pemda bisa mengkoordinasikan dengan pengusaha katering, jasa pengiriman, sehingga saling terintegrasi dengan baik," ujar dia.

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan data pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, terdapat 137 ribu pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMP yang disiapkan untuk menerima paket makanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program MBG di Kota Malang akan berjalan pada 13 Januari 2025 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku di satu sekolah dasar negeri saja dengan total 500 pelajar.

Pelaksanaan ini nantinya dilakukan bersama salah satu perusahaan penyedia jasa layanan ojek daring.

Suwarjana menyebutkan Pemkot Malang sebelumnya juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut ketika menyelenggarakan uji coba program MBG pada Agustus dan September 2024.

"Pelaksanaannya (pembagian MBG) 13 Januari sampai 29 Maret dan hanya di satu sekolah, yaitu di SD Negeri Lowokwaru 3," kata Suwarjana di Kota Malang, Selasa (7/1/2024).

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini.

Sementara itu, program MBG di daerah lainnya sebagian sudah dimulai pada Senin (6/1/2024).

Suwarjana menjelaskan, pihaknya sampai sekarang juga masih menunggu koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Malang, terkait mekanisme pendistribusian paket makanan bagi pelajar.

"Secara surat resmi, koordinasi undangan belum ada, karena belum ditunjuk secara resmi siapa (leading sector). Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, rakor khusus membahas itu belum pernah," katanya.

Sedangkan terkait anggaran MBG, Suwarjana menyatakan bahwa penghitungan masih belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2025.

"Kami menyiapkan data siswa yang menerima, tapi untuk (anggaran) di APBD belum," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tetap memantau program makan bergizi gratis (MBG) meski tidak turun langsung pada hari pertama pelaksanaan MBG, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebutkan, Prabowo bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Bapak Prabowo memantau setiap saat, beliau akan melakukan sidak," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin.

Dadan mengingatkan, program makan bergizi gratis ini perlu dipersiapkan dengan semaksimal mungkin karena dipantau oleh Prabowo.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tetap memantau dari berbagai sisi," ucap dia.

Namun, Dadan enggan menjelaskan detil rencana sidak Prabowo.

Ia hanya menagaskan bahwa Prabowo bakal meninjau pelaksanaan MBG di sejumlah lokasi.

"Beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata Dadan.

Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memantau langsung pelaksanaan MBG pada Senin kemarin.

Berdasarkan catatan Kompas.com, hanya ada menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang meninjau pelaksanaan MBG di beberapa tempat.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa distribusi program MBG

Kendati begitu, jadwal dan lokasi titik kunjungan itu belum dapat dipastikan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," kata Hasan saat dihubungi, Senin.

Ia mengatakan, sidak itu dilakukan untuk melihat lebih jelas dan dekat program makan bergizi.

Dengan begitu, Prabowo dapat melihat program secara lebih natural kemudian melakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi enggak pakai woro-woro, biar melihat ini lebih natural, kan gitu," ucap Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Pada hari kedua pelaksanaannya, menu makanan yang diberikan kepada para siswa berbeda dari hari pertama.

Berdasarkan pantauan KOMPAS.com di SD Negeri Susukan 01/02, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (7/1/2025), para siswa menerima menu berupa nasi, telur orek, tumis buncis wortel, tempe goreng, dan jeruk.

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menu makanan yang disajikan untuk siswa PAUD dan SD memang serupa, namun porsi nasinya berbeda.

“Memang menu makanannya sama, tetapi porsi antara PAUD dan SD berbeda. Untuk PAUD, nasinya hanya setengah dari porsi anak SD. Jadi, perbedaannya ada di ukuran atau volumenya saja,” kata Adita saat ditemui di SD Negeri Susukan 01, Ciracas, Jakarta Timur.

Adita menegaskan bahwa penting untuk memastikan setiap menu memenuhi angka kecukupan gizi yang sesuai dengan usia anak.

Oleh karena itu, meskipun menunya sama, porsi yang diberikan disesuaikan agar kebutuhan gizi anak tetap tercukupi.

“Kalau mengenai menu, satu hal yang menjadi rujukan adalah angka kecukupan gizinya. Artinya, harus ada berbagai komponen gizi yang terpenuhi,” jelasnya.

KOMPAS.com/DEVI PATTRICIA Momen ketika siswa SD Negeri Susukan 01/02 Ciracas, Jakarta Timur, mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis dengan menu nasi, telur, tumis buncis dan wortel, tempe goreng, serta jeruk pada Selasa (7/1/2025).

Adita menjelaskan, porsi makanan untuk anak PAUD diperkirakan sekitar 300-400 kilo kalori (kkal) per satu kali makan. Sementara itu, porsi untuk siswa SD lebih besar, yaitu sekitar 500-600 kkal.

Setiap komponen menu juga disusun berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta ahli gizi.

“Yang paling penting adalah memastikan kandungan gizinya seimbang dan sesuai dengan referensi yang diberikan oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional,” tutup Adita.