JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim memastikan, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Dia pun bercerita awal mula Prabowo menempatkan dirinya dalam sektor perumahan.

“Saya dipercaya Pak Prabowo untuk mengembangkan program rumahan. Program perumahan ini adalah program baru,” ungkap Hashim.

Lalu, Hashim bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan merekomendasikan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Padahal, pada periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo diketahui bahwa Kementerian Perumahan bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sehingga, terbentuklah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nah, mungkin waktu itu pimpinan dari PUPR ada prioritas lain. Nampaknya, perumahan itu sedikit diabaikan,” sambungnya.

Menurut Hashim, dari target yang semula 1 juta setahun hanya dapat dicapai 200.000 unit rumah per tahun.

“Ada prestasi tapi jauh di bawah target 200.00” yang terjadi. Nah, disini Task Force Satgas yang saya pimpin menghasilkan,” katanya.

Hingga akhirnya lahir Kementerian PKP yang dinahkodai oleh Maruarar Sirait atau Ara sebagai Menteri dan wakilnya Fahri Hamzah.

“Program (Kementerian PKP) ini targetnya adalah 3 juta unit rumah dan apartemen setiap tahun,” tutup Hashim.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK IT Ma'arif Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan usai Gibran memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Gibran dan rombongannya tiba di sekolahan pukul 11.41 WIB dengan menunggang Toyota Innova Zenix.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu turun dari mobil berpelat AD 1205 O.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso.

Agenda peninjauan MBG tertutup bagi awak media.

Sebelum tiba di sekolah, Gibran meninjau pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Pukul 12.13 dia meninggalkan sekolahan.

Gibran soroti pelajar yang menyisihkan sayuran

Kepala SMK IT Ma'arif Kota Magelang Eka Veranika Arte mengatakan, Gibran berkeliling di beberapa kelas untuk menyapa para pelajar.

Hari itu, menu MBG bagi 555 dari 745 pelajar SMK IT Ma'arif Kota Magelang berupa nasi ayam, sayur labu, kelengkeng, dan susu.

Sisa pelajar yang tidak menjadi sasaran MBG sedang menjalani praktik kerja lapangan.

Eka menyebutkan, Gibran menyoroti adanya pelajar yang menyisihkan sayuran karena tidak suka.

"Anak kami banyak nggak suka sayuran. Jadi, (pelajar) dipaksa untuk suka sayuran (oleh Gibran)," tuturnya.

Wakil Kepala Kesiswaan cum person in charge (PIC) MBG SMK IT Ma'arif Kota Magelang Mega Ayu Kharisma menyampaikan, kebanyakan pelajar laki-laki mengeluhkan sedikitnya porsi dalam MBG.

Sekolahan sendiri hanya bisa menerima menu dan porsi yang ditentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang.

Sejak menjadi lokus MBG pada 6 Januari 2025, sekolahan tersebut sudah menerima menu nasi dengan lauk ayam, ikan, sapi, dan telur yang dirotasi tiga kali dalam seminggu.

Khusus susu hanya diberikan tiap Selasa dan Jumat.

"Alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini," ucapnya.

Selain melihat pelaksanaan MBG, Gibran membagi-bagikan alat tulis dan buku kepada para pelajar.

Pelajar kelas X, Wafiq Azizah mendapatkan buku bersampul Gibran yang menggendong seorang bayi dan tempat alat tulis.

"Kami juga tadi foto bersama. Nggak menyangka dikunjungi wakil presiden," tuturnya.

SRAGEN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Saat ini, pihak Kodim 0725/Sragen sedang melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memastikan teknis pendistribusian makanan.

Pj Pasiter Kodim 0725/Sragen, Lettu Inf. Sumarno mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian menu makanan dan teknis pelaksanaan program MBG selama bulan suci ini.

"Untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, siswa SMP, serta SMA/SMK akan diberikan menu makanan kering," jelasnya, Rabu (26/2/20250.

Menu program makan bergizi gratis di Sragen

Menu makanan yang akan disajikan meliputi;

• Roti
• Kurma
• Susu.

Secara teknis, makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam paper bag agar dapat dibawa pulang oleh para siswa.

"Sesuai penerima saat bulan Ramadhan sesuai arahan BGN. Itu kan ada pemberian manfaat berupa makanan kering, roti, susu, kurma. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam paper bag dan dibawa pulang untuk buka," ungkapnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Sumarno juga menjelaskan bahwa untuk siswa PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), dan SD kelas 1, 2, 3, masih perlu disesuaikan.

"Kalau untuk PAUD, TK, dan Kelas 1, 2, 3 akan berkonfirmasi langsung dengan sekolahan. Apakah bisa makan seperti biasa atau dibawa pulang," paparnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memastikan penerima manfaat program MBG selama Ramadhan.

Program ini juga akan disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Tiga Menteri terkait penyelenggaraan pendidikan selama bulan Ramadhan.

"Ini masih kami fiksikan penerima manfaatnya. Penyediaan akan disesuaikan jadwal masuk dan libur sekolah selama Ramadhan," kata Sumarno.

Hingga saat ini, Kabupaten Sragen memiliki tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program MBG, yaitu SPPG BGN Kodim 0725/Sragen, SPPG Mitra Mandiri 01 Gemolong, dan SPPG Mitra Mandiri 02 Gemolong.

Tiga SPPG ini telah melayani lebih dari 6.000 siswa di semua tingkat pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dana dari pembelian SBN perumahan akan digunakan untuk debt switching atas SBN yang jatuh tempo saat pandemi Covid-19.

Selain itu, dana itu juga mendukung program Presiden Prabowo lainnya, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan komitmen tinggi Bank Indonesia, tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan, untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," kata Perry.

Namun, Perry tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan diserap BI untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Rencana ini masih perlu dibahas Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyatakan, DPR akan mengawal proses ini.

"Ini akan menjadi bahan rapat di Komisi XI. Tugas kami menyelesaikan ini secara tuntas agar tidak ada keraguan sedikit pun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta para kepala daerah untuk ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara mengamankan rantai pasok makanan.

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

"Para kepala daerah diminta menyukseskan dalam hal menyiapkan supply chain-nya. Jadi bagaimana produksi dan distribusi itu bisa memberikan efek bagi kepala daerah," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan isi materi yang disampaikan Gibran, Rabu.

Selain itu, Gibran mengingatkan tentang target swasembada pangan yang digambarkan melalui kondisi irigasi yang memerlukan perhatian setiap kepala daerah.

"Yang berikutnya juga fokus kepada aspek stunting. Tadi beliau sebutkan satu daerah, kabupatennya bupatinya langsung dipanggil untuk bicara, yang berhasil menurunkan stunting di Kalimantan," kata Bima.

Gibran juga mengingatkan kembali kepada para kepala daerah untuk tegak lurus pada program Asta Cita pemerintah pusat.

Materi yang disampaikan Gibran, kata Bima, berlangsung dengan interaktif dan menarik karena Gibran pernah menjabat sebagai Walikota Solo.

Padai akhir pemaparan, Gibran menitipkan pesan agar seluruh kepala daerah jangan sampai absen ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.

"Semua diminta hadir ketika arahan presiden, dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cita," ucap Bima.

KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

JAKARTA, KOMPAS.com -Koperasi-koperasi mulai uji coba suplai susu pasteurisasi untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Uji coba penyaluran susu dilakukan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang bekerja sama dengan lima koperasi produsen susu.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dalam tahap awal, sebanyak 2.348 liter susu pasteurisasi disalurkan melalui lima unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 10.375 siswa dan santri di 27 sekolah serta madrasah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Pada uji coba di Kabupaten Malang, 802 liter susu dari Koperasi Kan Jabung Malang disalurkan kepada 3.047 santri menggunakan dispenser.

“Seluruh produk yang diberikan telah melalui uji kelayakan dan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” tutur Budi Arie.

Budi Arie mengatakan, penyerapan susu pasteurisasi ini memperkuat koperasi dan kesejahteraan peternak dengan adanya jaminan pasar dan penyerapan produksi.

“Koperasi dan peternak diuntungkan karena ada kepastian pasar, sementara konsumsi susu secara rutin akan meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak-anak,” kata dia.

Dengan hasil uji coba ini, Kemenkop akan terus mengevaluasi dan mengembangkan skema penyaluran susu pasteurisasi koperasi untuk program makan bergizi gratis atau MBG.

“Agar manfaatnya semakin luas di seluruh Indonesia,” ujar Budi Arie.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana batal mengisi materi dalam oreintasi atau retret kepala daerah hari ini, Rabu (26/2/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Dadan batal hadir karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rapat.

"Badan Gizi semula akan mengisi hari ini, tapi beliau kemudian ada rapat dengan Bapak Presiden, jadi kita undur beliau besok," ujar Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Tito mengatakan, materi makan bergizi gratis dinilai penting untuk disampaikan kepala para kepala daerah.

Oleh karena itu, Kepala BGN dijadwalkan ulang mengisi materi tentang program makan bergizi gratis dalam acara tersebut.

"Tapi saya anggap penting dan saya sudah komunikasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan, beliau akan tetap mengisi tapi waktunya diundur besok, karena hari ini rapat dengan Presiden," kata Tito.

Untuk hari ini, Tito mengatakan, ada beberapa pemateri seperti Wakil Persiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri/kepala badan.

Salah satunya adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Beliau (Luhut) akan hadir sebagai Ketua Dewan Ekonomi nasional. Beliau punya pengalaman panjang, beliau memahami banyak hal, saya kira perlu jadi masukan daerah," ujar Tito.

Sebagai informasi, retret kepala daerah digelar selama delapan hari, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Beragam kegiatan diskusi dan kelas yang diberikan kepada para kepala daerah, seperti pembangunan daerah, perekonomian, hingga kesetaraan gender.

Kepala daerah yang hadir dalam retreat ini berjumlah 493 orang dari 503 peserta yang telah diregistrasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Dua perumahan di Kota Bekasi dilaporkan sempat terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur pada Selasa (25/2/2025) sore.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, dua perumahan yang sempat terendam banjir yakni, Perumahan Dosen IKIP dan Perumahan Jatibening Permai di Pondok Gede.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bekasi, Priadi Santoso mengatakan, kedua perumahan mulai tergenang air pukul 18.00 WIB dengan ketinggian 40-100 sentimeter.

Namun, banjir hanya merendam beberapa jam saja. Sekitar pukul 23.00 WIB, banjir di dua perumahan tersebut mulai surut.

"Air mulai menggenangi jalanan perumahan pada pukul 18.00 dan mulai surut pada pukul 23.00. Ketinggian air 40-100 cm," kata Priadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (26/2/2025).

Priadi mengatakan, banjir tersebut cepat surut karena beroperasinya mesin pompa di masing-masing perumahan tersebut.

Debit air kian cepat menurun juga karena adanya dukungan mobil pompa dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Didukung pula tambahan dua unit mobil pompa dari BMSDA dan satu unit mobil pompa dari BBWSCC untuk melakukan perbantuan pompanisasi," pungkas dia.

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, telah memasuki hari kedua setelah peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah pada Senin (24/2/2025).

SPPG Rizky Barokah yang berlokasi di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, menyediakan 3.381 porsi MBG untuk pelajar mulai dari PAUD hingga SMA yang berada dalam radius 5 kilometer dari dapur.

Setiap porsi makanan dikemas dalam wadah atau ompreng, dan dirancang mengikuti 10 siklus makanan pokok yang telah ditentukan.

Ahli Gizi SPPG Rizky Barokah, Elviana Agustin, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi untuk lauk disamaratakan, kecuali untuk takaran nasi dan sayur.

"Itu mereka standar porsinya berbeda-beda," ujar Agustin saat dikonfirmasi pada Selasa (25/2/2025).

Terdapat tiga kategori takaran nasi yang disajikan dalam wadah MBG yang dibagikan kepada pelajar.

Untuk anak usia PAUD hingga kelas 3 SD, makanan dengan kandungan karbohidrat disediakan sebanyak 100 gram nasi per sekali makan.

"Kalau anak TK, PAUD, SD kelas 1, 2, 3 secara kecukupan zat gizinya itu dia nasinya di angka 100 gram," jelasnya.

Sementara itu, untuk anak usia kelas 4 hingga 6 SD, takaran nasi yang disediakan adalah 150 gram.

Sedangkan untuk anak usia SMP hingga SMA, takaran gizi karbohidrat dicukupi dengan 200 gram nasi. "Kalau untuk anak SMP, SMA itu nasinya 200 (gram)," tambahnya.

Agustin juga menambahkan bahwa susu tidak menjadi menu pokok dalam pemberian MBG dan direncanakan akan diberikan seminggu dua kali.

"Susu sendiri di 10 siklus kita hadirkan 4 kali, di mana dalam seminggu itu dua kali susu. Sebenarnya ini bukan menu utama, tapi karena kita menambah zat gizinya," jelasnya.

BOYOLALI, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan di Boyolali, Jawa Tengah.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat memastikan distribusi makanan tetap dilakukan meskipun dalam kondisi puasa.

Kepala SPPG Gagaksipat 2, Yuwida Salma Lova, menyatakan bahwa menu yang dibagikan kepada siswa akan berupa makanan cepat saji, tetapi tetap memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan.

"Kita tetap menyesuaikan pusat. Sesuai arahan zoom minggu lalu, kita diarahkan untuk makanan cepat saji namun tetap yang bergizi," ujar Yuwida di Boyolali, Selasa (25/2/2025).

Menu makan bergizi gratis selama puasa

Untuk memastikan gizi anak-anak tetap terpenuhi selama Ramadan, SPPG telah menyiapkan menu khusus yang tahan lama dan bisa dikonsumsi hingga waktu berbuka puasa.

Adapun menu MBG yang akan didistribusikan meliputi:

• Kurma
• Roti atau biskuit
• Kacang-kacangan
• Susu

Selain itu, ada juga menu tambahan seperti bubur kacang hijau, bubur mutiara, atau bubur sumsum yang akan dibuat sebelum pendistribusian.

"Misal kalau roti, nanti kita bikin yang sandwich. Jadi nanti ada isinya selada," tambah Yuwida.

Jadwal dan mekanisme distribusi

KOMPAS.com/Labib Zamani Petugas menyiapkan menu MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Pendistribusian MBG selama bulan puasa akan dilakukan menjelang siswa pulang sekolah agar makanan tetap segar dan tidak cepat basi, terutama jika ada menu bubur.

Berikut jadwal pembagian makanan bagi siswa:

• Siswa SD: Pukul 10.00 - 11.00 WIB
• Siswa SMP dan SMA: Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Sementara itu, tim SPPG akan mulai beraktivitas sejak pagi untuk menyiapkan dan mengemas makanan.

"Jadi kita nanti mungkin berangkatnya pukul 05.00 WIB atau pukul 06.00 WIB, langsung packing makanan itu," kata Yuwida.

SPPG Gagaksipat memastikan bahwa seluruh menu yang didistribusikan selama Ramadhan telah disesuaikan agar tetap bernutrisi dan bisa dikonsumsi hingga berbuka puasa.

"Untuk teknisnya masih menunggu BGN," tutup Yuwida.