JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, maupun Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kawasan permukiman.

Kebijakan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Menteri (Permen).

Dedi mengungkapkan hal ini usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, juga beberapa kepala daerah Jawa Barat di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Tadi, kita didiskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Pak Menteri (PKP) juga akan mengeluarkan Permen masih dalam kajian," jelas Dedi.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga penemuan penyebab banjir yang melanda beberapa wilayah di Jawa Barat.

Pertama, daerah hulu yang merupakan daerah resapan air terdiri dari kawasan gunung, hutan, dan perkebunan yang berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman elit maupun wisata.

Dengan begitu, dampaknya sampai menggerus area resapan air dengan jumlah cukup tinggi.

Kemudian, bantaran sungai mengalami perubahan bentuk seperti penyempitan, pendangkalan, maupun diisi oleh area permukiman.

Sementara itu, terdapat banyak rawa maupun sawah diuruk dengan membangun area permukiman. Dengan begitu berdampak pada banjir dengan ketinggian 2,5 meter.

KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025), karena ditemukan pelanggaran berat terhadap aturan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tempat-tempat tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujar Zulkifli.

Penyegelan dilakukan oleh Zulkifli bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang segala aktivitas di lokasi tersebut.

*"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,"* demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Menurut Zulkifli, pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah memperparah risiko bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor dan Bekasi.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.

Selain ancaman bencana, pelanggaran ini juga berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," tegas Zulkifli.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," pungkasnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan untuk melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurut dia, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Iksan

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan mengatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini turut memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," imbuhnya.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting itu adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.

KOMPAS.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:

-Pra-SD: 111.127 penerima
-SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
-SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465 penerima
-SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
-Pondok pesantren: 10.681 penerima
-Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
-Balita: 7.811 penerima
-Ibu hamil: 1.835 penerima
-Ibu menyusui: 2.613 penerima

Saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program ini.

Anggaran Ditambah, Target Penerima Diperluas

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Presiden.

Pada akhir Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk program MBG.

Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pendanaan besar.

Permintaan Audit Berkala

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program MBG diaudit setiap kuartal agar pelaksanaannya lebih transparan dan efektif.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil maksimal.

KOMPAS.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:

-Pra-SD: 111.127 penerima
-SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
-SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465 penerima
-SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
-Pondok pesantren: 10.681 penerima
-Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
-Balita: 7.811 penerima
-Ibu hamil: 1.835 penerima
-Ibu menyusui: 2.613 penerima

Saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program ini.

Anggaran Ditambah, Target Penerima Diperluas

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Presiden.

Pada akhir Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk program MBG.

Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pendanaan besar.

Permintaan Audit Berkala

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program MBG diaudit setiap kuartal agar pelaksanaannya lebih transparan dan efektif.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil maksimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

KOMPAS.com/RULLY RAMLI Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.