JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, iklan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Kementerian Komdigi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah bentuk kreativitas.

Hal ini dia sampaikan untuk merespons kritik terhadap penggunaan AI dalam iklan buatan pemerintah yang dianggap tidak menggandeng animator lokal.

“Tentu ini bentuk kreativitas karena kita memposting itu macam-macam dan itu postingan yang biasa jadi bukan iklan, bukan berarti metodenya hanya dengan animasi saja,” ujarnya usai menghadiri acara Katadata IDE di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun baru-baru ini muncul video promosi program makan bergizi gratis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI.

Video animasi itu menggambarkan sosok Presiden Prabowo Subianto membagikan paket menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah.

Iklan ini menuai komentar dari warganet karena dianggap tidak proporsional, di antaranya disebabkan gambar kotak makanan tidak tertutup rapat, hingga kerudung yang digunakan siswi berwarna-warni tidak mencerminkan sekolah di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sudah buka suara soal ini.

Menurut dia, iklan tersebut adalah bentuk kreativitas saja.

Nezar mengatakan, pemanfaatan AI saat ini sudah umum digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk untuk periklanan hingga film animasi.

“Itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence (AI) itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya,” jelas Nezar di Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Prabowo menyebut kelancaran program ini berkat dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara (AU) mendistribusikan 12.100 kilogram atau setara 6.050 porsi makanan bergizi gratis (MBG) ke masyarakat di sekitar Pos Sugapa dan Pos Homeyo, yang terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (17/2/2025).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri mengatakan, TNI AU mengerahkan empat helikopter H225M Caracal tail number H-2207, H-2208, H-2212 dan H-2213 untuk mendistribusikan makan bergizi gratis tersebut.

"Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter H225M Caracal untuk menjangkau wilayah pegunungan yang sulit diakses melalui jalur darat," kata Kadispenau dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

TNI AU yang melaksanakan kegiatan ini berasal dari Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja yang diperbantukan di Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.

Ardi mengungkapkan, para penerbang yang bertugas sebagai Pilot in Command meliputi Letkol Pnb Adam Hardiman Ali, Mayor Pnb Arif Khoiruddin, Kapten Pnb Randi Kusnandar, Kapten Pnb Yogie Pradana dan Kapten Pnb Adhiyat Pramono Sakti.

Menurut dia, distribusi makan bergizi gratis oleh TNI AU telah berlangsung secara berkala sejak Januari 2025.

Dengan jadwal pengiriman pada 13, 15, 18 dan 29 Januari 2025. Kemudian, berlanjut pada 1, 8 dan 15 Februari 2025.

"Pendistribusian makanan bergizi gratis merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan gizi generasi penerus bangsa," ujar Ardi.

Terakhir, Ardi menyebutkan bahwa kehadiran helikopter H225M Caracal memastikan bantuan makan bergizi gratis dapat tersalurkan secara optimal kepada penerima manfaat di pegunungan Papua Tengah.

SUMENEP, KOMPAS.com - Sebanyak 150 siswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sehari sebelumnya sempat dihentikan.

Namun, jumlah siswa yang menerima makan bergizi gratis itu jauh lebih sedikit dari penerima sebelumnya yang mencapai 2.965 siswa, yang tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

Kepada Kompas.com, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman menyampaikan bahwa makan bergizi gratis sempat dihentikan karena ada alat pemasak nasi baru yang sedang diuji coba.

"Kemarin (dihentikan) karena ada barang baru yang harus ditestimoni," kata Kholilur dalam rilisnya kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Kholilur menggarisbawahi bahwa mulai hari ini program makan bergizi gratis sudah kembali beroperasi.

Targetnya, yakni 150 siswa di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Qadar, Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang pada Desember 2024 juga menjadi salah satu sekolah tempat uji coba makan bergizi gratis itu.

Kholilur menyampaikan bahwa pada Rabu (19/2/2025) program makan bergizi gratis akan kembali diproduksi untuk semua siswa yang tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

"Hari Rabu besok akan kembali normal," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah penerima makan bergizi gratis mengatakan bahwa program itu telah dihentikan, terhitung sejak Senin (17/2/2025).

Informasi itu disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, melalui grup WhatsApp yang berisi semua penerima makan bergizi gratis.

Saat dikonfirmasi, Kholilur membenarkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan karena ada kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, Kholilur tidak merinci apa kendala teknis yang dikatakannya sudah terjadi sejak satu pekan terakhir selama MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" yang digelar di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) berlangsung cukup panas.

Aksi yang dimulai sejak pukul 15.00-20.25 WIB ini terus memborbardir pemerintah dengan berbagai kritikan pedas terhadap keputusan yang diputuskan selama ini.

Kritikan ini terus menggema di sepanjang aksi, menunjukkan kegelisahan massa terhadap pemerintahan saat ini.

Tak hanya kritikan secara verbal, kalimat protes juga tertuang di berbagai spanduk yang dibawa oleh para mahasiswa. Poster nyeleneh dengan desain “nakal” dan kalimat tegas juga terpampang.

Salah satu spanduk yang dibuat berisikan “Prabowo Puas, Kami Lemas” dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.

Sedangkan beberapa spanduk lainnya bertuliskan “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”, “Anaknya makan gratis, ortunya di-PHK”, “Will Prabowo come to save us?”, “#KrisisIklimKrisisDemokrasi”, dan “Kabinet Gemoy berulah lagi”.

Beberapa isu yang massa aksi bahas dalam unjuk rasa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut:

Program makan bergizi gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang naik daun sejak awal Januari 2025 ini menjadi topik terhangat yang dikritisi massa aksi Indonesia Gelap.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2024, Iqbal Cheisa Wiguna menilai realisasi program MBG tidak tepat sasaran.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Tujuan awalnya, program ini dimaksudkan mengurangi angka stunting sekaligus langkah dalam meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, kata Iqbal, visi itu justru tidak terlihat dalam fakta di lapangannya meski pelaksanaan program MBG baru berlangsung sebulan lebih dan masih ada evaluasi.

Salah satu hal yang menjadi kritikan dalam program tersebut adalah dugaan murid-murid yang keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Kritikan mahasiswa lainnya juga menggema pada toa dari mobil komando pertama yang tiba di depan Patung Kuda.

Salah seorang orator dari Ketua BEM Universitas Muhammadiyah mengeluhkan keresahannya tentang pendidikan yang ikut terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami enggak perlu makan yang kenyang oleh MBG (makan bergizi gratis)!" teriak Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta di hadapan massa aksi, Senin.

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan.

"Kami butuh pendidikan untuk menata bangsa ke depannya. Kami tidak butuh perut yang kenyang, pendidikan sangat penting!" ujarnya.

Selain itu, ia sempat menyinggung beasiswa kuliah yang ikut terusik dan berpotensi membuat ratusan ribu penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah sebagaimana semestinya.

Efisiensi anggaran

Saat langit semakin sore, kritikan massa aksi semakin memanas hingga membakar para semangat demonstran sekalipun gerimis terus mengguyur.

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.

Pengertian efisiensi seolah tidak sejalan dengan realitas yang pemerintah terapkan, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Efisisiensi-efisiensi, pendidikan dipotong, tapi melantik staf khusus dari influencer,” kata Satria dalam orasinya, merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Sorakan dari massa aksi lantas menyambut tanda sepakat pada orasi Satria.

Selain itu, Satria juga menyinggung agenda retret untuk para kepala daerah terpilih, yang direncanakan digelar pada akhir Februari 2025 mendatang.

“Efisiensi-efisiensi, tapi melakukan retreat pelatihan militer di Tidar untuk kepala daerah,” ungkap Satria.

Berbagai orasi kritikan terus terdengar bergiliran. Di penghujung aksi, mereka menuntut sebanyak 13 tuntutan untuk lekas dipenuhi atau dipertimbangkan.

Namun, hingga massa aksi bubar pada 20.25 WIB, tidak ada petinggi pemerintah yang menemui mereka untuk berdialog.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.

“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.

“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.

Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.

“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar.

Ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, juga dikucurkan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman di enam kawasan yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol Kabupaten Sumbawa NTB.

Kemudian, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, serta Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025).

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (dana konversi, hunian berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

KOTA JAMBI, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai disalurkan di sejumlah sekolah di Provinsi Jambi. Pada tahap pertama, sebanyak 14 sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA telah menerima manfaat dari program ini.

"Sudah ada 14 titik sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA, yang menerima manfaat," kata Ketua Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Jambi, Adityo Wirapranatha, saat meninjau pemberian MBG di SD Negeri 66 Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Adityo menambahkan, bagi sekolah yang belum menerima program ini, penyaluran akan dilakukan secara bertahap. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian makan bergizi gratis saat bulan Ramadhan.

Pada tahap awal, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto menyasar 3.408 peserta didik di 14 sekolah, yaitu:

1. TK Al-Aqso
2. TK Al Fatih
3. TK Al-Hidayah
4. TK Islam Al-Amal
5. TK An-Nur
6. SDN 131 Kota Jambi
7. SDN 66 Kota Jambi
8. SDN 201 Kota Jambi
9. SDN 198 Kota Jambi
10. SDN 87 Kota Jambi
11. MIS Nurul Ihsan
12. SMPN 17 Kota Jambi
13. SMP Islam Al-Fatih
14. SMAN 10 Kota Jambi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Jawa Timur, bakal menggandeng puskesmas untuk memantau hasil pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Senin (3/2/2025).

Kepala Dispendik Banyuwangi, Suratno mengatakan, bidang terkait di Dispendik Banyuwangi bakal bekerja dengan puskesmas terdekat dengan tempat tinggal para penerima manfaat terkait hal tersebut.

Kemungkinan akan mulai diberlakukan setelah tahun ajaran baru. “Kita usul, bisa menugaskan tenaga kesehatan untuk memantau anak yang dapat MBG,” kata Suratno, di Banyuwangi, Senin (17/2/2025).

Para tenaga kesehatan akan memantau hasil dari pelaksanaan MBG yang berpengaruh pada siswa.

Indikatornya antara lain, penambahan tinggi badan, berat badan, peningkatan kecerdasan, hingga memantau kualitas makan para anak sehari-hari.

Pemantauan akan dilakukan selama satu tahun dengan evaluasi secara berkala untuk memastikan manfaat program MBG diterima para pelajar secara optimal.

“Kami akan mengawal bagaimana nantinya program ini berpengaruh pada kualitas belajar. Bisa jadi bagian riset,” tutur Suratno.

Sementara itu, pada minggu kedua pelaksanaannya, diurai Suratno, MBG di Banyuwangi telah mencakup 17 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLB, hingga pondok pesantren dengan total sajian 2.913 porsi.

Sebagai pengawas para penerima program MBG, Suratno mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada para pelajar terkait pengenalan budaya makan sehat dan hidup bersih.

“Misalnya anak-anak bawa sendok tidak bersih dari rumah. Kita edukasi, setelah makan ada sesi cuci sendok bersama. Kita dampingi yang seperti itu,” ujar dia.

Sementara itu, dua minggu berjalan, pelaksanaan MBG yang awalnya terkendala jalur pendistribusian kini disebutnya mulai konsisten.

Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memantau terus hal tersebut agar pendistribusian makanan tidak sampai terlambat.

Dia meminta kesigapan SPPG agar makanan sudah sampai di sekolah, paling tepat sebelum jam istirahat atau saat jam istirahat berlangsung agar tidak mengganggu pelajaran.

Suratno juga meminta SPPG memastikan kesegaran sajian makanan saat tiba di tangan para pelajar penerima program yang mayoritas adalah anak-anak.

“Mudah-mudahan makanan selalu fresh. Kalau di mata anak tidak fresh, mereka tidak mau, terutama sayur-sayuran yang rentan. Karena program ini bisa berdampak positif untuk peningkatan gizi anak-anak,” tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

“BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya.

Selain program BSPS di Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

Keenamnya yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Dadan usai ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran dipakai untuk membiayai MBG.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Ditanya apakah Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran itu sudah digunakan, Dadan pun memastikannya.

Menurut dia, puluhan triliun rupiah hasil efisiensi anggaran itu memang dipakai untuk membiayai program MBG.

"(Dipakai) untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat," ucapnya.

Dadan menyatakan bahwa target total penerima manfaat MBG sejauh ini 82,9 juta orang.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program MBG.

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

BIMA, KOMPAS.com - Sebanyak 384 siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri 28 Melayu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025).

Siswa tampak antusias menyambut salah satu program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

Pada hari pertama ini, para siswa menikmati menu makanan yang terdiri dari nasi, tahu, ayam, sayur kentang, jagung, dan kacang panjang serta dua potongan kecil buah semangka.

Dari beberapa menu yang disiapkan itu, lauk berupa sayur paling banyak yang tersisa karena kurang diminati siswa.

Selain itu, para siswa juga menagih menu susu pada program Makan Bergizi Gratis ini.

"Mana susunya, kok tidak ada," ucap salah seorang siswa kelas satu, Aqila, usai menyantap hidangan MBG.

Aqila mengaku, lauk yang disajikan seperti tahu dan ayam goreng rasanya enak, hanya saja sayurnya tak dimakan karena tidak suka. Dia berharap menu makan hari berikutnya bisa dilengkapi dengan susu.

"Besok bawa susunya dong, ikan semuanya enak, tapi tidak suka sayurnya," ujarnya.

Harapan serupa juga disampaikan salah seorang siswa lainnya bernama Adira.

Dia mengaku tak kuat menghabiskan nasi dan lauk MBG karena porsinya terlalu banyak.

"Tidak kuat karena banyak banget nasinya, tapi enak ikan sama semangkanya," kata Adira.

Sementara itu, salah seorang Wali Kelas di SD Negeri 28 Melayu, Iqlimah, mengakui bahwa banyak peserta didiknya yang meminta menu susu karena kabar yang diterima sebelumnya ada menu tersebut.

"Namanya makanan bergizi kan ada susunya juga. Kalau lauknya tidak semua habis," kata Iqlimah.

Dari sekian siswanya, lanjut dia, hanya beberapa orang yang menyantap sayur, sedangkan yang lain dibiarkan bersisa.

"Wortel dan kacang panjang tidak dimakan, kalau daging ayamnya habis semua," ungkapnya.

Selain meminta tambahan menu susu pada program MBG, salah seorang siswa di SD Negeri 28 Melayu juga terlihat menangis.

Dia meminta gurunya membungkus nasi MBG tersebut agar bisa dibawa pulang dan dimakan bersama orangtuanya di rumah.

Siswa tersebut bernama Adira, asal Kelurahan Melayu, Kota Bima.

"Dia mau bawa pulang, katanya mau makan sama mamanya di rumah," ucap Iqlimah sembari membujuk Adira untuk tidak menangis.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.