BENGKULU, KOMPAS.com - Hujan deras mengguyur Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (12/3/2025), menyebabkan beberapa sungai meluap dan memasuki wilayah Kota Bengkulu, Kamis (13/3/2025).

Air secara perlahan terus naik merendam beberapa tempat, seperti Perumahan Ejhuka di Jalan Tanggul Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Air sudah merendam 40 unit rumah dan masjid setinggi satu meter.

"Sebanyak 40 rumah dan satu masjid terendam. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa menginap di rumah warga lain yang tidak terkena banjir," kata Evan, salah seorang warga, saat ditemui Kompas.com, pukul 22.00 WIB, di lokasi banjir, Kamis (13/3/2025).

Menurut Evan, apabila di Kabupaten Bengkulu Tengah terjadi banjir, 12 jam kemudian air luapan sungai di hulu akan masuk ke permukiman.

"(Dalam) 12 jam hitungan kami biasanya air masuk permukiman. Air harus terus dipantau, kalau terus naik," jelasnya.

Ia mengatakan, beberapa tahun sebelumnya, banjir kiriman setinggi 2 meter merendam rumah warga.

"Terpaksa begadang sambil memantau naiknya air. Kalau tidak naik, kami tenang, kalau terus naik, kami evakuasi," tambahnya.

KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Banjir kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah genangi beberapa wilayah di Kota Bengkulu, Kamis (13/3/2025)./span

Menurut warga, penyebab banjir kiriman masuk permukiman adalah karena ada kesalahan penempatan pintu pengatur air.

Selain itu, tanggul dapat ditambah ketinggiannya 70 sentimeter.

"Kami sudah berulang kali usul kepada pemerintah, tetapi belum juga dipenuhi perbaikan pintu pengatur air dan meninggikan tanggul," tambah Evan.

Selanjutnya, banjir kiriman menggenangi SD Negeri 89 Kota Bengkulu di Jalan Korpri, Bentiring, Kota Bengkulu.

Air tampak sudah mencapai lapangan sekolah, apabila air terus naik, akan masuk ke ruang sekolah.

"Semoga air tidak terus bertambah naik. Tahun sebelumnya, sekolah pernah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2,6 meter," ujar Mariani, warga Jalan Korpri.

KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Banjir kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah genangi beberapa wilayah di Kota Bengkulu, Kamis (13/3/2025).

Banjir kiriman tidak saja menggenangi permukiman, masjid, rumah, dan sekolah.

Di Jalan Raya Rawa Makmur, banjir juga memenuhi badan jalan.

Beberapa pedagang yang berjualan mulai menaikkan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih tinggi.

Warga berharap pemerintah mampu menemukan solusi untuk mengatasi banjir kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang terus terjadi.

"Kami berharap masalah ini dapat dipecahkan oleh pemerintah," demikian Evan.

KUPANG, KOMPAS.com - Sepuluh unit mobil dobel gardan berbagai merek mulai merayap saat memasuki wilayah Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (12/4/2025) petang.

Desa ini masuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga butuh kerja ekstra untuk menjangkau wilayah tersebut.

Ada Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga varian tertinggi Toyota, Land Cruiser VX-R.

Semua mobil berpenggerak empat roda itu ditumpangi tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), UNICEF, DPRD Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten TTS serta sejumlah wartawan.

Akses jalan menuju desa itu masih asli berupa jalan tanah. Tidak mudah untuk masuk ke desa tersebut.

Ada tiga sungai yang harus dilintasi, satu sungai besar dan dua sungai kecil.

Namun, sebelum masuk ke sungai pertama, jalan berbentuk cekung dengan diameter sempit menjadi tantangan pertama.

Semua mobil bisa melintas, hanya Land Cruiser VX-R yang kesulitan karena bagian bumper mobil terlalu rendah.

Meski telah dibantu dengan menyusun batu, tetap saja tidak bisa dilalui.

Sopir pun tak mau mengambil risiko mobil seharga kira-kira Rp 2,6 miliar itu rusak. Sehingga, beberapa pejabat di dalamnya pindah ke mobil lain.

Perjalanan dilanjutkan.

Saat tiba di sungai pertama, hanya mobil Mitsubishi Triton yang ditumpangi para wartawan sempat kesulitan menanjak.

Beberapa kali dicoba, akhirnya bisa tembus setelah sopir mengaktifkan mode penggerak empat roda.

Baru bergerak sekitar 300 meter, mobil berhenti karena Fortuner berwarna hitam yang ditumpangi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN, Florencio Mario Vieira, serta Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, sempat kesulitan melewati sungai kedua.

KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency FundBangsa-Bangsa (Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa), saat berada di Desa Kota, Kabupaten TTS

Setelah selesai, rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum masuk ke Desa Koa, sungai besar menjadi tantangan terakhir.

Mobil pun harus menerobos air sungai setinggi kira-kira satu meter dengan lebar sungai sekitar 100 meter.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan rombongan membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar.

Setelah tertatih-tatih, rombongan tiba di perkampungan Desa Koa. Di desa itu, jalan lumayan mulus karena diaspal.

Rombongan disambut Camat Mollo Barat, Apris Oematan, dan Kepala Desa Koa, Lakluin Lake, serta ratusan warga.

Kedatangan rombongan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang nantinya menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Rombongan lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang sejatinya akan dijadikan dapur demi menyukseskan program tersebut.

Janse Priskila Punuf, selaku Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program MBG ini, dengan cekatan menjelaskan fungsi ruang-ruang dalam bangunan itu.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, di antaranya anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” kata Janse.

Pihaknya, kata Janse, sudah menyiapkan 17 tenaga yang akan mempersiapkan makanan.

Mereka adalah warga lokal yang sudah dilatih sebelumnya, sehingga dia yakin program MBG di Desa Koa akan sukses dan menjadi pionir bagi daerah lain.

Sementara terkait bahan makanan, menurutnya tidak ada kendala. Pasalnya, daerah ini adalah penghasil beras di TTS, dan juga mereka memiliki aneka sayuran serta banyak ternak sapi.

Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala bagi mereka, sehingga akan didatangkan dari luar.

"Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya," ujar Janse.

Tigor Pangaribuan yang melihat itu lantas mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang tiada lelah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga program MBG segera dilaksanakan di daerah tersebut.

Tigor bahkan mengaku, medan yang berat bukanlah tantangan bagi warga untuk bekerja.

“Saya akui, cukup berat medannya. Tapi saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini. Terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias, dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming akan sukses di sini. Kita bisa melihat kerja keras dan keuletan warga di sini,” ujar Tigor.

Tigor berpesan agar mereka mempersiapkan segala keperluan seperti alat masak serta ompreng, sehingga seusai Lebaran nanti, semua sudah bisa berjalan.

“Dengan kondisi yang sulit seperti ini, saya yakin programnya bisa berjalan. Apalagi ada dukungan positif dari Pemda TTS," kata Tigor.

Tigor berharap, ke depan Desa Koa ini menjadi model dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi.

"Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelas Tigor.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kepada Pak Mario Vieira, tenaga ahli utama kita di BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mensuport,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, berterima kasih atas kunjungan tim dari BGN yang sudah jauh datang ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

Menurutnya, TTS masih memiliki banyak keterbatasan, namun karena ada semangat kerja keras, Pemkab TTS yakin program MBG akan sukses dilaksanakan.

Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira menambahkan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

"Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013 lalu, sumber daya warga sudah dipersiapkan, sehingga ketika program apapun yang datang, warga sudah sangat siap," ujar Mario.

Apalagi lanjut Mario, ibu-ibu rumah tangga di Desa Koa sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell, sehingga dapat bersinergi dengan apapun program yang akan melibatkan mereka.

Dia menyebut, saat ini lebih dari 300 kepala keluarga sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan.

Pada kesempatan itu juga, Antonio Sarmento, selaku mitra program MBG menyerahkan secara simbolis satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan kepada Janse Punuf selaku SPPG setempat, disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan juga tim UNICEF.

Kegiatan itu pun tak berlangsung lama, karena saat itu langit sedang mendung dan bunyi gemuruh guntur beberapa kali terdengar.

Rombongan khawatir jika turun hujan dan banjir, maka tidak akan bisa melintas sungai.

Semua rombongan naik ke mobil masing-masing, kembali berjalan pulang menuju Kota Kupang dengan harapan program MBG di Desa Koa bisa sukses seperti daerah lainnya di Indonesia.

AMBON, KOMPAS.com - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, belum menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran minim sumber daya manusia (SDM).

Dari 11 kota dan kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur adalah salah satu yang belum menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Kendalanya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup.

“Kendalanya sampai saat ini berkaitan dengan SDM Badan Gizi Nasional yang masih sedikit,” kata Kepala Satuan Penanganan Pemenuhan Gizi Kota Ambon, Imran Wally Rahakbau kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, untuk melayani MBG di satu kabupaten, dibutuhkan tenaga di badan gizi yang cukup. Apalagi, banyak wilayah di SBT yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.

SDM yang cukup dapat mengontrol kualitas dan membuat program berjalan dengan baik.

Namun, hingga kini anak-anak di SBT belum bisa menikmati program pemerintah itu.

Kabupaten lain yang juga senasib yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sedangkan kabupaten yang sudah menggelar MBG yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Menurut Imran, pihaknya tengah mengusahakan dan berkoordinasi agar program ini bisa berjalan secara bertahap.

“Proses penyaluran MBG dilaksanakan bertahap, di SBT sendiri sampai saat ini belum berjalan. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua siswa,” terang Imran.

Untuk mempercepat proses MBG, pihaknya kini tengah melakukan perekrutan tenaga di badan gizi.

Harapannya, akan ada tenaga yang mumpuni bisa menjalankan program dengan baik.

“Sekarang sedang direkrut, lewat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program perekrutan dari Badan Gizi Nasional.

Mereka ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menemui Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian Perumahan dan Permukiman, Jakarta, Rabu (12/3/2025) petang.

Pada pertemuan itu, Dedi membahas persoalan rumah yang melewati daerah aliran sungai dan penambahan rumah panggung untuk korban banjir di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Bagaimana Pak Menteri (bantuan) untuk warga Jawa Barat?," tanya Dedi kepada Ara, sapaan Maruarar, seperti yang ditayangkan dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu malam.

Di sisi lain, Menteri Ara mengapresiasi kerja Dedi yang disebutnya mengetahui titik-titik penyelesaian masalah.

"Berpikir itu strategis, dan yang penting benar dan punya nyali," kata Ara.

Dedi langsung menimpali, "Rumah panggung oke (jadi memberi bantuan), Pak?," katanya.

Ara langsung menjawab pasti ada bantuan. Bulan depan atau April 2025, dia akan memperlihatkan kepada Dedi bangunan yang sudah jadi dibangun.

"Dari CSR. Saya juga yakin Kang Dedi yang (bekerja) transparan, (akan mendapat dukungan) kalangan dunia usaha," jelas Ara.

Dia mencontohkan, kementerian yang dipimpinnya telah memulai membangun 700 rumah di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Biaya renovasi itu tidak bersumber dari APBN.

"Non APBN, dari teman-teman pengusaha (CSR)," jelas Ara.

Dia menyarankan Dedi untuk menggerakkan jaringan para pengusaha di Jawa Barat. Pengusaha akan menyalurkan bantuan dengan syarat, pemerintah dapat dipercaya, transparan dan programnya jelas.

"Banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat di Jawa Barat. Itu digerakkan, Kang. Dengan karakter Kang Dedi yang transparansi, berani, pro lingkungan yang benar (maka pengusaha akan membantu)," kata Ara.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah banyak membangun rumah di berbagai daerah tanpa menggunakan APBN. Contohnya, sebut Ara, di Berau, Tangerang, dan Jakarta.

"Itu semua non APBN. Itu karena kekuatan gotong royong dan kepercayaan kepada Presiden, apalagi Kang Dedi sangat dipercaya rakyat," ujar Ara.

Mendengar pernyataan Ara, Dedi menyampaikan terima kasih.

"Masalah daerah aliran sungai, Pak menteri akan mengeluarkan larangan, peraturannya yang tegas dan termasuk areal persawahan dan perkebunan dan kehutanan. Rumah panggung mudah-mudahan jumlahnya makin bertambah," kata Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program MBG karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Luhut juga menekankan peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG.

Pasalnya, digitalisasi akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.

"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien," ucapnya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ungkapnya.

Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program Sarapan Gratis yang digagasnya tidak bertujuan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Pramono menekankan, tidak ada niat sedikit pun untuk menciptakan rivalitas antara program tersebut dengan inisiatif nasional.

“Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, tidak ada,” ucap Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adapun program Sarapan Gratis pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Pramono-Rano pada masa kampanye mereka sekitar Oktober 2024.

Namun, program ini sempat tidak mendapatkan restu dari pemerintah pusat karena dianggap memiliki kesamaan dengan Program MBG yang telah diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“Kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub, memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta,” kata Pramono di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Tetapi, pada saat retreat yang lalu disampaikan oleh beliau (Kepala BGN) memang ini programnya adalah program Pemerintah Pusat,” lanjut Pramono.

Akibatnya, Pramono sempat membatalkan program sarapan gratis tersebut.

Namun, setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, BGN memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan program Sarapan Gratis di Jakarta.

Pramono menyatakan tujuan utama dari program Sarapan Gratis adalah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Jakarta, terutama bagi anak-anak sekolah, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ia menambahkan, program ini dirancang untuk melengkapi inisiatif pemerintah pusat, bukan untuk bersaing.

“Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan,” kata dia.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

Namun, jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh, Pemprov akan mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

“Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang mohon maaf, di daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” ungkap Pramono.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemasangan tangki air raksasa atau water tank dengan kapasitas 10 juta liter milik PT Tirta Asasta Depok ditolak oleh warga RW 26, Kelurahan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Penolakan ini sudah disampaikan melalui unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor PT Tirta Asasta Depok pada Selasa, 11 Maret 2025.

Sejak 2021, warga setempat telah menyuarakan penolakan terhadap proyek water tank raksasa tersebut.

"Memang dari awal sudah kami lihat tidak ada transparansi dalam pembangunannya. Tiba-tiba sudah berdiri bangunan seperti ini, jadi tidak ada sosialisasi kepada warga,” ujar Catur Banuaji, Ketua RW 26, Selasa.

Catur menekankan, pihak pengelola tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pembangunan.

Padahal, jarak antara tangki air dan permukiman warga hanya sekitar 6-7 meter. Artinya, warga akan menjadi pihak terdampak pertama jika tangki bermasalah.

Kekhawatiran warga semakin meningkat ketika mereka melaporkan bahwa fondasi tangki sudah mulai longsor.

Bahkan terjadi kebocoran tanah yang menyebabkan banjir lumpur di sekitar permukiman.

“Pondasi itu sudah longsor, ada bocor tanah. Kami juga enggak tahu ada apa, tapi tiba-tiba kebanjiran,” keluh Catur.

Warga minta water tank direlokasi

Dengan situasi yang mengkhawatirkan, warga menuntut relokasi water tank yang direncanakan akan mulai dioperasikan pada pertengahan 2025.

“Sikap kami masih satu, kami ingin relokasi karena ini enggak layak berada di tengah-tengah permukiman, menolak apa pun kegiatan di atasnya, di water tank,” tegas Catur.

Menanggapi keluhan warga, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengimbau warga untuk mengirim surat resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot).

“Langkah ini diambil supaya Pemkot dapat mengkaji penghentian sementara pembangunan water tank. Terlebih, water tank memang masih dalam tahapan finalisasi,” ungkap Chandra setelah meninjau lokasi.

Water tank ternyata miring

Masalah lain yang muncul adalah fakta bahwa water tank tersebut terkonfirmasi miring sekitar 25 sentimeter.

Temuan itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Lemtek UI).

“Kalau hasil Lemtek UI (kajian penelitian) kemiringannya itu sekitar 25 sentimeter dan ada penurunan fondasi,” kata Chandra.

Kemiringan ini terjadi karena fondasi tanah yang kurang padat.

“Memang kata warga itu bekas tanah urukan, dulu orang pernah buang sampah di sana jadi bukan tanah solid. Maka ini akan kita cek semua,” ujar Chandra.

Akan dikaji ulang

Sebagai langkah selanjutnya, Pemkot Depok akan melakukan pengkajian ulang dan audit terhadap pembangunan water tank ini dengan melibatkan konsultan ahli independen.

“Kan sudah ada hasil dari Lemtek UI juga, sudah ada juga konsultasi PDAM. Kalau memang ini perlu, kami akan cari juga jalan tengah dari konsultan independen, nanti kami sama-sama kaji,” terang Chandra.

Chandra memastikan hasil kajian nantinya akan lebih komprehensif untuk menemukan solusi yang sesuai dengan keluhan warga RW 26, Kelurahan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok.

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tetap berlangsung selama bulan Ramadhan.

Sejauh ini MBG di Demak disediakan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Rizky Barokah di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Dapur tersebut menyediakan 3.381 porsi untuk dibagikan ke pelajar sekitar dengan radius 1 kilometer.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, mengatakan, program MBG di Demak masih tetap berjalan meskipun bulan Ramadhan.

"Kemarin sudah kita tanyakan ke ini ke kepala yang punya dapur mandiri itu, untuk puasa tetap memberikan pelayanan itu kemarin saya monitor. Tetap ada waktu-waktu yang sesuai jadwalnya," kata Maryoto, melalui sambungan telepon pada Selasa (11/3/2025) malam.

Dia tak merinci detail regulasi pemberian makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan.

Adapun menu yang disajikan sendiri berbeda dengan hari biasa, yakni memilih menu yang tidak cepat basi untuk bisa disantap ketika buka puasa.

"Menunya kalau tidak salah ada perbedaan, karena ini kan nunggu sampai sore mungkin ya. Buka puasa mungkin asumsinya itu, ada susu, kaya kurma, buah-buahan," ungkapnya

Sementara itu, Kompas.com sudah mencoba meminta konfirmasi terkait regulasi program MBG di bulan Ramadhan dengan mendatangi SPPG Rizky Barokah di Desa Mlekang pekan kemarin.

Namun Kepala SPPG yang bersangkutan enggan memberikan keterangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

KOMPAS.com/ Nur Khalis Dua siswa di SD Negeri Pandian 1, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur saat menikmati menu MBG di kelasnya.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Seminar Sehari tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/3/2025).

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

BARU-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Gizi Nasional terkait adanya laporan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per anak.

Isu ini memantik kekhawatiran banyak pihak, mengingat pentingnya program ini bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional kemudian membantah bahwa itu bukan pemotongan, malainkan penyesuaian dengan daerah dan tingkat satuan pendidikan. Anak PAUD dan SD mendapat anggaran Rp 8.000, sementara SMP sampai SMA sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dugaan adanya pemotongan anggaran bisa menggerus tujuan besar itu. Jika tidak dikelola secara serius dan bersih, maka Indonesia bisa terjerumus ke dalam krisis gizi seperti yang pernah dialami Kolombia beberapa tahun silam.

Jika pemotongan terjadi, maka akan menghilangkan sebagian gizi untuk anak. Potongan Rp 2.000 berarti menghilangkan sebutir telur atau segelas susu dari menu anak-anak.

Laporan pemotongan anggaran ini menjadi pertanda awal yang harus diwaspadai. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi praktik korupsi yang kerap mengintai program sosial berskala besar.

Belajar dari kasus di Kolombia

Indonesia harus belajar dari Kolombia, yang pernah meluncurkan program serupa untuk anak-anak miskin.

Kolombia pada 2016, menjadi sorotan dunia ketika program makan bergizi gratis yang ditujukan bagi anak-anak sekolah miskin justru menjadi ajang korupsi sistemik.

Pemerintah Kolombia saat itu mengucurkan anggaran besar untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak. Namun pada praktiknya, kontraktor dan pejabat publik bermain mata untuk mengeruk keuntungan.

Laporan investigasi media dan lembaga antikorupsi Kolombia mengungkapkan bagaimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk makanan malah dikorup.

Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat asupan lengkap, justru hanya mendapatkan sepotong roti dan air, sementara dana dilaporkan seolah-olah telah menyediakan makanan penuh.

Akibatnya, angka malnutrisi tidak kunjung turun. Bahkan di beberapa wilayah justru meningkat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis.

Tragedi Kolombia ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah menjalankan program serupa.

Di tengah tantangan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade ke depan, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah bukanlah sekadar isu sosial, melainkan persoalan investasi jangka panjang bangsa.

Kita tidak sedang berbicara soal kenyang, tetapi tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Anak-anak yang hari ini diberi makan bergizi, kelak akan mengisi posisi strategis di masyarakat, mulai dari dokter, guru, insinyur, hingga pemimpin bangsa.

Namun, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud apabila sejak kecil, generasi penerus bangsa harus berhadapan dengan kekurangan gizi dan ketidakadilan sosial akibat korupsi anggaran makan bergizi gratis.

Karena itu, peringatan KPK layak disikapi dengan serius. Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional yang nantinya akan bertanggung jawab, harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat atas program ini.

Setiap rupiah anggaran makan bergizi gratis harus sampai ke piring anak-anak Indonesia.

Mekanisme pelaporan, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan program harus dirancang sejak dini.

Lebih penting lagi, pemerintah harus menyadari bahwa menjaga integritas program ini adalah menjaga masa depan bangsa sendiri.

Kita tentu tidak ingin menjadi Kolombia kedua, yang harus menanggung generasi muda dengan kualitas gizi buruk akibat korupsi makan gratis.

Kita tidak ingin mendengar anak-anak Indonesia makan sepotong roti dan air karena "anggaran tidak cukup", padahal di meja pejabat makan siang mewah digelar setiap hari.

Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi cermin komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya yang paling rentan—anak-anak.

Jika program ini berhasil, maka kita akan mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas yang siap membawa Indonesia ke masa depan gemilang.

Namun jika gagal, Indonesia akan kehilangan satu generasi emas dan mimpi menjadi negara maju hanya akan tinggal slogan.