BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengungkapkan progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 trilun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia merinci, dari jumlah tersebut, 10.440 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan, 10.793 unit sudah selesai dibangun tapi belum akad, 21.77 unit pesetujuan kredit, dan 853 unit sudah akad kredit.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai Menteri Perumahan kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan perbaiki rumah," ujar dia.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan berkah bagi industri properti dan konstruksi, serta sektor-sektor pendukung lainnya pada tahun ini.

Menurut Tim Analis Stockbit Sekuritas dalam riset yang dirilis pada 9 Januari 2025, meningkatnya kepastian akan implementasi program ini tidak hanya menguntungkan sektor properti dan konstruksi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait.

Tim Stocbit memperkirakan Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), yang merupakan emiten di sektor semen, akan merasakan manfaat langsung. Begitu juga dengan emiten yang bergerak di industri keramik, seperti Arwana Citramulia Tbk (ARNA) dan Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK).

Tak ketinggalan, perusahaan di sektor peralatan rumah tangga seperti Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES), Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY), dan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) juga diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari proyek perumahan ini.

“Di sisi lain, peluang tidak diwajibkannya pungutan iuran Tapera berpotensi mengurangi tekanan pada discretionary income masyarakat, yang dapat berdampak positif bagi daya beli secara umum,” ungkap Tim Analis Stockbit, dikutip dari KONTAN.

Arinda Izzaty, analis dari Pilarmas Investindo Sekuritas, mengungkapkan bahwa selain emiten konstruksi dan properti, sektor semen juga akan mendapatkan dampak positif dari program ini.

"Permintaan semen akan ikut meningkat, terutama di segmen semen curah," ujar Arinda, dikutip dari KONTAN.

Prospek saham perbankan di program 3 juta rumah

Arinda menjelaskan lebih rinci mengenai dampak program 3 juta rumah terhadap sektor-sektor terkait.

Bagi emiten properti dan konstruksi, ia menyatakan bahwa program ini diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan selama proyek berlangsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampaknya bisa bersifat sementara jika tidak ada diversifikasi proyek lain.

Untuk emiten perbankan, Bank Tabungan Negara (BBTN) yang lebih fokus pada kredit perumahan, akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Meski begitu, Arinda juga mengingatkan ada potensi risiko kredit macet, terutama pada segmen menengah ke bawah.

Di sisi emiten semen dan material, dampaknya diperkirakan cenderung dalam jangka pendek saja. Namun, permintaan yang stabil dari proyek 3 juta rumah diyakini masih bisa menopang pendapatan mereka.

Dari sejumlah emiten yang terlibat, Arinda menilai PTPP (Pembangunan Perumahan) mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan lainnya.

Pada kuartal III 2024, pendapatan PTPP tumbuh 14,54 persen YoY, meski laba bersih hanya meningkat tipis sebesar 1,91 persen YoY.

“Harga saham PTPP relatif undervalued, dengan price to earning ratio (PER) yang lebih rendah dibanding rata-rata sektor konstruksi,” ungkapnya. Arinda pun merekomendasikan beli untuk PTPP dengan target harga Rp 570 per saham.

Emiten manufaktur "kecipratan" berkah program 3 juta rumah

Sementara itu, Hendra Wardana, founder Stocknow.id, melihat bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya memberi keuntungan bagi sektor properti dan konstruksi, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor perbankan dan manufaktur.

DI TENGAH maraknya persoalan program makan bergizi gratis (MBG)—mulai dari masalah rasa yang kurang enak, insiden keracunan, hingga kasus ayam tertukar dengan jahe—banyak pihak memberikan respons beragam.

Salah satu yang mendapat sorotan tajam publik adalah respons influencer Deddy Corbuzier. Pemilik program Close The Door tersebut menyayangkan jawaban seorang anak SD yang mengeluhkan makanan tidak enak.

Menurut Deddy, anak tersebut "peak" dan perlu bersyukur. Bahkan, Deddy menambahkan pertanyaan retoris, "Sekaya apa Anda mengatakan makanan tidak enak?"

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena selain mengandung kesalahan berpikir, pernyataan tersebut cenderung bernada emosional dan tidak relevan dengan konteks bahasan.

Penilaian rasa adalah hal alami, terlebih lagi jika yang menilai adalah seorang anak yang masih berpikir apa adanya.

Apalagi, jawaban tersebut diberikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Menjawab enak pun juga bukan langkah yang baik bila ternyata memang tidak enak.

Oleh karena itu, tidak perlu mengaitkan pendapat anak dengan sikap bersyukur, ilmu parenting, atau ekonomi keluarga.

Sebagai influencer dengan jutaan pengikut, justru pernyataan Deddy akan mengarah pada polarisasi pendapat dan menutup peluang untuk diskusi yang konstruktif.

Padahal dalam keadaan pro dan kontra seperti program MBG ini, kita sebagai bangsa memerlukan telaah dengan perspektif yang bijaksana, substantif, dan objektif.

Untuk mendapatkan nilai tersebut, langkah pertama tentu melihat program makan siang gratis berdasarkan wujud, tujuan, dan manfaat. Bukan menyangkutpautkan dengan aspek atau unsur di luar program.

Selain itu, juga tidak perlu membandingkannya dengan kondisi masa lalu, seperti mengatakan bahwa dulu tidak ada program ini sehingga kita harus bersyukur.

Cara berpikir seperti itu merupakan kesalahan dalam menempatkan perbandingan. Bagaimana mungkin membandingkan dua hal yang secara eksistensi berbeda? Ada dengan tidak ada secara empiris tidak bisa dibandingkan.

Menjadi sangat penting untuk tetap dalam koridor melihat program MBG atas wujud materinya yang sekarang. Hal tersebut guna menjaga substansi persoalan dan membatasi perluasan bahasan.

Mempertanyakan Gizi

Lalu terkait tujuan dan manfaat, kita dapat melihat aspek tersebut melalui aksesibilitas dan ekosistem. Tujuan yang dapat ditangkap adalah program MBG tidak lain tentu perbaikan gizi semua anak Indonesia.

Hal tersebut yang perlu menjadi headline analisis. Kalaupun pada akhirnya tujuan janji tersebut tidak terpenuhi, dan program hanya menyasar golongan tertentu, kita perlu mulai bertanya, bagaimana kriteria pemilahannya? Dasar apa saja yang menentukan antara yang berhak dengan yang tidak?

Harus diakui bahwa biaya untuk makan gizi gratis tidak sedikit. Jumlah siswa se-Indonesia semua jenjang totalnya lebih dari 53 juta.

Seporsi makanan katakanlah Rp 10.000, itu membutuhkan biaya total mendekati Rp 530 miliar per hari.

Sekalipun dipangkas menjadi separuh (Rp 250-an miliar), angka tersebut tergolong banyak. Sebab itu hitungan hari, belum minggu apalagi tahun.

Menjadi dilematis saat justru biaya makan gratis ini pada akhirnya gagal tertutup anggaran resmi dan mengakibatkan tambal sulam dari anggaran lain. Semisal menggunakan uang pribadi, zakat, dana daerah, atau lainnya.

Mencampur adukan hal sesubstansial ini akan menambah masalah baru. Kalaupun memang ada keterbatasan, rasanya perlu untuk memiliki kriteria yang jelas, adil, dan bijak terkait target sasaran penerima. Sejauh ini peta sebaran dan ruang lingkup terkait ini belum begitu jelas.

Kemudian terkait ekosistem. Kita lebih gampang menyebut percontohan sekolah di negara luar (Asia Timur dan Skandinavia). Namun banyak dari kita melupakan bahwa terdapat ekosistem di sekolah luar yang belum kita miliki. Seperti kondisi kantin dan sebaran makanan publik.

Siswa yang telah makan makanan bergizi di sekolah masih akan menghadapi godaan junk food di kantin, luar sekolah, atau bahkan di rumah. Tanpa pengendalian ekosistem ini, tujuan perbaikan gizi berisiko gagal tercapai.

Bila hal ini tak kunjung mendapat sorotan, bukan tidak mungkin persoalan ini hanya akan mengarah pada kontradiksi orientasi.

Perbaikan implementasi

Terlepas dari tantangan yang ada, program MBG memiliki orientasi mulia: memperbaiki gizi anak bangsa. Karena itu, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik. Semua laporan terkait pelaksanaan program perlu dijadikan bahan evaluasi yang konstruktif.

Upaya awal pemerintah dalam waktu dekat seminimalnya segera mengevaluasi kualitas program MBG dengan melibatkan ahli gizi untuk memastikan makanan bergizi, aman, dan memenuhi standar rasa.

Kemudian melibatkan sekolah dan orangtua melalui survei serta laporan berkala. Hal ini dapat meminimalkan keluhan dan meningkatkan efektivitas program.

Tidak kalah penting mulai membangun dan memperhatikan dukungan ekosistem, seperti sosialisasi aturan kantin sehat dan kampanye edukasi gizi di masyarakat.

Selain itu semua, yang terpenting pemerintah segera menyusun kriteria penerima yang adil, transparan, dan memprioritaskan siswa kurang mampu atau dari daerah rawan gizi.

Program MBG bagaimanapun harus terus diperbaiki dengan sikap keterbukaan yang dewasa, bukan melibatkan narasi emosional atau politis.

Kita perlu diskusi yang konstruktif, objektif, dan substantif. Hanya dengan cara ini, tujuan program meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

DI TENGAH maraknya persoalan program makan bergizi gratis (MBG)—mulai dari masalah rasa yang kurang enak, insiden keracunan, hingga kasus ayam tertukar dengan jahe—banyak pihak memberikan respons beragam.

Salah satu yang mendapat sorotan tajam publik adalah respons influencer Deddy Corbuzier. Pemilik program Close The Door tersebut menyayangkan jawaban seorang anak SD yang mengeluhkan makanan tidak enak.

Menurut Deddy, anak tersebut "peak" dan perlu bersyukur. Bahkan, Deddy menambahkan pertanyaan retoris, "Sekaya apa Anda mengatakan makanan tidak enak?"

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena selain mengandung kesalahan berpikir, pernyataan tersebut cenderung bernada emosional dan tidak relevan dengan konteks bahasan.

Penilaian rasa adalah hal alami, terlebih lagi jika yang menilai adalah seorang anak yang masih berpikir apa adanya.

Apalagi, jawaban tersebut diberikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Menjawab enak pun juga bukan langkah yang baik bila ternyata memang tidak enak.

Oleh karena itu, tidak perlu mengaitkan pendapat anak dengan sikap bersyukur, ilmu parenting, atau ekonomi keluarga.

Sebagai influencer dengan jutaan pengikut, justru pernyataan Deddy akan mengarah pada polarisasi pendapat dan menutup peluang untuk diskusi yang konstruktif.

Padahal dalam keadaan pro dan kontra seperti program MBG ini, kita sebagai bangsa memerlukan telaah dengan perspektif yang bijaksana, substantif, dan objektif.

Untuk mendapatkan nilai tersebut, langkah pertama tentu melihat program makan siang gratis berdasarkan wujud, tujuan, dan manfaat. Bukan menyangkutpautkan dengan aspek atau unsur di luar program.

Selain itu, juga tidak perlu membandingkannya dengan kondisi masa lalu, seperti mengatakan bahwa dulu tidak ada program ini sehingga kita harus bersyukur.

Cara berpikir seperti itu merupakan kesalahan dalam menempatkan perbandingan. Bagaimana mungkin membandingkan dua hal yang secara eksistensi berbeda? Ada dengan tidak ada secara empiris tidak bisa dibandingkan.

Menjadi sangat penting untuk tetap dalam koridor melihat program MBG atas wujud materinya yang sekarang. Hal tersebut guna menjaga substansi persoalan dan membatasi perluasan bahasan.

Mempertanyakan Gizi

Lalu terkait tujuan dan manfaat, kita dapat melihat aspek tersebut melalui aksesibilitas dan ekosistem. Tujuan yang dapat ditangkap adalah program MBG tidak lain tentu perbaikan gizi semua anak Indonesia.

Hal tersebut yang perlu menjadi headline analisis. Kalaupun pada akhirnya tujuan janji tersebut tidak terpenuhi, dan program hanya menyasar golongan tertentu, kita perlu mulai bertanya, bagaimana kriteria pemilahannya? Dasar apa saja yang menentukan antara yang berhak dengan yang tidak?

KOMPAS.com - Praktisi kesehatan masyarakat dr. Ngabila Salam mengajak keluarga di Indonesia untuk mulai membatasi konsumsi rokok dan mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat.

“Ayo kita ubah belanja 1 batang rokok menjadi 1 butir telur untuk kecukupan gizi keluarga baik anak, calon ibu, dan ibu hamil,” kata Ngabila, seperti dikutip dari Antara, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, kebiasaan membeli rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar dalam rumah tangga setelah beras, khususnya pada keluarga miskin.

Hal ini sangat berbahaya karena asap rokok menjadi salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan anak terkena stunting.

Sebagai alternatif, Ngabila menganjurkan keluarga untuk mengganti pengeluaran tersebut dengan gaya hidup sehat.

Salah satunya adalah dengan mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan melalui program “Isi Piringku” yang mendorong konsumsi makanan sehat sesuai takaran yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya konsumsi protein hewani, yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

Satu butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita.

Selain telur, protein hewani bisa diperoleh dari ikan, ayam, daging, atau seafood. Sementara itu, protein nabati bisa didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Selain pemberian protein, Ngabila juga mengingatkan agar piring makan anak harus mengandung sayur dan buah-buahan.

"Sayur dan buah dimakan lima porsi per hari yakni tiga porsi saat makan besar dan dua porsi camilan di antara makan besar," kata Ngabila.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak.

Ngabila menyarankan, untuk orang dewasa, konsumsi gula maksimal 4 sendok makan (sdm) per hari, garam 1 sendok teh (sdt), dan lemak 5 sdm, yang sudah termasuk dari makan besar, camilan, minyak untuk menggoreng, dan menumis.

Untuk orang tua yang merasa bingung dalam mengolah makanan bergizi, Ngabila menyarankan agar mereka memanfaatkan buku resep digital dari Kementerian Kesehatan.

Buku tersebut berisi olahan makanan sehat, tinggi protein, mudah, dan murah dengan bahan baku yang banyak dijumpai sehari-hari.

Buku resep tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi ayosehat.kemkes.go.id.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, diharapkan keluarga Indonesia dapat memulai kebiasaan hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 46,9 persen responden menganggap program makan bergizi gratis berpotensi dikorupsi.

"Sebanyak 46,9 persen responden berpendapat bahwa pelaksanaan MBG berpotensi dikorupsi," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).

"Sementara itu, hanya 43,1 persen yang percaya program ini bebas dari korupsi," ujar dia.

Menurut Burhanuddin, temuan survei itu merupakan sinyal bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan bersih dan tidak masuk ke kantong pribadi.

Survei juga menunjukkan bahwa 91,3 persen responden mengetahui adanya program MBG.

Dari jumlah tersebut, 64 persen responden mengaku sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut, namun 28 persen menyatakan kurang puas.

“Meski tingkat kepuasan cukup tinggi, angka 28 persen yang menyatakan kurang puas ini perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Burhanuddin.

"Program MBG membutuhkan evaluasi agar dapat lebih baik menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh dia.

Lebih lanjut, 87 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan program MBG, menunjukkan dukungan publik yang signifikan terhadap inisiatif ini.

Namun, tingkat kepuasan hanya mencapai angka 60-an persen, lebih rendah dibandingkan tingkat dukungan.

“Artinya, ada masyarakat yang setuju dengan program ini, tetapi belum puas dengan pelaksanaannya. Pemerintah perlu mengevaluasi agar kepuasan masyarakat dapat sejalan dengan tingkat dukungan,” kata Burhanuddin.

Adapun mayoritas responden menilai makan bergizi gratis akan efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengentaskan stunting.

Namun, apakah pelaksanaan MBG tepat sasaran, hanya 63 persen yang percaya, sementara sepertiga responden tidak yakin program ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

“Ketidakpercayaan sepertiga responden terhadap ketepatan sasaran MBG perlu diwaspadai," ujar Burhanuddin.

"Pemerintah harus memastikan distribusi program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan agar manfaatnya optimal,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP REI Joko Suranto mengatakan tanah sitaan dari hasil korupsi bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program 3 juta rumah asalkan statusnya sudah clean and clear.

“Karena rumah ini nantinya akan dibeli orang lain, maka status hukumnya harus clean and clear,” ungkapnya dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (27/1/2025).

Menurut Joko, pengembang mana pun ketika membangun perumahan harus memastikan status tanahnya tidak bermasalah agar sertifikatnya dapat diterbitkan.

Terkait tanah hasil sitaan, Joko mengatakan biasanya akan masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terlebih dulu.

Setelah itu, tanah akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan bisa dibeli oleh pihak swasta.

“Kalau pemerintah yang menyediakan tanahnya untuk pembangunan rumah, status hukumnya pun harus jelas,” papar Joko.

Joko menambahkan dengan berbagai strategi yang ditawarkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia optimis akan mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk membangun perumahan bagi rakyat.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com (30/12/2024).

KOMPAS.com - Komando Distrik Militer (Kodim) 1004/Kotabaru menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah dasar di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025).

Sebanyak 354 porsi makanan bergizi dibagikan kepada siswa SDN 3 Semayap pada pukul 08.00 WITA dan SDN 2 Semayap pada pukul 10.00 WITA.

Para siswa terlihat antusias menyambut kegiatan tersebut dengan raut wajah ceria saat menerima makanan gratis yang disajikan.

Menu yang dibagikan mencakup nasi, ayam goreng, tumis kacang, tahu goreng, dan susu kotak, mencerminkan upaya mendekati standar empat sehat lima sempurna.

"Kegiatan uji coba ini sudah mendekati harapan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi," ujar Dandim 1004/Kotabaru, Letkol Inf Bayu Oktavianto Sudibyo, dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Bayu menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sebelum diluncurkan resmi pada Februari 2025.

Beberapa catatan perbaikan mencakup penambahan buah, penyediaan sendok, air minum, dan penyesuaian jadwal pembagian untuk sekolah yang memiliki jadwal masuk pagi dan siang.

Setiap porsi makanan pada uji coba ini disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 10.000. Kodim 1004 menggandeng Lestari Group sebagai penyedia makanan, yang diharapkan mampu memproduksi 3.500 porsi per dapur.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, Khairul Aswandi, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru telah mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program yang ditujukan bagi siswa TK, SD, dan SMP.

"Teknis pelaksanaan sedang dirumuskan agar anggaran dapat digunakan sesuai ketentuan. Jika harga per porsi Rp 10.000 tidak memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna, evaluasi akan dilakukan dengan mengusulkan tambahan subsidi ke pusat," jelas Khairul.

Ia menambahkan, untuk daerah tertentu, subsidi dapat ditingkatkan melalui kombinasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10.000 dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5.000 per porsi.

Program tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan gizi siswa, sekaligus mendukung kesehatan generasi muda di Kotabaru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalami perubahan signifikan mulai Februari 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan program ini tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tetapi langsung didistribusikan ke rekening mitra penyedia layanan.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Keputusan ini dilakukan setelah anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025.

Sebelumnya, pada dua pekan pertama sejak diluncurkannya program MBG, yaitu pada 6 Januari 2025, para penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” jelas Dadan.

Jangkauan Program dan Target Penerima Manfaat

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia dengan dukungan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada periode pertama, yaitu Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap kedua yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025.

Namun, target besar telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni mempercepat realisasi jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada September 2025. Percepatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” tambah Dadan.

Efisiensi dan Kemudahan Pelaksanaan

Perubahan mekanisme dari reimburse menjadi distribusi langsung ke rekening mitra bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mempermudah para penyedia layanan dalam menjalankan tugas mereka.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program MBG sehingga lebih banyak masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Dengan anggaran yang sudah mulai dialokasikan dan sistem pendanaan baru yang lebih terstruktur, program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

KOMPAS.com - Wacana menggantikan sumber protein konvensional seperti telur dengan makanan berbasis serangga dan ulat sagu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian baru dalam pengembangan kearifan lokal di Indonesia.

Dokter Gizi Klinik MRCC Siloam Hospitals dr. Inge Permadhi, Sp.GK menjelaskan bahwa bahan pangan ini tidak hanya kaya protein tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal.

"Makanan seperti belalang dan ulat sagu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sangat baik," ujarnya saat dihubungi KOMPAS.com melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).

Potensi protein tinggi, tapi masih perlu penelitian

Instagram @dr.ingepermadhi Dokter Gizi MRCC Siloam Hospitals dr. Agnes Riyanti Inge Permadhi, MS, Sp.GK menyebutkan bahwa nilai gizi belalang dan ulat sagu sebagai makanan pengganti protein, seperti telur, perlu diteliti lebih lanjut.

Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dokter Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dengan sumber protein lainnya.

"Misalnya, satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi, berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsi.

Namun, wacana ini tidak tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya alergi, biasanya orang sudah mengetahui kecenderungan alergi terhadap makanan atau kondisi tertenu.

"Seperti telur yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu, ulat sagu atau belalang juga memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan informasi tentang sumber makanan tersebut, sehingga apabila mereka tahu bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan alergi, jangan dikonsumsi," ungkapnya.

Selain itu, penerapan program ini juga tergantung pada ketersediaan bahan di setiap daerah.

"Di daerah yang memiliki banyak ulat sagu, ini mungkin lebih mudah diterapkan. Tapi di daerah lain, bisa menjadi tantangan karena faktor ketersediaan," katanya.

Dukungan untuk program MBG

Meski menghadapi beberapa tantangan, Dokter Inge menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, terutama untuk meningkatkan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

"Program (MBG) ini sangat bagus, karena membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok khusus ini. Dengan demikian, kita dapat mencetakgenerasi masa depan yang sehat dan pandai," katanya dengan optimistis.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pendanaan yang memadai agar program ini bisa berjalan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra. Dengan demikian, pada Februari 2025, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Dadan mengatakan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” kata dia.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ucap Dadan.