JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar dia.

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,"ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, 60 persen anak di Indonesia tidak pernah minum susu.

Menurut Dadan, temuan tersebut menyedihkan karena mereka tidak mengonsumsi susu bukan karena faktor kesehatan seperti intoleransi laktosa, tetapi akibat faktor ekonomi.

"Yang paling menyedihkan juga ternyata 60 persen anak-anak kita itu tidak pernah minum susu. Dalam kenyataannya, mereka tidak mampu beli susu," kata Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu makanan yang mengandung gizi seimbang.

Dadan menyebutkan, kebanyakan anak Indonesia hanya mengonsumsi menu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan mi.

"60 persen anak di wilayah percobaan, yang kami lakukan uji coba selama 12 bulan. Itu 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata

"Jadi kalau makan ada nasi, ada mi, ada bala-bala, ada kerupuk, ada kecap. Itu makannya. Yang itu semuanya adalah karbohidrat," ujar dia.

Dadan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional menyajikan makan bergizi gratis dengan kandungan karbohidrat, protein, serat, buah, dan susu.

Ia menyebutkan, ketika anak-anak melihat menu makan dengan gizi seimbang, mereka langsung teringat akan keluarganya yang tidak pernah makan selengkap itu.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan ketika makan, ingat ibunya, ingat adiknya. Sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu bapaknya, di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," kata Dadan.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pemerintah Indonesia Januari 2025, sudah berlangsung sejak tahun lalu di Bandung dan sekitarnya.

Bedanya, program tersebut ditujukan untuk mahasiswa dan para pekerja informal yang kesulitan seperti pengemudi ojek online.

“Kami menamakan program ini Mari Makan,” ujar amil Rumah Amal SalmanITB, Romi Hardiyansyah, Sabtu (25/1/2025).

Romi mengungkapkan, ada beragam alasan kenapa program ini ditujukan untuk mahasiswa dan pengemudi ojol.

Dalam sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebanyak 20-30 persen mahasiswa di perguruan tinggi mengalami ketidakamanan pangan.

Kasus serupa lainnya, International Labour Organization (ILO) merilis data, sebesar 20 persen pekerja lepas seperti pengemudi ojol berisiko lekurangan asupan pangan yang berdampak pada produktivitas kerja.

Secara nyata, hal ini dialami oleh salah satu pengemudi ojol di Medan yang meninggal akibat kelaparan.

Awalnya, program bantuan makanan gratis ini diberikan di lingkungan Kampus ITB. Nantinya program ini akan diperluas.

Bedanya, program ini dilakukan dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi untuk memberikan layanan secara efisien.

Jadi, penerima manfaat akan mendapatkan voucher makan berbentuk QR yang bisa ditukarkan di rumah makan mitra.

Setiap penerima manfaat, tambah dia, berhak menerima satu voucher senilai Rp 16.000 setiap pekan. Proses distribusi voucher dilakukan secara otomatis melalui bot WhatsApp, yang mempermudah pendaftaran dan pemantauan program.

Tidak hanya penerima manfaat, rumah makan mitra juga dilengkapi aplikasi pemindai kode QR untuk memverifikasi penggunaan voucher. Aplikasi ini menampilkan riwayat pemindaian dan pembayaran kepada pihak rumah makan, sehingga transparansi dan akuntabilitas program dapat terjaga.

“Eskalasi program ini lebih mudah karena tidak terbatas pada perangkat fisik. Pemantauan efektivitas program juga jauh lebih efisien, baik dari sisi penyedia layanan maupun mitra,” imbuh Romi.

Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan mahasiswa dan pengemudi ojek online, program ini juga memberdayakan UMKM di sekitar lingkungan kampus.

Hingga kini, program “Mari Makan” telah menyasar 115 penerima manfaat, terdiri dari 58 mahasiswa dan 57 pengemudi ojol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengakui pihaknya memang sengaja tidak memberikan susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis.

Alasannya, 80 persen pasokan susu masih impor. Pihaknya tidak ingin angka impor malah meningkat karena kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan dalam Rapimnas TIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Lalu, Dadan berbicara mengenai stok telur dan ayam yang saat ini kelebihan.

Dia menilai, 60 persen masyarakat tidak mampu membeli ayam dan telur, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan gizi.

"Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," jelasnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Diketahui, di beberapa daerah seperti Jakarta, Jabar, hingga Tangsel, dilaporkan bahwa tidak ada susu dalam makan bergizi gratis.

Padahal, susu adalah salah satu menu yang digembor-gemborkan sejak Pilpres 2024.

Bahkan, dalam uji coba di tahun 2024, susu selalu terlihat dalam program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah akan memberi modal kepada pengusaha UMKM untuk ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Modal ini diperlukan supaya beban yang dipikul UMKM tidak terlalu berat.

"Jadi kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara," ujar Maman saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Saat ditanya berapa jumlah modal yang diberikan, Maman menyebut besarannya tentatif.

Sebab, masing-masing pengusaha UMKM pasti membutuhkan biaya berbeda, tergantung kebutuhan dan kemampuan mereka.

"Misalnya mereka dapat surat kontrak, kan mereka butuh modal kerja untuk beli belanja barang segala macam. Itu sudah ada solusinya selesai, nanti akan dibantu oleh Bank Himbara kita. Ditalangin lebih dulu, seperti bentuk permodalan yang ditalangin terlebih dahulu oleh Bank Himbara kita," imbuh Maman.

Pemerintah akan menyiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan bagi para pengusaha UMKM.

Salah satu contoh keringanan yang diberikan berupa pembiayaan di awal.

Sehingga, para pengusaha UMKM bisa belanja bahan untuk program makan bergizi gratis terlebih dahulu.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

Melansir Antara, Wapres tiba di lokasi pada pukul 10:30 WIB. Ia langsung mengunjungi beberapa kelas untuk meninjau siswa yang tengah bersiap menikmati menu MBG berupa ayam, tempe orek, sayur, dan buah semangka.

Sesekali, terlihat juga Wapres menerima ajakan swafoto dari para siswa.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan.

Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makanan bergizi.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Gibran meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

Wapres meyakini bahwa partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Pj. Gubernur Banten A. Damenta menyampaikan kesiapan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan lancar.

“Kami seluruhnya sudah siap dan sudah disiapkan (latihan) juga. Mulai dari jumlah sekolah ya, jumlahnya itu totalnya kalau kita lihat dari TK, KB, TPA, SPS, PKN, SKB hingga sampai SMP itu sekitar 14.716," kata Damenta.

"Nah masing-masing telah menyiapkan kebutuhan anggaran oleh Pemda dan kita sudah siap semua dan juga kalau untuk provinsi sendiri kita telah menyiapkan sekitar Rp 316 miliar itu sudah siap," sambung dia.

Damenta mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu arahan serta petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Poin utamanya kebijakan makanan bergizi sehat untuk Provinsi Banten siap dilaksanakan. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden pada pagi hari ini kami sangat berbahagia sekali,” pungkasnya.

KOMPAS.com -Hari Gizi Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 Januari menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih sadar dalam memilih dan mengonsumsi makanan sehat yang bergizi.

Menurut ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen, peringatan ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.

“Makanan sehat itu semakin dekat dengan bentuk aslinya,” ujar Tan Shot Yen, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (24/1/2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memilih bahan makanan yang alami dan tidak banyak melalui proses pengolahan yang dapat mengurangi kandungan gizi penting.

Tan Shot Yen juga menekankan bahwa dalam mengolah bahan pangan, masyarakat sebaiknya menghindari teknik pengolahan seperti menggoreng yang dapat merusak kandungan omega 3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

Sebagai alternatif, ia menyarankan sejumlah cara pengolahan yang lebih sehat, seperti membuat ikan menjadi pepes, pangek, asam padeh, arsik, atau bahkan nasi ikan Tapanuli yang dikenal dengan nama naniura.

Beberapa hidangan lainnya yang juga direkomendasikan adalah bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan.

Lebih lanjut, Tan Shot Yen menyesalkan adanya kesalahpahaman yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep makanan bergizi.

“Selama 80 tahun kita merdeka, istilah makanan bergizi ini masih banyak simpang siurnya, mulai dari bayi hingga lansia. Sufor (susu formula) dianggap lebih superior dari ASI. Bahkan ada seliweran di media sosial yang menyebut ASI itu buat orang miskin, orang punya uang pakai sufor,” ungkapnya.

Peringatan Hari Gizi Nasional 2025 yang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”

Tema ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat, serta sebagai langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang seringkali timbul akibat pola makan yang buruk dalam keluarga.

Hari Gizi Nasional merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya konsumsi makanan bergizi yang tepat, terutama dalam mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut sempat menyinggung program makan bergizi gratis saat memberi arahan kepada para anggota DPRD dari PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan, Megawati meminta agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul bermanfaat.

"Oh iya sangat. Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," ujar Deddy.

Lalu, Deddy membeberkan, yang lebih lama disinggung oleh Megawati adalah mengenai proyek food estate.

Kata Deddy, Megawati meminta agar pelaksanaan food estate dapat berjalan baik dengan tetap memperhatikan kondisi ekosistem sekitar.

"Tapi satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu, bahkan memanggil para anggota legislatifnya, itu tentang proyek food estate di Merauke," jelasnya.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," imbuh Deddy.

Diketahui, Megawati mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.