JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, program makan bergizi gratis dan hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari sektor industri.

Kondisi ini pun mempengaruhi meningkatnya indeks kepercayaan industri (IKI) bulan November 2024 yang berstatus ekspansif.

"Peningkatan ekspansi nilai IKI juga didukung oleh respons positif sektor industri yang berorientasi pasar domestik terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti hilirisasi industri dan pemberian makan bergizi gratis," ujar Febri dilansir keterangan resmi pada Kamis (27/11/2024).

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Siswa SDN 2 Dadaha Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sedang menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan petugas TNI-Polri sebagai uji coba program Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (29/10/2024).

Diketahui, nilai IKI bulan November ini tercatat sebesar 52,95 poin atau meningkat 0,20 poin dibandingkan bulan Oktober lalu yang sebesar 52,75 poin.

Febri menjelaskan, meningkatnya IKI bulan November ditopang oleh ekspansi 21 subsektor dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur nonmigas kuartal II 2024 sebesar 99,3 persen.

Ia lantas menjelaskan, peningkatan IKI bulan November ini juga ditunjang oleh peningkatan ekspansi indeks pesanan baru sebesar 2,58 poin menjadi 54,2 poin.

Lalu ada pula ekspansinya indeks persediaan sebesar 54,68 poin.

Meski begitu, indeks produksi pada November ini kembali mengalami kontraksi, setelah dua bulan sebelumnya berturut-turut berekspansi.

Indeks produksi November tercatat sebesar 49,72 poin atau mengalami perlambatan 2,84 poin dibandingkan bulan Oktober.

KOMPAS.com/Egadia Birru Menu makan bergizi gratis yang disajikan oleh Badan Gizi Nasional Magelang, Sabtu (26/10/2024).

Sementara itu, industri berorientasi ekspor masih menghadapi pelemahan permintaan ekspor.

“Dapat dikatakan bahwa IKI pada November 2024 meningkat karena peningkatan permintaan domestik yang cukup tinggi, karena didukung adanya program pemerintah,” kata Febri.

Ia menambahkan, keyakinan masyarakat yang tinggi terhadap terbentuknya pemerintahan baru tecermin dari kondisi umum kegiatan usaha bulan November ini yang sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Proporsi industri yang menyatakan kondisi usahanya pada bulan November 2024 membaik adalah sebanyak 30,8 persen. Sementara itu, industri yang mengaku mengalami penurunan sebesar 22.2 persen.

"Demikian juga pandangan dunia usaha terkait optimisme dalam enam bulan ke depan yang mengalami peningkatan 0,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya," katanya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana memangkas waktu dan biaya pemecahan sertifikat tanah untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Sebagian informasi itu disampaikan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian PKP, Fitrah Nur dalam Rapat Dukungan Kemudahan Perizinan pada Kamis (28/11/2024).

Menurut dia, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, sedang mencari upaya agar biaya pemecahan sertifikat tanah di Kementerian ATR/BPN bisa dikurangi.

"Karena teman-teman pengembang menyampaikan, biaya pemecahan sertifikat untuk satu unit rumah itu berkisar Rp 2-3 juta per rumah," ujarnya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

Lanjut Fitrah, rencananya pada Jumat (29/11/2024) akan berlangsung pertemuan antara Ara, BTN, asosiasi pengembang perumahan, dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas hal tersebut.

"Nah besok, diinisiasi oleh Pak Menteri (PKP) dan dilakukan oleh BTN, diskusi dengan semua asosiasi dan kementerian ATR/BPN. Mudah-mudahan bisa terlaksana besok," pungkasnya.

Sebelumnya dalam Rapat Pembahasan Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera pada Senin (25/11/2024), Ara juga sempat memberikan bocoran terkait rencana mempercepat waktu mengurus pemecahan sertifikat tanah untuk rumah MBR.

"Dengan Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) itu kita akan melakukan bagaimana selama ini pemecahan sertifikat itu lama atau sebentar? lama kan. Nah kalau itu nanti dengan Pak Nusron bisa dibikin cepat bagus nggak?," katanya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

"Jadi urusan dengan Pak Nusron itu banyak sekali. Bagaimana lahan idle soal HGU, bagaimana pemecahan sertifikat prosesnya bisa cepat," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

KOMPAS.com -Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Barito Timur:

1. Pondok Indah 1 Tahap 3: Tipe 36

   Terletak di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. perumahan ini dikembangkan PT Widiko Citra Griya Mandiri dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibuat dengan luas 36/130 meter persegi. Dari total 113 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 51 unit lagi.

2. Perumahan Sangkai Permai: Tipe 36/120

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Borneo Mulia Jaya yang terletak di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Menawarkan 100 rumah dengan harga Rp 147 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 94 unit dan tersisa 6 rumah lagi.

3. Bana Residence: Tipe Rumah Sederhana

   Berlokasi di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Borneo Mulia Jaya dengan harga Rp 165 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit dari total 143 rumah yang ditawarkan.

4. Perumahan Griya Tamiang Makmur: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, dengan harga Rp 165 juta per unit.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/129 meter persegi. PT Gawe Makmur Bersama masih memasarkan 79 rumah lagi.

5. Perumahan Pondok Karinsa: Tipe 36/150

   Di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, terdapat perumahan 56 unit seharga Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/150 meter persegi. PT Bintang Narumiris Adikara ini masih memasarkan 46 unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ekonomi restoratif dapat mendukung program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikannya, menyusul hasil riset terbaru CELIOS terkait potensi pendekatan ekonomi restoratif. Bhima menjelaskan, bila ekonomi restoratif diterapkan maka petani langsung menjual bahan makanan ke setiap sekolah. Dengan begitu, biaya logistik dapat dipangkas.

"Untuk meminimalkan biaya operasional, biaya logistik, kenapa tidak dicoba produk-produk pangan yang berasal dari praktik berkelanjutan atau restoratif dan sumbernya dari pangan lokal," ujar Bhima dalam acara Diseminasi Riset dan Diskusi Publik di Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

• Jumlah Air yang Dikonsumsi untuk Pertanian Terus Meningkat
• Penggunaan Mulsa Plastik Bisa Cemari Lahan Pertanian

Adapun ekonomi restoratif adalah langkah pembangunan yang mengutamakan aspek lingkungan serta sosial berkelanjutan. Bhima menutukan, riset ini dilakukan untuk menjawab upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan kelestarian alam.

CELIOS menilai, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat menurunkan ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Hasil riset menunjukkan, peningkatan 1 persen alokasi produk domestik bruto (PDB) untuk inisiatif ekonomi restoratif dapat menurunkan rasio gini hingga 15 persen. Lalu, meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 14 persen, dan mengurangi tingkat morbiditas hingga 11 persen.

Investasi dalam ekonomi restoratif dinilai tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Sepertinya perlu juga memasukkan unsur teknologi inovasi. Berapa banyak pengganda dari teknologi inovasi yang bisa ditambahkan, sehingga nilai ekonomi restoratifnya bisa menjadi lebih besar lagi," ucap Bhima.

• Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan
• Menengok Kembali Solusi Stunting lewat Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS Jaya Darmawan menyampaikan riset tersebut berisi pendekatan ekonomi restoratif yang dapat mengatasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia.

Menurutnya, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif bisa memangkas ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan simulasi jangka panjang selama 25 tahun, kami menemukan angka Rp 2.208,7 triliun di dalam output ekonomi. Dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) hanya Rp 200,9 triliun. Dalam hitungan kami itu 10 kali lipat lebih besar," terang Jaya.

Jaya menyatakan, skenario BAU menurunkan 0,09 persen angka kemisikinan pada 2025. Sedangkan pada skenario progresif, penurunan angka kemiskinan mencapai 7,97 persen.

KOMPAS.com - Kota Singkawang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Singkawang:

1. Damai Lestari: Tipe 36

   Terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang, perumahan ini dikembangkan oleh PT Galang Perkasa dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/180 meter persegi. Dari total 133 unit, masih tersedia 69 rumah lagi.

2. Perumnas Grand Sinka Permai: Tipe Rst 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Menawarkan 82 rumah seharga Rp 142 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/153 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 63 unit, dan sisanya 19 rumah lagi.

3. Griya Harmoni: Tipe 36

   Berlokasi di Singkawang Utara, Kota Singkawang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Ravindo Karya dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/166 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 4 unit dari total 18 rumah yang dipasarkan.

4. Baihaqi Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Masing-masing unit dirancang seluas 36/162 meter persegi dengan harga Rp 153 juta.

   Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Baihaqi Pilar Kreasi ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Greenland Residence 2: Tipe 36

   Di Singkawang Utara, Kota Singkawang, terdapat perumahan sebanyak 44 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/136 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ravindo Karya ini masih menyisakan 7 unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah permukiman di Jakarta, yang sering kali dihadapkan pada ketimpangan antara kawasan elite dan pemukiman padat penduduk, menjadi isu utama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

Tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta baik nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suwono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menawarkan konsep penataannya.

Harapan dan tujuannya tidak lain agar Jakarta yang lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarkat.

Ridwan Kamil, menata dengan pendekatan manusiawi

Dalam kunjungannya ke permukiman padat di Jalan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil menyampaikan tekadnya untuk menata ulang sejumlah wilayah padat penduduk dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya sudah amati beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif,” ujar Ridwan

Bagi Ridwan, penataan ini bukan berarti memindahkan warga ke rumah susun, melainkan lebih pada perbaikan dan renovasi lingkungan sekitar.

Meski demikian, eks Gubernur Jawa Barat ini menegaskan, teknis pelaksanaannya baru akan disempurnakan lebih lanjut jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

“Belum tentu (relokasi) kan harus rapat dulu. Saya kan ada anggaran renovasi juga,” ungkap Ridwan.

Dharma Pongrekun: menata dengan memberikan modal

Saat melakukan blusukan di Kampung Gembrong, Cipinang, Jakarta Timur, Dharma Pongrekun berjanji untuk menata permukiman kumuh di Jakarta agar lebih nyaman dan layak huni.

"Ini harus rapi, Jakarta loh ini. Sementara Jakarta yang dibilang maju tetapi begini (kurang rapi)," ujar Dharma.

Dharma sempat terkejut melihat kondisi Kampung Gembrong yang menurutnya jauh dari kata tertata.

Bagi Dharma, sebagai ibu kota negara metropolitan, seluruh wilayah Jakarta seharusnya menunjukkan wajah yang rapi dan teratur.

Dalam momen itu, Dharma juga sempat berdialog dengan warga Kampung Gembrong. Di antaranya, ia menanyakan status kepemilikan rumah warga.

Pramono Anung: menyediakan hunian yang terjangkau

Pramono sebelumnya mengungkapkan, wajah Jakarta tidak hanya terlihat di kawasan elit seperti SCBD, Sudirman, dan Menteng.

Banyak wilayah di Jakarta yang kondisinya jauh dari memadai, bahkan terbilang memprihatinkan karena tingkat kekumuhannya.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir dua setengah bulan saya dan Bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 445 RW kampung kumuh. Di sinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono memberikan contoh konkret di wilayah seperti Tanah Tinggi, Kampung Bayam, dan Kampung Apung, yang menurutnya memperlihatkan ketimpangan sosial yang signifikan.

"Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari," kata Pramono, menggambarkan kondisi yang dialami banyak warga Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pramono berkomitmen untuk menata ulang perkampungan yang ada di Jakarta. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga.

"Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta," tegas Pramono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak katering dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bakal diimplementasi tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, sejatinya, pihaknya akan membangun satuan pelayanan untuk pengadaan menu makan bergizi yang seluruhnya dikelola badan gizi, dengan masyarakat lokal sebagai pekerjanya.

Namun, ia mempersilakan pihak katering yang terbuka untuk bekerja sama, untuk turut ambil bagian.

"Seluruhnya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, jadi nanti kalau ada catering yang bersedia dan siap jadi bagian makan bergizi gratis, kita gunakan catering itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Kendati begitu, pihaknya akan menempatkan pegawai BGN dalam perusahaan catering tersebut untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas menu.

Dadan menuturkan, menu makan bergizi gratis merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Ahli gizi ini bakal ditempatkan di satuan pelayanan seluruh Indonesia.

"Jadi menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi, gizi nasional," ucap dia.

Menunya, kata Dadan, disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

Adapun bahan pangan yang menjadi perhatian, antara lain beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, dan ikan.

"Atau bahan pangan lain misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi makanan sehat," ucap dia.

Sementara itu, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyadari 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.