BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Karyanti mengungkapkan, para murid di sekolahnya jadi lebih semangat untuk bersekolah setelah ada program makan bergizi gratis.

Karyanti mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan mereka dapat sehingga ingin bersekolah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'," kata Karyanti saat program uji coba makan bergizi gratis di sekolahnya, Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

"Dan hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orang tua. Karena di sini adalah 80 persen menengah ke bawah," ujar dia melanjutkan.

Karyanti mengklaim anak-anak di sekolahnya menikmati makan bergizi gratis tersebut.

Dia menyebut makanan yang disajikan di sekolah jauh lebih bervariatif ketimbang makanan di rumahnya masing-masing.

"Dari ada karbohidrat, protein, nabati, dan hewani ada. Kemudian ada buah, ada susu, ada sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariatif dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Karyanti mengatakan, anak-anak juga menjadi selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari.

Para murid turut lebih disiplin dalam mengantre karena belajar antre dalam mengambil makan bergizi gratis.

"Anak sekarang pengennya, 'ayo', dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan," kata Karyanti.

"Mereka juga teredukasi untuk makanan yang seimbang. Kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," imbuh dia.

Sementara itu, murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makan bergizi gratis yang diberikan.

Zidan sendiri selalu senang jika diberikan lauk berupa ayam dan ikan.

"Enak banget. Pada habis," kata Zidan.

Zidan pun berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang membuat mereka jadi bisa menikmati program makan bergizi gratis.

Zidan turut mendoakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka selaku penggagas program ini.

"Dan terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," kata dia.

KOMPAS.com - Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Timur:

1. Pesona Indah: Tipe 36

   Terletak di Maba, Kabupaten Halmahera Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Haltim Jaya Mandiri dengan banderol Rp 158 juta.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/113 meter persegi. Dari total 199 rumah, belum satupun terjual hingga saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

KOMPAS.com -Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tidore Kepulauan:

1. Griya Marimoi Indah: Tipe 36

   Terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Marimoi Sigoko Sentosa dengan banderol Rp 168 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/105 meter persegi Dari total 147 rumah, baru terjual 17 unit, sisanya masih banyak sekitar 130 unit.

2. Jiko Kolano Residence: Tipe 36/135

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cahaya Jiko Sofifi yang terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Menawarkan 50 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/135 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 11 unit, dan menyisakan 39 rumah lagi.

3. Perumahan Graha Acacia 3: Tipe 36

   Berlokasi di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaha Bumi Kahuripan, dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/88 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 65 rumah lagi.

4. Perumahan Sofifi Adigraha: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Total rumah yang ditawarkan 45 unit seharga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Pendawa Lima Saktimasih memasarkan 34 rumah lagi.

5. Tomagoba Permai: Tipe 36

   Di Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terdapat perumahan dengan jumlah total 24 unit seharga Rp 168 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/96 meter persegi. PT Fira Ngai Range masih memasarkan 22 rumah lagi.

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disankan untuk mejual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disaarankan untuk menjual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

KOMPAS.com -Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan:

1. Raya Purnama 1: Tipe 36/78

   Terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, perumahan ini dikembangkan PT Devina Raya Purnama dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Hingga kini 137 unit telah terjual, dan menyisakan 12 rumah saja.

2. Permata Residence: Tipe 36/78

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Rachita yang terletak di Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Menawarkan 61 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 9 unit, dan masih menyisakan 52 rumah lagi.

3. Amanah Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT restu Amanah Bersahaja, dengan harga Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 47 rumah dari total 95 unit.

4. Andi Caco Residence 2: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/72 meter persegi. PT Anrong Bumi Perkasa masih memasarkan sisa 41 rumah lagi.

5. Griya Matahari Permai (Nayla Residence 1): Tipe 36

   Di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdapat perumahan yang menawarkan total 159 unit seharga Rp 156 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/75 meter persegi. PT Iswa Jaya Mandiri masih menyisakan 51 unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.