KOMPAS.com -Kabupaten Tanggamus di Lampung kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Hal ini disebabkan oleh keberadaan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di daerah ini pun sangat bersahabat, yakni di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Tanggamus:

1. Griya Gardenia Gisting Residence: Tipe Rumah Subsidi 36

Proyek ini terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus dan dikembangkan oleh PT Trilogi Bangun Mandiri.

Rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Saat ini, proyek ini menawarkan rumah dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

2. Kedamaian Residence: Tipe Subsidi

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Azzam Attar Abadi dan terletak di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Proyek ini menawarkan sebanyak 164 rumah yang berupa rumah tapak, dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi.

Dari total unit yang tersedia, sebanyak 52 unit telah terjual, meninggalkan 112 rumah yang masih tersedia.

3. Nusantara Garden: Tipe 36

Terletak di Pugung, Kabupaten Tanggamus, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pelangi Nusantara Sakti.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 78 meter persegi.

Dari 29 rumah yang disediakan, 7 unit telah terjual, sehingga masih ada 22 unit yang siap dipasarkan dengan harga Rp 151 juta per unit.

Mengapa Tanggamus?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang tersedia, Kabupaten Tanggamus menjadi opsi yang menarik bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Adanya proyek-proyek perumahan subsidi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan biaya yang relatif rendah.

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung saat ini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari rumah subsidi.

Daerah ini menyediakan berbagai pilihan rumah dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan semua penawaran harganya di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah dua pilihan rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perum Griya Jaya Asri merupakan perumahan yang dikembangkan PT Putra Manshurin.

Proyek ini menawarkan 129 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Setiap unit dijual dengan harga Rp 135 juta. Hingga saat ini, 74 rumah telah terjual, sementara 55 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

2. Ratu Residence: Tipe 36/108

Ratu Residence, yang dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima, terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perumahan ini menawarkan 52 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit dijual seharga Rp 151 juta. Saat ini, hanya 4 unit yang telah terjual, sehingga masih tersedia 48 rumah bagi mereka yang berminat.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan, Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi lokasi yang sangat menarik bagi calon pembeli yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung saat ini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari rumah subsidi.

Daerah ini menyediakan berbagai pilihan rumah dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan semua penawaran harganya di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah dua pilihan rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perum Griya Jaya Asri merupakan perumahan yang dikembangkan PT Putra Manshurin.

Proyek ini menawarkan 129 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Setiap unit dijual dengan harga Rp 135 juta. Hingga saat ini, 74 rumah telah terjual, sementara 55 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

2. Ratu Residence: Tipe 36/108

Ratu Residence, yang dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima, terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perumahan ini menawarkan 52 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit dijual seharga Rp 151 juta. Saat ini, hanya 4 unit yang telah terjual, sehingga masih tersedia 48 rumah bagi mereka yang berminat.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan, Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi lokasi yang sangat menarik bagi calon pembeli yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Polri akan pembangunan 30.000 rumah bagi para anggotanya di seluruh Indonesia.

Informasi tersebut didapatkan Ara dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Dedi Prasetyo sebagaimana dikutip Kompas.com, dari siaran pers, Jumat (31/1/2025).

"Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum, tahun ini Polri sangat luar biasa akan memperhatikan anggota dengan mempersiapkan 30.000 rumah di seluruh Indonesia," jelas Ara.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Polri dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri dengan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin, saya akan datang ke tempat Bapa/Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga Bapak berkenan membantu tugas kami menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk anggota Polri," lanjutnya.

Ara mengucapan terima kasih kepada Polri karena berkomitmen dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya.

"Berarti, dari kepolisian sudah membantu menyelesaikan 1 persen dari target kami," tuntas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN), Epi Taufik, meminta masyarakat jangan salah paham soal serangga sebagai alternatif lauk protein makan gizi gratis (MBG).

Epi menuturkan, wacana serangga dijadikan lauk makan bergizi gratis, tercetus oleh Kepala BGN Dadan Hindayana saat Rapimnas Perempuan Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Kalau didengarkan, pidatonya itu ada empat standar atau syarat mitra yang mau kerja sama dengan BGN, isu utamanya malah tidak terungkap," ujar Epi saat ditemui media, Jumat (31/1/2025).

• Resep Lodeh Labu Udang, Ide Lauk Makan Bergizi di Mentawai
• 5 Alasan Ikan Sarden Cocok untuk Program Makan Bergizi Gratis

Saat itu, Dadan justru mengharapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi standar gizi lewat bahan makanan dari sumber daya lokal.

Kompas.com/Krisda Tiofani Tim Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN), Epi Taufik, saat ditemui media usai konferensi pers program Zona Main So Nice-Jagoannya Jajanan Protein.

"Mungkin di daerah tertentu mereka suka serangga, ulat sagu, kan itu memang dimakan di Papua kan, ya itu boleh bagian dari MBG," kata Epi.

Epi menerangkan, Dadan sedang mencontohkan sumber daya lokal untuk protein dan karbohidrat sebagai menu makan bergizi gratis untuk memenuhi standar gizi.

"Jadi bukan berarti siswa di Jawa yang tidak bisa makan itu (serangga), disuruh makan," tegas dia.

Penerapan jenis karbohidrat dan protein dalam menu makan bergizi gratis sudah terlihat di sejumlah daerah.

• Alasan Telur Pas untuk Program Makan Bergizi Gratis
• Resep Gulai Ayam, Lauk Menu Makan Bergizi Gratis di Banyumas
• BERITA FOTO: Aneka Menu Makan Bergizi Gratis, dari Jakarta sampai Sidoarjo

Misalnya, daerah Mentawai yang mengandalkan sagu dan talas sebagai sumber karbohidrat, Kalimantan yang menggunakan talas dan singkong, serta area DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang mengandalkan nasi, jagung, dan singkong.

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Inpres Kulitarek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (31/01/2025).

Program MBG ini diberikan kepada 170 siswa-siswi SD Kulitarek untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di wilayah tersebut.

Uji coba ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V. Wanggai, beserta Ibu Penjabat Ketua PKK Herwin M. Wanggai, dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V.

Wanggai mengatakan, untuk melaksanakan program ini diperlukan persiapan perencanaan yang baik dari sisi kebijakan dan pelaksanaan.

"Kami perlu data dari SD dan SMP yang ada di 8 kabupaten, menghitung jumlah anak, dan skenario pembiayaan yang ideal atau moderat, seperti penyediaan makanan selama seminggu atau beberapa hari tertentu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Selain di SD Kulitarek, Pemprov juga telah melakukan uji coba serupa di beberapa sekolah lain di Wamena, baik sekolah negeri maupun swasta, terutama yang dikelola oleh gereja.

"Ini adalah sekian kalinya kami lakukan uji coba di Wamena. Hari ini di SD Kulitarek, dan sebelumnya di beberapa SD dan TK yang dikelola oleh gereja," ujarnya.

Dalam uji coba ini, Pemprov melakukan kombinasi dari sisi penyediaan menu makanan, tempat penyajian, serta kandungan gizi dalam menu makanan yang disediakan.

"Kami menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, susu, dengan alokasi anggaran 30.000 per orang," jelasnya.

Kepala SD Inpres Kulitarek Ida Karolina Tresia Sadi mengatakan, uji coba MBG ini sejalan dengan program makan bersama yang telah diterapkan di sekolah setiap Jumat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah dapat melaksanakan program ini. Hari ini kami dewan guru beserta anak-anak adalah yang paling bahagia karena program makan bersama ini sangat membantu," ujarnya.

Ida menyebutkan, program MBG sangat membantu, terutama karena tidak semua anak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah.

"Ketika pemerintah datang, itu melengkapi kekurangan kami," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Aron Wanimbo sangat optimistis program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di berbagai sekolah akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan gizi anak-anak sekolah.

"Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan, dengan fokus pada anak-anak usia sekolah," ungkapnya.

KOMPAS.com - Beragam informasi mengenai lowongan kerja beredar di jagat maya, terutama melalui unggahan di media sosial. Namun, tidak semua informasi lowongan kerja itu informasinya valid dan bisa dipercaya.

Banyak juga konten hoaks bertema lowongan kerja, apalagi yang mencatut instansi pemerintah atau lembaga negara.

Salah satunya adalah unggahan dengan narasi adanya rekrutmen mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Unggahan itu menyatakan, ada rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI 2025.

Narasi itu diunggah pada Januari 2025 dan menyertakan tautan. Namun, klaim itu dipastikan hoaks.

SPPI merupakan program yang ada di Universitas Pertahanan. Lulusan D4, SI, dan S2 nantinya akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian dengan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Namun, tautan yang disampaikan dalam unggahan itu tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi SPPI.

Waspada, jangan asal mengeklik atau menuruti kemauan unggahan itu. Konten itu diindikasi sebagai phishing atau modus penipuan lain.

Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meskipun ada kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam skala prioritas.

"Tidak kena. Kebijakan efisiensi mengacu pada Inpres No.1/2025," kata Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Jumat (31/1/2025).

Putro menambahkan bahwa efisiensi anggaran sudah diatur dalam Instruksi Presiden No.1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengkajian dan pemetaan terhadap potensi pos anggaran yang bisa dilakukan penghematan.

"Pembahasan sudah dimulai, tapi masih dilakukan pemetaan terkait program kegiatan yang terkena efisiensi," ujarnya.

Untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 19,7 miliar.

Namun, dalam plafon APBD 2025, baru dialokasikan sebesar Rp 12,2 miliar, sehingga akan terjadi kekurangan pagu sebesar Rp 7,5 miliar.

Kekurangan ini diharapkan dapat dipenuhi saat pembahasan APBD Perubahan 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul untuk merumuskan kebijakan yang tepat ke depannya.

"Endang belum bisa memastikan terkait efisiensi, karena berkaitan dengan dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah hingga Dana Keistimewaan di Pemerintah DIY. Pasti efisiensi dan rasionalisasi akan dilakukan," ucapnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis demi kesejahteraan masyarakat.

SUMENEP, KOMPAS.com - Gaji untuk 47 relawan yang bekerja di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya ditangani oleh Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman menyatakan, tidak benar bahwa Kodim 0827 menangani gaji relawan di dapur makan bergizi gratis, seperti yang sebelumnya ditulis oleh sejumlah awak media.

Namun demikian, Kholilur mengakui bahwa hingga hari ini tidak ada memorandum of understanding (MoU) antara relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis dan SPPG yang menaungi mereka selama bekerja.

"Kami belum membuat MoU dengan semua relawan (hingga hari ini)," katanya, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, Kholilur enggan mengungkap besaran gaji atau upah yang akan diterima oleh relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Dia hanya memastikan bahwa upah yang akan diterima oleh mereka di bawah upah minimum kabupaten (UMK) karena mereka dikategorikan sebagai relawan, bukan karyawan.

"Tidak akan mendapat gaji sesuai UMK, karena relawan bukan karyawan," ucapnya.

Setiap relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis akan menerima gaji dengan sistem harian. Namun, gaji itu akan direalisasikan setiap akhir bulan.

"Sistemnya harian, bayarannya bulanan," katanya.

Gaji untuk relawan akan diambilkan dari pagu anggaran yang diterima oleh SPPG.

Namun, hingga kini, Kholilur, sebagai kepala SPPG, belum mengetahui besaran pagu anggaran yang akan diterima.

Pihaknya juga belum mengetahui bagaimana mekanisme pagu anggaran itu akan direalisasikan.

KOMPAS.com - Sepasang suami istri (pasutri) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memutuskan mundur sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG) karena ketidakjelasan pembayaran gaji.

Dua relawan MBG itu adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota.

Pasutri itu selama ini menjalankan usaha warung nasi, kemudian mereka juga turut menjadi relawan MBG di Sumenep.

Alasan Relawan MBG Mundur

Farid sebelumnya bertugas di bagian pemorsian, sedangkan istrinya, yang akrab disapa Wulan, bekerja di bagian penyayuran.

Menurut Farid, tugas di bagian penyayuran dimulai sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, sementara pemorsian dimulai pukul 04.00 WIB hingga seluruh menu selesai dimasak.

Keduanya akhirnya memilih untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Namun, Wulan merasa sulit untuk menyesuaikan jadwal kerja dapur dengan operasional warung nasi yang telah mereka rintis selama 13 tahun.

Sementara itu, Farid merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Ketidakjelasan Gaji sebagai Relawan Makan Bergizi Gratis

Selain masalah penempatan tugas, ketidakpastian mengenai gaji menjadi alasan utama pengunduran diri mereka.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang menyebutkan besaran gaji yang akan diterima.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," ujar Farid saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga pernah menanyakan langsung kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Namun, hingga hari pengunduran dirinya, ia tetap tidak tahu berapa besaran gaji yang akan diterima.

Bahkan setelah mengundurkan diri, tidak ada perwakilan dari SPPG Sumenep yang menghubunginya untuk klarifikasi.

Tanggapan SPPG Sumenep

Menanggapi pengunduran diri sejumlah relawan, Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan bahwa ada lima relawan mundur karena berbagai alasan, termasuk jam kerja yang dianggap terlalu lama.

"Relawan yang mengundurkan diri terjadi antara dua pekan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, tapi sudah ada penggantinya," ujar Kholilur Rahman, Jumat (31/1/2025).

Saat ditanya mengenai ketidakjelasan gaji bagi relawan, Kholilur Rahman menyatakan bahwa semua kewenangan terkait gaji berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen sepenuhnya dilakukan oleh Kodim 0827 Sumenep.

"Saya hanya diperkenalkan dengan mereka (relawan), lalu menjalani program sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pasutri Relawan Dapur Makan Bergizi Gratis di Sumenep Mengundurkan Diri karena Gaji Tidak Jelas".

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

Rencana pelaksanaan program ini sempat mengalami penundaan dua kali dari jadwal awal yang ditentukan.

Salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot project adalah SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Widiatmoko Herbimo mengatakan pihaknya dijadikan salah satu sekolah sebagai pilot project MBG di tingkat SMK.

Dari pemilihan pilot project ini pihaknya diminta mengikuti rapat pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, hasilnya MBG di Kota Yogyakarta bakal dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

“Iya sudah fix katanya semoga enggak mundur. Hari senin pokoknya (pelaksanaan MBG),” ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).

Mekanisme MBG di Yogyakarta

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Nantinya mekanisme MBG di SMKN 4 Yogyakarta, pihak katering makanan akan mengirimkan makanan ke SMK N 4 Yogyakarta. Lalu dilanjutkan pihak sekolah mendistribusikan ke murid-murid.

Lanjutnya, karena pada 17 Februari siswa kelas XII kunjungan industri, nantinya ada perubahan data penerima MBG.

“Karena tanggal 17 ada kunjungan industri maka hanya kelas 1 (X) total 617 siswa,” beber dia.

Dia menyebutkan, pilot project MBG wilayah Kemantren (kecamatan) Umbulharjo ada beberapa sekolah seperti SD Negeri Kotagede, SMPN 10, SMKN 6, dan SMKN 4.

“Target sasaran 3.000 siswa, enggak tahu kalau ada tambahan,” kata dia.

Menurutnya rencana pelaksanaan MBG di sekolahnya sudah mundur 2 kali.

“Mundur 2 kali kemarin tanggal 3 kemudian mundur lagi tanggal 17,” kata dia.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapatkan perintah detail dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Pemda DIY siap kapan pun jika digerakkan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami digerakkan kapan pun siap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Beny Suharsono, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah DIY diketahui telah menganggarkan Rp 42 miliar untuk program MBG sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika pemerintah pusat mengamanatkan daerah menyiapkan 2,5 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) kita siapkan," ucap dia.

Beny menyampaikan Pemerintah DIY berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa MBG langsung dilakukan satuan tugas.

Namun, pemerintah daerah menurut dia tak boleh lengah. Jika sewaktu-waktu diminta menjalankan, harus sudah siap.

"Daerah tidak boleh lena harus mengantisipasi kalau diminta kerja sama atau bahkan sebaliknya menangani," katanya.