Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Samarinda -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

(zlf/das)

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

(lir/idn)

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam proses pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.

Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.

Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.

"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).

Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.

Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.

Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.

Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah

REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Berikut solusi yang diusulkan:

1. Regulasi yang Cepat dan Jelas

Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.

Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.

2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR

REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.

Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.

3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal

Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.

Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.

Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.

Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.

LOMBOK TIMUR - Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Siang Gratis (MBG) di Aula Kantor Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga berharap Program MBG dapat meningkatkan gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting di wilayah mereka.

Dalam sosialisasi yang digelar Selasa (13/5/2025) itu, Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjamin keberhasilan program MBG. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.

"Pembangunan SPPG membutuhkan biaya besar. Diperlukan kolaborasi antara negara dan pihak swasta agar program ini tidak berhenti hanya pada wacana," kata Muazzim dalam keterangannya dikutip, Kamis (15/5/2025).

Untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus menyukseskan MBG, Muazzim juga mengumumkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan dana masing-masing Rp5 miliar. Koperasi ini bertujuan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia juga mengingatkan agar BUMDes mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk mendukung program MBG, sesuai instruksi dari Menteri Desa dan PDTT.

Menurut Muazzim, NTB telah memiliki 30 unit Sentra Pangan Program Gizi (SPPG), terdiri atas 24 unit di Pulau Lombok dan 6 unit di Pulau Sumbawa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan 5 unit SPPG yang aktif.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan, program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjamin hak anak atas gizi layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Angka stunting nasional saat ini masih berada di angka 21,23%.

"Masalah ini bukan hanya soal kesehatan, tapi masa depan bangsa. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi adalah kunci," katanya.

Iwan juga memaparkan mekanisme pendirian SPPG, mulai dari syarat lahan, bangunan, peralatan, SDM, hingga ketentuan bagi penerima manfaat. Ia mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BGN, dan memastikan seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui situs resmi BGN.

Camat Sembalun, Misri menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya. Ia menegaskan dukungan penuh Kecamatan Sembalun terhadap program MBG dan berharap SPPG di wilayahnya dapat segera beroperasi.

"Satu unit SPPG sudah berdiri di wilayah kami dan akan segera difungsikan, tepat di seberang kantor camat. Kami berharap ini bisa jadi solusi nyata untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak," katanya.

Dengan sosialisasi ini, pemerintah berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan program MBG mampu menjadi pendorong utama terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi 55 permukiman kumuh di seluruh wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, revitalisasi dilakukan di berbagai fasilitas umum, seperti sanitasi komunal, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), dan saluran irigasi.

"Saya lihat sendiri di sini banyak yang perlu diperbaiki. Maka, secara serius kami ingin melakukan berbagai perbaikan," kata Pramono usai meninjau kawasan permukiman di RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).

"Di sini juga akan dibangun Balai RW yang baru. Tanahnya milik warga dan nantinya dapat digunakan sepenuhnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan," katanya.

Pramono menambahkan, Jakarta saat ini memiliki citra sebagai kawasan metropolitan megah harus berbenah, terutama di kawasan padat penduduk.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih berdampak pada peningkatan risiko penyakit, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya produktivitas warga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama karena setiap warga negara berhak untuk menempati, menikmati, serta memiliki tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat," kata Pramono.

"Dengan menyediakan lingkungan yang tertata dan dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masa depan warga Jakarta," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan gizi masyarakat.

"Peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional," ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/5) bersamaan dengan pembukaan Muktamar ke-15 PUI yang menekankan pentingnya peran umat dalam membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi.

"BGN berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ucap Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum PUI Raizal Aripin mengemukakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang gizi.

"Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, PUI bersama jaringan anggota dan institusi pendidikannya yang tersebar di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kerja sama itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 3.000 unit rumah subsidi bagi pelaksana program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rumah tersebut khusus disediakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).

"Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan, termasuk kader TPK," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan 350.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Kemendukbangga/BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan, dan lainnya.

"Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya di koordinasikan dengan Kemendukbangga," ujar Maruarar.

Sebanyak 100 kunci rumah tersebut akan diserahkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2025 mendatang.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, MoU tersebut merupakan kolaborasi yang luar biasa karena menyangkut data yang dapat dimanfaatkan menjadi dasar dalam menjalankan program-program prioritas.

"Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga, kemudian kami padankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga," ujar Amalia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

"SDM yang berkualitas adalah fondasi dari kemajuan bangsa, yang tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental yang optimal, yang semuanya dipengaruhi oleh pola makan dan status gizi," ujar Deputi bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

BGN bersama Kadin meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG di Jakarta pada Selasa (13/5) untuk mendukung kelancaran Program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2025.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik menjadi inti dari visi BGN, karena dengan gizi yang optimal sejak dini, dapat berdampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, serta berkontribusi kepada masyarakat.

Nyoto juga mengemukakan, Indonesia membutuhkan manusia yang unggul, berdaya saing global, dan mampu mendorong inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Kualitas manusia yang unggul akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain penting di panggung global," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Anindya Bakrie menegaskan bahwa program prioritas pemerintah yang fokus terhadap pemenuhan gizi sangat penting, sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pihak.

"MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep dari korporasi yang sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten/kota," ucap Anindya.

Pada 14 Maret lalu, Kadin dan BGN telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangka mendukung program MBG dari sisi infrastruktur membangun dapur umum dan memastikan rantai pasok makanan yang sehat.

Sebagai tindak lanjut MoU itulah maka Kadin dan BGN meresmikan Satgas MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar pada kelompok-kelompok rentan asupan gizi yaitu meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Rabu mengatakan tujuan utama dari program MBG yakni untuk mengurangi angka stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

Program MBG bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu-ibu tercukupi juga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Yang dahulu kita menyebutnya ”Empat Sehat Lima Sempurna” akan tetapi saat ini dengan adanya program MBG , kita menyebutnya ”Makan Bergizi Seimbang,” ucap Cellica Nurrachadiana.

Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, MBG mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal.

“Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses distribusi dan produksi pangan bergizi, program ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” terang Cellica.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat produksi pangan lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal yang bergizi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangannya dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Prokerma Badan Gizi Nasional Adhe Tias Maulana menambahkan bahwa program MBG ini belum bisa dirasakan pengaruhnya untuk beberapa bulan kedepan karena program ini dirancang agar mencetak Generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Sebagai mitra kerja pemerintah, BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.