JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana, di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan mengatakan, akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Badan Gizi Nasional.

"Lembaga independen (yang akreditasi), bukan kita. Karena kita yang akan diakreditasi," imbuh Dadan.

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana, di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan mengatakan, akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Badan Gizi Nasional.

"Lembaga independen (yang akreditasi), bukan kita. Karena kita yang akan diakreditasi," imbuh Dadan.

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 7 persen atau 744 personel Polda Kepulauan Bangka Belitung masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Hendro Pandowo, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi khusus untuk anggota Polri akan dibangun tahun ini dengan mekanisme cicilan.

"Perumahan subsidi ini merupakan kerja sama Polda bersama pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi sebagai tindak lanjut groundbreaking serentak secara nasional," kata Hendro seusai peletakan batu pertama di Perumahan Nilam Permata Residence II, Aek Itam Pangkalpinang, pada Selasa (4/3/2025).

Hendro menjelaskan bahwa dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Bumi Serumpun Sebalai, sekitar 65 persen sudah memiliki rumah atau hunian.

Sementara itu, 744 anggota atau 7 persen masih menyewa atau mengontrak rumah, dan 1.300 anggota atau 13 persen masih tinggal bersama orangtua.

"Jadi yang perlu kita subsidi adalah kurang lebih 744 anggota yang masih sewa atau kontrak, sehingga jumlahnya sekitar 7 persen," jelas Hendro.

Dalam proyek ini, pihak kepolisian meminta pengembang untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar guna membangun perumahan yang disubsidi negara.

Rumah yang ditawarkan adalah tipe 36, dengan uang muka sebesar Rp 10 juta dan cicilan Rp 1,8 juta per bulan.

"Semoga ini bisa membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," ujar Hendro.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Diharapkan tugas anggota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih maksimal, karena mereka tidak lagi khawatir soal tempat tinggal," ucap Hendro.

Selain proyek di Polda Babel, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di berbagai wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah Polres jajaran, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan juga," pungkas Hendro yang baru saja pulang umrah.

BEKASI, KOMPAS.com - Genangan banjir di Perumahan Duren Jaya, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, telah mencapai 120 sentimeter, Selasa sore, (4/3/2025).

Keadaan ini diungkapkan oleh Rio, seorang penduduk setempat berusia 36 tahun, yang saat ini masih bertahan di lantai dua rumahnya.

Pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB, ketinggian air masih berada di angka 60 hingga 70 sentimeter. Namun, Rio mencatat bahwa air semakin tinggi seiring berjalannya waktu.

"Sekarang tuh airnya sudah semakin naik ya. Kalau sekarang tuh sudah mencapai 120 sentimeter mungkin," ujarnya saat dihubungi oleh Kompas.com.

Banjir mulai menggenangi rumah Rio sekitar pukul 07.30 WIB dan terus meningkat.

ISTIMEWA Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F17 BJI, RT/RW 005/015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Ia menggambarkan kondisi di jalanan yang telah terendam hingga setinggi dada, sementara di dalam rumahnya, air mencapai paha.

Rio menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh luapan Kali Duren Jaya yang terletak di belakang rumahnya.

Perumahan Duren Jaya, yang merupakan kawasan permukiman lama dengan perkiraan jumlah rumah sekitar 200 hingga 300, kini hampir sepenuhnya terendam air.

"Rumah saya termasuk perumahan tua sih ya, karena dari tahun 90-an, mungkin. Jadi lebih ada di kisaran 200-300 rumah," tambah Rio.

Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Rio bersama mertuanya sedang berupaya mengemas barang-barang penting di rumahnya dan merencanakan untuk segera mengungsi.

Ia juga menyebutkan bahwa listrik dan pasokan air dari PDAM sudah terputus sejak pukul 10.00 WIB, menambah kesulitan yang mereka hadapi.

Sumber:Banjir Bekasi Timur Makin Parah: Ketinggian Air Naik dari 60 Cm Jadi 120 Cm

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Mana (58) digigit ular sanca 2 meter saat banjir di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

Ketua RW 05 Sudimara Pinang, Hamrudin, menjelaskan bahwa ular tersebut diduga berasal dari kebun di sekitar permukiman.

"Ular itu kemungkinan berasal dari kebun dekat permukiman warga. Mungkin dia memanjat dan masuk ke rumah saat banjir," kata Hamrudin saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Setelah kejadian tersebut, warga setempat berhasil menangkap ular dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, korban telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat dan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.

Hamrudin juga menambahkan kemunculan ular saat banjir sering terjadi di wilayahnya.

Dia meminta agar warga lebih berhati-hati terhadap keberadaan hewan liar seperti ular yang kerap memasuki permukiman saat terjadi banjir.

"Sering banget ular berkeliaran di sini. Makanya warga selalu waspada, apalagi kalau banjir seperti ini," katanya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Mana (58) digigit ular sanca 2 meter saat banjir di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

Ketua RW 05 Sudimara Pinang, Hamrudin, menjelaskan bahwa ular tersebut diduga berasal dari kebun di sekitar permukiman.

"Ular itu kemungkinan berasal dari kebun dekat permukiman warga. Mungkin dia memanjat dan masuk ke rumah saat banjir," kata Hamrudin saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Setelah kejadian tersebut, warga setempat berhasil menangkap ular dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, korban telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat dan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.

Hamrudin juga menambahkan kemunculan ular saat banjir sering terjadi di wilayahnya.

Dia meminta agar warga lebih berhati-hati terhadap keberadaan hewan liar seperti ular yang kerap memasuki permukiman saat terjadi banjir.

"Sering banget ular berkeliaran di sini. Makanya warga selalu waspada, apalagi kalau banjir seperti ini," katanya.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F1, RT 005/RW 015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Salah seorang warga perumahan BJI, Windy, mengatakan, dirinya bersama tujuh anggota keluarganya masih terjebak banjir sejak pagi tadi.

"Total anggota keluarga, dewasa enam orang, anak-anak dua orang," kata Windy saat dikonfirmasi, Selasa.

Windy mengungkapkan, ketinggian air di perumahannya mencapai 1,5 meter lebih.

Kondisi ini membuat Windy dan keluarganya memilih mengungsi ke lantai dua rumah sejak pagi tadi.

Akan tetapi, Windy dan keluarganya justru terjebak banjir lantaran air yang merendam wilayah perumahannya belum juga surut sampai malam ini.

"Masih kejebak di lantai atas rumah. Belum ada petugas yang datang ke daerah aku," ungkap Windy.

Windy juga mengungkapkan, sebagian warga di tempat tinggalnya memilih mengungsi ke salah satu masjid terdekat. Namun, mereka juga bernasib sama dengan Windy dan keluarganya.

"Pengungsi di masjid depan juga belum dapat bantuan," kata Windy.

Selain Windy dan keluarga, terdapat tiga keluarga lain yang berada di deretan gang perumahannya yang juga masih terjebak banjir sampai malam ini.

Saat ini, mereka sangat memerlukan pertolongan petugas untuk dievakuasi ke tempat aman.

"Di gang aku ada empat rumah, termasuk aku yang kejebak," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG.

Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

“Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa.

Dok. Bapanas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Menanggapi permintaan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap mensukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Saat ini, sudah ada 726 SPPG untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/4/2025).

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.