JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800 persen di daerah-daerah.

Peningkatan itu jika diperbandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk desa.

Perhitungan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Selasa (11/12/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024).

Mula-mula, Presiden menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis.

Sebab, selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Puluhan triliun (rupiah) akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun," ujar Prabowo dilansir siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa.

"Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Prabowo, pemerintah ingin mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah.

Adapun selain menjelaskan soal peruntukan anggaran APBN 2025, Presiden Prabowo juga menekankan soal penghematan anggaran kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.

TANGERANG SELATAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada 2025 tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga memberdayakan warga sekitar.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina, menyatakan bahwa bahan baku dan tenaga kerja untuk dapur gizi diprioritaskan dari masyarakat lokal.

"Untuk bahan baku dan karyawan di dapur gizi, kami akan mengambil dari masyarakat sekitar," kata Nindy saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Langkah ini, lanjut Nindy, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pelibatan warga setempat dalam pelaksanaan program MBG.

"Pak Presiden itu menekankan kepada kita untuk menggunakan vendor dari masyarakat setempat. Jadi kita harus memberdayakan orang-orang sekitar," ujar Nindy.

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkot Tangsel berencana meluncurkan program pertanian lokal yang akan menjadi penyuplai bahan baku untuk dapur gizi. "Nanti ke depannya akan ada program seperti pertanian dari masyarakat sekitar. Jadi kami harapkan yang menyuplai adalah masyarakat sekitar juga," tambah Nindy.

Program MBG ditargetkan menjangkau 235.800 siswa dari jenjang TK hingga SMP di Tangsel pada 2025. Sebagai persiapan, dapur gizi pertama sedang dibangun di Lengkong Wetan, Serpong.

"Saat ini baru satu dapur, dan kami belum beroperasi karena masih menunggu alat-alatnya ready. Tapi untuk ahli gizi dan karyawannya, kami sudah siap," kata Nindy.

Dapur gizi ini diproyeksikan mampu menghasilkan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari. Operasi akan dimulai setelah semua alat tersedia, yang diperkirakan tiba dalam dua minggu ke depan.

Selain itu, Pemkot Tangsel berencana membangun delapan unit dapur gizi di berbagai wilayah, dengan setiap dapur melayani radius maksimal lima kilometer untuk menjaga kualitas makanan.

"Maksimal radiusnya itu lima kilometer agar menghindari kebasian. Jadi kami tidak mau yang terlalu jauh," jelas Nindy.

Anggaran dan rencana keberlanjutan

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyatakan bahwa anggaran sementara untuk program MBG sebesar Rp 5 miliar telah disiapkan dari APBD. "Kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," ujar Pilar.

Jika arahan pemerintah pusat untuk mengalokasikan 5 persen dari APBD untuk program MBG diterapkan, Pemkot Tangsel akan menyesuaikan anggaran tersebut dalam APBD murni 2025.

"Program makan bergizi gratis ini akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," tegas Pilar saat menghadiri uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

Pelaksanaan MBG yang melibatkan masyarakat lokal diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga di sekitar lokasi dapur gizi.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) akan membangun delapan dapur gizi untuk menjalankan program makan bergizi (MBG) di tahun 2025.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina mengatakan, jumlah dapur ini masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan nantinya.

"Di Tangsel sendiri, akan ada delapan dapur gizi, itu juga masih akan ada penambahan jumlah dapur," ujar Nindy saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Salah satu dapur gizi yang sudah berdiri, yaitu di Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangsel. Nantinya dapur gizi ini akan mulai beroperasi tahun depan.

"Saat ini baru satu (dapur) dan belum berjalan karena masih menunggu alat-alatnya ready. Tapi untuk ahli gizi dan karyawannya, kami sudah ready," kata dia.

Setiap dapurnya akan melayani 2.500 hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk sekolah-sekolah dalam radius maksimal lima kilometer.

Tentunya ini perlu dilakukan guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan menghindari risiko kebasian.

"Maksimal radiusnya itu lima kilometer agar untuk menghindari kebasian. Jadi kami tidak mau yang terlalu jauh," imbuh dia.

Dalam prosesnya, program ini bakal melibatkan ahli gizi untuk memastikan menu yang disediakan sesuai dengan kebutuhan usia anak, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Selain itu, dapur gizi juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk penyediaan bahan baku dan tenaga kerja.

"Jadi kami harapkan yang menyuplai adalah masyarakat sekitar juga. Dan untuk saat ini, dari karyawannya pun kami mengambilnya dari masyarakat sekitar," jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyebutkan, Pemkot Tangsel telah menyiapkan anggaran sementara sebesar Rp 5 miliar dari APBD untuk merealisasikan program ini.

"Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," ujar Pilar.

Pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan 5 persen dari APBD untuk program makan bergizi gratis. Pilar memastikan, jika arahan tersebut sudah resmi, Pemkot akan mengalokasikan dana dalam APBD murni 2025.

"Program makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," kata Pilar saat menghadiri uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, perusahaan asal China menyatakan kesiapannya untuk membangun satu juta rumah.

Hal ini disampaikan Fahri saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya, jadi ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri," ujar Fahri.

Sinyal positif untuk menyukseskan program 3 juta rumah tersebut ia peroleh saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu.

Selain China, ada negara-negara di Timur Tengah yang menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pembiayaan.

"Kalau di Timur Tengah itu lebih banyak skema pembiayaan. Nah rata-rata, Qatar mau sejuta, Emirat (Uni Emirat Arab) mau sejuta," lanjut Fahri.

Oleh karena itu pemerintah tengah mengatur bagaimana skema pembiayaan yang hendak diberikan oleh asing tersebut bisa diterapkan di Indonesia.

Fahri juga menyebut tugas pemerintah saat ini adalah membereskan persoalan lahan yang digunakan untuk membangun 3 juta rumah setahun.

"Tanah, kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya, sedang kita atur termasuk bagaimana menarik rencana investasi besar yang ingin membantu sektor perumahan kita, itu sedang kita siapkan," tuntas Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo mencanangkan program membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah dibangun di desa dan 1 juta rumah dibangun di kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, tidak semua program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal diberikan secara gratis kepada rakyat.

Hal ini menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyebut program tiga juta rumah membuat rakyat menjadi malas.

"Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis, ya," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Mauarar menuturkan, program tiga juta rumah pun bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagian pembangunan rumah gratis pun dibantu oleh para pengusaha.

"Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar, lah," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Dalam rapat bersama DPD RI, pria yang karib disapa Ara ini mengaku ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Padahal, ia bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Pun tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada. Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” jelas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, RW 04, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Kebakaran di Kebon Kosong, kami terima peristiwa kebakaran pukul 12.25 WIB,” kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal, dalam keterangannya.

Begitu menerima laporan warga, sejumlah personel pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kejadian.

“Situasi merah, perambatan memungkinkan. Pengerahan sudah 29 unit ke TKP,” ujar Asril Rizal.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui, dan pihak berwenang juga belum bisa memastikan apakah ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut.

“Masih dilokalisir,” ujar Asril Rizal.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Mimika menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkair rumah subsidi ini melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mimika:

1. Mente Permai Residence: Tipe 36/108

   Perumahan pertama terletak di Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dikembangkan PT Mitra Gemilang Propertindo, perumahan ini dibanderol Rp 205 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/108 meter persegi. Dari total 39 rumah, masih tersedia 4 unit lagi.

2. Anugrah Bintang Kasih: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Anugrah Bintang Kasih dan terletak di Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/72 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Dari total 71 rumah yang dipasarkan, tersisa 41 unit lagi.

3. Bintang Timur Sejati 1: Tipe 36

   Berlokasi di Wania, Kabupaten Mimika, perumahan ini dikembangkan oleh PT Michael Hay.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/72 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Dari total 13 rumah, masih ada 4 unit lagi.

4. Anugrah Kasih Residence 2: Tipe 36

   Terletak di Mimika Baru, Kabupaten Mimika, perumahan ini dikembangkan PT Anugrah Bintang kasiyh dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seukuran 36/72 meter persegi. Dari total 84 rumah, masih tersedia 20 unit lagi.

5. Bumi Darsua Timika: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Darsua Harapan Abadi yang berlokasi di Wania, Kabupaten Mimika.

   Terdapat total 69 rumah seukuran 36/88 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini masih tersedia 34 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai.

Menyikapi minimnya alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 mendatang, maka berbagai alternatif harus dipikirkan.

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan milik negara yang disita dari para koruptor. Lahan tersebut bisa digunakan secara gratis.

“Saya sudah ketemu Jaksa Agung, paling gak tiga kai. Ada lahan 1.000 hektar di Banten, lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema, ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’,” ujar Menteri PKP dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Namun pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, mewujudkan konsep tersebut bukanlah hal mudah karena banyak regulasi yang harus dilalui.

“Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ (hasil sitaan-Red) mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kemudian masuk lagi ke Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi dari situ bisa gak masuk kepada individu,” papar Menteri Ara.

Penerima lahan tersebut juga harus masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Misalnya para PNS berpenghasilan rendah, guru, atau para aparat keamanan yang memiliki pangkat rendah.

“Ada juga lahan 157 hektar dari Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) dari Mojokerto. Tanah ini merupakan tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang lagi,” jelas Ara.

Agar masyarakat yang masuk kategori MBR bisa menggunakan tanah tersebut, Ara harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan tersebut.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan memulai program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) untuk 235.800 siswa dari tingkat TK hingga SMP pada 2025. Persiapan utama, termasuk pembangunan dapur gizi, sedang berlangsung.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina, menyatakan bahwa dapur gizi pertama akan beroperasi di Lengkong Wetan, Serpong.

"Saat ini baru satu (dapur) dan kami belum berjalan karena masih menunggu alat-alatnya ready. Tapi untuk ahli gizi dan karyawannya, kami sudah ready," ujar Nindy, Selasa (10/12/2024).

Menurut dia, alat dapur diperkirakan tiba dalam dua minggu ke depan. Jika sudah lengkap, dapur gizi ini mampu menghasilkan 2.500-3.000 porsi makanan per hari.

"Kalau sudah datang semua, minggu depan atau dua minggu lagi bisa berjalan. Itu hanya untuk lokasi yang pertama. Jadi sementara kami hanya melayani 2.500 hingga 3.000 porsi saja per unit," jelasnya.

Pemerintah Tangsel berencana membangun delapan unit dapur gizi di berbagai wilayah. Setiap dapur akan melayani radius maksimal lima kilometer untuk menjaga kualitas makanan.

"Maksimal radiusnya itu lima kilometer agar menghindari kebasian. Jadi kami tidak mau yang terlalu jauh," kata Nindy.

Program ini juga melibatkan masyarakat sekitar, termasuk UMKM, sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja.

"Pak Presiden berusaha menekankan kepada kita, untuk vendornya sendiri kita gunakan dari masyarakat setempat," ucap Nindy.

Dia berharap bahan baku untuk dapur gizi dapat disuplai langsung oleh warga sekitar guna mendukung pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Rp 5 miliar

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyebutkan bahwa Pemkot Tangsel telah menyiapkan anggaran sementara sebesar Rp 5 miliar dari APBD untuk merealisasikan program ini.

"Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," ujar Pilar.

Pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan 5 persen dari APBD untuk program MBG. Pilar memastikan, jika arahan tersebut sudah resmi, Pemkot akan mengalokasikan dana dalam APBD murni 2025.

"Program makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," kata Pilar saat menghadiri uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kota Jayapura menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah tersebut melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Jayapura:

1. Mawar Saron: Tipe Ms36

   Perumahan pertama terletak di Muara Tami, Kota Jayapura. Dikembangkan oleh PT Efata Sinar Cemerlang dengan banderol Rp 212 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/90 meter persegi. Hingga kini, telah terjual 7 unit, dan sisanya hanya 2 rumah.

2. Appernas Bhayangkara Residence: Tipe 36 2019

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizkia Anugrah Jaya dan terletak di Muara Tami, Kota Jayapura, dengan harga Rp 212 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/108 meter persegi. Sampai saat ini baru terjual 3 unit, dan sisanya masih 203 rumah lagi.

3. Appernas Bhayangkara Residence 2: Tipe 36 2021

   Berlokasi di Muara Tami, Kota Jayapura, perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizkia Anugrah Jaya dengan harga Rp 219 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/108 meter persegi. Dari total 123, masih tersisa 58 rumah lagi.

4. Appernas Bhayangkara Residence 3: Tipe 36

   Terletak di Muara Tami, Kota Jayapura, perumahan ini dikembangkan PT Sarana Setia Sejahtera dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 36/103 meter persegi. Dari total 137 unit, telah terjual 117 rumah, dan hanya menyisakan 20 unit lagi.

5. Anugerah Regency Holtekamp: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Anugerah Binasukses Sejahtera yang berlokasi di Muara Tami, Kota Jayapura.

   Terdapat total 739 rumah dengan banderol Rp 219 juta untuk ukuran 36/90 meter persegi. Sisa rumah yang tersedia untuk dijual saat ini adalah 237 unit.

KOMPAS.com -Kabupaten Halmahera Barat di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Barat:

1. Abdi Negara Residence Jailolo: Tipe 36

   Terletak di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, perumahan ini dikembangkan PT Bersatu Bangun Negeri dengan banderol Rp 168 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 34/100 meter persgei. Sebanyak 45 unit telah terjual, dan masih tersedia 8 rumah lagi.

2. Griya Alam Acango: Tipe Single 120/36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Putra Harapan Utama. Terletak di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, perumahan ini dibanderol Rp 168 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/120 meter persegi. Hingga saat ini masih terdapat 5 unit lagi.

3. Jailolo Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Konstruksi Global Indonesia, dengan banderol Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 94 rumah dari total 128 unit yang dipasarkan.