Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Yeka mengatakan bahwa Ombudsman RI juga mendorong BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.

"Ke depan, BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.

Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Himdayama menyatakan pemberian jaminan asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berupa wacana.

Isu pemberian asuransi ini muncul usai adanya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya. Karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, rencana pemberian asuransi perlu pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan banyak pihak, terutama persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya baru berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait produk asuransi yang memungkinkan untuk penerima MBG.

Selain itu, akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Jadi kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi belum sampai ke arah situ. Dan terus terang kita kan belum secara intensif juga berbicara terkait hal ini dengan Pak Presiden," jelas Dadan.

Maka dari itu, pemberian asuransi bagi penerima MBG masih sebatas wacana, sebab perlu menetapkan mekanisme dan perizinannya.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak, atau ada mekanisme lain, ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Pak Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," ucap dia.

BGN juga berencana memberikan asuransi untuk penerima MBG sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan.

Hal itu sebagai respons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan makanan dari MBG. Hingga 10 Mei 2025 tercatat setidaknya korban keracunan mencapai 214 orang.

Kasus keracunan ini terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor Pangaribuan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (14/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan bahwa banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 karena kurangnya anggaran pendukung.

"Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Yeka mengatakan bahwa BGN dalam rapat tersebut menjelaskan penganggaran MBG mulanya diharapkan selesai pada Desember 2024 dan MBG dapat dilaksanakan pada Januari 2025. Standar operasional prosedur (SOP) bahkan telah ditetapkan oleh BGN sebelum program MBG diluncurkan.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan MBG tersebut, sementara program MBG tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

"Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus running (berjalan, red.) dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Yeka, muncul sejumlah persoalan akibat kurangnya anggaran untuk mendukung program MBG.

Ia mengatakan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan bahwa ke depannya tidak ada lagi persoalan anggaran maupun pembayaran terkait program MBG, yakni mulai Mei 2025.

"Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan baku usai adanya temuan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melibatkan BPOM untuk implementasi MBG.

"Kami belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari bahan baku juga pasti, BGN melibatkan Badan POM dan kami akan terlibat secara utuh," ujar Taruna saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna mengatakan, kasus keracunan MBG di Bogor akan terus dipantau dan korban keracunan juga bakal ditangani secara serius.

"Kasus itu akan tetap kami back-up, kalau terjadi itu kami akan belajar dari kejadian itu, dan kami cegah. Kami cegah, yang (terkena bakteri) salmonella, kami obati," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keracunan MBG di Bogor disebabkan kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

Dadan mengatakan, dua bakteri itu ditemukan pada bahan baku makanan, terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E.coli ya dari bakteri," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu.

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Data terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum membicarakan rencana memberikan asuransi bagi penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Terus terang kami belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini dengan Pak Presiden," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, wacana memberikan asuransi bagi penermia manfaat MBG masih sebatas rencana.

Ia menyebutkan, rencana tersebut masih terus dimatangkan, termasuk mekanisme pembayarannya maupun premi asuransi yang dikeluarkan.

"Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya, berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ," kata Dadan.

Dadan melanjutkan, diskusi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih berlangsung untuk menjajaki kemungkinan adanya asuransi bagi penerima manfaat program MBG.

Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun pendanaan preminya.

"Jadi, nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Kami sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program makan bergizi," kata Dadan.

Saat ini perlindungan baru mencakup para pekerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produk asuransi semacam itu belum tersedia di Indonesia," ujar dia.

Wacana asuransi untuk penerima manfaat MBG muncul usai banyak ditemukan persoalan keracunan makanan di berbagai daerah, salah satunya di Bogor.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Hasil uji laboratorium menunjukkan, bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan biaya pengobatan korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah.

Namun, Dadan enggan mengungkapkan berapa rincian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung biaya pengobatan setiap korban.

"Untuk sementara ini kan kami handle, pemerintah yang meng-handle terkait biaya pengobatan. Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enaklah mengungkapkannya," kata Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menuturkan, ia juga sempat menjenguk beberapa korban keracunan MBG yang dirawat di rumah sakit.

"Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, bukan dari BGN, sementara ini dari personal ya," kata dia.

Dadan mengaku tidak pernah terpikirkan akan terjadi insiden keracunan.

Karena itu, belum ada pembahasan terkait kompensasi korban.

Saat ini, pemerintah masih mencari mekanisme pemberian kompensasi untuk anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG.

"Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini, karena tidak pernah terpikirkan, kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi," ucap dia.

Namun, kata Dadan, secara personal ia memberikan bantuan kepada keluarga korban.

"Contoh misalnya seperti yang di Cianjur, ada misalnya salah satu orangtuanya penjual bubur, dua hari di rumah sakit tidak jualan, secara diam-diam kami berikan kompensasi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan kualitas makanan bergizi gratis (MBG) tidak akan terganggu meski bahan baku mengalami kenaikan harga.

"Jadi harga (bahan baku) itu naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan," ujar Dadan kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost, artinya jika lebih maka akan dikembalikan, jika kekurangan akan ditambah.

Dadan mengatakan, aspek pengiritan bahan baku tidak berkaitan dengan adanya temuan ratusan anak yang keracunan MBG di Bogor, Jawa Barat.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek pengiritan, di mana kualitas makanan segala macam, itu tidak ada. Kenapa? Karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," jelasnya.

Dengan penerapan model pembiayaan at cost, kata Dadan, BGN tetap menjaga kualitas makanan walaupun harga bahan bakunya naik.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan," kata dia.

Sebelumnya, Dadan pernah menyebut pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tutur Dadan kepada Kompas.com, 9 Maret 2025 lalu.

Kasus dugaan keracunan terbaru dan temuan bakteri

Soal kasus dugaan keracunan menu MBG yang terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari telur ceplok yang dipakai bumbu barbeku. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E coli.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI menyatakan kesiapan dan komitmennya mengawasi menu dan yayasan pengelola program makan bergizi gratis (MBG).

“Akan konsentrasi di apakah semua SOP (standar operasional prosedur) sudah dijalankan oleh yayasan. Kedua, akan fokus untuk melihat apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya,” ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Yeka menjelaskan untuk saat ini Ombudsman RI belum dapat mengawasi pelaksanaan MBG di 38 provinsi, karena terbatasnya jumlah kantor perwakilan Ombudsman di Tanah Air. Ombudsman akan melaksanakan pengawasan di 34 provinsi, di mana sudah terdapat kantor perwakilan Ombudsman.

“Ombudsman baru punya 34 kantor soalnya. Jadi, di 34 titik ya,” jelasnya.

Lebih lanjut Yeka menegaskan bahwa institusinya tidak berfokus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program MBG.

“Kalau ekonom bisa saja, ‘oh MBG ini membebankan APBN’, dan segala macam itu silakan. Namun, itu bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Senada dengan Yeka, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa institusinya meminta Ombudsman RI untuk lebih intens mengawasi pelaksanaan MBG, terutama di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dadan menjelaskan bahwa BGN sangat terbuka untuk diawasi setiap saat oleh Ombudsman RI.

“Dua hal yang bisa dilakukan di sana. Pertama, adalah pengawasan penggunaan keuangan. Kedua, adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Dadan.

Dengan demikian, kata dia, pengawasan dari Ombudsman RI dapat membuat program MBG semakin berkualitas hingga memberikan manfaat besar kepada target penerima manfaat.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengupayakan langkah mitigasi tanah longsor di permukiman warga, setelah meninjau lokasi bencana di kawasan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Rabu.

"Kami tinjau ke sini memang keberadaannya kalau kita lihat dari aspek morfologi tanah memang tidak layak huni. Nah, ini juga perlu kita mitigasi bencana oleh ahli geologi," ujarnya di lokasi longsor yang menewaskan satu keluarga berjumlah empat jiwa di Samarinda.

Sebagai langkah mitigasi, ia telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim untuk melakukan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sehingga memberikan rekomendasi penanganan kawasan rawan longsor.

Hasil kajian tersebut, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

"Hasil kajian tersebut kami perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh BPBD Kaltim supaya tidak ada lagi penduduk yang bermukim atau berdomisili di daerah rawan longsor," ujarnya.

Bencana tanah bergerak pada Senin (12/5) dini hari tersebut, menyebabkan lima kepala keluarga terdampak, dengan satu keluarga kehilangan nyawa berjumlah empat orang dan dua lainnya luka-luka.

Setelah meninjau lokasi, Wagub Seno Aji menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.

Terkait dengan bantuan bagi korban, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, sembako, dan uang tunai. Santunan Rp5.000.000 diberikan kepada masing-masing keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, BPJS juga menyalurkan santunan sekitar Rp40.000.000 per korban.

Ia juga menawarkan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban yang memiliki lahan.

Salah satu korban selamat, Nuraini (27), menceritakan detik-detik terjadinya longsor saat hujan deras mengguyur pada Senin (12/5) subuh.

Ia mengaku terbangun saat mendengar suara gemuruh dan melihat rumah di depannya ambruk akibat longsor.

Ia menyatakan beruntung karena bersama anggota keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Saat ini, Nuraini dan keluarga mengungsi di rumah kerabat di kawasan Bendungan, Kelurahan Lempake.

Ia mengaku trauma dan tidak ingin lagi tinggal di kawasan rawan longsor.

Seorang wanita berinisial KI (58) ditemukan tewas di salah satu perumahan elite Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keluarga korban menolak autopsi dan memilih untuk segera memakamkan jenazah.

"Iye (keluarga tolak autopsi)," kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya AKP Jafar kepada detikSulsel, Rabu (14/5/2025).

Korban ditemukan meninggal dunia di rumah iparnya di Perumahan Summarecon Mutiara, Cluster Crystal Timur Nomor 52, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (13/5) pagi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh iparnya sendiri.

"Korban ditemukan di tempat tidur dengan menggunakan baju tidur daster," ujarnya.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menginap di rumah iparnya. Berdasarkan keterangan saksi yang juga ipar korban, KI datang ke rumahnya pada Senin, (12/5) sekitar pukul 17.30 Wita.

"Pada hari Senin, 12 Mei 2025 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban datang ke rumah saksi dengan tujuan mau menginap," ungkapnya.

Sekitar satu jam setelah tiba, korban makan malam bersama saksi. Keduanya sempat mengobrol hingga malam hari sebelum korban pamit masuk ke kamar untuk beristirahat.

"Korban dan saksi makan bersama, setelah makan kemudian saksi dan korban kembali ngobrol-ngobrol. Sekitar pukul 21.00 Wita korban pamit mau masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat," imbuhnya.

Keesokan paginya, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada (tubuh) korban," pungkas Jafar.

Video: Detik-detik Penangkapan Pelaku Penembakan Polisi di Makassar

Video: Detik-detik Penangkapan Pelaku Penembakan Polisi di Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor karena kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

"Sementara ini untuk di Bina Insani kita setop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar, inspeksi sudah dilakukan," ujar Dadan, kepada awak media di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, evaluasi dan inspeksi dilakukan untuk meningkatkan aspek higienis pada satuan pelayanan di SPPG tersebut.

"Meski kami sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar badan gizi," ujar dia.

Selama belum memenuhi standar BGN, kata Dadan, SPPG tersebut belum diizinkan untuk beroperasional kembali.

"Kami akan melihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi (sesuai standar) dan selama itu masih belum terpenuhi, mungkin kami akan tutup sementara sampai akhirnya yakin bisa berjalan lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.