JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cair minggu depan.

Pasalnya, proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

"Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dadan mengungkapkan, gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025.

Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

"Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai," ucap dia.

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK).

Dadan bilang, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

Dengan demikian, pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

Saat ini, pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

"Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh," jelas Dadan.

"Kalau dua yang digunakan itu artinya kita kontak satu-satu, pembayarannya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu lama sehingga kita ubah ke 6," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah (BBT) menyiapkan 73 hektar lahan untuk pembangunan rumah subsidi dalam program 3 juta rumah.

Kepala BBT Parman Nataatmadja mengatakan, lahan tersebut tersebar di empat kota atau kabupaten.

Rinciannya, 3,36 hektar lahan tersedia di Kota Tanjungpinang, 19,4 hektar di Kabupaten Purwakarta, 27,27 hektar di Kabupaten Batu Bara, dan 23,17 hektar di Kabupaten Bandung Barat.

"Hal ini sangat berguna dalam rangka kita mendukung penuh program 3 juta rumah yang diamanahkan oleh Presiden untuk dalam rangka merealisasikannya," ujar Parman saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor BBT, Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyambut baik dukungan penyediaan lahan dari BBT.

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik," kata Ara.

Sebelumnya, pembangunan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan di perumahan Bumi Svarga Asri di Kendal, Jawa Tengah yang dikembangkan oleh PT Asatu Realty Asri.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, lahan BBT untuk rumah subsidi harus dipastikan clean and clear.

Tanah tersebut kemudian akan dilelang dan seluruh pengembang perumahan berhak mengikuti prosesnya.

Kemudian, rumah subsidi itu akan memiliki alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) BBT.

"Karena ini menjaga hak konsumen, hak debitur, pada saat dia selesai pembiayaannya dia bisa pecah sertifikat dan bisa diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)," ucap Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku belum merasa puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

Prabowo mengungkapkan hal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Kita juga boleh sekarang mulai bangga MBG sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah dua juta penerima manfaat, hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya," kata Prabowo dalam paparannya.

Meski begitu, Kepala Negara mengerti bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajaran sudah berusaha maksimal menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis.

"Tapi saya mengerti Kepala BGN sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan dalam Januari, Februari, Maret, dalam tiga bulan mencapai tiga juta penerima manfaat," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo mengungkap bahwa masih banyak sekolah belum terjangkau program makan bergizi gratis.

Prabowo pun menceritakan keluhan seorang ibu saat dirinya mengunjungi sekolah di berbagai daerah.

"Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa, atau suatu tempat, orang tuanya nanya, 'Pak kami di sini belum nerima makan bergizi'. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," kata Prabowo.

"Saya sampaikan, 'Bu kita berusaha sekeras tenaga', tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Prabowo meminta agar Kepala BGN melakukan inovasi dan percepatan agar program makan bergizi gratis ini menjangkau banyak penerima.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif kreatif bagaimana kalau kita percepat, apa pakai sistem hybrida atau bagaimana, karena kasian rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo.

KOMPAS.com - Pemerintah pusat resmi memilih Desa Koa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Program itu diwujudkan lewat aksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bernaung di bawah Yayasan Wadah Titian Harapan.

Dea Koa nantinya menjadi dapur yang akan menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung program MBG.

Sejumlah tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) diturunkan, salah satunya Deputi Sistem dan Tata Kelola, Tigor Pangaribuan Florencio Mario Vieira yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama BGN.

Kemudian, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah (Sekda) TTS Edison Sipa, tim dari UNICEF, serta sejumlah pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda TTS Edison Sipa mengaku bersyukur atas kunjungan tim BGN ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

"Kabupaten TTS masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS merasa program MBG akan sukses dilaksanakan," ucap Edison, dilansir dari Pos Kupang, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola Tigor Pangaribuan mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang telah mempersiapkan semua kebutuhan MBG di Koa meski di tengah medan yang sulit.

“Saya akui, cukup berat medannya ke sini. Namun, saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini, terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto akan sukses di sini. Kami bisa melihat kerja keras dan keuletan warga,” tegasnya.

Dia juga berpesan pengelola SPPG mempersiapkan segala keperluan, seperti alat masak dan lainnya, agar prgram MBG bisa langsung berjalan setelah Lebaran.

Tigor berharap, dukungan dari Pemkab TTS bisa menyukseskan program secara keseluruhan.

“Lokasi Desa Koa menjadi model kami dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelasnya.

Saat meninjau pendidikan anak usia dini (PAUD) Monit Feu yang bersebelahan dengan SPPG, Tigor meminta dukungan seluruh warga untuk selalu bersinergi menyukseskan program Prabowo-Gibran tersebut.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Kepada kepada Pak Mario Vieira, Staf Ahli Utama BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mendukung,” ungkapnya.

Persiapan terus dilakukan

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Janse Priskila Punuf mengaku, sejumlah persiapan pelaksanaan MBG sudah dilakukan, termasuk ruang-ruang untuk dapur MBG.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, dengan anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” tegasnya.

Janse menjelaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan 17 tenaga kerja yang merupakan warga lokal terlatih untuk menyiapkan makanan.

Terkait bahan makanan, Janse mengaku tidak ada kendala. Sebab, Koa adalah penghasil beras di TTS, serta memiliki aneka sayuran dan banyak ternak sapi

"Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala sehingga akan didatangkan dari luar. Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya,” jelas Janse.

SDM sudah dipersiapkan

Mario Vieira menjelaskan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013, sumber daya manusia (SDM) warga sudah dipersiapkan untuk menyambut MBG.

"Apalagi, ibu-ibu rumah tangga di sana sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell. Saat ini, 300 lebih dari kepala keluarga (KK) sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan," ucap Mario.

Pada kunjungan ke Desa Koa, mitra program MBG Antonio Sarmento menyerahkan satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) kepada Janse Punuf. Penyerahan turut disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

"Ke depan, kompor ini akan digunakan di lokasi-lokasi terpencil karena tidak menggunakan elpiji dan listrik," Antonio.

Selama proses perjalanan, tim pun harus melewati berbagai rintangan alam karena daerah yang terisolasi. Tidak adanya fasilitas jembatan pun membuat tim harus menyebrangi lima sungai dengan luas sekitar 40 meter.

Sungai-sungai tersebut disebut menutup akses warga ketika musim hujan sehingga mereka kesulitan berpergian ketika hujan deras.

Ketika tim turun ke lokasi, tiga kali belasan mobil rombongan harus berhenti karena diderek mobil pemandu.

Begitu pula ketika tiba di sebuah sungai besar dekat Desa Koa, warga membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar. Sementara itu, tinggi air hampir mencapai satu meter.

Faktor alam itu tidak membatasi niat deputi dan rombongan untuk menuju lokasi. Setibanya di sana, Tigor yang didampingi sejumlah pejabat meninjau dari dekat SPPG permanen yang ke depan akan menjadi SPPG contoh untuk pelayanan program MBG wilayah terluar dan terisolasi.

KOMPAS.com - Pemerintah pusat resmi memilih Desa Koa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Program itu diwujudkan lewat aksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bernaung di bawah Yayasan Wadah Titian Harapan.

Dea Koa nantinya menjadi dapur yang akan menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung program MBG.

Sejumlah tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) diturunkan, salah satunya Deputi Sistem dan Tata Kelola, Tigor Pangaribuan Florencio Mario Vieira yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama BGN.

Kemudian, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah (Sekda) TTS Edison Sipa, tim dari UNICEF, serta sejumlah pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda TTS Edison Sipa mengaku bersyukur atas kunjungan tim BGN ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

"Kabupaten TTS masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS merasa program MBG akan sukses dilaksanakan," ucap Edison, dilansir dari Pos Kupang, Kamis (13/3/2025).

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola Tigor Pangaribuan mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang telah mempersiapkan semua kebutuhan MBG di Koa meski di tengah medan yang sulit.

“Saya akui, cukup berat medannya ke sini. Namun, saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini, terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto akan sukses di sini. Kami bisa melihat kerja keras dan keuletan warga,” tegasnya.

Dia juga berpesan pengelola SPPG mempersiapkan segala keperluan, seperti alat masak dan lainnya, agar prgram MBG bisa langsung berjalan setelah Lebaran.

Tigor berharap, dukungan dari Pemkab TTS bisa menyukseskan program secara keseluruhan.

“Lokasi Desa Koa menjadi model kami dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelasnya.

Saat meninjau pendidikan anak usia dini (PAUD) Monit Feu yang bersebelahan dengan SPPG, Tigor meminta dukungan seluruh warga untuk selalu bersinergi menyukseskan program Prabowo-Gibran tersebut.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Kepada kepada Pak Mario Vieira, Staf Ahli Utama BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mendukung,” ungkapnya.

Persiapan terus dilakukan

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Janse Priskila Punuf mengaku, sejumlah persiapan pelaksanaan MBG sudah dilakukan, termasuk ruang-ruang untuk dapur MBG.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, dengan anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” tegasnya.

Janse menjelaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan 17 tenaga kerja yang merupakan warga lokal terlatih untuk menyiapkan makanan.

Terkait bahan makanan, Janse mengaku tidak ada kendala. Sebab, Koa adalah penghasil beras di TTS, serta memiliki aneka sayuran dan banyak ternak sapi

"Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala sehingga akan didatangkan dari luar. Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya,” jelas Janse.

SDM sudah dipersiapkan

Mario Vieira menjelaskan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013, sumber daya manusia (SDM) warga sudah dipersiapkan untuk menyambut MBG.

"Apalagi, ibu-ibu rumah tangga di sana sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell. Saat ini, 300 lebih dari kepala keluarga (KK) sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan," ucap Mario.

Pada kunjungan ke Desa Koa, mitra program MBG Antonio Sarmento menyerahkan satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) kepada Janse Punuf. Penyerahan turut disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

"Ke depan, kompor ini akan digunakan di lokasi-lokasi terpencil karena tidak menggunakan elpiji dan listrik," Antonio.

Selama proses perjalanan, tim pun harus melewati berbagai rintangan alam karena daerah yang terisolasi. Tidak adanya fasilitas jembatan pun membuat tim harus menyebrangi lima sungai dengan luas sekitar 40 meter.

Sungai-sungai tersebut disebut menutup akses warga ketika musim hujan sehingga mereka kesulitan berpergian ketika hujan deras.

Ketika tim turun ke lokasi, tiga kali belasan mobil rombongan harus berhenti karena diderek mobil pemandu.

Begitu pula ketika tiba di sebuah sungai besar dekat Desa Koa, warga membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar. Sementara itu, tinggi air hampir mencapai satu meter.

Faktor alam itu tidak membatasi niat deputi dan rombongan untuk menuju lokasi. Setibanya di sana, Tigor yang didampingi sejumlah pejabat meninjau dari dekat SPPG permanen yang ke depan akan menjadi SPPG contoh untuk pelayanan program MBG wilayah terluar dan terisolasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, mengatakan alih fungsi lahan menyebabkan penyempitas daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung.

Dyah menyebut, luasan Sungai Ciliwung menyempit dari 11 meter menjadi 3 meter.

"Di tebingnya itu sudah ada rumah-rumah yang memang sudah dibangun. Jadi makin dia dangkal oleh masyarakat kemudian dibuat tebing, di atasnya diberi rumah," ujar Dyah dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/3/2025).

Alhasil, drainase tak bisa lagi menyerap limpasan air dari sungai dengan baik. Banjir pun tidak dapat dihindari saat hujan lebat melanda kawasan Ciliwung.

Berdasarkan kajian, tutupan lahan berupa permukiman di DAS Ciliwung mencapai 61,78 persen, tutupan di DAS Cisadane sebesar 25,65 persen, DAS Kali Angke Pesanggrahan mencapai 83,37 persen, serta tutupan lahan di DAS Kali Bekasi 41,85 persen.

"Memang penyebab banjir ini adalah alih fungsi lahan yang harusnya merupakan kawasan lindung. Yang ada di Areal Penggunaan Lain menjadi kawasan yang terbangun sehingga menyebabkan lokasi tersebut kedap air. Seharusnya berfungsi sebagai resapan air," jelas Dyah.

Sementara ini, Kemenhut akan merehabilitasi hutan dengan menanam pohon di sekitar DAS. Lainnya, menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa dam pengendali dan dam penahan pada lokasi-lokasi dengan kemiringan tertentu.

Fungsi bangunan ini untuk menahan sedimen dan mengendalikan air yang turun dari hulu.

"Kami juga mengusulkan harus ada perbaikan daripada drainase yang ada di sekitar pemukiman. Selain itu juga harus ada sumur-sumur resapan dan juga biopori yang fungsinya adalah untuk menyerap air agar bisa masuk ke dalam tanah," papar Dyah.

"Karena kami kemarin melihat drainase juga buruk, kemudian ini yang menjadi penyebab air tidak bisa masuk ke dalam tanah," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan.

Kepala BGN menegaskan pencairan gaji SPPG akan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hal ini disampaikan Dadan merespons soal beredarnya informasi bahwa gaji SPPG belum dibayarkan.

"Sebelum Lebaran selesai," ucap Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Namun, Dadan belum mau menjelaskan perinci soal hal ini.

Dia hanya kembali memastikan gaji SPPG dicarikan sebelum Lebaran.

"Cair (sebelum Lebaran)," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia tertarik mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Indonesia.

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan program ini, meskipun baru berjalan tiga bulan.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin pelajari dari kita adalah makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/3/2025).

"Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," tambahnya.

Sudah Menjangkau 38 Provinsi

Prabowo menyebut, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Namun, ia masih merasa belum puas dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menanyakan kapan mereka akan mendapatkan manfaat program MBG.

"Hal ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat," ujarnya.

Meski begitu, banyak warga yang belum mendapatkan MBG dan mempertanyakan kapan giliran mereka.

"Kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua nanya, 'Pak, kami di sini belum terima makan bergizi.' Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya," kata Prabowo.

Ia juga menerima laporan bahwa sekolah atau desa di sekitar mereka sudah mendapat MBG, sehingga masyarakat berharap program ini bisa lebih cepat diperluas.

"Saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika. Negara kita sangat besar. Mohon sabar,’" katanya.

Perluas dengan Inovasi

Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk mencari solusi agar perluasan program MBG bisa lebih cepat.

Prabowo menekankan bahwa masyarakat kecil sangat membutuhkan program ini, sehingga inovasi dan strategi yang lebih kreatif diperlukan.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat? Apakah pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasihan, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Prabowo tetap mengapresiasi capaian yang sudah diraih dalam waktu singkat.

"Tapi terima kasih, apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengusulkan pengadaan KRL Ekspres rute Stasiun Maja/Tigaraksa-Stasiun Palmerah.

Ara mengusulkan ini karena komuter yang bekerja di Jakarta mencapai ribuan dari kawasan-kawasan permukiman.

Dia menyampaikan ini saat menjajal KRL untuk melakukan kunjungan kerja ke proyek Ciputra Group di Maja, Kamis (20/03/2025).

"Bapak bikin jalur khusus, satu kereta, Pak, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, enggak usah berhenti, Pak. Nah, itu harusnya lebih murah, Pak. KA enggak usah berhenti, enggak ada biaya, Pak, dan lebih cepat, jadi segmented," ujar Ara kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Ara juga mengusulkan KRL Ekspres itu memiliki kartu berlangganan yang bisa dibayar penumpang pada awal pembelian.

Menurut Ara, Kereta Ekspres bisa membuat biaya perjalanan penumpang menjadi lebih murah dan lebih cepat sampai ke tujuan.

"Bapak tetap bikin kereta yang umum, Pak, yang berhenti-berhenti. Jadi dua-duanya tetap jalan. Jadi Bapak enggak kehilangan yang begini (banyak pelanggan) ," kata Ara.

Menanggapi hal itu, Risal mengatakan bahwa usulan itu mungkin saja dijalankan bila ada jalur kereta khusus.

"Waktu lebih efisien, tapi dia (KRL Ekspres dan karcis berlangganan) menghilangkan penumpang yang enggak kami angkut," ucap Risal.

Usulan Ara soal pengadaan KRL Ekspres sebelumnya pernah ia sampaikan ketika menengok proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah menuai kritik dari asosiasi pengembang.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berjalan lancar.

"Kita berdoa lah, kita berdoa, berusaha, berkolaborasi," ujar Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Bank Tanah (BBT) di Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Optimisme tersebut menyusul target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen pada tahun 2025.

"Kalau kita kan punya Presiden yang optimistis, dia pertumbuhannya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen. Kita sebagai anak buahnya ya bekerja keras," katanya melanjutkan.

Ara juga mengatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 menjadi yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita enggak kira-kira, kita justru bagaimana mendapatkan dana tambahan, dapat kerja sama, supaya bisa lebih lagi dari itu. Kita enggak bisa berpikir pesimistis, kita harus optimistis," ucap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Prabowo tak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Joko juga pesimistis, program 3 juta rumah akan membuahkan hasil seperti target yang dibuat.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran FLPP tahun 2025 masih ditalangi oleh bank.

"Jalan tapi dengan dana talangan dari bank," ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Salah satu penyebabnya adalah dokumen pencairan dana FLPP yang belum ditandatangani oleh Ara.

"Semua sudah ditandatangani, dia belum tanda tangan. Ya enggak jalan," katanya.

Untuk diketahui, selain menjadi Menteri PKP, Ara juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengusulkan pengadaan KRL Ekspres rute Stasiun Maja/Tigaraksa-Stasiun Palmerah.

Ara mengusulkan ini karena komuter yang bekerja di Jakarta mencapai ribuan dari kawasan-kawasan permukiman.

Dia menyampaikan ini saat menjajal KRL untuk melakukan kunjungan kerja ke proyek Ciputra Group di Maja, Kamis (20/03/2025).

"Bapak bikin jalur khusus, satu kereta, Pak, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, enggak usah berhenti, Pak. Nah, itu harusnya lebih murah, Pak. KA enggak usah berhenti, enggak ada biaya, Pak, dan lebih cepat, jadi segmented," ujar Ara kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Ara juga mengusulkan KRL Ekspres itu memiliki kartu berlangganan yang bisa dibayar penumpang pada awal pembelian.

Menurut Ara, Kereta Ekspres bisa membuat biaya perjalanan penumpang menjadi lebih murah dan lebih cepat sampai ke tujuan.

"Bapak tetap bikin kereta yang umum, Pak, yang berhenti-berhenti. Jadi dua-duanya tetap jalan. Jadi Bapak enggak kehilangan yang begini (banyak pelanggan) ," kata Ara.

Menanggapi hal itu, Risal mengatakan bahwa usulan itu mungkin saja dijalankan bila ada jalur kereta khusus.

"Waktu lebih efisien, tapi dia (KRL Ekspres dan karcis berlangganan) menghilangkan penumpang yang enggak kami angkut," ucap Risal.

Usulan Ara soal pengadaan KRL Ekspres sebelumnya pernah ia sampaikan ketika menengok proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).