JAKARTA, KOMPAS.com -Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty kembali memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia.

Kali ini, mereka memenangkan kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024.

Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi menerima predikat Gold, dan 3 perumahan lainnya predikat Silver.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Direktur Utama Infinity Realty Samuel S. Huang pada acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Rakernas REI) di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 30 proyek dan karya properti nasional dari 12 kategori dan 8 proyek rumah bersubsidi dianugerahi FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2024, yang merupakan ajang penghargaan yang paling bergengsi bagi proyek properti di Tanah Air.

Pemenang ini berhak ikut serta dalam ajang kelas dunia FIABCI World Prix d’Excellence Award 2025.

FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards diselenggarakan oleh FIABCI Indonesia dan Realestat Indonesia (REI).

FIABCI adalah organisasi real estat terbesar di dunia. Berdiri sejak 1951, FIABCI saat ini beranggotakan lebih dari 72 negara.

FIABCI juga satu-satunya organisasi real estat yang berafiliasi dengan organisasi resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Habitat, ECOSOC dan Bank Dunia.

Sementara REI merupakan organisasi pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1972 dengan total anggota hampir 7.000 perusahaan properti.

Direktur Utama Infinity Realty Samuel S Huang sangat gembira dan merasa bersyukur MGK Serang mendapatkan pengakuan dari dua organisasi terkemuka sebagai salah satu perumahan terbaik di Indonesia.

“Capaian ini akan memacu kami untuk terus menciptakan kawasan hunian yang terbaik bagi penghuni di MGK Serang. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, karena diberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan yang luar biasa ini,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, pada Oktober 2024, Perumahan MGK Serang telah dinobatkan menjadi perumahan bersubsidi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bahkan atas prestasi tersebut, Perumahan MGK berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan pemerintah bisa menerapkan skema “Rent to Own” untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan harus ada metode pembiayaan perumahan lain yang ditawarkan pemerintah selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap itu ada kreativitas dari pemerintah selain FLPP. Mungkin seperti “Rent to Own”. Ini untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Junaidi dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (6/12/2024),

Menurutnya, untuk menjalankan program ini maka pemerintah sebagai agregator yang harus mengatur bagaimana konsepnya.

“Masyarakat pekerja informal Pak juga punya hak juga mendapatkan fasilitas pembiayaan,” tambah Junaidi.

Dikutip dari laman Investopedia, Rent to Own sendiri merupakan konsep kepemilikan rumah yang menyertakan klausul dalam perjanjian sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau kewajiban untuk membeli setelah jangka waktu tertentu.

Ketika penyewa membayar uang sewa rumah setiap bulan, sebagian dari pembayaran tersebut dapat dihitung sebagai uang muka.

Jika sang penyewa memutuskan untuk membeli, kelebihan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah.

Konsep ini sudah lama diterapkan oleh negara tetangga Indonesia yakni Singapore. Konsep “Rent and Purchase” bahkan sudah diperkenalkan sejak tahun 1999.

Skema tersebut memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa flat yang disediakan pemerintah dan kemudian membelinya saat situasi keuangan mereka membaik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan pemerintah bisa menerapkan skema “Rent to Own” untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan harus ada metode pembiayaan perumahan lain yang ditawarkan pemerintah selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap itu ada kreativitas dari pemerintah selain FLPP. Mungkin seperti “Rent to Own”. Ini untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Junaidi dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (6/12/2024),

Menurutnya, untuk menjalankan program ini maka pemerintah sebagai agregator yang harus mengatur bagaimana konsepnya.

“Masyarakat pekerja informal Pak juga punya hak juga mendapatkan fasilitas pembiayaan,” tambah Junaidi.

Dikutip dari laman Investopedia, Rent to Own sendiri merupakan konsep kepemilikan rumah yang menyertakan klausul dalam perjanjian sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau kewajiban untuk membeli setelah jangka waktu tertentu.

Ketika penyewa membayar uang sewa rumah setiap bulan, sebagian dari pembayaran tersebut dapat dihitung sebagai uang muka.

Jika sang penyewa memutuskan untuk membeli, kelebihan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah.

Konsep ini sudah lama diterapkan oleh negara tetangga Indonesia yakni Singapore. Konsep “Rent and Purchase” bahkan sudah diperkenalkan sejak tahun 1999.

Skema tersebut memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa flat yang disediakan pemerintah dan kemudian membelinya saat situasi keuangan mereka membaik.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan segera diterapkan pada Januari 2025 mendatang.

Pemerintah mencanangkan anggaran Rp 10.000 untuk setiap porsinya dan sajian disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah.

Menurut ahli gizi UGM (Universitas Gadjah Mada) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Namun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini juga harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan.

Toto menuturkan program makan bergizi gratis ini yang sangat mulia sebab tidak semua negara sanggup dan dapat melakukan program besar seperti ini.

Menu sesuai ketersediaan potensi dan kekayaan di daerah

Ia mengatakan bahwa dengan anggaran yang disediakan, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung," terang Toto seperti dikutip dari laman UGM, Sabtu (7/12/2024).

Toto menerangkan, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing.

Soal anggaran sebesar Rp10.000 setiap satu porsinya, Toto menilai harga tersebut dapat ditekan dengan pelaksanaan subsidi silang dan pengurangan biaya-biaya lain seperti biaya transportasi ke sekolah.

Caranya, dengan memanfaatkan pembuatan makanan di wilayah yang dekat dengan wilayah sekolah.

Menu disesuaikan dengan kesukaan anak-anak

Selain aspek gizi dan biaya, Dosen FK-KMK ( Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan) ini juga menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional akan membantu memantau pelaksanaan program ini.

Ia berharap jalannya program ini dapat sesuai sehingga kebutuhan gizi dan keamanan bahan pangan dapat terjaga sampai dikonsumsi nantinya.

Toto juga melihat bahwa Makan Bergizi Gratis juga dapat dimaksimalkan dari aspek penyajian. Menurutnya, makanan harus disesuaikan dengan kesukaan anak-anak sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan makanan yang terbuang.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Dengan demikian, ia menyebut pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini tidak boleh sembarangan sebab pelaksanaan berdampak secara langsung kepada anak-anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa.

Toto juga berpesan pada pemerintah agar lebih dahulu memperhatikan aspek kualitas makanan daripada jumlah yang disediakan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya, dengan dukungan dan peran berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan masyarakat. Pihak-pihak inilah yang nantinya akan terus mengawal pelaksanaan program ini menjadi lebih baik.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

KOMPAS.com - Imelia, siswi MTs Al Khalifah, menangis saat memilih tidak menghabiskan makanan bergizi gratis untuk sang adik.

Siswi kelas VII ini ingin membawa pulang susu dan makanan yang ia santap di sekolah dari Polres Malang, pada Rabu (4/12/2024).

Anggota polisi yang menyerahkan makanan terkejut dan mendekati Imelia untuk mengetahui alasan di balik tindakannya.

Imelia menjelaskan bahwa ia ingin berbagi dengan adiknya di rumah.

Ia mengaku sebagai anak dari seorang buruh tani dan menyatakan bahwa ia dan adiknya jarang menikmati makanan enak.

Tangis Imelia tidak tertahankan saat menceritakan hal tersebut kepada anggota polisi.

“Ya, dia hanya makan separuh makanan yang diberikan. Dia mengatakan separuhnya akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga."

"Kami sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, usai memberikan makanan bergizi kepada para siswa.
Putu menjelaskan bahwa agenda pemberian makanan bergizi kepada siswa ini merupakan bagian dari simulasi untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah.

"MTs Al Khalifah kami pilih karena banyaknya siswa di sini yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim," ujarnya.

Program makanan bergizi gratis ini diberikan kepada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al Khalifah.

Makanan yang diberikan terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar dan susu.

Sebelumnya, Putu menyebutkan bahwa Polres Malang juga telah melaksanakan kegiatan serupa di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

"Dua sekolah yang kami lakukan uji coba sebelumnya merupakan lokasi terdampak bencana banjir," tuturnya.

Sumber: Kompas.com (Imron Hakiki, Aloysius Gonsaga AE)

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren.

Sebab, menurut Hidayat, santri yang ada di pesantren memang sudah memiliki dapur mandiri.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata Hidayat seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

Dorong agar pesantren diberikan kepercayaan

Hidayat pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik.

Sehingga program ini benar-benar bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program Makan Bergizi Gratis tanpa terkecuali.

Mengingat, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

Dia menambahkan, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif. Seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru.

Masuk masa uji coba

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, program Makan Bergizi Gratis bakal dilakukan uji coba di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Dadan memaparkan uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Petojo Binatu, Gambir, Jakarta Pusat, menjalani aktivitas mereka di rumah tanpa menikmati sinar matahari. Tepatnya di Jalan Petojo Binatu Gang 3.

Setidaknya ada sembilan rumah yang tak mendapat cukup cahaya matahari di lingkungan padat penduduk itu.

Masing-masing rumah ini bisa ditempati oleh beberapa kepala keluarga (KK). Ada yang isinya dua atau tiga KK. Yang terbanyak, ada satu rumah yang dihuni delapan KK.

Warga bernama Sri Mulyati (51) mengatakan, kondisi tempat tinggalnya memang sudah padat sejak dia lahir di Petojo. Meski bangunan di RT 11 ini ada yang dua lantai, warga yang tinggal di lantai satu dan dua bukan satu keluarga.

Sri tinggal di lantai dua. Namun, sehari-harinya, Sri menghabiskan waktunya di lantai satu yang merupakan tempat tinggal kakaknya.

Dikelilingi perkantoran

Warga yang tinggal di lantai satu tidak kedapatan sinar matahari karena dua hal. Pertama, karena lokasi bangunan yang berdempetan.

Kedua, celah antarbangunan ini dipasangi genteng supaya warga di lantai satu tidak kehujanan.

“(Di sini area) rumah kumuh. Sekarang mah masih mending. Dulu mah, rumah dulu, masih bilik, sekarang mah masih mending sudah tembok. Sudah direnovasi,” ujar Sri saat ditemui di rumah keluarganya di Petojo Binatu, Jumat (6/12/2024).

Secara keseluruhan, kondisi rumah di RT 11 Petojo Binatu terbilang layak. Meski ada sebagian warga yang rumahnya dibangun di samping pinggir anak sungai dari Kali Krukut, kebanyakan rumah warga sudah terbuat dari beton.

Namun, beberapa masih terbuat dari seng dan kayu. Bahkan, mereka harus berbagi WC umum untuk mandi dan buang air.

Rumah Sri dan sejumlah keluarga lain lebih memprihatinkan karena hanya mereka yang rumahnya gelap dan lembap.

Terlebih, di seberang pemukiman warga atau di sekeliling SMP Negeri 39 Jakarta, berdiri kompleks perkantoran dan sejumlah gedung yang baru direnovasi.

Sementara, di kanan kiri pemukiman warga juga dikelilingi oleh perkantoran dan hotel bintang lima.

Kondisi rumah warga

Dari jembatan yang menghubungkan Jalan Sekolah dengan Jalan Petojo Binatu Gang3, jalan masuk ke rumah Sri terletak di sebelah kanan.

Ketika hendak memasuki gang, sekitar lima sepeda untuk anak kecil terparkir di sebelah kanan.

Lebar gang itu sekitar satu meter. Semua yang mau keluar dan masuk harus bergantian karena gang ini tidak bisa dilewati dua orang sekaligus.

Area yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari hanya selebar kurang dari 20 meter. Namun, warga yang tinggal di area ini kebanyakan adalah anak bayi, balita, dan lansia.

“Habis melahirkan, ada lagi. Habis melahirkan, melendung (hamil) lagi,” canda Sri.

Rumah petak dua lantai yang ditempati Sri menjadi rumah bagi enam anggota keluarga. Meski tidak terbilang ramai, lebar rumah Sri paling besar hanya dua meter. Sementara, ke belakang sekitar 5-6 meter.

Ruang gerak Sri dan keluarganya semakin sempit karena perabotan di rumah. Di antaranya, lemari dan kulkas yang berukuran cukup besar untuk menyimpan sayur mayur.

Ditambah lagi, depan rumah Sri ditaruh beberapa etalase dan rak tempat menjajakan lauk pauk untuk warung nasinya.

Ketika ditemui Kompas.com, Sri dibantu dua keponakannya tengah sibuk membungkus makanan untuk nikahan kerabatnya.

Saat itu, ruang tamu Sri penuh dengan bakul nasi, dan tiga baskom, masing-masing berisi tempe orek, telor rebus masak cabai, dan ayam masak kecap.

Sementara, di bagian belakang ada satu kantong besar kerupuk udang yang perlu dikemas juga.

“(Depan dipasang genteng) kan semisal hujan kan biar kita enggak kehujanan, becek. Ada dagangan juga saya. Makanya saya bikin gitu (atap) biar enggak becek,” jelas ibu dua anak ini.

Sri menjelaskan, atap di depan rumah kakaknya ini sudah dua kali direnovasi. Pasalnya, tiang-tiang penyangganya sudah mulai rapuh dan rentan ambruk jika tidak rutin diperbaiki.

“Ini mah sudah saya benerin kalau enggak mah sudah ambruk itu. Dari sini ke sini mah sudah ambruk (area atap) kalau kesenggol tiangnya. Orang tiangnya dari tahun baheula,” lanjut Sri.

Tak banyak pilihan

Setiap kali menerima tamu, warga yang berlalu lalang mau tidak mau menyenggol tamu Sri yang berdiri di depan pintu. Alhasil, tamu Sri harus melipir sedikit ke sisi gang agar warga bisa lewat.

Rumah Sri dan kakaknya sebenarnya berada di satu bangunan yang sama. Untuk naik ke lantai dua, Sri dan anggota keluarganya harus masuk dari tangga di dekat pinggir kali.

Sri mengatakan, di rumah kakaknya tidak ada tangga yang menghubungkan kedua lantai ini lagi.

Meski hidup di lokasi yang lembab dan gelap, Sri mengaku tidak punya banyak pilihan.

Mau pindah tempat lain, biayanya mahal. Jika pindah ke rusun, kakinya sudah tidak sanggup menaiki anak tangga.

“Ya dicukupkan. Habis (beli) rumah kan mahal, kontrak mahal, yang ada saja dimanfaatkan,” imbuh dia.

Sesekali, warga di RT 11 dan sekitarnya mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun perusahaan yang tengah berbaik hati. Namun, Sri mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan itu.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan meski jarang mendapat bantuan sembako atau semacamnya. Sri mengandalkan warung nasi kecilnya walaupun penghasilannya tak seberapa.

“Saya mah bantuan atau apa enggak dapat. Tapi, Alhamdulillah, dari dagang (ada) lah,” kata Sri.

KOMPAS.com – Ratusan siswa SDN 04 Madiun Lor, Kota Madiun, Jawa Timur, berkumpul di halaman musala sekolah pada Jumat (6/12/2024). Mereka mengikuti uji coba program pemberian makan bergizi gratis.

Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Uji coba ini diadakan Pemkot Madiun bekerja sama dengan Forkopimda. Acara itu dihadiri Penjabat Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto.

Para siswa yang hadir dengan antusias menerima makanan bergizi yang disajikan dalam bentuk nasi kotak.

Mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program tersebut.

"Terima kasih Pak Presiden Prabowo,” seru ratusan siswa yang memadati halaman musala.

Setiap kotak nasi berwarna biru muda berisi nasi putih, sayur wortel, ayam kecap, rolade, bihun, satu buah pisang ambon dan susu kotak.

Setelah membaca doa, seluruh siswa langsung melahap makanan bergizi gratis tersebut tanpa menunggu instruksi.

Beberapa siswa yang diwawancarai mengungkapkan kebahagiaan mereka terhadap program ini.

Nofian, siswa kelas tiga, mengatakan: “Makanannya enak dan tidak pedas. Kami suka. Semoga ada terus nanti dan tiap hari".

Sementara itu Almira, siswi kelas enam, menyatakan bahwa program ini membuatnya lebih hemat dalam berbelanja di kantin.

Aulia, siswi kelas satu, juga mengungkapkan kegembiraannya. Dia merasa senang karena menu makanan yang disajikan bervariasi dan lezat.

Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan langkah awal mendukung program makan bergizi gratis yang direncanakan mulai diterapkan pada Januari 2025.

"Uji coba hari ini baru satu sekolah. Nanti akan kami coba lagi di sekolah lain untuk uji coba bagi anak-anak kita. Kami uji coba biar anak-anak terbiasa nanti,” kata Eddy.

Saat ini, Pemkot Madiun telah menyiapkan satu dapur umum yang terletak di dekat Batalyon 501.

Namun, peralatan memasak yang diperlukan untuk dapur umum tersebut belum tiba dan diperkirakan akan datang pada pekan depan.

Eddy menambahkan bahwa tim gizi akan dilibatkan untuk memastikan kualitas makanan yang akan diberikan kepada 51.000 siswa, mulai dari TK hingga SMA, pada Januari 2025.

Namun, belum ada kepastian apakah pemberian makanan bergizi gratis akan dilakukan setiap hari, mengingat keterbatasan peralatan.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta telah memanggil Komisaris BUMN sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, politikus PSI Cheryl Tanzil, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pemanggilan Bawaslu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini dilakukan karena ketiganya diduga terlibat pelanggaran kampanye Pilkada Jakarta 2024.

"Pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, (dan) politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait," jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jakarta, Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Namun, Benny bilang, ketiganya mangkir dari pemanggilan. Oleh karena itu, Bawaslu bakal menjadwalkan pemanggilan kembali.

"Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi tapi tidak hadir," ucap dia.

Benny mengatakan, pihaknya kini tengah menangani 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta 2024.

Selain perkara yang melibatkan Grace dan Maruarar, salah satu dari 13 laporan itu merupakan kasus dugaan politik uang dua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

"Saat ini kami menangani 13 laporan. Laporan tersebut berasal dari masyarakat, perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 1 dan tim paslon 3," ujar Benny.

Menurut Benny, pihaknya bekerja berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sebab itu, Bawaslu memerlukan waktu untuk menangani perkara.

Benny pun meminta jajaran Bawaslu tingkat kota dan kabupaten serta masyarakat Jakarta aktif terlibat sebagai pengawas partisipatif.

"Supaya dapat diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan tetap memprioritaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah tahun 2025.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut program FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 tersebut sangat baik untuk konsumen, perbankan dan pengembang.

“Dalam 1,5 bulan terakhir saya sudah mempelajari efektivitas FLPP dan saya yakin ini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menteri Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga tahun 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto berharap anggaran FLPP untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.