SAMARINDA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Samarinda pada Rabu (12/2/2025) batal melaksanakan agenda tersebut.

Pembatalan ini disebut karena agenda kunjungan telah disusun oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah agenda yang telah disusun di tingkat pusat.

“Itu semua sudah dijadwalkan oleh Setwapres, jadi kami hanya mengikuti,” ujarnya (12/2/2025).

Meskipun agenda MBG batal, Wapres Gibran tetap melanjutkan kegiatannya di Samarinda dengan meninjau program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Remaja dan melihat progres pembangunan Terowongan Selili.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan Wapres Gibran di SMA Negeri 2 Samarinda mengaku kecewa.

“Kami sudah menunggu lama, tapi beliau tidak datang.” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, beberapa warga yang menyambut Gibran di lokasi lain juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Dulu Jokowi datang kasih sembako dan uang tunai, sekarang kami cuma dapat buku,” ujar Samsul (43) yang hadir dalam kunjungan tersebut.

Meskipun terjadi perubahan agenda, kunjungan Wapres Gibran diharapkan tetap membawa dampak positif bagi program kesehatan dan pendidikan di Samarinda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 245 dapur sudah aktif untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah dapur itu naik menjadi 2.000 pada April 2025.

"Sekarang sudah 245 dapur yang aktif, target sampai 932 di Februari, sekitar April 2.000 titik,” kata Sarwono dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sarwono memastikan, dapur-dapur itu akan menerima produksi pangan seperti telur dan ayam dari peternak setempat.

“Kami akan menerima semua produksi, mau telur, mau ayam dan sebagainya, diharapkan per kecamatan/kabupaten. Tidak diharapkan jual lintas kabupaten, sehingga petani/peternak itu mandiri," ujar Sarwono.

“Diharapkan di tiap-tiap dapur itu, di situ akan terjadi perputaran roda ekonomi,” tambah dia.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menargetkan 5.000 dapur MBG beroperasi pada tahun ini.

"Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu," ujar Hasan, Senin (6/1/2025).

Hasan mengatakan, sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga telah menyelesaikan pelatihan di Universitas Pertahanan.

Mereka akan ditempatkan secara bertahap di dapur-dapur MBG yang siap beroperasi.

"Penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditempatkan di sana. Nah nanti pertengahan tahun itu Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Cenderawasih, Prof Ave Lefaan menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memang penting.

Namun, menurut Guru Besar Sosiologi ini, pendidikan gratis jauh lebih penting bagi masyarakat Papua, baik di tingkat TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, maupun perguruan tinggi.

“Saya kira MBG di Papua penting, karena anak-anak Papua membutuhkan makanan bergizi, tetapi jauh lebih penting adalah pendidikan gratis,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Ketua Program Magister Pascasarjana Sosiologi Universitas Cenderawasih ini mengungkapkan bahwa selama ini pendidikan gratis belum sepenuhnya berjalan di Papua.

Menurut Ave, pendidikan gratis hanya janji-janji politik semata, tetapi realisasinya belum tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat di Papua.

“Pendidikan gratis hanya nama di Papua, tetapi realisasinya tidak ada. Kita bisa lihat masih ada sekolah yang menarik biaya dari orangtua murid atau siswa,” kata Ave.

Puluhan tahun bekerja sebagai akademisi di Universitas Cenderawasih, Ave menyaksikan secara langsung potret kehidupan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) selama 22 tahun, tetapi belum berjalan maksimal dalam memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua.

Tak hanya itu, hampir sekitar 70 persen anak-anak di Papua membutuhkan makanan bergizi.

Meskipun demikian, kata Ave, pangan lokal di Papua memiliki protein tinggi dan akan lebih sehat jika dikemas secara baik.

Oleh karena itu, Ave berharap MBG yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan di Papua berjalan konsisten.

“Jangan sampai MBG ini berjalan hanya satu tahun, nanti di tahun-tahun berikutnya sudah tidak berjalan lagi,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa tanpa MBG, masyarakat Papua tetap hidup sampai hari ini.

Selain itu, mereka bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan dan bisa bersaing di era globalisasi.

“Bagi saya MBG penting, tetapi jauh lebih penting adalah penyediaan pendidikan yang gratis bagi orang Papua,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, para pengusaha yang terlibat dalam program makan bergizi gratis, pendapatannya akan melambung apabila program itu sudah menyasar 82,9 juta penerima.

Hal itu diungkapkan Arief dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Rakor itu turut diikuti oleh asosiasi dan pengusaha di bidang pangan. Dalam sambutannya, Arief mulanya meminta para peserta rapat untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Tolong sukseskan program yang satu ini, karena ini akan luar biasa,” kata Arief.

Arief mengatakan, pengusaha bisa rebound apabila program makan bergizi gratis atau MBG sudah menyasar 82,9 juta penerima. Ia mencontohkan asosiasi peternak telur ayam apabila hasil produksi dimanfaatkan dalam program MBG.

“Pada saat (menyasar) 82 juta coverage, artinya sehari kalau begitu pesan itu bisa 82 juta telur,” kata Arief.

“Sekarang Bapak/Ibu kelebihan 10 persen produksi, besok kekurangan. Jadi siap-siap untuk rebound. Nanti harus rebound,” tutur dia.

Arief menyebutkan, makan bergizi gratis merupakan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

“Karena cita-cita beliau selain untuk ketahanan nasional, nanti memberikan masa depan anak-anak yang akan memimpin 10-20 tahun ke depan,” kata Arief.

“Berikutnya adalah mengembangkan ekonomi, utamanya ekonomi di pedesaan. Sehingga ini akan punya nilai ekonomi yang tinggi,” ujar dia.

Program MBG membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

“Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepon baik program MBG tersebut. "Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025). Namun demikian, dia menyebut masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak. "Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia. Dia menyampaikan kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan. Oleh karena itu dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG. Untuk itu dia mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). "Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi. Iya, (kami) mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada SLHS" tandas dia.

Terpisah, Ahli Gizi Universitas Diponegoro Ayu Fauziyah menilai belum ada standar gizi yang setara di seluruh daerah yang melaksanakan MBG. Bahkan masih terjadi keracunan dari makanan yang diproduksi oleh SPPG yang telah memiliki SLHS seperti di Sukoharjo. "Misalnya, protein itu harus berapa gram sih ini ayamnya atau dagingnya. Saya lihat waktu itu sempet ada foto ayamnya kecil kayak gitu. Mungkin juga perlu panduan buat distribusi makanan supaya makanan itu tetep aman gitu sampe ke anak-anak. Jadi tidak terkontaminasi gitu," tutur Ayu. Ahli Gizi yang juga Konten Kreator Pojokgizi itu mengatakan makanan yang diletakkan di suhu ruang juga rentan terkontaminasi. Kemudian risiko munculnya kontaminasi yang menyebabkan keracunan juga dapat disebabkan oleh bahan pangan dan pengolahan yang kurang bagus. "Kalau 2-3 jam itu makanan di suhu ruang itu rentan terkontaminasi, tapi juga bisa dari bahan pangan awal yang dipilih. Misalnya, ikannya kurang segar, habis itu pengolahannya juga kurang tepat itu. Bisa jadi pas distribusi jadi keracunan," beber dia. Lebih lanjut, dia berharap alih-alih memulai MBG di kota besar dan memangkas anggaran MBG untuk setiap porsinya, dia berharap agar program ini mendahulukan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting. "Daripada memangkas anggaran MBG di banyak daerah, tapi kecukupan gizi makanan tersebut dikurangi, mendingan fokus di daerah tertentu dulu yang kita lihat stuntingnya tinggi, terus juga daerah 3T biar pas," tandas dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menghadiri peluncuran Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor, Selasa (11/2/2025).

Fauzan menjelaskan program MBG akan menjawab berbagai persoalan tidak hanya pertumbuhan fisik semata melainkan juga berkaitan dengan pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif.

“Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa kampus penggerak asta cita seperti yang dilakukan IPB ini merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis.

Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa program MBG selain merupakan program prioritas nasional, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

“Program MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya. MBG juga juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk itu, kita semua harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat Pambudy.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Menyambut baik dengan peluncuran Center of Excellence MBG ini akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional.

Terutama peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku. Selain itu, untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi,” ujar Dadan.

Peluncuran Center of Excellence Program MBG ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati Bogor, Wakil Menteri Agama, dan Rektor IPB beserta jajaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sebanyak 25 juta hingga 26 juta unit rumah yang harus segera direnovasi karena dalam kondisi tidak layak huni.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam saat bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kantor BI, Selasa (11/2/2025).

“Hunian yang tidak layak huni dan harus kita renovasi dengan segera dan masif itu sekitar 25 sampai 26 juta unit. Jadi memang PR kita banyak,” jelasnya.

Menurut Maruarar, dengan kondisi keuangan Kementerian PKP yang terbatas maka yang diperlukan adalah kolaborasi dengan pihak lain seperti perbankan.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, Maruarar menambahkan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, mulai dari soal lahan, likuiditas, sasaran serta kualitas perumahan yang diproduksi.

Seperti diketahui, BI telah setuju memberikan dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah sebesar Rp 80 triliun.

Insentif likuiditas makroprudensial tersebut diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," papar Gubernur BI, Perry Warjiyo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta ikut berkontribusi dalam pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

“Ini masif, 3 juta unit. Kami harapkan peran bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak hanya kami sendirian,” ujar Erick usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menyoroti backlog perumahan yang masih tinggi, sehingga program ini harus dijalankan dengan serius.

BI Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

“Saat ini kami menyediakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Perry.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program 3 juta rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 36.057 unit rumah senilai Rp 4,54 triliun sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Dari jumlah itu, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 1.384 unit KPR Tapera.

“Untuk KPR Tapera, itu khusus bagi pegawai negeri. Dari sisi suplai, kami juga mendapat tambahan stok 43.857 unit,” ujar Maruarar dalam kunjungannya ke Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

KOMPAS.com - Adanya efisiensi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 dinilai tidak akan berdampak terhadap geliat bisnis properti di Indonesia.

Seperti diketahui, awalnya pagu anggaran Kementerian PKP dialokasikan sebesar Rp 5,27 triliun. Namun, telah kini terpangkas sehingga tersisa Rp 1,61 triliun.

Menanggapi adanya efisiensi anggaran itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan bahwa ada tiga hal terkait yang menjadi jawabannya.

Pertama, industri properti telah meraup investasi ratusan triliun setiap tahunnya. Misalkan pada tahun 2022 nilai investasinya sekitar Rp 135 triliun; tahun 2023 sebesar Rp 115 triliun; dan tahun 2024 sebesar Rp 122 triliun.

Menurut hasil riset REI, setiap investasi 7 miliar Dolar atau setara Rp 114,5 triliun di sektor properti, memberikan dampak ke perkembangan ekonomi sekitar 0,5 persen.

"Nah 2022-2023 itu kan belum ada kementerian (PKP). Ya with or without (Kementerian PKP), (sektor properti) tetap jalan," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Kedua, intervensi pemerintah dalam pemberian akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah ada dua, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Joko, anggaran FLPP sudah dialokasikan sekitar Rp 28 triliun dengan kuota 220.000 unit, dan tidak ikut terpangkas.

Anggaran yang terpangkas ialah operasional kementerian. Sementara anggaran intervensi atau stimulus dari pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah tetap tersedia.

"Pemotongan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi akses masyarakat untuk memiliki rumah. Karena FLPP kan itu adalah fasilitas likuiditas, nah yang dikasih likuiditas itu perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat dengan bunga yang ditekan menjadi fixed rate 5 persen selama tenor KPR-nya," terangnya.

Ketiga, developer ataupun industri properti berperan sebagai rantai pasok atau penyedia produk. Seiring adanya permintaan pasar, maka developer akan terus menyediakan produk.

"Sehingga dari tiga hal ini, kami menilai pemangkasan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi industri perumahan dalam hal akses masyarakat untuk memiliki rumah khususnya bagi MBR," tuturnya.

Adakah Dampak buat Program 3 Juta Rumah?

Joko masih belum memberikan jawaban konkret terkait adakah dampak dari efisiensi anggaran Kementerian PKP terhadap target Program 3 Juta Rumah per tahun.

Ia lebih menyoroti saat ini masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," katanya.

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko berharap peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dirancang dengan baik serta bisa segera diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkasnya.

UNGARAN, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang belum melakukan pengalihan anggaran yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, menyatakan bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, anggaran untuk MBG sebesar Rp 10 miliar.

"Sementara anggaran Rp 10 miliar, untuk perkembangan lebih lanjut akan disesuaikan dengan kewajiban sharing dari pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (12/2/2025).

Djarot menambahkan bahwa pengalihan anggaran dari MBG ke sektor infrastruktur pendidikan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

"Mengenai hal tersebut, kami juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat," kata Djarot.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang tengah fokus mengidentifikasi program kegiatan yang dapat diefisiensikan.

"Semuanya masih dalam perhitungan, seusai arahan dari pusat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dan difokuskan pada perbaikan fasilitas sekolah.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menjelaskan tentang efisiensi anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Tito menegaskan bahwa Prabowo tidak ingin pelaksanaan program justru menimbulkan masalah lain, seperti kerusakan sarana prasarana sekolah.

"Jangan sampai kita buat dapur, tetapi ruang kelasnya bocor, kursinya miring-miring, dan fasilitas lainnya tidak memadai," ungkap Tito.

Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah tidak boleh digunakan untuk program MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Cipulir 01, Jakarta Selatan, berlangsung pada Rabu (12/2/2025) pagi.

Dalam acara tersebut, siswa kelas V, Gibran Raihabibi, mengaku lebih suka menu ayam goreng dibandingkan dengan telur mata sapi yang disajikan hari itu.

"Yang kemarin ayam kan, (enakan) yang ayam," ucap Gibran saat ditemui di kelasnya, Rabu.

Saat makan, Gibran sendiri tampak hati-hati dan hanya mengonsumsi putih telur.

"Putih telur kan enak. Yang paling enggak suka sayurnya, kayaknya enggak dimakan nanti," tambahnya.

Gibran berharap agar sayur kacang panjang yang disajikan dapat diganti dengan kangkung dan telur dapat kembali diganti dengan ayam.

"Iya (sayur) diganti kangkung. (Telur diganti) ayam, biar seterusnya pakai ayam," ujarnya.

Acara MBG ini dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.

Setelah masuk ke ruang kelas V, Khoirudin menyaksikan pembagian makanan yang terdiri dari sayur kacang panjang, buah jeruk, telur mata sapi, nasi, dan tempe kepada siswa-siswi.

Dalam kesempatan tersebut, Khoirudin memanggil salah satu siswi yang telah selesai menyantap hidangannya untuk memberikan testimoni.

Dengan malu-malu, siswi itu maju ke depan kelas.

"Makanan pagi ini, asin enggak? Pedas enggak?" tanya Khoirudin.

Namun, siswi tersebut hanya menggelengkan kepalanya.

"Pas?" tanya Khoirudin lagi, dana siswi itu mengangguk mengiyakan.

"Senang ya? Enak? Mantap," ucap Khoirudin.

Siswa itu kembali menjawab dengan anggukan sebelum dipersilakan untuk duduk kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di SDN 01 Cipulir Pagi, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/2/2025) pagi. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Menurut pengamatan Kompas.com, Khoirudin tiba di lokasi sekitar pukul 08.10 WIB.

Setelah itu, ia memasuki ruang kelas V. Seketika, belasan makanan yang sebelumnya ditumpuk di meja guru segera dibagikan kepada siswa-siswi di kelas tersebut.

Para siswa pun diminta untuk menyantap makanan gratis yang disediakan.

Menu yang disajikan dalam program ini meliputi sayur kacang panjang, buah jeruk, telur mata sapi, nasi, dan tempe.

Tidak lama setelah menyantap hidangan, salah satu siswi dipanggil oleh Khoirudin untuk memberikan testimoni di depan kelas.

Dengan tampak malu-malu, siswi tersebut maju ke hadapan Khoirudin.

"Makanan pagi ini, asin enggak? Pedas enggak?" tanya Khoirudin.

Siswi itu hanya menggelengkan kepalanya untuk semua pertanyaan yang diajukan.

"Pas?" tambah Khoirudin lagi, memastikan.

Siswi itu mengangguk sebagai tanda setuju.

Sementara itu, para guru memperhatikan interaksi antara Khoirudin dan siswi tersebut.

"Senang ya? Enak? Mantap," tanyanya lagi.

Siswi itu kembali mengangguk untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh Khoirudin.

Setelah selesai, ia dipersilakan duduk kembali.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan memberikan akses makanan bergizi kepada siswa-siswi yang membutuhkan.