JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menjatuhkan sanksi teguran hingga administratif bagi yayasan atau mitra yang tidak sejalan dengan misi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan menyusul mencuatnya dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN dalam kasus dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap yayasan atau mitra yang terbukti tidak melaksanakan kerja sama sesuai komitmen awal.

“Untuk kasus Kalibata, mereka memang ada perjanjian khusus yang terjalin sebelum mekanisme detail dari BGN selesai kami cermati. Ke depan, semua bentuk kemitraan akan diawasi lebih ketat,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Selain itu, Dadan juga akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” tegas Dadan.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

MANOKWARI, KOMPAS.com - Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere dengan Anggota DPRD Papua Barat terpaksa bubar, Rapat Digelar di Hotel Aston, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam.

"Rapat di tengah jalan, saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah menyepakati masalah efesiensi. Sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata anggota DPRD Papua Barat Fachry Turi di Manokwari.

Menurut Fachry, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang belum dibutuhkan bagi anak-anak di Papua Barat.

Karena yang dibutuhkan adalah sekolah gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan.

"Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukan buat makan tidk bergizi gratis padahal ada hal lebih penting yakni pendidikan gratis fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting," kata dia.

Menurut dia, kendati MBG berjalan di Papua Barat seharusnya ada semacam survei mendalam terkait kultur dan topografi di wilayah ini juga masalah politik kultur supaya bisa teratur

"Tapi dengan kondisi begini adanya temuan makanan yang basi dan sebagainya dan hanya untuk memuaskan hasrat politik. Lalu kita mengabaikan hal penting dan mendasar di sini, itulah sebabnya tadi saya walk out," ujarnya.

Sebagai anak muda yang duduk di lembaga legislatif, saya prihatin dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua.

Meski telah diatur dengan Undang-Undang Otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan tetapi justru dihadapkan dengan efesiensi anggaran.

"Apalagi tujuan efesiensi anggaran untuk makan bergizi gratis," ujar politisi PDIP Papua Barat itu.

Dia berharap, semua anggota DPRD Provinsi harus sensitif melihat persoalan yang lebih urgent di Papua Barat.

"Kita konsentrasi saja pada kesepakatan Tim Bappemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah Pusat," jelasnya.

Sikap individu yang dilakukan oleh politisi PDIP itu sehingga rapat akhirnya tidak dilanjutkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons saat dimintai konfirmasinya.

KOMPAS.com - Kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, memunculkan fakta baru. Di mana mitra resmi MBG rupanya menggunakan mitra pihak ketiga atau vendor untuk memasok menu makanan ke sejumlah sekolah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bahkan mengaku baru tahu kalau selama ini mitra resmi MBG memakai pihak lain untuk penyediaan makanan. Belakangan terungkap, pihak ketiga yang menjadi dapur MBG rupanya tidak dibayar.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan dikutip pada Jumat (18/4/2025).

Setelah ramai diberitakan soal dapur MBG yang berhenti beroperasi karena masalah keuangan, menurut Dadan, hal ini tentu saja murni karena masalah internal antara yayasan yang jadi mitra resmi MBG dengan vendornya.

"Itu murni masalah internal mitra. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari BGN, lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

Minta diselesaikan kekeluargaan

Setelah ramai dan jadi polemik nasional, BGN kemudian mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

"Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu 16 April 2025, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain. Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi.

“Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi.

“Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

“BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Hingga bulan April 2025 ini, Dadan mengatakan dari program MBG yang sudah terealisasi, sudah ada 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk di seluruh Indonesia.

Setiap dapur SPPG mempekerjakan sejumlah posisi di dapur. Artinya sudah ada lowongan 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” kata Dadan dikutip dari Antara, Jumat (18/4/2025).

Keberadaan SPPG di seluruh Indonesia, menurut dia, juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Beberapa di antaranya mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu, serta pengelola minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah saat ini yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang masif. Ratusan triliun APBN untuk biaya program ini berasal dari efisiensi keuangan negara.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang,” kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat mekanisme pengawasan dan memperkuat sistem identifikasi mitra setelah kasus tutupnya Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diduga akibat penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” ujar Dadan.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah di Kota Dumai, Riau, dihentikan sementara.

Penghentian ini disebabkan oleh perbaikan total dapur oleh Yayasan Kasih Indonesia Sehat, yang menjadi penyedia makanan dalam program tersebut.

"Berhenti operasional dalam beberapa waktu, dikarenakan dari pihak yayasan dapur perbaikan total," kata Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Dumai, Dedi Syuryadi Putra, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (18/4/2025).

Dedi menjelaskan, dapur MBG di Dumai dikelola langsung oleh Yayasan Kasih Indonesia Sehat tanpa mitra kerja sama. Ia juga belum dapat memastikan kapan program akan kembali berjalan.

"Belum keseluruhan. Karena dapur di Dumai hanya baru satu dapur, yang mana kapasitas dapur hanya menerima manfaat maksimal 3.500," ujarnya.

Program MBG di Dumai dimulai sejak 13 Januari 2025 dan baru menjangkau lima sekolah dasar. Satu porsi MBG berisi nasi, satu potong tempe goreng tepung, tumis toge campur wortel, dua potong ikan cakalang, dan satu potong buah pepaya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk membangun perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam acara Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4/2025) seperti dilansir Antara.

Ia mengakui ketersediaan lahan menjadi tantangan di sektor perumahan. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Kementerian PKP akan mencari lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan, tapi tidak menyentuh lahan pertanian.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ucapnya.

Ara berencana mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah ini. Ia juga akan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan terbatasnya lahan perumahan di Jawa Barat karena banyak area yang masih berstatus sawah dan tidak boleh dibangun.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga menegaskan pentingnya sinergi pengadaan lahan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga pembangunan 3 juta rumah.

Nusron menekankan perlunya perlindungan lahan pertanian agar pembangunan pabrik atau perumahan tidak mengganggu ketahanan pangan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pembangunan pabrik, industri, dan perumahan tidak boleh mengorbankan lahan sawah.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan.

“Programnya Pak Prabowo ini paling prioritas kan ketahanan pangan, kedua itu ketahanan energi, ketiga itu MBG, keempat hilirisasi, dan kelima 3 juta rumah. Pangan butuh lahan, perumahan butuh lahan, hilirisasi pasti bangun pabrik dan butuh lahan kan?” ungkap Nusron di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan 35 kepala daerah di Jateng, pada Kamis (17/4/2025).

Nusron menegaskan bahwa pembangunan pabrik maupun perumahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan lahan sawah, agar tidak mengganggu program ketahanan pangan.

“Bagaimana kelima program sama-sama jalan, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau nanti perumahan atau hilirisasi makan sawah, akan terganggu sawahnya berkurang, berasnya berkurang. Kan nanti minus (produksi beras),” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya peran lahan sawah dalam produksi pangan, karena kekurangan pangan dapat memicu keributan di masyarakat.

“(Tidak boleh) Menonjol di satu titik tapi minus di titik yang lain, apalagi kalau minusnya itu pangan. Orang itu bisa perang, bisa berantem karena pangan. Kan gitu, Pak? Nah, karena itu ini tidak boleh terjadi. Jangan diganggu gugat demi ketahanan pasar,” tegas Nusron.

Sebagai solusi, Nusron mendorong pembangunan industri dan perumahan dengan membuat gedung vertikal, sehingga tidak menghabiskan banyak lahan sawah produktif.

Ia mencatat bahwa bangunan vertikal pada perkantoran sudah banyak diterapkan, namun perumahan vertikal masih jarang ditemui.

“Kalau kantor vertikal kan sudah mulai biasa. Dulu kan tidak ada kantor vertikal, tapi sekolah vertikal sudah mulai. Tinggal perumahan vertikal yang belum, terutama di kawasan pedesaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron juga menyoroti alih fungsi lahan seluas 1.284 hektar yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2024.

Ia menekankan besarnya lahan sawah yang dikonversi untuk kegiatan lain, yang berstatus Lahan Baku Sawah (LBS) atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Terbukti selama tahun lalu dari tahun 2024 di Jawa Tengah ini yang mengajukan perubahan konversi lahan sawah ke dalam kepentingan yang lain ada 1.284 hektar. Tadi sudah kami petakan. Demak berapa? Brebes berapa? Ini semua kami sampaikan semua,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perumahan Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo meminta dukungan pengadaan transportasi umum ke lokasi perumahannya kepada pemerintah.

Perumahannya yakni Griya Famili yang terletak di Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini ia sampaikan ketika menghadiri Stakeholders Gathering yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri I, Jakarta Selatan, Kamis (17/04/2025).

"Di sana itu kelemahannya transportasinya pak. Jadi transportasi itu seolah-olah terlihat jauh dari Jakarta," katanya.

Namun demikian, Hari mengaku PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan bertemu dengan pihaknya dalam waktu dekat untuk membahas terkait hal itu.

"Mereka baru mau coba minggu depan ketemu dengan kita mendukung untuk transportasinya," ujar Hari.

Jika dukungan tersebut bisa diberikan, Hari optimistis bisa membangun 3.000 unit rumah subsidi lagi dalam waktu dekat.

"Sudah ada 600 unit yang siap kita bangun pak, terus kita juga ada sekitar masih ada 600 unit yang lahannya sudah kita persiapkan dan kita punya juga tanah sekitar 30 sampai 40 hektar yang sudah kita bebaskan," katanya melanjutkan.

Menanggapi hal ini, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati untuk mengurus masalah itu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

"Kalau ini sudah ada begini langsung cepat saja ya. Kita ingin mendorong yang bagus-bagus supaya lebih banyak lagi membangun tahun ini, supaya rumah subsidi bagi rakyat makin berkualitas," kata Ara.

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mentransfer dana dengan lancar ke yayasan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta.

Namun, meskipun dana hampir Rp 1 miliar sudah diterima, mitra MBG di Kalibata mengaku belum dibayar.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan," ujar Irma, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," kata dia lagi.

Apa Alasan Yayasan Tidak Membayar Mitra MBG di Kalibata?

Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak yayasan, Irma menemukan bahwa alasan yang disampaikan oleh yayasan terkait belum dibayarnya mitra adalah karena kuitansi pembelian bahan makanan yang tidak lengkap.

Pihak yayasan mengklaim telah melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan program MBG.

Meski demikian, Irma berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak membayar mitra yang sudah bekerja.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelas Irma.

Irma menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari BGN mengenai masalah ini.

DPR juga mendesak agar ada perbaikan dalam tata kelola distribusi serta pembayaran agar kwejadian serupa tidak merugikan pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalkan agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," tambah Irma.

Mitra MBG Tanggung Kerugian Hampir Rp 1 Miliar

Kasus ini muncul setelah laporan dari Ira Mesra, mitra dapur MBG di Kalibata, yang mengungkapkan dugaan penggelapan dana MBG oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di Jakarta Selatan.

Dana operasional dapur MBG, senilai Rp 386.500.000 yang sudah diterima oleh yayasan dari BGN, diduga tidak disalurkan kepada mitra.

Ira telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, tetapi belum menerima pembayaran sama sekali.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," ujar kuasa hukum Ira, Danna Harly.

Menurut Harly, Yayasan MBN mengklaim bahwa Ira masih memiliki utang sekitar Rp 45 juta, dengan alasan ada invoice yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, Harly membantah klaim tersebut, karena semua biaya operasional telah ditanggung sendiri oleh Ira.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dari dua tahap pelaksanaan program MBG ini diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware," kata Harly.

"Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ujarnya lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan".

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan di SDN 004 Samarinda Utara mulai Senin, 14 April 2025.

Kegiatan ini dimulai setelah libur Idul Fitri dan disambut antusias oleh siswa serta pihak sekolah.

Wakil Kepala Sekolah SDN 004 Samarinda Utara, Tajuddin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan lancar sejak hari pertama.

“Alhamdulillah, kita sudah mulai di minggu ini, sejak Senin tanggal 14 April. Sampai hari ini, di hari keempat, program makan gratis ini sudah berjalan baik sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran pasca-libur,” ujar Tajuddin kepada Kompas.com pada Kamis (17/4/2025).

Selama bulan puasa, meskipun siswa tetap masuk sekolah, makanan yang dibagikan diganti dengan makanan tahan lama seperti susu, buah, kurma, dan sereal.

Hal ini dilakukan agar siswa tetap mendapatkan asupan bergizi tanpa mengganggu ibadah puasa.

Program MBG di sekolah ini menyasar lebih dari 500 siswa.

Pembagian makanan dilakukan dalam beberapa sesi yang disesuaikan dengan jadwal masuk dan kelas para siswa.

"Kelas 1 diberikan sekitar pukul 08.00, kelas 2 pukul 10.00, kelas 5 dan 6 pukul 12.00, sedangkan untuk kelas siang 3 dan 4 dibagikan antara pukul 12.30 hingga 13.00," jelas Tajuddin.

Terkait kendala, pihak sekolah mencatat bahwa beberapa siswa memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu.

Namun, hal tersebut dapat diantisipasi.

“Anak-anak yang alergi makanan tertentu seperti telur atau ayam, kami catat dan komunikasikan ke penyedia makanan agar diberikan menu pengganti seperti ikan atau bahan lain yang aman,” kata Tajuddin.

Salah satu siswa kelas 5, Alya Hafizhah Afifah, juga mengungkapkan rasa senangnya terhadap program ini.

“Makannya jadi lebih teratur, makannya pas istirahat di sekolah. Menunya enak, sesuai selera," kata Alya.

Alya juga menyadari bahwa program makan bergizi gratis ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat di sekolah-sekolah.

"Makanannya dari Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo, makasih, makannya enak, saya suka,” ucap Alya sambil tersenyum.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.