DEPOK, KOMPAS.com - Rani (33), warga Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, mengeluhkan soal banjir yang merendam rumahnya ke Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

Keluhan itu disampaikan Rani saat Chandra meninjau titik banjir di Jalan Ait Solih Raya, Jumat (11/4/2025) malam.

Kepada Chandra, Rani mengaku rumahnya selalu kebanjiran sejak akhir 2024.

“Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” kata Rani kepada Kompas.com, Jumat.

Rani menduga rumahnya terendam banjir imbas pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping perumahannya.

“(Dugaan itu muncul) soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.

Pada Jumat ini rumah Rani dan 30 rumah warga lainnya terendam banjir sekitar 40 sentimeter. Pada hari itu, wilayah Kota Depok diguyur hujan pada sore hari.

Rani pun berharap Pemkot Depok serius menangani permasalahan banjir ini. Sebab, setiap hujan deras melanda, rumah warga selalu terendam banjir.

“Semoga dipulihkan kondisi saluran air dan sungainya biar enggak meluap dan bikin banjir lagi,” lanjut Rani.

Sementara itu, Chandra mengatakan banjir di Jalan Ait Solih Raya disebabkan karena penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.

Chandra mengaku akan segera memanggil developer perumahan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan depan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Ara menegaskan hal ini usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

"Tadi, harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi, owner (pemilik) dan pengelola. Tapi, beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi, saya panggil lagi minggu depan. Karena saya tentu sebagai Menteri bertemunya sama owner-nya," ungkap Ara.

Baca informasi lengkapnya di sini Pulang dari Qatar, Ara Bakal Panggil Lagi John Riady soal Meikarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengubah syarat gaji penerima rumah subsidi di Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semula, ditetapkan sebesar Rp 13 juta per bulan bagi MBR yang sudah menikah. Namun, kini berubah menjadi Rp 14 juta per bulan.

Perubahan ini atas kesepakatan Ara bersama Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Baca informasi lengkapnya di sini Berubah Lagi, Batas Maksimal Gaji Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 14 Juta

Pemerintah terus mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi, termasuk untuk profesi strategis seperti ojek online (ojol), buruh, guru, dan wartawan.

Program yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan bank penyalur seperti Bank BTN, menawarkan kemudahan berupa uang muka (DP) rendah dan suku bunga ringan.

Berikut rincian DP dan bunga KPR untuk keempat profesi tersebut (berlaku juga untuk profesi lainnya yang diprioritaskan): Berapa DP dan Bunga KPR Rumah Subsidi Ojol, Buruh, Guru, dan Wartawan?

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Akun Facebook Perumahan Pesona Kahuripan, Bogor.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Pesona Kahuripan Interior rumah untuk wartawan di Pesona Kahuripan, Cileungsi, Bogor. Rumah ini mencakup dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

KOMPAS.com - Tumpukan limbah medis yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) ditemukan di sekitar area permukiman warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar).

Dilansir dari Antara, Kamis (10/4/2025), limbah medis tersebut bercampur dengan limbah domestik.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KLHK) Karawang Meli Rahmawati menyampaikan, pihaknya mengetahui temuan limbah itu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat.

Setelah mendapatkan kabar adanya pembuangan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik, pihaknya langsung melakukan peninjauan ke lokasi.

"Kami menemukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha tapi dibuang sembarangan di Desa Karangligar. Di dalam tumpukan limbah domestik itu, di dalamnya terdapat limbah medis," katanya.

Selanjutnya petugas melakukan pengambilan sampel limbah medis tersebut untuk penanganan lebih lanjut.

Di antara limbah medis yang ditemukan terdapat bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan.

Selain itu juga ditemukan alat tes darah serta kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di wilayah Karawang.

Meli menyampaikan, sesuai ketentuan yang berlaku, limbah medis tidak boleh dibuang sembarangan.

Dia menambahkan, limbah medis itu harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan bungkusan plastik berisi limbah domestik di kawasan permukiman di Desa Karangligar itu sempat ramai di sejumlah platform media sosial.

Pembuangan limbah medis itu disebut-sebut dilakukan oleh perusahaan yang memegang kontrak pengambilan limbah medis di sebuah rumah sakit swasta.

KARAWANG, KOMPAS.com - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang membuang limbah medis di permukiman warga, khususnya di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Aep setelah limbah medis ditemukan tercampur dengan limbah domestik di dekat area pemukiman.

Aep menyatakan bahwa ia akan memanggil dua rumah sakit swasta yang diduga bertanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut.

"Terlepas dari alasan ketidaktahuan rumah sakit, seharusnya ada kontrol. Insya Allah besok saya panggil kedua rumah sakit itu. Kalau tidak ada iktikad baik, saya akan koordinasi dengan Polres untuk melakukan penyegelan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (11/4/2025).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang juga telah melakukan pemanggilan terhadap rumah sakit swasta terkait pembuangan limbah medis yang bercampur dengan sampah domestik.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang, Meli Rahmawati, menjelaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit.

“Kami telah memanggil pihak rumah sakit untuk melakukan klarifikasi. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai adanya limbah medis yang bercampur dengan sampah domestik yang dibuang di sekitar pemukiman warga,” kata Meli.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa limbah medis yang ditemukan meliputi jarum suntik, botol obat-obatan, infus, dan plastik bekas alat medis.

“Jumlahnya cukup banyak, diperkirakan mencapai tiga mobil engkel,” tambah Meli.

Meli juga mengungkapkan bahwa pembuangan limbah medis tersebut dilakukan oleh pihak pengelola sampah swasta yang bekerja sama dengan rumah sakit.

“Diduga pihak pengelola sampah itu membuang limbah karena surat izin pembuangan ke TPA Jalupang sudah habis. Jadi mereka nekat membuangnya ke lokasi ini,” jelasnya.

DLHK telah berusaha memanggil pihak pengelola sampah yang bersangkutan, namun hingga kini mereka sulit dihubungi.

Meli menambahkan bahwa pihak kepolisian telah turun tangan untuk melakukan penyelidikan.

“Pihak Polres sudah ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Kita akan terus mengikuti prosesnya,” ungkap Meli.

DLHK Karawang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menyelesaikan kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Yayuk Sri Rahayu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PL) Dinas Kesehatan Karawang, menegaskan bahwa limbah medis tidak boleh dibuang sembarangan karena tergolong limbah berbahaya.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, limbah medis bisa berdampak pada kesehatan lingkungan. Bisa menyebabkan trauma fisik, bahkan penularan penyakit menular,” tegas Yayuk.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya memahami regulasi tentang pengelolaan limbah medis, dan ada sanksi tegas bagi rumah sakit atau pihak pengelola yang tidak mematuhi aturan tersebut. “Kalau melanggar, bisa sampai pencabutan izin operasional,” tutup Yayuk.

KOMPAS.com - Para pengembang masih mempertanyakan dan menanti kejelasan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah.

Sebab, road map ini dianggap penting sebagai landasan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam melaksanakan salah satu janji politik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan, kebijakan Program 3 Juta Rumah dinilai masih mengundang pertanyaan bagi para pengembang dan masyarakat luas.

"Kementerian harus berfokus segera menyiapkan road map-nya. Karena jangan sampai potensi lapangan pekerjaan, kalau hitungan kami itu bisa 10 juta, dengan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ini tertunda, sayang sekali. Apalagi masyarakat yang belum punya rumah ini kan sangat besar," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Lanjut Joko, khususnya untuk 2 juta rumah di pedesaan, ini akan menimbulkan stimulus peredaran uang yang cukup besa di masyarakat desa dalam lima tahun ke depan.

Pasalnya, kebijakan tersebut akan menghadirkan banyak lapangan pekerjaan serta menumbuhkan entrepreneur baru di pedesaan.

"Nah ini adalah sesuatu yang lebih urgent yang lebih bisa memberi dampak positif yang langsung atas kondisi ekonomi kondisi negara saat ini," tandasnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah ini juga terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan secara bertahap. Karena misinya untuk pengentasan stunting dan kemiskinan.

"Kalau MBG-nya berjalan, kemudian kondisi rumahnya itu tidak bikin sehat, tidak layak, kan tidak tepat. Akhirnya penghuni bisa rentan sakit," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi untuk driver ojol itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.000 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab Presiden Prabowo sudah mendukung untuk rumah subsidi disediakan lebih luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kembali dilaksanakan mulai 14 April 2025.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, dalam konferensi pers yang diadakan di Palembang, Kamis (10/4/2025).

"Program ini akan kembali berjalan pada 14 April dengan skema dan menu MBG yang sama, sehingga dapat berjalan kembali normal," ujar Adrianus, dikutip dari Antara.

Adrianus menjelaskan bahwa program MBG telah dilaksanakan di 18 wilayah kecamatan, namun saat ini baru mencapai 85 titik dari total target 300 sekolah.

"Sebanyak 85 sekolah, termasuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Palembang, sudah menerima MBG yang disediakan untuk berbuka puasa selama Ramadhan," tambahnya.

Saat ini, Palembang telah memiliki 18 dapur umum yang tersebar di 11 kecamatan.

Untuk wilayah kecamatan yang belum memiliki dapur umum, pihaknya akan melaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ditargetkan untuk tahun ini.

"Wilayah yang sudah berjalan antara lain Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Sukarame, dan Kalidoni, yang akan segera beroperasi," jelasnya.

Dapur penyedia MBG tersebut saat ini mampu menyiapkan 3.000 paket MBG per hari.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pemkot Palembang juga telah membentuk tim pengawas yang akan menangani keluhan-keluhan dari para siswa yang dianggap perlu evaluasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta masalah yang diadukan oleh konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tuntas dalam empat bulan mendatang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat empat bulan," kata Ara, Kamis (10/4/2025).

Sebelumnya, upaya mediasi yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Fitrah Nur, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Sementara PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta tengah melakukan validasi data konsumen yang mengajukan pengaduan kepada Kementerian PKP.

"Jadi sampai saat ini kita masih validasi data, dokumen-dokumen dari konsumen pemesan unit," kata Administrator After Sales MSU Handri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/04/2025).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan pengaduan konsumen tersebut bisa diselesaikan karena masih fokus melakukan validasi data.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta masalah yang diadukan oleh konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tuntas dalam empat bulan mendatang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat empat bulan," kata Ara, Kamis (10/4/2025).

Sebelumnya, upaya mediasi yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Fitrah Nur, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Sementara PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta tengah melakukan validasi data konsumen yang mengajukan pengaduan kepada Kementerian PKP.

"Jadi sampai saat ini kita masih validasi data, dokumen-dokumen dari konsumen pemesan unit," kata Administrator After Sales MSU Handri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/04/2025).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan pengaduan konsumen tersebut bisa diselesaikan karena masih fokus melakukan validasi data.

"Kami fokus untuk hari ini memang pengumpulan data, validasi data. Jadi untuk ke depannya pasti sesuai dengan yang sebelumnya saja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Yosafat Erland mengatakan, sebanyak 26 konsumen Meikarta yang tergabung dalam perkumpulan tersebut menuntut hak mereka kepada pengembang.

Yosafat mengatakan, perkiraan total kerugian yang dialami oleh anggotanya mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak 2 tahun lalu," katanya.

Ia menjelaskan, tuntutan yang diajukan oleh para konsumen adalah ganti rugi unit atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan (refund).

Yosafat mengaku, awalnya ia tertarik membeli apartemen itu karena marketing yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengadaan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dalam MoU disepakati akan ada 100 unit rumah subsidi yang akan diserahkan secara simbolis terlebih dulu untuk para buruh pada 1 Mei 2025 mendatang atau saat peringatan Hari Buruh Internasional.

Rencananya penyerahan 100 unit rumah subsidi ini akan dihadiri oleh Presiden secara langsung.

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengadaan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

"Bertepatan dengan hari buruh, kita akan serahkan 100 kunci buat buruh yang sudah berjuang. Nanti dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan dengan para serikat pekerja yang ada," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai tanda tangan MoU bersama.

Maruarar bilang, 100 unit rumah yang akan diserahkan itu berlokasi di sekitar Jakarta.

Rumah-rumah tersebut akan terbagi di sekitar empat lokasi.

Sementara itu, Menaker Yassierli mengatakan, sebanyak 100 unit yang akan diserahkan baru merupakan tahap awal.

Ia yakin pengadaan rumah subsidi akan terus berlanjut sampai memenuhi target kuota yang ditetapkan. Terlebih karena jumlah buruh di Indonesia saat ini ada sekitar 200 juta.

"Tentu yang 1 Mei itu baru awalan. Dan saya yakin program ini akan berlanjut terus," kata Yassierli.

"Karena jumlah total bekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta. Kemudian yang total yang informal ada 140 juta. Jadi ini adalah total semua," tambahnya.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

Maruarar mengatakan, pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/5/2025).

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi itu merupakan bagian dari arahan Presiden.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi untuk nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.009 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi Meutya Hafid), menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan. Sebab Presiden sudah mendukung agar rumah subsidi disediakan lebih luas.