pkp

Tito, Ara, dan Dody Sepakat Gratiskan BPHTB dan PBG Rumah MBR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung program 3 juta rumah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin (25/11/2024).

"Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya, sekaligus mempercepat prosesnya. Ada celahnya," ujar Tito dalam konferensi pers.

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," tuntas Tito.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ditargetkan, sebanyak 3 juta rumah terbangun setiap tahun, dengan rincian 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Pemerintah Resmi Bebaskan BPHTB dan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan itu dikeluarkan menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu akan dimasukkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Awalnya kebijakan ini akan dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE), tetapi berdasarkan masukan kepala daerah, kami mengubahnya menjadi Peraturan Kepala Daerah," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Tito menekankan program ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak ada permainan dalam program tersebut.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemdanya, dinolkan saja pura-pura. Tahu-tahu dijual ke kelas menengah. Itu akan ada sanksi teguran atau lapor polisi," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini akan berlaku bulan depan.

Dia bilang program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas Maruarar.

"Ini bukan kebijakan biasa-biasa saja. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat kecil," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah selama setahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Bahkan, pemerintah melalui Satgas Perumahan menyatakan pihaknya menargetkan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis target itu bisa dicapai dengan pembangunan rumah yang setiap tahunnya ditargetkan bisa mencapai 3 juta rumah.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun, tetapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah, sehingga harusnya 3 juta rumah itu tertekan setiap tahun. Jika dalam satu periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah, jika dia dua periode bisa 30 juta rumah, dan kita harus benar-benar ambisius,” ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Klaim Maruarar Sirait: Dukungan Anies ke Pramono-Rano Bangunkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, pernyataan dukungan dari eks gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 seperti membangunkan macan yang tengah tertidur.

Kedua macan tidur yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

“Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano, karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini,” kata Maruarar Sirait di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Sebelum Anies mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Pramono dinilai punya kedekatan dengan Jokowi dan Prabowo.

"Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo. Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu, yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara ini.

Jokowi Turun Gunung

Ara mengatakan, Jokowi akan habis-habisan mendukung Ridwan-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, Jokowi dikabarkan akan hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).

“Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Dia akan gerakan, hadir, dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil,” lanjut dia.

Mantan kader PDI Perjuangan ini juga menyinggung adanya pendukung loyalis Jokowi yang akan membawa dampak besar di Jakarta.

Para pendukung garis keras ini akan menjadi faktor yang memenangkan Ridwan-Suswono dalam hari pencoblosan nanti.

“Turun gunungnya Jokowi, kalau orang bilang enggak ada dampaknya, ya enggak apa. Kalau kami sangat yakin dampaknya besar sekali di Jakarta. Jokowi punya pendukung die hard di Jakarta,” kata Maruarar.

Dukungan Anies ke Pramono-Rano untungkan RK-Suswono

Ara mengatakan, dengan berdirinya Anies di belakang Pramono-Rano, dinilai akan menguntungka Ridwan Kamil-Suswono.

“Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang,” kata dia.

Ara mengakui, awalnya Ridwan Kamil ditinggal pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono yang merupakan kader PKS.

Namun, peta politik di Jakarta kembali berubah setelah Anies mendeklarasikan diri ke Pramono-Rano.

Pilkada Jakarta 2024 dua putaran

Kendati demikian, Ara memprediksi kalau Pilkada Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran.

“Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta,” imbuh dia.

Meski tujuan menang satu putaran tidak tercapai, Ara meyakini Ridwan Kamil-Suswono akan memenangkan Pilkada Jakarta di putaran kedua.

Kemenangan ini tidak lepas dari konsolidasi pendukung Jokowi dan Prabowo. Dukungan kedua tokoh nasional ini diyakini akan mengerek dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono.

“Makanya suaranya, Pramono makin lama makin turun. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi,” kata dia.

Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono

Ara menegaskan, Jokowi dan Prabowo hanya mendukung paslon Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

“Dan, Jokowi, Prabowo saya clear kan, saya jelaskan, hanya mendukung Ridwan Kamil, tidak mendukung yang lain,” ujar dia.

Dia mengatakan, Jokowi dan Prabowo telah menunjukkan semangat persatuan yang konkret pada Pilpres 2024.

“Kita sudah dapat contoh dari Jokowi dan Prabowo, dua Pilpres bersaing ketat di 2014 dan 2019. Tapi, di 2024 bersatu. Dan dua-duanya mendukung paslon 01,” kata dia.

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan Halaman all