KOMPAS.com -Kota Ternate di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Ternate:

1. Abdi Negara Residence Kastela: Tipe Subsidi

   Terletak di Pulau Ternate, Kota Ternate, perumahan ini dikembangkan oleh PT Bersatu Bangun Negeri dengan banderol Rp 149 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. Sebanyak 47 unit telah terjual, dan menyisakan hanya 3 rumah lagi.

2. Grand Ashraf Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bintang Utama Kieraha yang terletak di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Menawarkan 66 rumah dengan harga Rp 158 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 41 rumah dan menyisakan 25 unit lagi.

3. Lulu Pratama Residence Maliaro: Tipe Subsidi

   Berlokasi di Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Lulu Ean Pratama dengan harga Rp 158 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 15 rumah dari total 49 unit yang dipasarkan.

4. Shafira Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Total rumah yang ditawarkan adalah 96 unit dengan harga Rp 158 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Dagymoi Properti Indonesia masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Dagymoi Green Park: Tipe 36

   Di Kota Ternate Utara, Kota Ternate, terdapat perumahan 145 unit dengan banderol Rp 158 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/87 meter persgei. PT Dagymoi Properti Indonesia masih memasarkan sisa 14 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang.

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pulau Morotai:

1. Grand Morotai Residence: Tipe 36/120

   Terletak di Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, perumahan ini dikembangkan PT Morsel Star dengan banderol Rp 158 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/120 meter persegi. Hingga kini, sebanyak 10 unit telah terjual, dan menyisakan 10 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dai Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Utara:

1. Graha Permata Gosoma: Tipe 36

   Terletak di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zulfan Sinar Nusantara dengan banderol Rp 158 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/84 meter persegi. Dari total 24 rumah, baru satu unit terjual.

2. Griya Bhayangkara Tobelo: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Ayin Berkat Lestari yang terletak di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Menawarkan 74 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 20 unit, dan menyisakan 54 unit lagi.

3. Nisraland Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zulfan Sinar Nusantara, dengan banderol Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/94 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 20 rumah.

4. Perumahan Medium Residence Tobelo: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Total rumah yang ditawarkan adalah 79 unit dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/72 meter persegi. PT Ayin Berkat Lestari masih memasarkan 26 unit lagi.

5. Queen Herlin: Tipe 36 Relaxa

   Di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 10 unit dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/99 meter persegi. PT Rahmat Sumber Karya masih memasarkan 9 rumah lagi.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan oleh pemerintah.

Dikutip dari Antara, Senin (9/12/2024), BPOM menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menambahkan, BPOM telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengawal suksesnya program ini.

Keterlibatan BPOM sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga ini dalam memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang, di mana Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 4,78 persen rumah tangga di Indonesia pada 2024 diprediksi masuk dalam kategori miskin menurut kelas pengeluaran, sehingga keberadaan program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana demografi.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan,” kata Dadan.

Program ini direncanakan akan dimulai pada 2 Januari 2025 dan akan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal.

Sebanyak 3 juta penerima manfaat diharapkan dapat menerima manfaat dari program ini, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dari APBN.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran aset berupa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi hak negara telah dialihkan untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan Pemerintah Kota Madiun.

"Niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa merugikan banyak pihak, baik penghuni perumahan hingga negara (Pemkot). Warga yang ada diperumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut,” kata Dede.

Jadi perhatian KPK

Menurut Dede, KPK pada rakor monitoring dan evaluasi MCP menekankan pentingnya program penyelamatan keuangan dan aset daerah. Salah satunya yang menjadi atensi adalah penyelesaian aset bermasalah dan penertiban fasos atau fasum. Bahkan saat itu tim KPK mengunjungi Perumahan PAL tersebut.

“Total perumahan yang ada di Kota Madiun sebanyak 118 perumahan. Dan yang sudah menyerahkan PSU perumahan baru sebanyak 27 perumahan. Sehingga diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku agar serah terima PSU perumahan bisa berjalan secara optimal,” jelas Dede.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal itu ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 5 proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9.

"Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden untuk ada 5 groundbreaking," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Basuki mengatakan, waktu pelaksanaan groundbreaking tersebut menunggu keputusan Sekretariat Kabinet dan akan dilakukan bersamaan dengan peresmian infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Basuki membocorkan, 5 proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

"Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan," lanjut Basuki.

Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan perdagangan umum yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang.

Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.

Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi yang masuk dan akan berjalan saat ini ada sekitar Rp 5 triliun.

"Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun," ungkap Agung.

Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.

"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kemenko (Kementerian Koordinator)," imbuh Agung.

Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sekarang masyarakat bisa mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 10 hari saja.

Percepatan pengurusan PBG ini merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar tiga menteri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Tujuannya kita harus membuat kebijakan sebagai regulator yang memudahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam rapat bersama Komite II DPD RI di Senayan, Senin (9/12/2024).

Dikatakan, dengan regulasi yang baru ini, waktu pengurusan dokumen PBG menjadi semakin singkat.

“Pengurusan sertifikat hak milik yang sekarang menjadi PBG dari 45 hari bisa menjadi 10 hari saja,” ungkapnya.

Menurut Ara, selain pengurusan PBG, dalam SKB Antar Tiga Menteri juga diputuskan soal penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya pengurusan PBG yang ditiadakan.

“BPHTB yang selama ini 5 persen menjadi 0. Kemudian selama ini biaya pengurusan (PBG-red) yang selama ini harus dibayar biayanya kini menjadi 0,” jelas Menteri Ara.

Disebutkan, karena kewenangan penarikan BPHTB dan PBG ada di Pemerintah Daerah (Pemda), maka Mendagri Tito Karnavian akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan hal ini.

“Pagi ini, Pak Mendagri ada rencana bertemu juga dengan Pak Presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Kepala Daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) supaya itu bisa diimplementasikan,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Kementerian PKP dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Jadi, upaya bagaimana mencapai itu (3 juta rumah) karena saya yakin enggak ada menteri yang berpikir seperti ini sebelumnya,” ujar Ara.

Ia menyebutkan, bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Ara mengaku, bisa saja tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

Tapi, ia mengklaim tak ingin melakukan hal tersebut.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada,’” tutur dia.

“Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” sambungnya.

Maka dari itu, Ara menyatakan sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.

“Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” sebutnya.

“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” imbuh Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tak ada celah untuk melakukan korupsi.

Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP.

“Yang Inspektorat khusus ini dari KPK, tiga ini dari BPKP, dan satu lagi kalau tidak salah dari kejaksaan atau kepolisian,” ujar Ara dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Selama ini Inspektorat semuanya dari dalam, baru sekarang, zaman saya menteri enggak ada dari dalam, kenapa? Menurut saya enggak bisa,” sambungnya.

Cara kedua, lanjut Ara, dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP.

Ia mengaku, langkah yang ditempuhnya sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

“Saya ditanya Mensesneg dan Menpan-RB, kenapa ada inspektorat jenderal, di sini ada juga soal pemberantasan korupsi, karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus saya kunci atas bawah,” tuturnya.

Ara pun mengaku ada banyak pihak di internal Kementerian PKP yang tak menyukai berbagai langkahnya.

Maka, ia mempersilahkan anak buahnya yang tak sepakat dengan cara memimpinnya untuk mundur.

“Kalau ada yang takut, ya engga apa-apa enggak usah ada di sini lagi, ada yang enggak cocok enggak usah jadi anak buah saya lagi, enggak apa-apa. Saya berani tahu begitu karena saya tau juga ada yang nyaman ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan,” imbuh dia.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sekarang masyarakat bisa mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 10 hari saja.

Percepatan pengurusan PBG ini merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar tiga menteri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Tujuannya kita harus membuat kebijakan sebagai regulator yang memudahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam rapat bersama Komite II DPD RI di Senayan, Senin (9/12/2024).

Dikatakan, dengan regulasi yang baru ini, waktu pengurusan dokumen PBG menjadi semakin singkat.

“Pengurusan sertifikat hak milik yang sekarang menjadi PBG dari 45 hari bisa menjadi 10 hari saja,” ungkapnya.

Menurut Ara, selain pengurusan PBG, dalam SKB Antar Tiga Menteri juga diputuskan soal penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya pengurusan PBG yang ditiadakan.

“BPHTB yang selama ini 5 persen menjadi 0. Kemudian selama ini biaya pengurusan (PBG-red) yang selama ini harus dibayar biayanya kini menjadi 0,” jelas Menteri Ara.

Disebutkan, karena kewenangan penarikan BPHTB dan PBG ada di Pemerintah Daerah (Pemda), maka Mendagri Tito Karnavian akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan hal ini.

“Pagi ini, Pak Mendagri ada rencana bertemu juga dengan Pak Presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Kepala Daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) supaya itu bisa diimplementasikan,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka melaksanakan program kerjanya di tahun 2025 mendatang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5,274 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan padahal tahun 2024, alokasi anggaran untuk sektor Perumahan (masih tergabung di Kementerian PUPR) mencapai Rp 14 triliun.

“Dengan anggaran Rp 14 triliun, kurang lebih ada 250.000 rumah yang dibangun. Tidak sampai 300.000. Tahun 2025 dapat Rp 5,274 triliun. Itu pun sudah ada penyesuaian dari pembicaraan dengan Kementerian PU,” ungkap Menteri Ara dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Dengan anggaran yang demikian minim, ia memprediksi kemungkinan besar akan gagal dalam memfasilitasi semua rencana Kementerian PKP tahun depan.

Terlebih ada Program 3 Juta Rumah yang sudah diwacanakan oleh Presiden baru selama masa kampanye.

“Kalau pakai anggaran ini saya pasti gagal membangun untuk memfasilitasi ini semua,” keluh mantan anggota DPR RI tersebut.

Untuk membicarakan soal alokasi anggaran, Menteri Ara mengaku akan bertemu dengan Menteri Keuangan, Bappenas, BPKP dan Satgas Perumahan.

“Jadi kita akan buat peta jalan bagaimana langkah yang akan kita lakukan. Kira-kira berapa support 2025 yang bisa kita terima. Dengan kondisi itu juga tidak membuat kita menyerah,” paparnya.

Ia menambahkan, sejauh ini Pemerintah menjadi pihak yang paling sedikit membangun rumah jika dibandingkan dengan masyarakat dan pengembang properti.

“Yang membangun rumah, paling banyak itu swadaya masyarakat sendiri. Kemudian pengembang. Pemerintah itu membangun paling sedikit,” tandas Menteri Ara.