KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meminta agar Bank Tabungan Negara (BTN) ke depan bisa bertransformasi menjadi Bank Perumahan.

Hal itu diperlukan agar ada bank di Indonesia yang fokus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia.

Pernyataan ini sebetulnya bukan kali pertama dilontarkan Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait. Sebab, sebelumnya dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024), Menteri PKP sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan sehingga lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Program 3 Juta Rumah di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11/2024), dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PKP.

Dia mengatakan, selama ini BTN memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja yang ada, tentunya transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar bagi BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

BTN dapat membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan mulai dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasic dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dari berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," tandasnya.

Ara juga berharap cost of fund BTN ke depan bisa lebih efisien. Selain itu juga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tutup Menteri PKP itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak pada tiga bulan pertama usai diimplementasikan pada awal tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, nantinya, jumlah anak yang menjadi sasaran program ini akan meningkat dua kali lipat setelah tiga bulan pertama.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Dadan menuturkan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," tuturnya.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing. Adapun untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Terbaru, pemerintah memiliki opsi untuk mengganti susu kemasan menjadi susu cair sebagai alternatif pengganti dalam menu program makan bergizi gratis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, alternatif ini mempertimbangkan susu yang menjadi salah satu komponen menu paling mahal dalam program itu.

Pertimbangan ini pun menjadi salah satu catatan usai uji coba program makan bergizi gratis dilakukan selama berbulan-bulan di beberapa kota.

"Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo di Akademi Militer Magelang, Minggu (27/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur.

Ajang tersebut digelar untuk mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan yang memenuhi pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satunya dengan menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

Dok. Shutterstock/R Photography Background Ilustrasi rumah.

“Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih sebagai roadshow perdana ajang ini, dikarenakan UGM sudah terbukti sebagai wadah dan tempat yang sukses dalam membangun kreativitas bagi mahasiswa. Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Jasmin dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin mengungkapkan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang- bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB 3 Menteri ini mengatur tiga hal yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan yang ditandatangangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” tutur Ari, usai berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurut Ari, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan berbagai hal terkait sertifikasi lahan dan bangunan.

Kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online, Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Selanjutnya dengan Kementerian ESDM terkait pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Selain itu, kata Ari, perlu juga menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyangkut kasus pemanggilan pengembang anggota Himperra yang dituding melakukan berbagai pelanggaran pembangunan rumah.

Kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

Ari mengeklaim, selama ini Himperra konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR.

"Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” pungkasnya.

BEKASI, KOMPAS.com -Denden Imadudin Soleh, salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online, tinggal di Perumahan Vida, salah satu perumahan elite di Kota Bekasi.

Persisnya, Denden tinggal di Cluster Botanica, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya.

Di perumahan ini, Denden tinggal bersama istrinya, I, dan dua anaknya sejak 2020 silam.

"(Denden) memang termasuk warga baru di Botanica. Pak Denden beli rumah dan tinggal di nomor tiga. Sudah tinggal sejak tahun 2020," ujar seorang warga berinisial IL (46) ketika ditemui Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

Pantauan Kompas.com pada Selasa siang, gerbang pintu Cluster Botanica dijaga ketat oleh beberapa sekuriti.

Untuk bisa memasuki area dalam Cluster Botanica, setiap pengunjung tidak bisa keluar-masuk secara leluasa.

Setiap pengunjung wajib melapor terlebih dahulu ke pihak sekuriti.

Di area dalam Cluster Botanica, terdapat sebuah pendopo yang berada di tengah taman.

Aktivitas pemilik rumah terlihat sepi, hanya ada beberapa warga yang keluar-masuk cluster.

IL menyebut bahwa warga Cluster Botanica umumnya mengetahui sosok Denden sebagai pegawai Komdigi.

Warga setempat juga cukup mengenal dekat dengan sosok Denden dan istrinya yang aktif dalam kegiatan pengajian dan posyandu setempat.

"(Denden) termasuk sering (terlibat kegiatan pengajian). Asik kalau lagi ngobrol-ngobrol masalah keagamaan, dia suka nanya," kata IL.

IL mengungkapkan, Denden termasuk warga yang ringan mengulurkan tangan untuk memberikan donasi.

Kemurahan hati inilah yang membuat warga setempat mengenal Denden sebagai sosok yang baik.

"Aktif mau ngasih donasi, besar-kecil itu relatif, tapi dia berkontribusi," ungkap IL.

Namun, pandangan warga terhadap sosok Denden seketika berubah ketika sejumlah personel Polda Metro Jaya menggeledah rumahnya pada akhir Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat itu, petugas menggeledah kediaman Denden hingga pukul 03.00 WIB.

Petugas turut membawa sejumlah barang dari kediaman Denden.

IL tidak bisa memastikan apakah petugas menangkap Denden pada saat penggeledahan, atau sebelum penggeledahan dilakukan.

Namun, ia memastikan bahwa Denden berada di lokasi pada saat penggeledahan dilaksanakan.

"Ada Pak Deden dan kooperatif sama petugas kepolisian," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya akhirnya menampilkan tersangka Adhi Kismanto dan Denden Imadudin Soleh, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (25/11/2024), keduanya dipamerkan ke hadapan awak media bersama 22 tersangka lain yang turut ditangkap dalam kasus ini.

Sama seperti yang lainnya, mereka mengenakan kemeja berwarna oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” yang terletak di punggung.

Hanya saja, mereka mengenakan celana pendek.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Dari ke-24 tersangka tersebut, mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi.

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judi agar tidak terblokir.

Padahal, Kemenkomdigi seharusnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, dan Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU TPPU dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

   Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, perumahan ini dikembangkan PT Putra Manshurin dengan banderol Rp 135 juta.

   Bangunan rumah dibuat 36/150 meter persegi. Dari total 129 unit, hingga kini masih tersedia 55 rumah lagi.

2. Ratu Residence : Tipe 36/108

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima yang terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan banderol Rp 151 juta.

   Luas rumah masing-masing dirancang 36/108 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 4 unit, dan menyisakan 48 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

Raja Juli menilai, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

Ia mengatakan ada 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat dalam program Perhutanan Sosial tersebut.

“Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” kata Raja Juli usai bertemu dengan Kapala Badan Gizi Nasional, melalui keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah terkait Makan Gizi Gratis, namun sekaligus menjalankan tujuan besar Prabowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi," kata Raja Juli.

"Misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,” jelasnya lagi.

Sekretaris Jenderal PSI ini pun menegaskan kementeriannya secara serius mendukung visi besar Presiden Prabowo.

“Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan.

Dia memastikan pihaknya akan mendukung program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

“Jadi ketika nanti produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal secara resmi dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Dadan mengungkapkan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024. Kemudian, menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujarnya.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis di setiap daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karena itu, dia menyakini bahwa program makan bergizi gratis bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU sudah mengusulkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) air bersih dan air limbah untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara umum, dukungan Kementerian PU untuk program tersebut melalui pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.

"Harapan kami walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan. Walaupun untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi tetap kualitas bangunan dan infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," ujar Dody dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari laman Kementerian PU.

Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

"Potensi jika BPHTB dihapuskan, nilai untuk rumah tipe 36 kurang lebih 6.250.000 rupiah, kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan 4.320.000 rupiah. Jadi rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat kurang lebih 10.570.000 rupiah, ini yang diuntungkan adalah masyarakat," jelas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung program pembangunan 3 juta rumah ini. Menurutnya, program ini adalah kerja tim yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PKP sendiri.

"Kami merasa tidak sendirian, apalagi PU adalah induk kami. Terima kasih juga kepada Kemendagri serta para kepala daerah yang telah mengikhlaskan PAD-nya berkurang untuk mendukung percepatan program ini," pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.

Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.

BULELENG, KOMPAS.com - Puluhan siswa SD Negeri 1 Sumberklampok di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terlihat antusias menikmati makanan mereka.

Makanan yang disajikan berupa satu porsi kotak yang terdiri dari nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, serta buah semangka.

Setelah menyantap hidangan utama, para siswa juga diberikan susu kotak sebagai pelengkap.

Kegiatan ini merupakan ujicoba program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Menu yang disajikan dalam ujicoba ini disiapkan oleh ibu-ibu di desa setempat yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumberklampok.

Ketua PKK Desa Sumberklampok, Ni Kadek Trantini mengungkapkan, persiapan menu bergizi ini dimulai sejak sebulum subuh, sekitar pukul 03.00 Wita dinihari.

"Kami masaknya mulai dari jam 03.00 pagi. Bumbu-bumbunya sudah kami persiapkan sejak kemarin. Sayur-sayuran dan bahan lainnya juga sudah dipotong dan siap dimasak."

Demikian pengakuan Trantini saat ditemui di Desa Sumberklampok, Senin (25/11/2024) kemarin.

Menurut dia, ada sebanyak 12 anggota PKK bekerja sama dalam mempersiapkan dan memasak makanan.

Program ini menawarkan tiga pilihan menu, di mana semua bahan yang digunakan merupakan produk lokal dari desa, termasuk buah-buahan dan sayuran.

Lalu, demi menjaga kualitas dan keamanan makanan, mereka menghindari penggunaan penyedap rasa, pewarna buatan, pengawet, dan pengenyal.

"Semua bahan yang digunakan adalah bahan lokal dari desa," sambung Trantini.

Program makan bergizi ini menyediakan total 500 porsi makanan, yang disajikan kepada 359 anak-anak serta tamu undangan.

Trantini menyebutkan, total biaya untuk menyajikan satu porsi makanan dalam ujicoba ini adalah Rp 17.500, meskipun masih terdapat biaya operasional tambahan yang belum termasuk dalam perhitungan.

Ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh anggota PKK saat mempersiapkan menu makanan untuk program ini.

"Kami berpikir, siap tidak siap, harus jalani. Kami siapkan dengan cari anggota lain untuk memasak. Lumayan ribet, tapi kami harap program ini berjalan dengan baik," kata Trantini.

Meski persiapan yang dilakukan terhitung mendadak, ia dan tim berusaha memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi yang sehat dan bebas dari bahan berbahaya.

"Untuk penghitungan porsi, kami sudah berbicara dengan ahli gizi dari Puskesmas Gerokgak II, sehingga jumlah nasi dan sayur dalam setiap porsi sudah sesuai," ungkap dia.

Inisiatif para ibu PKK ini bukan hanya memberikan nutrisi bagi anak-anak, tetapi juga menunjukkan semangat kebersamaan dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas gizi di masyarakat lokal.