KOMPAS.com - Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025.

Demonstrasi ini diikuti oleh ribuan pelajar dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Selain dari Wamena, para pelajar yang berdemo juga berasal dari Kabupaten Yahukimo.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, mereka menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis.

Menanggapi aksi penolakan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis di Papua menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Dadan dikutip dari Antara, Minggu (23/2/2025).

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Alasan penolakan MBG

Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo melalui keterangan tertulisnya, mengungkapkan pelajar di Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis maupun fasilitas yang lebih baik.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Rohex.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memanfaatkan tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban mengatakan, total luas lahan eks BLBI Karawaci adalah 3,7 hektar.

"Satu hamparannya ada 3,5 hektar. Tapi ini ada juga hamparan kecilnya yang nanti kita satukan. Jadi totalnya sekitar 3,7 hektar," ujar Rio saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi pada Sabtu (22/02/2025).

Rio juga mengatakan bahwa lahan senilai Rp 459 miliar itu sudah clean and clear dan siap dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah.

Sementara Maruarar atau Ara mengatakan bahwa Kementerian PKP masih menggodok rencana pemanfaatan lahan itu untuk membangun rumah tapak atau rumah susun (rusun), hingga segmen yang disasar.

"Nanti kita pelajari deh. Kita pelajari dengan saksama ya. Kita pelajari tentu mesti ada studinya, mesti ada penelitiannya," ucap Ara.

Sebagai informasi, diberitakan Kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci, pada tahun 2021.

Penyitaan tanah yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, itu senilai Rp 1,3 triliun.

Selain lahan eks BLBI Karawaci, Ara juga mau memanfaatkan lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi. Namun, lahan seluas 5,2 hektar tersebut sudah ditinggali oleh 1.000 kepala keluarga (KK).

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik.

"Jadi tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal yang nantinya dengan skema pembiayaan subsidi itu bisa affordable juga untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," tutur Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta jalan program 3 juta rumah belum juga diluncurkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kementeriannya siap menyampaikan kepada DPR RI bila kembali mendapatkan undangan rapat kerja soal program andalan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye tersebut.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR. Tanya DPR, kapan diminta kami siap," ucap Ara sapaan akrabnya dalam peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (22/02/2025).

Jelas Ara, program 3 juta rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan sebaran, sebanyak 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang mengeluhkan isu rumah gratis yang membuat masyarakat menunda akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Setiadi dibuat pusing akan fenomena itu.

"Puyengnya apa? Rumah sudah ready stock, surat sudah ada, mau akad, konsumennya bilang nanti aja nunggu rumah gratis," kata Bambang usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (22/02/2025).

Selain itu, Bambang juga mengeluhkan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak terarah.

"Saya pikir semua program baik dari kementerian PKP ini, saya kasih masukan itu dimatangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu di-expose, masih mentah," ucap Bambang.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di KompasTV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.

Namun, Bonny pada akhirnya mengklarifikasi ucapannya pada kesempatan berbeda.

Jelasnya lagi, program 3 juta rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk MBR yang mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (Apersi) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Ada permohonan Rp 500.000 aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600.000 per bulan," ungkap Bonny.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pengembang perumahan harus siap diaudit.

Ara, sapaan akrabnya, memang tengah getol meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ke para developer rumah subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (22/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

"Banyak rakyat yang sedih saat kita temui, menangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak serta temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu," kata Ara.

Sementara Ketua Bidang Perizinan Pertanahan di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Setiadi menyangkan sikap Ara yang dinilai terlalu mendikte pengembang.

"Kami sebagai rakyat dan kebetulan sebagai pengembang, artinya punya posisi yang sejajar dan kita diundang. Bukan diundang untuk didikte, tapi diundang untuk mencari solusi, saling melengkapi bagaimana program perumahan 3 juta unit rumah, kita kan komit mau menyukseskan," keluh Bambang.

Padahal, pengembang yang diundang dalam rapat tersebut merupakan pengembang dengan proyek rumah subsidi berkualitas baik.

Selain itu, para pengembang juga telah berkontribusi dalam menyediakan rumah subsidi sejak tahun 2010.

Belum lagi, program Kementerian PKP yang digagas oleh Ara dinilai masih mentah dan gegabah.

"Saya pikir semua program baik dari kementerian PKP ini, saya kasih masukan itu dimatangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu di-expose, masih mentah," ujar Bambang.

Namun demikian, Bambang merasa siap apabila proyek mereka diaudit oleh BPK.

"Makanya saya tantang, kapan auditnya," tegas Bambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, tembok yang membatasi akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara, harus dibongkar.

Ara menekankan, motor, mobil, sepeda, dan semua orang boleh masuk ke wilayah tersebut.

"Ini harus dibuka. Tapi yang boleh masuk ke sini, kompleks, itu adalah misalnya mobil, motor, sepeda, orang. Kalau yang truk-truk industri tentu enggak bisa masuk ke sini. Dia harus jalan yang lain dulu," ujar Ara, di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Di sini PIK 1. Di sini ada pagar. Di sini ada pabrik. Ada rumah warga. Yang gede ini pabrik. Yang kecil-kecil ini rumah warga. Kemudian di sini ada tanah kosong. Ini adalah tembok. Nah, sebagian warga menuntut ini dibuka. Supaya ada akses. Akses dari warga kepada PIK 1," sambung dia.

Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahannya bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif.

"Saya sebagai Menteri Perumahan sudah tegaskan arahan Presiden, tidak ada perumahan yang eksklusif. Kita NKRI, kita juga harus bisa terbuka. Tidak ada perumahan yang eksklusif," imbuh Ara.

Sebelumnya, Ara telah berencana melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Gerindra yang merupakan mantan kader PDI-P, Maruarar Sirait (Ara), berkomentar soal Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ara mengingatkan, Indonesia merupakan negara hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum," ujar Ara di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga KPK pasti sudah mengerti tugasnya masing-masing.

Selain penegak hukum, kata dia, masih ada pemerintah dan DPR yang juga memiliki kewajibannya masing-masing.

"Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," katanya.

Sementara itu, saat ditanya perihal Hasto yang ditahan KPK dalam kasus Harun Masiku, Ara hanya menyebut bahwa dia harus mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," imbuh Ara.

Jokowi sendiri telah memberikan tanggapan terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa jika terdapat bukti hukum yang kuat, pihak mana pun, termasuk keluarganya, dapat diperiksa.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum. Ya silakan," kata Jokowi saat menghadiri acara di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

KOMPAS.com - Ahmad Dhani menegaskan penampilan Dewa 19 di acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (21/2/2025) adalah gratis.

Pernyataan Dhani itu menepis anggapan Dewa 19 dibayar dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah adanya efisiensi anggaran.

"Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis, tidak dibayar, karena persahabatan kita, oke," jelas Dhani dalam unggahan akun Instagramnya @ahmaddhaniofficial pada Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga membantah tudingan membayar Dewa 19 untuk pentas seni dalam rangka peluncuran logo Kementerian PKP menggunakan duit negara.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, Ahmad Dhani tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan itu.

"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar," tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Lanjut dia, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat nanti.

"Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja," tukas Ara.

Surat Undangannya Sempat Viral

Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar peluncuran logo Kementerian PKP serta pentas seni yang menampilkan Dewa 19 ramai dibahas di platform media sosial X.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut digelar di tengah adanya efisiensi anggaran pemerintah.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan isi surat tersebut, acara akan berlangsung pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB. Para undangan yang dihadir diminta menggunakan busana smart casual.

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencana ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Dony Oskaria, Wamenkeu Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, penerbitan SBN perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR memiliki rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menkeu, Kamis (20/2/2025).

Nilai SBN Masih dalam Proses Konsolidasi

Ara mengungkapkan, nilai SBN yang akan diterbitkan belum ditentukan. Dia masih akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memastikan semua aturan terpenuhi.

"Kami sepakat bahwa kami belum menyampaikan angkanya dulu sesudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak supaya semua aturannya. Tapi, bisa pastikan jumlahnya besar," ungkap Ara.

Ara menilai penerbitan SBN perumahan ini sebagai langkah terobosan dan menunjukkan dukungan besar dari BI untuk sektor perumahan.

"Kita akan ada rapat di DPR dan juga pada pihak-pihak yg perlu kami laporkan dan juga saya langsung akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pertemuan pada hari ini," tandas Ara.

Adapun manfaat penerbitan SBN Perumahan melipui, memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR., meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan, mendorong pembangunan sektor perumahan, dan mendukung program 3 juta rumah.

Penerbitan SBN perumahan ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani turut merespons acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan Dewa 19.

Sebelumnya, ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Menurut Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19, grup bandnya tidak dibayar untuk tampil di acara tersebut.

“Betul enggak dibayar,” kata Ahmad Dhani kepada Kompas.com via pesan instan, Jumat (21/2/2025).

Ahmad Dhani menegaskan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP sama sekali tak menggunakan APBN karena tak meminta bayaran.

“Yes sama sekali (tidak ada bayaran),” kata Ahmad Dhani.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengatakan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP tidak menggunakan APBN.

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ada pun, acara Kementerian PKP tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.