JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.

KOMPAS.com -Kabupaten Tangerang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tangerang:

1. Pesona Saga Residence: Tipe Pesona Saga Residence95

   Terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang, perumahan ini dibangun oleh PT Selaras Bangun Persada dengan banderol Rp 195 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/60 meter persegi. Daro total 308 rumah, tersisa hanya 5 unit.

2. Puri Adiyasa Residence: Tipe Biru 29/60

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bangun Cipta Bumi Sentosa yang terletak di Solear, Kabupaten Tangerang. Menawarkan 521 rumah seharga Rp 120 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 29/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 512 rumah, dan sisanya tinggal 9 unit lagi.

3. Griya Sukatani: Tipe Kpr Bersubsidi 2016

   Berlokasi di Rajeg, Kabupaten Tangerang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bintang Putra Mandiri, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 86 rumah yang dipasarkan.

4. Royal Permata Balaraja: Tipe 30/60 (133,5)

   Perumahan keempat ini terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Total rumah yang ditawarkan 392 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Bangun Prima Cipta masih memasarkan 14 rumah lagi.

5. Puri Kosambi: Tipe 30/60

   Di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terdapat perumahan dengan harga Rp 141 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Putra Mataram Pratama masih memasarkan sisa satu unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Tangerang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tangerang:

1. Pesona Saga Residence: Tipe Pesona Saga Residence95

   Terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang, perumahan ini dibangun oleh PT Selaras Bangun Persada dengan banderol Rp 195 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/60 meter persegi. Daro total 308 rumah, tersisa hanya 5 unit.

2. Puri Adiyasa Residence: Tipe Biru 29/60

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bangun Cipta Bumi Sentosa yang terletak di Solear, Kabupaten Tangerang. Menawarkan 521 rumah seharga Rp 120 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 29/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 512 rumah, dan sisanya tinggal 9 unit lagi.

3. Griya Sukatani: Tipe Kpr Bersubsidi 2016

   Berlokasi di Rajeg, Kabupaten Tangerang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bintang Putra Mandiri, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 86 rumah yang dipasarkan.

4. Royal Permata Balaraja: Tipe 30/60 (133,5)

   Perumahan keempat ini terletak di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Total rumah yang ditawarkan 392 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Bangun Prima Cipta masih memasarkan 14 rumah lagi.

5. Puri Kosambi: Tipe 30/60

   Di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, terdapat perumahan dengan harga Rp 141 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. PT Putra Mataram Pratama masih memasarkan sisa satu unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berpartisipasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar MBG secara serentak, Kamis (12/12/2024).

Sekjen HNSI, Lydia Assegaf mengatakan, makan bergizi gratis yang digelar HNSI yang digelar secara tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurutnya, dukungan HNSI dalam program makan bergizi gratis adalah untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

"HNSI sangat menyambut baik program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan di semua wilayah kerja HNSI,” kata Lydia dalam keterangannya.

Sebab, kata Lydia, makan bergizi gratis memiliki dua tujuan, yakni pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

“Serta tujuan ekonomi bagi nelayan yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM dilingkungan nelayan,” katanya.

Kedua, lanjut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang dan kecerdasan anak Indonesia.

Untuk itu, harapan HNSI melalui makan bergizi gratis serentak ini adalah terbangunnya orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem makan bergizi gratis yang mengutamakan partisipasi nelayan.

“Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup dibawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat,” terang Lydia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan, 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) tengah didata mendukung Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pendataan pun dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti pak Nusron sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara.

Ara mengungkapkan hal ini usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron membeberkan, pelaksana dari PSN yang diusulkan Ara dan Nusron kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Namun demikian, Nusron mewanti-wanti soal harga yang tanah yang tidak boleh melebihi appraisal (penilaian) bagi PSN.

"Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyIasi di pengadilan. Itu efeknya murah," katanya.

Apabila tanah tidak tersedia, Pemerintah pun melaksanakan pengadaan tanah bersifat business-to-business (B2B) dengan beberapa pihak.

Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, maupun Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani).

"Lahannya PTPN yang idle, yang sudah enggak produktif, seperti di Pulau Jawa kan itu ada, bisa diturunkan atau kopi, atau teh bisa diturunkan. Menjadi apa? Menjadi perumahan. Kalau enggak ada lahan PTPN, bisa minta tolong lahan Perhutani. Kalau ini masuk PSN, bisa jadi kawasan pemukiman juga," tutup Nusron.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi penerapkan konsep bangunan hijau Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK), Serang, Banten.

AHY mengaku senang bisa datang langsung dan melihat kualitas perumahan yang dikembangkan Infiniti Realty ini.

"Saya bersama Menteri PKP Maruarar Sirair, sangat mengapresiasi perumahan yang mengusung konsep bangunan hijau yang menjadi tuntutan zaman," kata AHY, saat kunjungan ke MGK, Kamis (12/12/2024).

Menurutnya, penerapan konsep rumah hijau adalah suatu keharusan dan menjadi masa depan. Dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter tersebut perlu dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang terbuka agar penggunaan energi bisa semakin efisien.

Artinya, penghuni tidak perlu menyalakan lampu karena penerangan ruangan cukup dan penggunaan pendingin ruangan (AC) lebih efisien. Begitu pula efisiensi dalam penggunaan air, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

"Ke depan kami akan mendorong agar semua rumah menggunakan konsep yang mengacu pada standar dan kriteria green housing," tegas AHY.

Menko AHY juga memuji rumah di MGK yang memiliki plafon tinggi 3,5 meter, sehingga suhu di dalam rumah lebih sejuk dan tidak pengap.

"Karena sirkulasi udaranya juga baik, yang jelas terang di dalam, jadi enggak ada masalah sama sekali tentang pencahayaan dan penerangan," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Menteri PKP Maruarar Sirait. Keberhasilkan MGK meraih sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Predikat Utama merupakan yang pertama untuk perumahan subsidi.

Predikat ini menunjukkan komitmen pengembang terhadap penerapan kaedah green housing.

"Saya sudah lihat langsung rumah di sini, kualitas cukup baik. Ini harus dipertahankan. Tadi saya tanya juga warga di sini soal air bersih, kata mereka kalau ada masalah pasokan air dari PDAM, maka pengembang yang pasok airnya. Ini contoh yang baik menurut saya," puji Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Infiniti Realty Samuel S Huang menuturkan, sertifikat BGH Predikat Utama merupakan satu kebanggaan dan menjadi pemicu bagi perusahaan untuk terus membangun rumah berkualitas.

Hal itu sejalan dengan tagline pengembang tersebut yakni wujudkan mimpi miliki rumah sendiri.

"Kami berterima kasih atas penghormatan ini, semoga apa yang kami kerjakan ini dapat memuliakan Tuhan dan memberi manfaat kepada masyakarat terutama penghuni rumah di sini," ujar Samuel.

Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan merevitalisasi 13.400 koperasi unit desa (KUD) untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, program penguatan koperasi diperlukan untuk menyongsong pelaksanaan program makan bergizi gratis dan swasembada pangan.

Hal itu diungkapkan Budi Arie saat menerima audiensi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Menurut Budi Arie, saat ini sudah banyak koperasi yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program makan bergizi gratis dan swasembada pangan.

"Ada beberapa koperasi yang telah kami tinjau dan dipersiapkan. Ada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur, yang mana mereka sangat siap (untuk program makan bergizi gratis)," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Budi Arie menyebutkan, Kemenkop saat ini sedang melakukan perbaikan tata kelola KUD yang jumlahnya sekitar 13.400 unit demi mendukung program prioritas pemerintah.

"Revitalisasi KUD menjadi salah satu program prioritas kami untuk mengaktifkan kembali dan mengembangkan KUD eksisting agar lebih berdaya saing, termasuk penghapusan buku dan hapus tagih Kredit Usaha Tani atau KUT," ujar Budi Arie.

Diketahui, Kemenkop sedang mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kami sampaikan lebih lanjut datanya. Lagi kami data,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Budi Arie mengatakan, Kemenkop juga mendata koperasi-koperasi yang akan menyuplai kebutuhan susu sapi dalam program makan bergizi gratis.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Budi Arie juga memastikan bahwa produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia akan seluruhnya diserap.

Ia menyebutkan, produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia mencapai 1,3 juta liter per hari, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter per hari.

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Kodim 0618/BS akan membangun dapur sehat atau Unit Pelayanan Makan Bergizi di atas lahan seluas 1.000 meter persegi milik Pemkot Bandung.

Lokasi pembangunan berada di Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyatakan program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah di Kota Bandung.

Proses administrasi dan alokasi lahan akan dipercepat agar pembangunan dapat dimulai pada Januari 2025.

"Administrasi pinjam pakai ini sudah sesuai untuk mempercepat pelaksanaan. Kami telah menyetujui alokasi lahan seluas 1.000 meter persegi, dengan dapur utama di lokasi D10 dan area parkir di D9. Saya harap prosesnya sederhana dan segera dilaksanakan," ujar Koswara dalam rilis, Kamis (12/12/2024).

Persiapan Administrasi Hampir Final

Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan proses administrasi terkait pinjam pakai lahan dan persiapan pembangunan sudah hampir selesai.

Fokus utama saat ini adalah kebutuhan luas bangunan dan fasilitas pendukung.

"Kami telah melakukan rapat awal terkait kebutuhan dapur sehat. Proses pinjam pakai lahan segera kami tuntaskan agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin," jelas Dharmawan.

Kodim 0618/BS Siapkan 72 Lokasi Dapur Sehat

Perwira Seksi Teritorial Kodim 0618/BS, Kapt. Inf Obang Sobarna, menargetkan pembangunan 72 Unit Pelayanan Makan Bergizi di Kota Bandung.

Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa secara merata.

"Dengan luas bangunan 20x20 meter dan tambahan area parkir, kami optimis kebutuhan makan bergizi untuk seluruh sekolah di Bandung dapat terpenuhi," tandas Obang.

LAMPUNG, KOMPAS.com – Seekor harimau sumatera memangsa ternak kambing milik warga di sekitar RSUD M Thohir, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Peristiwa ini terjadi di Pekon Pelita Jaya pada Rabu (11/12/2024) dan terekam kamera jebak yang dipasang Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kepala Bidang Teknis dan Konservasi Balai TNBBS, Wawan, mengonfirmasi adanya serangan harimau tersebut.

"Benar, Mas. Ada 1 ekor kambing mati diterkam," ujar Wawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/12/2024) petang.

Kamera Jebak Merekam Aktivitas Harimau

Petugas Balai TNBBS bersama aparat TNI/Polri segera menuju lokasi setelah mendapat laporan dari warga.

Di lokasi kejadian, ditemukan sisa bangkai kambing dan jejak yang identik dengan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae).

"Kamera jebak yang dipasang merekam seekor harimau sumatera di dekat kandang ternak kambing," jelas Wawan.

Namun, identitas individu harimau tersebut belum dapat dipastikan.

Dekat dengan Kawasan Hutan

Lokasi kejadian berjarak sekitar 2,7 kilometer dari hutan TNBBS dan dipisahkan oleh hutan marga (adat) serta hutan produksi terbatas.

Kondisi ini memungkinkan harimau keluar dari habitatnya dan mendekati permukiman.

Balai TNBBS mengimbau masyarakat untuk tidak menggembalakan ternak secara bebas di area terbuka.

"Disarankan ternak tetap berada dalam kandang yang terkunci untuk menghindari serangan harimau," kata Wawan.

Jejak Harimau Sebelumnya Terlihat di Perkebunan

Sehari sebelum kejadian, tapak jejak harimau ditemukan warga di Pekon Rawas.

Dalam video amatir yang beredar, terlihat beberapa tapak jejak berukuran sebesar kepalan pria dewasa di beberapa titik.

Petugas meminta warga tetap waspada dan tidak mendekati lokasi untuk menghindari potensi bahaya.

LAMPUNG, KOMPAS.com – Seekor harimau sumatera memangsa ternak kambing milik warga di sekitar RSUD M Thohir, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Peristiwa ini terjadi di Pekon Pelita Jaya pada Rabu (11/12/2024) dan terekam kamera jebak yang dipasang Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kepala Bidang Teknis dan Konservasi Balai TNBBS, Wawan, mengonfirmasi adanya serangan harimau tersebut.

"Benar, Mas. Ada 1 ekor kambing mati diterkam," ujar Wawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/12/2024) petang.

Kamera Jebak Merekam Aktivitas Harimau

Petugas Balai TNBBS bersama aparat TNI/Polri segera menuju lokasi setelah mendapat laporan dari warga.

Di lokasi kejadian, ditemukan sisa bangkai kambing dan jejak yang identik dengan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae).

"Kamera jebak yang dipasang merekam seekor harimau sumatera di dekat kandang ternak kambing," jelas Wawan.

Namun, identitas individu harimau tersebut belum dapat dipastikan.

Dekat dengan Kawasan Hutan

Lokasi kejadian berjarak sekitar 2,7 kilometer dari hutan TNBBS dan dipisahkan oleh hutan marga (adat) serta hutan produksi terbatas.

Kondisi ini memungkinkan harimau keluar dari habitatnya dan mendekati permukiman.

Balai TNBBS mengimbau masyarakat untuk tidak menggembalakan ternak secara bebas di area terbuka.

"Disarankan ternak tetap berada dalam kandang yang terkunci untuk menghindari serangan harimau," kata Wawan.

Jejak Harimau Sebelumnya Terlihat di Perkebunan

Sehari sebelum kejadian, tapak jejak harimau ditemukan warga di Pekon Rawas.

Dalam video amatir yang beredar, terlihat beberapa tapak jejak berukuran sebesar kepalan pria dewasa di beberapa titik.

Petugas meminta warga tetap waspada dan tidak mendekati lokasi untuk menghindari potensi bahaya.

KOMPAS.com -Kota Serang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Serang:

1. Banten Indah Permai 4: Tipe 30/112

   Terletak di Kasemen, Kota Serang, perumahan ini dikembangkan oleh PT aria Agung Permai dengan harga Rp 120 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/112 meter persegi. Hingga saat ini masih tersisa 11 unit.

2. Griya Ciracas Indah: Tipe Raflesia 22

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bagyo Rahayu Semesta yang terletak di Serang, Kota Serang. Menawarkan 161 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 22/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 141 rumah, dan menyisakan 20 unit lagi.

3. Sepang Elok Serang: Tipe T22/60

   Berlokasi di Taktakan, Kota Serang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Sarana Kareta. Telah terjual 232 rumah dengan banderol Rp 132 juta.

   Bangunan rumah dibuat seukuran 22/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 61 rumah dari total 293 unit.

4. Puri Delta Kiara: Tipe Asoka

   Perumahan keempat ini terletak di Walantaka, Kota Serang. Dikembangkan oleh PT Tetap Mandiri Raya dengan harga Rp 132 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 22/60 meter persegi. Masih ada 40 unit lagi di perumahan ini.

5. Banten Indah Permai: Tipe 30/60

   Di Serang, Kota Serang, terdapat perumahan 253 unit dengan harga Rp 135 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Aria Agung Permai ini masih menawarkan 23 unit lagi.