JAKARTA, KOMPAS.com - Para siswa di delapan sekolah di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, batal mendapatkan makan bergizi gratis (MBG) sampai dua kali.

Delapan sekolah itu adalah, SDN Kalibaru 01, SDN Kalibaru 03, SDN Kalibaru 09, SMP Darusaadah, SMP Islamiyah, SMK 36, SDS Pantai Indah dan TK Pantai Indah.

Kejadian ini terjadi pada Senin, (17/2/2025) dan Senin, (24/2/2025).

Salah satu orangtua murid merasa kecewa karena anaknya gagal mendapat makan bergizi gratis.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap Yuni (bukan nama sebenarnya) (34) saat diwawancarai, Senin (24/2/2025).

Dapur belum siap

Salah satu penyebab gagalnya pelaksanaan makan bergizi gratis di delapan sekolah Cilincing karena dapur milik Yayasan Darul Esti Sumidah yang menjadi penyelenggara belum siap.

"Iya, jadi pengunduran tanggal 17 lebih ke masalah persiapan dari dapurnya, karena dapur SPPG itu harus memenuhi syarat dari semua-muanya seperti itu," ucap Kepala SPPG Yayasan Darul Esti Sumidah Agung Siregar saat diwawancarai di kantornya, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2/2025).

Belum siapnya dapur itu disebabkan karena Yayasan Darul Esti Sumidah baru saja menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan Yayasan Darul Esti Sumidah belum sepenuhnya rampung.

Pihak yayasan meminta pelaksanaan makan bergizi gratis yang tadinya terjadwal pada Senin, (17/2/2025) diundur menjadi Senin, (24/2/2025).

Permasalahan administrasi

Sedangkan pengunduran makan bergizi gratis pada Senin, (24/2/2025) disebabkan karena adanya permasalahan administrasi.

"Beberapa ada yang belum selesai secara administratif, jadi dari pihak yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya," ucap Agung.

Sampai saat ini, pihak yayasan masih menunggu penyelesaian masalah administrasi dengan Badan Gizi Nasiona (BGN).

"Pihak yayasan menunggu dari pihak BGN untuk masalah teknis administratif sehingga pelaksanaan harus mundur," terang Agung.

Kesepakatan bersama

Adanya administrasi yang belum selesai, membuat yayasan dan BGN sepakat untuk mengundur pelaksanaan makan bergizi gratis di delapan sekolah yang ada di Cilincing.

"Bukan dibatalkan oleh pihak BGN, tapi lebih ke keputusan bersama. Jadi, dari pihak BGN dengan yayasan sudah mengambil keputusan bersama lebih baik diundur pelaksanaannya," tutur Agung.

Agung mengakui, pengambilan keputusan pengunduran jadwal makan bergizi gratis karena waktunya sangat mepet.

Dia sudah berusaha memberikan penjelasan, sekaligus meminta maaf kepada orangtua murid, pihak sekolah, dan lainnya.

Setelah dua kali ditunda, penyelenggaraan makan bergizi gratis di delapan sekolah Cilincing belum ada kepastian.

Sampai saat ini, Yayasan Darul Esti Sumidah masih menunggu penyelesaian masalah administrasi dengan pihak BGN.

"Kalau untuk itu kita juga masih berkembang atau bergulir. Jadi, kalau ada info valid pasti saya akan infokan ke penerima manfaat," pungkas Agung.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini mendapatkan tambahan penerima.

Kodim 0730/Gunungkidul terus melakukan evaluasi dan pemantauan terkait pelaksanaan program ini.

"Alhamdulillah, berjalan lancar. Untuk pelaksanaan di Kapanewon Wonosari juga ada tambahan, karena saat launching hanya dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Wonosari, tapi sekarang juga di SMK Negeri 3 Wonosari," ungkap Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Selasa (25/2/2025).

Temuan nasi lembek di program MBG

Roni menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap makanan yang disajikan.

Ia mencontohkan beberapa kali ditemukan nasi yang disajikan lembek karena saat memasak terlalu banyak air, serta buah pepaya yang kurang matang.

"Secara umum, anak-anak Alhamdulillah suka dan makanan yang disajikan habis tersantap," tambahnya.

Saat ini, program Makan Bergizi Gratis baru dilaksanakan di Kapanewon Wonosari dan Tepus.

Roni menyatakan bahwa program ini akan terus ditambah, dan khusus untuk Gunungkidul, dibutuhkan 40 dapur sehat.

"Target 120.000 penerima, masih membutuhkan sekitar 40-an dapur pengelolaan makan bergizi gratis," jelasnya.

Program ini pertama kali diluncurkan pada Senin (17/2/2025) dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah tersebut.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap ada saat Ramadhan.

Namun, makanan dari program MBG yang diberikan ke siswa akan dibagikan untuk dibawa pulang selama bulan puasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi, kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan, diberitakan Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Dia mengungkapkan, menu makanan MBG selama Ramadhan akan disesuaikan agar tidak cepat basi. Meski begitu, Dadan memastikan makanan itu tetap bergizi meski tahan lama.

Sementara itu, lanjutnya, siswa-siswi yang tidak puasa dapat memakan makanan MBG di sekolah dengan "sembunyi" atau dibawa pulang.

Lantas, apakah makanan dari program MBG aman dibawa pulang saat bulan puasa?

Perhatikan distribusi dan cara memasak

Guru Besar Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Marwanti menyatakan, makanan dalam program MBG biasanya terdiri dari menu makan siang berupa lauk dan sayur.

"Jika akan diberikan pada bulan puasa ya harus betul-betul diperhatikan. Distribusi dan pembagian harus betul-betul memperhatikan kapan makanan akan dikonsumsi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Menurut Wanti, BGN dan pengelola dapur MBG harus memperhatikan menu makanan yang akan diberikan kepada para siswa untuk dibawa pulang selama bulan puasa.

Saat menentukan menu bulan puasa untuk MBG, dia menganjurkan agar makanan yang disediakan tidak cepat basi. Sebab, makanan itu baru akan dimakan para siswa saat buka puasa pada petang hari.

Wanti mengimbau dapur MBG memasak makanan yang tidak berkuah agar lebih tahan lama.

"Misalnya dengan teknik pengolahan kering atau saute, tidak banyak kuah," imbuhnya.

Pengemasan makanan MBG pun perlu diperhatikan. Pasalnya, BGN menentukan makanan dari program tersebut disediakan memakai piring saat dimakan bersama di kelas.

Hindari makanan ultraproses

Ahli gizi Tan Shot Yen mengimbau agar menu makanan siswa yang akan dibawa pulang selama Ramadhan harus tetap diperhatikan kandungan gizinya.

"Cek apakah (makanan MBG) jatuh dalam produk ultraproses, tinggi gula, garam, lemak. Sebab kabarnya, mau dibuat (makanan) yang tahan lama," tuturnya kepada Kompas.com, Selasa.

Tan mengkhawatirkan dapur MBG akan menyediakan makanan ultraproses yang diolah dengan tambahan gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi. Makanan ultraproses tersebut diolah sehingga lebih tahan lama tapi rendah gizi.

Menurutnya, penambahan bahan-bahan seperti gula, garam, lemak, perisa atau penguat rasa membuat masakan enak. Namun, hal tersebut berisiko bagi kesehatan.

Berikut jenis bahan tambahan makanan beserta risiko yang berpotensi dialami siswa akibat mengonsumsi makanan ultraproses:

1. Gula dan pemanis buatan: meningkatkan potensi radang, gula darah tinggi, mudah terpapar infeksi, fungsi imun terhambat
2. Garam: fungsi imunitas terganggu dan memperburuk penyakit autoimun
3. OMEGA 6: keseimbangan OMEGA 3 terganggu dan tubuh bisa kelebihan OMEGA 6 karena terlalu banyak produk nabati dan penggunaan minyak goreng
4. Gorengan: sindrom metabolik memburuk dan menyebabkan peradangan
5. Daging olahan yang diawetkan: tinggi remah jenuh sehingga mengacaukan sistem kekebalan tubuh
6. Pangan cepat saji: gangguan imunitas dan menekan bakteri usus akibat mengandung phtalates
7. Produk ultraproses: ganggu kekebalan tubuh dan sistem imunitas, memicu obesitas, gangguan gizi, penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, dan sindrom metabolik
8. Karbohidrat rafinasi: meningkatkan gula darah, insulin, radikal bebas, dan peradangan, serta mengganggu daya tahan tubuh dengan mengubah bakteri di usus.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadhan. Namun, teknis pelaksanaannya sedikit berbeda.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG tetap diberikan di sekolah, tetapi siswa bisa membawanya pulang.

"Untuk Ramadhan, MBG tetap berjalan. Kalau sekolah masuk, program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda," ujarnya dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/2/2025).

Bagi siswa yang berpuasa, makanan bisa dikonsumsi saat berbuka. Sementara yang tidak berpuasa bisa memakannya di sekolah atau di rumah.

Menu Disesuaikan dengan Ramadhan

Dadan menyebut menu MBG disesuaikan agar lebih tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering hasil fortifikasi, serta buah.

"Sesekali mungkin ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas, komposisi gizinya tetap, ada protein, karbohidrat, dan serat," katanya.

Pelaksanaan MBG dimulai setelah libur lima hari pertama Ramadhan dan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri.

Di daerah yang mayoritas siswanya non-muslim, dapur MBG tetap memasak seperti biasa pada pekan awal puasa. Namun, evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Memang ada usulan agar di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa. Tapi kan tetap ada yang puasa. Jadi kita akan evaluasi apakah tetap sama atau perlu treatment khusus," ujar Dadan.

MBG Sudah Menjangkau 38 Provinsi

BGN melaporkan perkembangan MBG ke Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, program ini sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua Tengah yang baru mulai berjalan.

"Sekarang sudah lengkap di 38 provinsi. Hari ini ada tambahan 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga totalnya menjadi 693 di seluruh Indonesia," katanya.

Saat ini, MBG telah diberikan kepada hampir 2 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara, masih belum pasti setelah dua kali ditunda,

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Darul Esti Sumidah Agung Siregar menjelaskan, perkembangan pembahasan program ini masih berlangsung.

"Kalau untuk itu kami juga masih berkembang atau bergulir. Jadi, kalau ada info valid pasti saya akan infokan ke penerima manfaat," ucapnya saat diwawancarai di kantornya di Kalibaru, Cilincing, pada Selasa (25/2/2025).

Penundaan pertama terjadi pada Senin (17/2/2025) dan penundaan kedua pada Senin (24/2/2025).

Menurut Sumidah, alasan di balik penundaan pertama adalah karena dapur SPPG Yayasan Darul Esti belum siap dan memenuhi syarat.

"Iya, jadi pengunduran tanggal 17 lebih ke masalah persiapan dari dapurnya, karena dapur SPPG itu harus memenuhi syarat dari semua-muanya seperti itu," jelasnya.

Sementara itu, penundaan kedua disebabkan oleh masalah administrasi yang belum terselesaikan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Yayasan Darul Esti Sumidah.

"Beberapa ada yang belum selesai secara administratif, jadi dari pihak yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya," ungkapnya.

Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan berlangsung di delapan sekolah tersebut ditunda pada hari ini, Senin (24/2/2025).

Kejadian ini membuat sejumlah orangtua murid merasa kecewa.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ungkap Yuni (bukan nama sebenarnya), seorang orangtua murid, saat diwawancarai.

Adapun delapan sekolah yang terlibat dalam program ini meliputi SDN Kalibaru 01, SDN Kalibaru 03, SDN Kalibaru 09, SMP Darusaadah, SMP Islamiyah, SMK 36, SDS Pantai Indah, dan TK Pantai Indah.

BOYOLALI, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat di Boyolali, Jawa Tengah tetap mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada puasa Ramadhan.

Kepala SPPG Gagaksipat 2, Yuwida Salma Lova, mengatakan menu MBG yang dibagikan kepada para siswa berupa makanan cepat saji.

Meski demikian, kata dia gizinya tetap diutamakan.

"Kita tetap menyesuaikan pusat. Sesuai arahan Zoom minggu lalu kita diarahkan untuk makanan cepat saji namun tetap yang bergizi," kata Yuwida di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Menu program MBG di Boyolali

Dia menyebutkan, isian dalam menu program MBG yang didistribusikan ke sekolah-sekolah berupa kurma, roti/biskuit, kacang dan susu.

"Jadi kita nanti mungkin berangkatnya pukul 05.00 WIB atau pukul 06.00 WIB kita langsung packing makanan itu atau di hari itu ada menu bubur kacang hijau, mutiara atau sumsum kita membuat dulu," tambah dia.

Untuk memenuhi gizi harian anak, roti yang disajikan dalam program MBG selama puasa juga tidak yang tahan lama.

"Misal, kalau roti nanti kita bikin yang sandwich. Jadi nanti ada isinya selada," ujar dia.

Kemudian, lanjut dia untuk pendistribusian MBG selama puasa dilakukan menjelang pulang sekolah.

"Pulangnya untuk anak SD biasanya pukul 10.00 - 11.00 WIB. Nanti anak SMP-SMA pukul 12.00 WIB atau pukul 13.00 WIB. Jadi mepet aja (pendiatribusiannya) biar tidak basi kalau ada menu bubur," katanya lagi.

Lebih lanjut, Yuwida menyampaikan, SPPG Gagaksipat sudah menyiapkan menu MBG selama bulan puasa. Menu yang didistribusikan adalah makanan yang tahan sampai buka puasa.

"Untuk teknisnya masih menunggu BGN," tambah dia.

KUPANG, KOMPAS.com - Seekor buaya sepanjang 2,4 meter berkeliaran di permukiman warga Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Situasi tersebut membuat masyarakat menjadi resah dan melaporkan hal ini kepada petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi NTT.

"Kita dapat laporannya pada Senin, 24 Februari 2025, kemarin siang sekitar pukul 13.54 Wita," kata Kepala BBKSDA NTT Arief Mahmud kepada Kompas.com, Selasa (24/2/2025).

"Diinformasikan bahwa masyarakat resah dengan munculnya seekor buaya yang berkeliaran di sekitar permukiman," kata Arief.

Merespons laporan tersebut, tiga orang anggota Unit Penanganan Satwa (UPS) BBKSDA NTT diturunkan ke lokasi bersama seorang personel dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang.

Tiba di lokasi, petugas menemukan seekor buaya muara di sebuah kali dekat permukiman warga.

"Keberadaan buaya pada lokasi tersebut cukup berbahaya mengingat tingginya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan korban," ungkap Arief.

Setelah bersepakat, petugas menggunakan dua cara penangkapan, yakni memakai alat snare-bite yang terbuat dari kawat sling dan sebuah harpoon yang terdiri dari bagian gagang tombak.

Petugas melakukan pengamatan di tepi kali. Saat buaya melintas di dekat petugas, tombak harpoon langsung melesat pada bagian leher buaya sehingga dapat dikendalikan.

Buaya berjenis kelamin betina yang ditangkap kemudian diamankan di kandang penampungan sementara di BBKSDA NTT.

Arief berharap, jika warga NTT melihat keberadaan buaya di dekat permukiman, mereka bisa menghubungi petugas BBKSDA NTT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bertemu dengan World Bank (Bank Dunia) terkait dukungan teknis Program 3 Juta Rumah, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bank Dunia pun memberikan pemaparan terkait opsi-opsi strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

Ini di antaranya dalam bentuk simplifikasi kebijakan dan peraturan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan perencanaan pembangunan perumahan yang mengintegrasikan akses ke infrastruktur pendukung.

Kemudian, memobilisasi swasta untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, dan membangun infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu World Bank (Bank Dunia), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya, Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah," ungkap Fahri dalam siaran persnya, Senin (24/2/2024).

Lalu, ada Jepang dalam hal revitalisasi rumah terdampak bencana, dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat.

Fahri menambahkan, kemudahan perizinan juga menjadi fokus Kementerian PKP. Sehingga, akan memudahkan masuknya investasi perumahan.

Selain perizinan, isu lahan (baik dari sisi ketersediaan serta status lahannya) juga menjadi faktor penting untuk mendukung tercapainya program ini.

Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan adalah masalah kualitas kontruksi bangunan agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak huni dan berkualitas.

"Dukungan dari Bank Dunia akan semakin menambah semangat dan optimisme Kementerian PKP Program 3 Juta Rumah bisa dicapai. Kami berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan," terang Fahri.

Sementara Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program Perumahan," tutup Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan diri pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono, dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, pada Selasa.

Sugiono menekankan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM dalam kebijakan mereka.

Ia juga mengungkapkan beberapa praktik pemenuhan HAM di Indonesia, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya untuk melindungi HAM dan tidak dijadikan alat politik dalam hubungan antarnegara.

Menurutnya, kerja sama dalam bidang HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara.

"Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," ujar dia.

Sebagai informasi, High-Level Segment (HLS) diadakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.