JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

KOMPAS.com - Yayasan pendidikan di Papua, Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia, menjalankan uji coba Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan, sejak Juli 2024.

Anak-anak yang disasar dalam uji coba tersebut adalah peserta didik di KBF Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua Risa Maulegi mengatakan, menu yang disajikan pihaknya mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait Program Makan Bergizi Gratis.

“Menu ini mencakup beras, telur, ikan lele, sayur kacang, dan kangkung. Beberapa kali kami memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang disajikan,” ujar Risa dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (15/12/2024).

Untuk menyediakan makanan, KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orangtua siswa dengan memberikan anggaran yang pencairannya dipantau secara bertahap.

Sumber pangan, seperti sayur-mayur dan lauk-pauk, diperoleh dari petani dan nelayan setempat. Dengan demikian, biaya per porsinya menjadi sangat terjangkau, yakni Rp 10.000 hingga Rp 14.000 per porsi.

Lakukan intervensi

Selain melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar. Tolok ukur program ini adalah peningkatan angka literasi di kalangan anak-anak didik yayasan.

Program intervensi itu diselenggarakan bersama Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua. Materi intervensi mencakup belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

Berkat Program Makan Bergizi Gratis, siswa dan siswi KBF Indonesia menjadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas yayasan. Mereka pun lebih termotivasi untuk belajar baca tulis.

“Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33 persen. Kami melakukan ukur dan audit bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) setempat,” jelas Risa.

Risa berharap, program intervensi dan Makan Bergizi Gratis dapat terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah Indonesia bagian timur.

“Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia (SDM) kita bisa meningkat. Ini sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tutur Risa.

KOMPAS.com -Kabupaten Bogor di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bogor:

1. Perumahan Bukit Sakinah: Tipe 21/60

   Terletak di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, perumahan ini dibangun oleh PT Wastudipta Adhi Graha dengan banderol Rp 180 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 21/60 meter persegi. Hingga kini, dari total 448 rumah, tersisa 5 unit lagi.

2. Gardenia 2 Cileungsi: Tipe 23

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya yang terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Menawarkan 293 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 23/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 253 rumah dan menyisakan 40 unit lagi.

3. Bumi Citeureup Asri Zarindah: Tipe 27/60

   Berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Properti Indonesia, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 27/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit dari total 7 rumah yang dipasarkan.

4. Gardenia Cileungsi: Tipe 30/60.

   Perumahan keempat ini terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan total 131 unit seharga Rp 139 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya ini tinggal menyisakan satu unit.

5. Permata Puri Harmoni 2: Tipe 26/60 (2Kt) 141.000.000

   Di Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdapat perumahan 1.006 unit dengan harga Rp 141 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/60 meter persegi. PT Bangun Cipta Multiguna masih memasarkan 142 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kota Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Bekasi:

1. Bekasi Timur Regency 7A: Tipe 22 Azurite

   Terletak di Mustikajaya, Kota Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Cakrawala Nusadimensi dengan banderol Rp 141 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 22/60 meter persgei. Hinga kini tersisa satu unit saja.

2. Grand Kamala Lagoon: Tipe Studio B

   Hunian satu ini dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk yang terletak di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Menawarkan 158 rumah dengan harga Rp 179 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 21 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 79 unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bekasi:

1. Suropati Residence: Tipe 22/60 - 126.5

   Terletak di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Mitra Tata Griya dengan harga Rp 127 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 22/60 meter persegi. Dari total 896 unit, masih tersedia 68 rumah lagi.

2. Grand Kertamukti Residences: Tipe 22/60 - 133.5

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugrah Samadhi Asthani yang terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Menawarkan 748 rumah dengan harga Rp 134 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 22/60 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 20 rumah lagi.

3. Puri Cikarang Asri: Tipe 22

   Berlokasi di Sukatani, Kabupaten Bekasi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karyamas Mambang Perkasa, dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 22/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih dipasarkan 41 rumah lagi.

4. Griya Mahakarya Residence: Tipe Agate 133.500.000

   Perumahan keempat ini terletak di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Total rumah yang ditawarkan 781 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 22/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Sejahtera Investama ini masih menyisakan 13 unit lagi.

5. Graha Cipta 5: Tipe 36/60

   Di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, terdapat perumahan 983 unit yang dibanderol Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/60 meter persegi. PT Tirta Kumala Propertindo masih memasarkan sisa 48 rumah lagi.

KOMPAS.com -Jakarta Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Kota Adm Jakarta Barat:

1. Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B

   Terletak di Cengkareng, Jakarta Barat, proyek ini hunian dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan banderol Rp 199 juta.

   masing-masing unit hunian dirancang seluas 22 meter persegi. Sebanyak 16 unit telah terjual, dan masih tersisa 16 unit lagi.

KOMPAS.com - Jakarta Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Jakarta Selatan:

1. Perumnas Mahata Tanjung Barat: Tipe Studio A

   Terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, hunian ini dibangun oleh Pembangunan Perumahan nasional dengan harga Rp 186 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 21 meter persegi. Hunian ini terdiri dari 416 unit. Sebanyak 208 unit telah terjual, dan masih tersedia 208 unit lagi.

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Hasilnya, program tersebut mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orangtua. Mereka menyatakan harapan agar Program Makan Bergizi Gratis terus dilanjutkan. Respons ini menjadi modal berharga menjelang peresmian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Kamis (2/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Adapun tujuan besar program tersebut adalah memenuhi kebutuhan makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini supaya dapat berjalan optimal.

Program tersebut menargetkan anak-anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya, pelajar dan santri dapat menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).

Senin (9/12/2024), PCO meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Bogor.

Selain bertanggung jawab dalam memasak dan pengemasan makanan, PCO juga mengawasi proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga mengantre tertib saat mengambil makanan bergizi. Sebelum menyantap makanan, siswa dan siswi melaksanakan doa bersama.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan, antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

Melalui program tersebut, siswa dan siswi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Inisiatif ini menjadi salah satu cara positif untuk mencegah anak-anak menjadi "generasi junk food".

“Kami mengedukasi anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi untuk masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” ujar Kariyanti.

Kariyanti menilai, Program Makan Bergizi Gratis dapat mengurangi beban para orangtua siswa. Terlebih, 80 persen siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

DOK. Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office. Siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menjelaskan, di sekolahnya, terdapat orangtua siswa dengan empat orang anak yang tiga diantaranya adalah anak kembar. Orang tua harus mengeluarkan Rp 60.000 per hari untuk makanan anak-anak.

“Sekarang, mereka sudah tidak memikirkan itu lagi karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Orangtua siswa SDN Kedung Badak 1, Lina, mengatakan bahwa ia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang sejak ada Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, ia bisa lebih fokus ke hal-hal lain.

“Anak saya menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah,” kata Lina.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang belum pernah mereka konsumsi.

Terlebih, 70 persen siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Program ini membuat siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah.

Rosmiati menilai, Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan kurang lebih tiga minggu berhasil membuat anak-anak percaya diri.

“Saya berharap, program ini bisa berjalan sampai jenjang pendidikan SMA,” kata Rosmiati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 3 Pramono Anung menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai kritik Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yang hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Pramono, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, menyatakan bahwa dia akan meluncurkan program sarapan pagi gratis jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," ujarnya saat ditemui di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/12/2024).

Dalam debat kedua pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, Pramono berjanji akan menyediakan sarapan gratis bagi warga Jakarta.

"Kami akan menunjang program yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024).

Pramono menekankan latar belakangnya yang sederhana, yang membuatnya memahami pentingnya sarapan gratis bagi masyarakat.

"Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta," tambahnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia menyoroti anggaran yang dialokasikan, yakni Rp 10.000 per porsi.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis" pada Kamis (12/12/2024).

Megawati menilai anggaran tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

Ia meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran tersebut.

"Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tegas Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menekankan bahwa kritiknya bertujuan agar program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.