JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi perbincangan setelah melontarkan usulan memasukkan serangga sebagai alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tidak sedikit yang menuding, usulan memasukkan serangga, dalam hal ini belalang dan ulat sagu dalam menu makan bergizi gratis, demi menghemat anggaran yang memang sedari awal disebut sangat minim.

Tidak sedikit pula pihak yang menolak usulan itu, karena sumber protein lain yang lebih layak dikonsumsi masih banyak.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, menu makan bergizi gratis dirancang berdasarkan potensi lokal. Sehingga tidak menutup kemungkinan daerah tertentu dapat memanfaatkan potensi pangan lokal yang sudah umum dikonsumsi, sebagai sumber gizinya.



Di samping itu juga untuk memberikan pelajaran tentang keragaman pangan dan kearifan lokal kepada anak-anak. Dadan menambahkan, tidak ada standar menu nasional dalam program makan bergizi gratis.

Namun dipastikan, komposisi gizi dan kalori dalam setiap menu makan bergizi gratis di bawah pengawasan ahli gizi. Tidak dipungkiri, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan sebulan ini menemui kendala dan tantangan yang tidak mudah.

Dari mulai dana, sumber daya manusia, hingga infrastrukturnya. Lalu bagaimana Badan Gizi Nasional mengatasinya? Bagaimana pula upaya percepatan capaian program makan bergizi gratis seperti yang diminta Presiden Prabowo?

Ikuti perbincangan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bersama Aulina Iasya, dalam program One On One, Jumat, 7 Februari 2025, pukul 21.30 WIB, eksklusif di SindoNews TV.

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Nixon LP Napitupulu hadir pada acara BTN Prioritas Economic Outlook Chinese New Year 2025, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Di tengah berbagai dinamika perekenomian global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun berbagai strategi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui Program 3 Juta Rumah.

Sektor perumahan dengan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tersebut, dengan BTN sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan.

Adapun, nasabah BTN Prioritas juga disebutkan memberi kontribusi besar bagi peningkatan sektor konstruksi dan perumahan, karena mendukung pendanaan BTN berarti mendukung ekonomi Indonesia.

Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.

Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).

Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.

Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di Kilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Arah kebijakan 2045

Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026, menyebutkan Program Utama adalah Makan Gizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan, dan Pertahanan dan Keamanan. Sementara program pendukung hanya Pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur dan transportasi tidak dimasukkan sebagai program pendukung. Apakah bisa efektif program utama dan pendukung tanpa adanya dukungan infrastruktur dan transportasi? Rasanya tidak, karena daerah miskin dipastikan aksesibilitas sangat buruk dengan tidak adanya infrastuktur dan transportasi yang memadai. Pada akhirnya, daerah-daerah seperti itu tetap miskin dan inflasi tinggi, perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan tidak tercapai. Akan bermanfaat maksimal jika mendapat dukungan infrastruktur dan transportasi.

Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat.

Anggaran subsidi transportasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12,39 triliun bersumber Kementerian Perhubungan Rp4,49 triliun (35,7%) dan Kementerian Keuangan Rp7,9 triliun (64,3%). Subsidi transportasi bersumber Kemenhub untuk Perhubungan Darat Rp1,49 triliun (Angkutan Perkotaan 11 Kota Rp 500 miliar), Perkeretaapian Rp200,09 miliar, Perhubungan Udara Rp750 miliar, dan Perhubungan Laut Rp 1,95 triliun. Sementara, yang melalui DIPA Kemenkeu diperuntukkan subsidi PSO Perkeretaapian Rp4,7 triliun dan subsidi PSO Transportasi Laut Rp3,2 triliun. Sebaiknya semua anggaran subsidi transportasi dialihkan ke DIPA Kemenkeu.

Pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara, angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen.

Dampak angkutan umum

Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.

Demikian juga yang disampaikan Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada Profesor Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang ditaja oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan, bahwa biaya transportasi masyarakat saat ini sudah mencapai 40%, dan sudah mengarah kepada pemiskinan masyarakat.

Biaya transportasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang mobilitas melakukan aktivitas penunjang kegiatan bekerja atau aktivitas lainnya. Mengutip hasil perhitungan Dinas Perhubungan Pekanbaru (2023), warga kota Pekanbaru mengeluarkan biaya transportasi per bulan sekitar Rp 1.060.000 (34 persen) dari pendapatan bulanan.

Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.

Berdasarkan Studi Tingkat Kemanfaatan Layanan Trans Jateng di Koridor Purwokerto ? Purbalingga dan Kutoarjo ? Magelang yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, besarnya pengeluaran transportasi per bulan pengguna Bus Trans Jateng sebelum menggunakan Bus Trans Jateng, 28 persen - 31 persen. Setelah menggunakan Bus Trans Jateng menjadi 9 persen - 15 persen (penurunan 50 persen).

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, alokasi BBM terbesar digunakan terbanyak oleh kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor) dan angkutan barang 45. Sisanya 3% digunakan oleh transportasi umum. Negara ini perlu melakukan penghematan BBM, lantaran sekarang 50% lebih BBM sudah impor. Satu-satunya yang dapat dilakukan itu adalah memperbanyak layanan transportasi umum di seluruh pelosok negeri. Agar penggunaan BBM lebih hemat dan subsidi BBM dari APBN berkurang.

Jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema buy the service (BTS) mengalami tren peningkatan. Sebanyak 62% penumpang beralih dari sepeda motor ke Bus BTS (Direktorat Angkutan Jalan, 2023). Mayoritas pengguna Bus BTS adalah perempuan, pekerja (buruh), lansia, disabilitas dan anak-anak.

Jika semua kawasan permukiman yang dibangun perumahan disertai layanan angkutan umum dapat dipastikan tidak akan banyak lagi perumahan yang mangkrak.

Ketegasan Presiden untuk hemat anggaran perawatan jalan

Karut-marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia. Ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik (Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kemenhub, Kemen. PU, Kepolisian RI, Kemenperin, Kemendag, Kemenaker, Kemendagri, Kemen. BUMN, Kemen. ESDM, dan Bappenas).

Sejak 2017, Kementerian Perhubungan sudah memulai melakukan pembenahan, namun selalu gagal karena ada penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan presiden. Karut-marut angkutan logisitk segera dibenahi supaya anggaran pemeliharaan jalan tidak selalu meningkat setiap tahun.

Truk ODOL sudah merusak jalan. Data Kemen. PUPR (2016) menyebutkan Rp43 triliun digunakan untuk perawatan jalan yang semetinya saat itu hanya Rp29 triliun sudah cukup. Jika permasalah truk over dimension overload (ODOL) bisa dibereskan, dapat menghemat anggaran perawatan jalan dan dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten/kota melalui Inpres Jalan Daerah.

Berdasarkan SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer. Panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05%), kemantapan untuk jalan jalan kota/kabupaten 62%. Jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap (jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat) adalah 38%.

Masalah lainnya soal jalan rusak, dari data yang dia himpun Perum Damri (2021), ada 14 persen ruas total jaringan jalan yang dilalui Angkutan Jalan Perintis dalam kondisi rusak. Jalan terpanjang yang kondisinya rusak terdapat di Sulawesi Selatan. Kerusakan jalan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan kendaraan.

Berdasarkan data Perum Damri (2024), terdapat 34 trayek angkutan jalan perintis ke kawasan permukiman transmigrasi. Prov. Sulawesi Tenggara 1 trayek, Prov. Sumatera Utara 1 trayek, Prov. Gorontalo 3 trayek, Prov. Maluku 3 trayek, Prov. Papua Barat Daya 2 trayek, Prov. Papua 1 trayek, Prov. Papua Selatan 7 trayek, Prov. Maluku Utara 3 trayek, Prov. Sulawesi Barat 1 trayek, Prov. Kepulauan Riau 2 trayek, dan Prov. Jambi 9 trayek.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membantu memperlancar Angkutan Jalan Perintis. Sangat diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan tahapan perbaikan jalan dan jembatan rusak yang dilewati angkutan jalan perintis termasuk ke kawasan transmigrasi.

Jika jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap berkurang, maka distribusi barang dan orang akan lebih lancar. Trayek angkutan barang perintis akan bisa lebih banyak lagi. Sekarang baru 9 trayek angkutan barang perintis, mau menambah trayek angkutan barang terkendala banyak jalan rusak. Program angkutan barang perintis untuk melanjutkan distribusi barang yang diangkut Tol Laut.

Tol laut memiliki banyak manfaat, di antaranya menurunkan disparitas harga barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarpulau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir, mengurangi angka pengangguran, membangun infrastruktur, dan membantu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Keberadaan angkutan Tol Laut baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah singgahan kapal tol laut. Belum mengapai daerah pedalaman, sehingga perlu diperbanyak angkutan barang perintis. Juga menggapai pulau-pulau kecil sekitarnya (seperti di Prov. Maluku Utara, Prov. Maluku, Prov. Papua Barat Daya, Kab. Pangkajene Kepulauan), sehingga diperlukan subsidi feeder kapal tol laut.

Anggaran keselamatan jangan dihilangkan

Angka kecelakaan tinggi, korban terbanyak di usia produktif. Korea Selatan butuh 20 tahun untuk bisa turun 60 persen angka kecelakaan. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6 ? 25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48%. Kelompok usia produktif 25 ? 55 tahun sebesar 39,26%. Setiap jam 4 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Anggaran operasional Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tidak memenuhi kebutuhan.

Anggaran pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian melalui infrastructure maintenance operation (IMO) selalu berkurang setiap tahun. Padahal panjang jaringan kereta bertambah setiap tahu, jika hal ini begini terus akan rawan kecelakaan di perkeretapian.

Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada.

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia.

Mimpi Indonesia Maju

Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Negara maju adalah negara yang sudah memiliki jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, jalur pesepeda, akses layanan transportasi bagi disabilitas dan lansia bagus. Pejabat dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. lantaran, jangkauan layanan angkutan umum perkotaan sudah bisa mengcover 90% wilayah, seperti halnya angkutan umum di Jakarta (walau belum banyak yang beralih ke angkutan umum).

Angka kecelakaan rendah, partisipasi masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas cukup tinggi, akses jaringan jalan kabupaten/kota mantap dan pelayanan angkutan umum sampai ke pelosok negeri.

Program MBG sangat baik, namun harus selektif dan terencana dengan cermat supaya tidak mengurangi apalagi mengorbankan anggaran kebutuhan dasar masyarakat.

Demikian Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terima kasih.

Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.

Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).

Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.

Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Prabowo datang menggunakan mobil Maung.

Prabowo awalnya mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pukul 09:38 WIB. Prabowo mengenakan pakaian safari dan bertopi cokelat.

Kedatangan Prabowo pun itu disambut antusias para warga dan siswa-siswi.



"Bapak! Pak! Pak Prabowo!" seru mereka menyapa Prabowo.

Prabowo menyapa para warga dan siswa-siswi sembari melambaikan tangannya. Ia tak lama bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Prabowo lalu bergeser ke lokasi dapur umum pada pukul 10:23 WIB tempat produksi Makan Bergizi Gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan.

Prabowo di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut.

"Assalamualaikum. Bertugas semua ya?" tanya Prabowo.

"Siap Bapak, ini tempat pembuatan sayur dan sebagainya," tutur pengelola dapur umum ke Prabowo.

Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan. Ia juga mengecek menu yang tersaji dan disusun tapi oleh petugas dapur, yang kemudian akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendadak melakukan pengecekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Selain ke sekolah, Prabowo juga menyambngi dapur MBG.

"Iyaaa betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Selain menyambangi beberapa sekolah, kata Teddy, Prabowo juga mengecek dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulo Gadung.



"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ungkapnya.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai serentak pada Senin (6/1/2025). Program ini menyasar para pelajar di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo telah menggagas memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia jauh sebelum memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, gagasan Prabowo, terutama soal Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digaungkan sejak 2006.

"Program Makan Bergizi Gratis, MBG, itu adalah Janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006," ujar Hashim dalam keterangan resminya, Minggu (2/2/2025).

Hal itu dinyatakan Hashim beberapa waktu lalu, tepatnya dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta Selatan, 7 Januari. Potongan pernyataan itu beredar di media sosial dan dikutip kembali pada Minggu (2/2/2025).

Komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pun pernah dia sampaikan saat berkampanye di Pemilu 2014.

"Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka; mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah," kata Prabowo kala itu.

Melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi yang mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang, bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

"Saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa kita bisa jadi negara yg hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain," kata Prabowo.

"Dan ini ada di depan mata kita, bukan sesuatu yang susah. Tapi ini butuh keyakinan," sambungnya.

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar Hashim saat menyampaikan keynote speech pada acara ESG Sustainability Forum 2025 Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ini mengatakan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim.

Di sisi lain, Hashim juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG terus menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity. SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

"Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern," kata Donny.

Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

"Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Donny.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai perlu buka suara merespons kritikan berbagai pihak terkait dirinya yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, Dadan membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein. ?Sebaiknya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons kritik berbagai pihak terkait dengan wacana yang dilontarkan mengenai serangga menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG),? ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas kepada SindoNews, Sabtu (1/2/2025).

?Wacana yang disampaikan oleh Dadan sudah membuat gaduh, sudah seharusnya Kepala BGN tersebut segera merespons terkait dsehingga tidak membuat polemik berkepanjangan,? sambungnya.



Fernando mengatakan, jangan sampai Dadan dianggap tidak memiliki gagasan yang jelas terkait dengan wacana yang disampaikannya karena tidak mampu menjawab terkait dengan respons yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

Dia menuturkan, Dadan juga akan dianggap seperti seolah bekerja sendiri karena memunculkan wacana tanpa terlebih dahulu dibahas secara tuntas di BGN sehingga membuat kegaduhan.

?Terbukti dari respons yang diberikan terkait wacana memasukkan serangga MBG dari berbagai kalangan baik MUI, dokter, dan masyarakat yang menganggap usulan tersebut mendapat penolakan,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan untuk mengelola lahan-lahan tidur dalam rangka mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

?Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa TNI mempunyai program ketahanan pangan tentu itu untuk mendukung program makan bergizi juga. Di Kodam-Kodam, saya perintahkan Pangdam untuk mengelola lahan-lahan tidur dan menanam seperti kangkung, kemudian juga menanam ikan, lele, dan ayam petelur, dan nantinya hasilnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi,? ujar Agus Subiyanto di sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa Polri turut berpartisipasi aktif dalam program ketahanan pangan untuk mendukung MBG dengan berbagai kegiatan konkret di lapangan.



?Menambahkan yang disampaikan oleh Panglima TNI terkait dengan program ketahanan pangan, jadi kita melaksanakan kegiatan untuk mendukung program tersebut dengan beberapa kegiatan antara lain program pekarangan bergizi yang tadi disampaikan oleh beliau, kemudian juga melaksanakan kegiatan penanaman bersama-sama dengan masyarakat dan kelompok tani satu juta lahan untuk tanaman jagung,? jelas Listyo.

Selain itu, kata Listyo, program ketahanan pangan juga mencakup pengelolaan tanaman padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi dan bergizi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

?Panglima juga memiliki tugas yang sama, membantu ketahanan pangan juga untuk program tanaman padi. Jadi kita bersama untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai dengan harapan Presiden sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita betul-betul bisa swasembada pangan,? tegas Listyo.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons usulan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak Rp100 triliun yang dilontarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya Kepala BGN, Dadan Hindayana menerangkan, usulan tambahan anggaran bergizi gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Jika mendapatkan restu, anggaran makan bergizi gratis yang sebelumnya Rp71 triliun bakal menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Terkait usulan penambahan anggaran, Menkeu meminta lembaga keuangan, seperti perbankan untuk turut menyukseskan program tersebut melalui dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha penyedia jasa terkait.

?Jika program ini meningkat menjadi Rp171 triliun, dampaknya terhadap ekonomi akan luar biasa,? ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani juga telah menitipkan pesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Dalam rapat KSSK saya jelaskan ke OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini," ucapnya.

Menurut Menkeu, BI dan OJK bisa berperan menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.

Menkeu meyakini program MBG bila terlaksana dengan total anggaran Rp171 triliun akan meningkatkan jumlah sentra dan memberikan multiplier effect yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Sekolah yang memberikan MBG kepada muridnya harus menyiapkan bahannya, memasak, ada yang harus mengantar, ada yang harus mencuci dari sayuran, bahan baku sampai tempat makan. Ini merupakan pekerjaan masif labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," jelas Sri Mulyani.

BOJONEGORO - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, apakah berbahaya mengonsumsi belalang seperti diusulkan Dadan?

Praktisi kesehatan dr Nila Maharani yang juga dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pinggir hutan agar tidak mengonsumsi hewan liar yang belum diketahui keamanannya.

?Sebaiknya masyarakat tidak makan hewan-hewan liar yang belum diketahui aman atau tidak,? ujar Nila, belum lama ini.

Dia menjelaskan belalang yang berbahaya yakni belalang setan atau aularches miliaris memiliki mekanisme pertahanan diri, salah satunya mengeluarkan toksin dari bagian dadanya.

?Toksin ini berwarna jernih, kental, pahit, berbau tidak sedap, dan sedikit basa. Toksin ini bisa menyebabkan reaksi alergi bagi siapa saja yang menangkapnya,? ucapnya.

Reaksi alergi dari toksin berbeda-beda, mulai dari ringan yaitu mual, muntah, diare, nyeri perut. Hingga yang berat seperti anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam jiwa.

Kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar pemicu alergi dan sistem imun melepaskan zat-zat kimia yang memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh.

Sedangkan toksin yang bersifat basa tersebut juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh.

Mengenai keamanan mengonsumsi belalang, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-13/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis belalang aman dikonsumsi. Beberapa jenis belalang, termasuk belalang setan diketahui mengandung racun.

Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memastikan jenis belalang yang akan dikonsumsi benar-benar aman.

Dari berbagai literasi, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun belalang setan dapat menewaskan manusia, namun serangga ini memiliki cairan beracun yang membahayakan.

JAKARTA - Dadan Hindayana , Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah jadi sorotan berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan awalnya berpendapat jika makanan seperti belalang dan ulat sagu ini bisa jadi bagian dari protein, sebab di beberapa daerah memang menyukainya.

Baca juga: Dokter Tifa Kepoin Profil Dadan Hindayana: Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

Usulan dari Dadan Hindayana itu lantas menuai banyak kritikan. Bahkan banyak pihak yang berpendapat jika anggaran MBG tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat sehingga muncul usulan tersebut.


Atas usulan itu juga mulai banyak warganet yang penasaran akan riwayat pendidikan Dadan Hindayana. Setelah ditelusuri, Dandan rupanya merupakan ahli entomologi yang jadi dosen di ITB.

Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan Hindayana tercatat telah menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mengambil studi Proteksi Tanaman diInstitut Pertanian Bogor (kini IPB University )di tahun 1990 silam.

Pria asal Garut itu kemudian melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri, tepatnya di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan hingga lulus di tahun 1997.

Baca juga: Belalang Goreng di Gunungkidul Diburu Wisatawan, Gara-gara Dadan Hindayana?

Tidak cukup sampai disitu, Dadan juga sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Kemudian pendidikan S3-nya diselesaikan di IPB.



Menurut data Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Baca juga: Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Bakal Tegur Dadan Hindayana

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Sebelum dilantik menjadi Kepala BGN, Dadan adalah Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga , di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB.

Itulah riwayat pendidikan dari Dadan Hindayana , Kepala BGN yang ternyata ahli di bidang entomologi atau serangga.