KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dikutip dari Antara, Dadan memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (doorstop) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.

Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.

“Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.

“Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.

Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.

“Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.

“Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.

Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.

Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.

“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GerindraRahayu Saraswati mengatakan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi sudah mencukupi pemenuhan gizi anak dan ibu hamil di Pulau Jawa.

"(Anggaran makan bergizi Rp 10.000 per porsi) Cukup. Untuk area Jawa," ujar Sara kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Sara menjelaskan, untuk di luar Pulau Jawa, anggaran per porsinya bakal diubah dan disesuaikan.

Dia menyebut anggaran makan bergizi gratis di luar Jawa akan ditentukan berdasarkan harga bahan baku di tempat masing-masing.

Sara pun memastikan kandungan nutrisi bagi makanan di luar Jawa akan tetap bergizi juga.

"Pokoknya diuji coba untuk area Jawa Rp 10 ribu sudah bisa. Untuk di luar akan disesuaikan dengan harga bahan baku tapi nutritional value tidak akan beda," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasdemNurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi berpesan kepada pemerintah agar memastikan kualitas gizi dalam menu program makan bergizi gratis meski anggarannya kini dipatok Rp 10.000 per porsi.

Ashabul mengaku dapat memahami keputusan pemerintah menurunkan anggaran program tersebut dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi karrena keterbatasan anggaran.

"Saya memahami bahwa keputusan ini mungkin dilandasi oleh keterbatasan anggaran negara. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa meskipun anggarannya terbatas, kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Ashabul menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk melibatkan para pakar gizi dalam menyusun menu yang memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya.

Dengan pendekatan yang tepat, menurut dia, bahan pangan lokal yang terjangkau dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan gizi per porsi.

"Kami juga berharap ada pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi penyimpangan," kata dia.

Ashabul mengaku akan terus mengawal kebijakan ini dan mendorong evaluasi berkala, agar program makan gratis dapat memberikan manfaat maksimal, sekalipun anggarannya terbatas.

Dia menyebutkan, Komisi IX DPR siap mendukung upaya peningkatan anggaran di masa mendatang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara lebih optimal.

Ashabul pun meyakini anggaran Rp 10.000 dapat tetap memenuhi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil.

"Insya Allah bisa tergantung besaran porsinya. Prinsipnya Rp 10.000 tetap memenuhi standar gizi," imbuh dia.

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, tetapi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024)

JAKARTA, KOMPAS.com7 - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Sabtu (30/11/2024) kemarin.

Total ada sekitar 200 santri yang mendapatkan simulasi makan bergizi gratis.

Nasaruddin menegaskan, makan bergizi gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

"Tidak ada bedanya dengan sekolah umum, sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Semua makan gratis," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, lembaga pendidikan binaan Kemenag juga siap menjalankan program ini.

Dia kembali menekankan tidak ada bedanya antara sekolah umum dan pesantren.

"Ya bisa dilihat tadi, ini kan program pemerintah sekarang ini. Jadi tidak akan kita beda-bedakan satu sama lain, semuanya sama dan siap," tuturnya.

Setelah itu, Nasaruddin bersama para penjabat lainnya melakukan penanaman pohon bersama di area ponpes.

Dia mengklaim Kemenag juga berkomitmen dalam melakukan penghijauan.

Maka dari itu, Nasaruddin berharap, semua Satker Kemenag juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, minimal di area kantornya masing-masing.

"Tadi kita juga saksikan penanaman pohon, kita akan melakukan penghijauan sesuai dengan Deklarasi Istiqlal untuk lintas agama ya," kata Nasaruddin.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota memaparkan, simulasi makan bergizi gratis menunjukkan komitmen pemerintah daerah bahwa program ini bukan hanya untuk sekolah umum, tapi juga madrasah dan pesantren.

"Seperti yang diungkapkan Pak Menteri, jadi tidak hanya diperuntukan untuk sekolah yang dalam tanda kutip sekolah umum, tetapi sampai ke madrasah dan pesantren," jelas Nota.

Lalu, Nota mengungkit makan bergizi gratis pada dasarnya sudah diterapkan pesantren sejak lama, meski belum terstandarisasi.

"Nah hari ini, 4 sehat 5 sempurnanya itu insyaallah akan terstandarisasi dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simulasi tapi ini bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat," imbuhnya.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendata sejumlah asetnya yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

Aset-aset yang potensial untuk dikerjasamakan itu milik Perum Perumnas dan KAI.

Hal itu tersaji dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Adapun total luas aset Perumnas dan KAI yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebesar 428,6 hektar.

Namun dari jumlah tersebut, aset yang statusnya clean and clear sekitar 427,6 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

1. Aset Perumnas

• Tanah Abang 3,6 hektar berupa rusun
• Kebon Kacang 1,6 hektar berupa rusun
• Talang Keramat 95 hektar berupa rumah tapak
• Jonggol 78 hektar berupa tanah
• Maja 70,8 hektar berupa tanah
• Pasadana 15 hektar berupa plot land
• Garut 6 hektar berupa plot land
• Pulogebang 3,4 hektar berupa plot land
• Parung Panjang 153 hektar berupa plot land

2. Aset KAI

• Stasiun Jurangmangu 1,3 hektar berupa tanah
• Stasiun Manggarai Tahap I (Blok A) 0,87 hektar berupa rumah perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran program makan siang gratis Rp 10.000 per porsi merupakan bagian dari proses simulasi.

Pasalnya, makan bergizi gratis merupakan program baru yang bakal dikembangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi) Itu (bagian dari) proses simulasi. Saya kira akan terus berkembang," kata Muhaimin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.

Ia menyampaikan, besaran tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.

Ia meyakini, alokasi anggaran tersebut bertambah tiap tahunnya agar sasaran penerimanya meluas.

"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," tutur Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya berencana melibatkan sekolah dan lingkungan setempat dalam penyiapan makan bergizi.

Secara otomatis lanjutnya, ibu-ibu pun akan turut terlibat.

"Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelas Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Jadi saya sampaikan, jika anggaran Rp 10.000 dilihat untuk per orang, maka tidak cukup. Tapi kalau Rp 10.000 untuk banyak anak, misalnya 100 atau 200 anak, maka itu cukup. Karena pakai subsidi silang itu bisa mendukung satu sama lain," sambung dia.

Toto mengaku dirinya pernah mempraktikkan penerapan subsidi silang tersebut. Menurut dia, hasilnya menunjukkan anggaran Rp 10.000 bisa mencukupi program makan bergizi, asalkan pengelolaannya tepat.

"Sudah pernah saya coba di sebuah panti (asuhan) dan dikelola dengan baik, Rp 10.000 itu cukup untuk memenuhi gizi. Karena programnya Prabowo itu jauh lebih baik, sesungguhnya. Kalau dihargai berapa pun jumlahnya itu akan cukup," tambah dia.

Menurut Toto, dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak masih bisa mendapatkan protein, sayur, buah, dan nasi.

Toto memberikan contoh, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa sekolah bisa mendapatkan nasi, ikan (75-100 gram), sayur, buah (pepaya/nanas).

Anggaran dialokasikan ke lauk pauk bergizi

Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran Rp 10.000 per porsi pada penyediaan lauk pauk bergizi.

Menurut dia, konsep ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan menyediakan menu lengkap.

"Menurut saya sebaiknya dialokasikan khusus untuk lauk pauk (telur, daging ayam, atau susu secara bergantian), sebab bila berupa makan lengkap anggaran Rp 10.000 terlalu mepet," ujarnya dalam wawancara terpisah.

Ali menambahkan, kebutuhan nasi dan sayur sebenarnya dapat diusahakan oleh keluarga, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

Fokus utama pemberian makanan bergizi gratis diarahkan pada lauk hewani yang cenderung mahal dan sering kali sulit diakses oleh keluarga kurang mampu.

"Biasanya dari kalangan ekonomi rendah defisit lauk hewani (karena dianggap mahal). Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita bisa mengalokasikan sesuai proporsi dan prioritas jenis makanan yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan kurang mampu," kata dia.

Ia memberikan gambaran bahwa dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak bisa mendapatkan satu telur dan satu susu, atau alternatif lain seperti satu potong daging ayam atau ikan berukuran sedang.

Menurut Ali, alokasi yang terfokus pada sumber protein hewani ini dapat memberikan dampak signifikan pada pemenuhan gizi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki mengenai berapa anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis terjawab sudah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program makan bergizi gratis telah diotak-atik sejak lama.

Bahkan, sempat mencuat isu anggaran untuk makan bergizi gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Berikut perjalanan program makan bergizi gratis (yang awalnya disebut makan siang gratis) yang selalu digembor-gemborkan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.

Janji kampanye

Pada September 2023, Prabowo menjanjikan program peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah hingga pesantren.

Caranya adalah dengan memberikan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dikutip dari siaran Live YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).

Prabowo bilang, program-program dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi untuk anak-anak sekolah sudah cukup banyak dan perlu ditingkatkan lagi seperti Kartu Indonesia Pintar.

KOMPAS.COM/FARIDA Simulasi pelaksanaan program makan bergizi di SDN Anggadita 4, Karawang, Jawa Barat, Senin (25/11/2024).

Seandainya dirinya terpilih menjadi Presiden RI, program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah sudah dihitung dengan matang oleh tim pakar ekonominya.

Meski bakal menyedot banyak anggaran, program tersebut bukanlah hal yang mustahil dijalankan. Asalkan rakyat bisa memenangkan dirinya, Prabowo berjanji untuk membuat banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Nanti akan ada yang tanya apakah bisa? 'Oh mana bisa? Dari mana?' Eh, saudara-saudara, kita sudah hitung matematika, sumber-sumbernya bisa, asalkan mau. Mau enggak berpihak kepada rakyat?" ucap Prabowo.

Walhasil, pada Oktober 2023, program makan siang gratis pun masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu.

"Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren," isi dokumen visi misi dan program kerja pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Butuh duit Rp 450 triliun

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyebutkan bahwa biaya program makan siang gratis untuk anak-anak mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Nantinya, program tersebut akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 triliun setiap tahun," kata Hashim di acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos).

Menurut Hashim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.

Selain itu, adik dari Prabowo Subianto ini juga mengatakan, jumlah anggaran program makan siang gratis lebih besar dari anggaran pertahanan.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting sekali, begitu penting, dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 triliun dan program untuk makanan gratis Rp 450 triliun," kata dia.

Di bulan Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Anggaran untuk program ini pun sempat jadi polemik setelah seorang Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa anggaran tersebut turun jadi Rp 7.500.

Ia mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” ujar dia.

Pastikan layak dan Bergizi

Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

BPMI - Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (21/11/2024).

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Dikutip Dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi selama hampir setahun di sejumlah daerah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa uji coba ini mencakup wilayah-wilayah di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Dalam uji coba tersebut, setiap sajian program makan bergizi gratis dapat mencukupi 600-700 kalori, sesuai dengan anggaran maksimal Rp10.000 per porsi.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," ujar Hasan, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menambahkan bahwa dengan alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000, program ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap memastikan nilai gizi yang seimbang dan memadai.

Program makan bergizi gratis ini tidak hanya dijalankan sebagai uji coba, tetapi juga direncanakan untuk diterapkan lebih luas pada tahun 2025.

Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp71 triliun pada tahun depan, dengan target utama untuk anak-anak dan ibu hamil.

Presiden Prabowo Subianto, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa indeks anggaran untuk program makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil ditetapkan sebesar Rp10.000 per hari.

Meskipun pemerintah berencana mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi, yakni Rp15.000 per anak atau ibu hamil per hari, kondisi anggaran yang ada saat ini baru memungkinkan alokasi sebesar Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah, Rp10.000 itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Dengan alokasi anggaran yang disesuaikan, diharapkan program makan bergizi gratis ini dapat memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.