BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor.

Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menjelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa desa-desa juga siap menyuplai bahan baku untuk program ini.

Dia menyebutkan adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meskipun demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun, untuk program ini sepanjang tahun 2025.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkapnya.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi Arie usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menuturkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.

Kontribusi tiap koperasi adalah memasok bahan makanan yang tersedia, misalnya koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

"Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya," kata dia melanjutkan.

Budi mengakui bahwa pemerintah belum menghitung berapa total perputaran uang di desa dari program makan bergizi gratis.

Namun, ia menekankan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa dari total Rp 71 triliun anggaran makan bergizi gratis sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Untuk diketahui, pemerintah bakal memulai makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, tetapi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri KoperasiBudi Arie Setiadi mengatakan, 1.923 koperasi siap mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis.

“Data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I dan II di kantor Kemenkop, Jumat (3/1/2025) petang.

Budi Arie mengatakan, 1.923 koperasi tersebar di 29 provinsi. Ketua Umum Pro Jokowi itu juga sudah melapor ke Presiden Prabowo.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya tanpa pungutan biaya tambahan.

“Koperasi itu ada koperasi telur, koperasi ayam, daging, susu. Kami sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden,” ucap Budi Arie.

Budi Arie menyebutkan, koperasi-koperasi itu sudah bisa terlibat dalam makan bergizi gratis yang akan mulai pada Senin (6/1/2025).

“Bisa, kami udah register ke Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Budi Arie.

Program makan bergizi gratis (MBG) direncanakan dimulai oleh pemerintah pusat pada 6 Januari 2025.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 71 triliun yanh akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie mengatakan, pada tahap awal, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan selama satu bulan dengan lima kali pemberian dalam sepekan.

"Kegiatan pencanangan makan siang bergizi gratis rencananya akan dilaksanakan pada 6 Januari," kata Agus kepada wartawan usai rapat persiapan, Jumat (3/1/2025).

Agus berharap, pencanangan makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.

Saat ini, di Banyumas telah dibangun dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertempat di Brobahan, Keluarahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Banyumas Luky Ayu Parwatiningsih mengatakan, pihaknya telah siap untuk melaksanakan program tersebut.

"Kami sudah siap 100 persen, dari masalah barang, untuk supplier juga sudah ada, bahan baku, SDM dan distribusi juga sudah siap semua. Intinya kami sudah siap untuk launching di tanggal 6 Januari," kata Luky.

Luky menambahkan, sasaran dapur umum SPPG Brobahan yakni siswa TK Pamardi Siwi Purwokerto, SD Negeri 1 Kranji dan SMK Negeri 2 Purwokerto dengan jumlah sebanyak 2.476 siswa.

Sementara itu, Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama yang ikut hadir menyatakan kesiapan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program makan siang bergizi gratis merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan bersama, di mana perlu adanya sinergi dari seluruh instansi baik TNI-Polri dan pemerintah daerah," ujar dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (3/1/2025).

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang.

Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Pantauan Kompas.com di lokasi, rapat turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia terlihat keluar mengenakan baju dinas berwarna putih pada pukul 17.39 WIB.

Ada pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Ia menuturkan, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

Makan bergizi menjadi salah satu program khusus yang dibahas Prabowo dengan jajaran.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu," ucapnya.

Budi bilang, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

Kemenkop, misalnya, mendukung dengan melibatkan koperasi.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujar Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia," kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Ali menyebutkan, dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.

TNI AL juga akan menyiapkan dapur umum di seluruh markas se-Indonesia apabila anggarannya mencukupi.

"Tapi tempat sudah kita siapkan. Untuk dapur lapangan, kita juga bisa menyiapkan secara mobile yang dimiliki oleh Batalyon Bekpal-nya Marinir. Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan air tawar, maupun air laut.

"Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar," ujar dia.

KSAL sudah meninjau dapur untuk program makan bergizi gratis yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujar Ali ketika itu.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

SOLO, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Jawa Tengah, masih menunggu sosialisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG yang direncanakan oleh pemerintah pusat diluncurkan pada 6 Januari, belum dapat dilaksanakan di Solo, meski pernah dilakukan uji coba.

"Solo dulu pernah ada uji coba. Tapi apakah itu berarti Solo termasuk atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas untuk tanggal 6, Solo belum. Karena belum ada sosialisasi," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Dian Rineta, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2025).

Dian mengatakan, sudah ada sosialisasi terkait makanan sehat. Namun, untuk detail pelaksanaan MBG sendiri belum ada.

"Tadi ada sosialisasi, tapi hanya mengenai makanan sehatnya. Untuk detail pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, kita masih menunggu," ungkap dia.

Pihaknya mengatakan, akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat apabila pelaksanaan MBG dimulai di Solo.

"Nanti kalau sudah ada, pasti kita sampaikan ke teman-teman, karena kita juga butuh teman-teman untuk mensosialisasikan ke masyarakat," kata dia.

Meski rencana MBG diluncurkan pada 6 Januari, kata Dian, pelaksanaannya tidak secara serentak.

"Iya. Kelihatannya itu kan memang tidak dibuat serentak ya," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawuran antar warga kembali pecah di depan Mall Bassura, Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (2/1/2024).

Insiden ini dipicu oleh tembakan kembang api yang mengarah ke rumah warga, yang kemudian memicu ketegangan di antara warga setempat.

Yuyun (30), seorang pedagang mainan di Pasar Gembrong, mengungkapkan bahwa suara kembang api tersebut memicu balasan dari warga hingga pukul 01.00 WIB.

"Tiba-tiba ada suara kembang api, lalu saling balaslah antarwarga hingga pukul 01.00 WIB," ujarnya saat ditemui di lokasi tawuran.

Menurut Yuyun, tawuran sempat berhenti, namun kembali terjadi setelah sebuah motor dibakar.

"Pukul 01.30 berhenti, saat itu orang-orang lagi pada nongkrong tiba-tiba ada yang bakar motor warga. Yang dari sana (warga samping Bassura), mungkin enggak terima, akhirnya diserang lagi," jelasnya.

Akibat tawuran tersebut, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan segera dilarikan ke rumah sakit.

"Yang meninggal dengar-dengar dari RW 6 Cipinang Besar, Jatinegara," tambah Yuyun.

Yuyun juga menyatakan bahwa tawuran tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian menggunakan gas air mata.

"Enggak ada yang diamankan, cuma dibubarkan saja pakai gas air mata sih," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa tawuran seperti ini telah terjadi setiap tahun, biasanya dipicu oleh dendam lama.

"Ya setiap tahun, awal tahun atau pas pergantian tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengonfirmasi bahwa satu orang meninggal dunia akibat tawuran tersebut.

"Menerima informasi tentang adanya orang meninggal karena tawuran di RS Premier Jatinegara sekitar pukul 02.00 WIB," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ade menjelaskan bahwa petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara segera mengecek korban yang berada di IGD.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, korban diantar oleh temannya yang mengaku menjadi korban pembegalan.

"Korban masuk ke RS Premier Jatinegara pukul 00.55 WIB dengan diantar oleh saksi E yang menurut keterangannya orang tersebut adalah korban begal," ungkapnya.

Namun, pukul 01.05 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga.

"Dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga pukul 01.05 WIB. Sekitar pukul 04.00 WIB jenazah korban dibawa ke RS Polri guna pemeriksaan lebih lanjut," tutup Ade.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap persyaratan bagi calon mitra yang ingin bekerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Apa saja syaratnya?

Pertama, status legal kelembagaan atau individu harus jelas.

“Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

“Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal,” kata Dadan.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana.

Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Tata cara jadi mitra program Makan Bergizi Gratis

Adapun pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN yaitu mitra.bgn.go.id.

“Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran,” kata Dadan.

“Ini lebih dari sekadar menyediakan makanan bergizi. Kami ingin menanamkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi sehat, untuk masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Dadan.

Dadan juga menambahkan, program makan bergizi gratis terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," kata Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis dijadwalkan mulai 2 Januari 2025. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

UNGARAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan Rp 10 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Anggaran ini ditempatkan di pos dana tak terduga karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan bahwa dana tersebut bersifat cadangan.

"Sementara diposisikan seperti itu sambil menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk pergeseran dana tak terduga agar sesuai nomenklatur," kata Rudibdo usai penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (2/1/2025).

Menunggu Kepastian dari Pusat

Pemkab Semarang masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan program.

Rudibdo menyebut nantinya akan ada cost sharing dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Untuk kepastian dan langkah selanjutnya, kita masih menunggu," ujarnya.

Kendala Penganggaran

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mengakui adanya kebingungan terkait penganggaran program MBG.

"Petunjuk terkait anggaran MBG belum jelas. Belum ada ketentuan mengenai dana, maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan anggaran," ungkapnya.

Meski demikian, DPRD telah menyepakati alokasi Rp 10 miliar sebagai cadangan. Bondan menyatakan dana ini nantinya bisa digeser sesuai kebutuhan.

"Akan ada sharing pendanaan dari pusat dan provinsi," katanya.

Pengawasan Anggaran dan Regulasi Baru

DPRD Kabupaten Semarang menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG agar anggaran digunakan secara akuntabel.

"Tahapan kegiatan harus matang dan tepat waktu, merujuk pada akuntabilitas dan integritas," ujar Bondan.

Dia menambahkan, pada pertengahan 2025 akan ada perubahan regulasi terkait penggunaan anggaran.

"Ini harus dipatuhi agar tidak ada pelanggaran," tegasnya.