Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan kolaborasi dengan para pengembang perumahan guna menekan angka kekurangan atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 324.000 unit.

Dalam satu tahun ke depan, ditargetkan sebanyak 18.000 rumah baru akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dengan wilayah penyangga Kota Semarang menjadi kawasan unggulan dalam pengembangan tersebut.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pembukaan pameran perumahan bertajuk Jateng Omah Expo 2025 di Semarang, Senin (19/5/2025). Dalam sambutannya, Luthfi menyatakan optimisme terhadap potensi pengembangan perumahan di Jawa Tengah. "Saya yakin dan percaya, potensi wilayah kita besar, harga tanah terjangkau," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ketika memb (19/5/2025).

Acara pameran yang digelar Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu strategi untuk mempertemukan masyarakat selaku konsumen dengan produsen perumahan. Luthfi menilai bahwa forum semacam ini sangat efektif dalam mendorong percepatan transaksi perumahan, baik di segmen subsidi maupun non-subsidi.

"Di Jawa Tengah, kebutuhan perumahan ini sangat besar sekali. Terbukti saat kami melakukan pengecekan di beberapa stan, baik rumah subsidi maupun tidak, rata-rata per hari ini laku 15-16 rumah. Artinya, pameran ini sangat mendukung sekali terjadinya transaksi," ujar Luthfi.

Pameran itu diikuti oleh 24 pengembang perumahan di Jawa Tengah, baik perumahan subsidi maupun komersil. Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memperbanyak kegiatan semacam itu sebagai bentuk dukungan pemasaran sekaligus upaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Koordinator Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 silam para pengembang di Jawa Tengah berhasil memenuhi 14.000 kebutuhan rumah baru. Melalui kegiatan Jateng Omah Expo 2025, diharapkan target 18.000 rumah baru dapat dipenuhi pada tahun ini.

Eko menambahkan bahwa prospek capaian target tahun ini didukung oleh kebijakan terbaru pemerintah terkait rumah subsidi. Penyesuaian batas penghasilan maksimal penerima rumah subsidi dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta dinilai akan memperluas segmen pasar yang dapat mengakses program tersebut.

"Kendalanya saat ini memang saat ini perekonomian kita lagi lesu. Itu sebagai tantangan bagi kami untuk tetap bergerak sehingga kebutuhan rumah sendiri kami genjot untuk terserap secara maksimal," jelas Eko saat ditemui wartawan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dandan Hindayana mengungkapkan bahwa 60 persen anak-anak di Indonesia tidak memiliki akses untuk mengonsumsi gizi yang seimbang.

Menurutnya, sebagian besar anak di Indonesia cenderung mengonsumsi makanan yang hanya mengandung karbohidrat, sementara asupan protein dan nutrisi lainnya masih sangat kurang.

"Bahkan, anak-anak itu tidak mampu beli dan minum susu," kata Dadan saat memberikan sambutan dalam acara ‘Kick-off Piloting Perluasan Keterlibatan UMKM dalam Program MBG’ di Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Senin (19/5/2025).

Dadan menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan anak-anak yang saat ini masih dalam kandungan hingga mereka berada di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dalam dua puluh tahun mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN berupaya melakukan intervensi dalam pemenuhan gizi yang seimbang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Karena apa, kalau gizinya tidak terpenuhi maka Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang tidak produktif," tutur Dadan.

Dadan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut, dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menjelaskan, dampak dari program ini tidak hanya berfokus pada kepentingan anak-anak menuju Indonesia emas, tetapi juga pada pemerataan ekonomi.

Saat ini, terdapat sekitar 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Dadan menyebutkan bahwa seluruh supplier yang terlibat dalam distribusi MBG adalah pelaku UMKM.

Mereka bekerja sama dengan MBG untuk menyuplai bahan baku seperti sayur, telur, daging, tahu, dan tempe.

“Di setiap SPPG dibutuhkan minimal 15 supplier, dan rata-rata adalah UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700-an yang terlibat dalam rantai pasok makanan bergizi, selain koperasi dan lain-lain,” jelas Dadan.

Ia menambahkan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini sudah mencapai hampir 52 ribu orang, dan target tahun ini adalah untuk memiliki 30 ribu SPPG yang akan melibatkan hampir 1,5 juta pekerja.

Di Kabupaten Bandung, saat ini dibutuhkan 361 SPPG untuk menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah.

Dadan berharap dari SPPG tersebut dapat menghasilkan Rp 361 miliar untuk para pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Ini ada di wilayah Kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, dan akan ada uang ke Kabupaten Bandung itu Rp361 miliar,” ujarnya.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Warga di Jalan Cagak, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, resah dengan adanya serangan ribuan ulat bulu berukuran besar yang sudah terjadi sejak tiga hari terakhir.

Ulat bulu berukuran cukup besar itu tak hanya memenuhi pepohonan, tetapi juga mulai masuk ke area jalan hingga permukiman warga.

Tokoh masyarakat Desa Sukajadi, Dede Suhendar, mengatakan situasi ini membuat warga merasa cemas dan ketakutan, khususnya warga yang memiliki fobia terhadap ulat.

"Serangan ulat bulu yang jumlahnya ribuan ini sangat mengganggu aktivitas kami. Malah, ada warga yang sampai takut keluar rumah dan mengganggu aktivitas sehari-hari," ujar Dede kepada Kompas.com di salah satu warung kopi di Kecamatan Darmaraja, Senin (19/5/2025) sore.

Dede menuturkan serangan ulat bulu ini pertama kali terlihat di pohon jambu mete.

Lalu, sehari berikutnya, jumlah ulat bulu semakin banyak dan mulai berpindah ke pohon-pohon lain hingga mendekati rumah-rumah warga.

"Yang bikin khawatir, jumlahnya sangat banyak dan penampakannya cukup menggelikan. Ini membuat sebagian warga merasa tidak nyaman," tutur Dede.

Dede menyebutkan mayoritas warga Desa Sukajadi merupakan petani yang bercocok tanam sayur mayur.

Karena itu, adanya serangan ulat bulu berukuran besar ini membuat warga resah.

"Kami telah melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa, dan dari desa katanya sudah diteruskan ke UPTD Pertanian," sebut Dede.

Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan konkret dari instansi terkait.

Bahkan, laporan yang diajukan ke pihak pemadam kebakaran pun belum membuahkan hasil karena keterbatasan alat penyemprotan khusus serangga.

"Kami berharap pihak terkait bisa segera turun tangan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, melainkan potensi ancaman bagi kesehatan lingkungan," ujar Dede.

Selain itu, warga berharap agar dinas terkait melakukan penanganan secara serius untuk mengatasi serangan ulat bulu yang tiba-tiba ini.

"Iya, harus ada penanganan serius karena upaya warga untuk memberantasnya ini cukup sulit," kata Dede.

Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengkritisi Peta Jalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) soal program 3 Juta Rumah.

Yanuar mengatakan, Peta Jalan tersebut malah membuat akses masyarakat untuk memiliki rumah semakin sulit.

Pasalnya, akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak pada periode 2025-2029 hanya naik 1,7 persen.

Yanuar membandingkan, pada pemerintahan sebelumnya dengan target 1 Juta Rumah, peningkatan akses kepemilikan rumah mencapai angka 2,6 persen.

"Dari situ saja kita sudah mulai melihat harusnya orang semakin mudah mendapatkan akses ketika jumlah ini diperbesar," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Kementerian PKP di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (19/05/2025).

Selain itu, Yanuar juga mengkritisi upaya lain yang dicantumkan di dalam Peta Jalan 3 Juta Rumah.

Dalam Peta Jalan 3 Juta Rumah, Kementerian PKP membagi pelaksanaan program menjadi dua, yakni modal dasar menangani sebanyak 269.779 unit rumah dan upaya lain sebanyak 2.730.221 unit rumah.

"Ini angka Pak, angka ini cuma capaian Pak, KPI-nya enggak ada, berapa rupiahnya," ujarnya kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.

Bahkan, Yanuar juga mengkritisi kerja Kementerian PKP yang lebih seperti pertunjukan tunggal atau one man show dan tidak melibatkan sebuah organisasi yang kuat.

"Saya melihat kok ini Pak Menteri mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 Juta ini kok jadi omon-omon gitu," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan Peta Jalan 3 Juta Rumah.

Maruarar menjelaskan bahwa ia membagi tugasnya dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dengan pembagian 2 juta rumah menjadi tanggung jawabnya dan 1 juta lainnya untuk investasi dari luar negeri yang menjadi tanggung jawab Fahri Hamzah.

"Saya juga optimis tentu dengan teman-teman dengan kerja keras, jujur, transparan. Kami yakin kami bisa mencapai itu dengan kerja keras," katanya.

Ia juga mengatakan siap bila harus digeser dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami pembantu Presiden, tidak usah ragu-ragu Pak, kapanpun kami di-reshuffle kami siap," cetus Maruarar.

Pematangsiantar (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa sekolah dasar sampai menengah kejuruan mulai disalurkan di Kota Pematangsiantar, Senin (19/5).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Dinda menyebut sebanyak 2.081 porsi MBG disalurkan ke jenjang SD-SMK.

Sekolah penerima penyaluran MBG, yakni SDN 122380 sebanyak 159 porsi, SDN 122381 (116 porsi), SDN Percontohan (323 porsi), SD Swasta GKPS 1 (116 porsi), SMPN 7 (504 porsi), dan SMKN 1 (863 porsi).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Muhammad Hamdani Lubis menuturkan, program MBG Presiden Prabowo Subianto, dapat mengatur pola makan pelajar dengan lebih baik.

Program MBG katanya, juga membantu pelajar, khususnya di Kota Pematangsiantar untuk lebih fokus dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mencecar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait dengan peta jalan pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berpandangan bahwa peta jalan yang disampaikan Kementerian PKP masih belum komprehensif, lantaran tidak mencantumkan kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Di samping itu, anggota dewan juga skeptis dengan pencapaian program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku tetap optimistis dapat mencapai target pembangunan 3 juta rumah sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Menteri yang akrab Ara ini juga menyanggupi jika dicopot dari jabatannya dan hengkang dari Kabinet Merah Putih besutan Prabowo apabila tugas-tugas tersebut tidak mampu dicapai.

“Kami yakin kami bisa mencapai itu dengan kerja keras dan kalau pada waktunya kami tidak yakin, kami siap [di reshuffle]. Kami pembantu Presiden, tidak usah ragu-ragu pak, kapan pun kami di-reshuffle kami siap,” kata Ara dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Dalam rapat tersebut, kritik mengenai kinerja Kementerian PKP pertama kali dilontarkan oleh Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo.

Yanuar menyebut program 3 juta rumah memiliki banyak tantangan besar yang belum mampu diatasi oleh Kementerian PKP.

“Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain [investasi], ini saya melihat kok ini Pak Menteri kalau kita mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon,” tegasnya dalam RDP Komisi V bersama Menteri PKP, Senin (19/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP), Haryanto yang menilai target 3 juta rumah saat ini hanya bersifat klaim dan tidak didasarkan pada kemampuan pendanaan yang ada.

Pada saat yang sama, dirinya juga mengkritik peta jalan yang dibentuk Kementerian PKP lantaran dinilai tidak detail menjabarkan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

“Angka ini sifatnya baru berupa klaim, belum detail yang dibiayi pemerintah berapa? kemudian tanggung jawab investor berapa? Kemudian langkah-langkah kalau tidak mencapai nanti bagaimana? itu belum ada,” ujarnya.

Dia lantas mencontohkan, apabila pembangunan 3 juta rumah didasarkan menggunakan kebutuhan pembiayaan untuk renovasi BSPS senilai Rp20 juta, Kementerian PKP perlu mencari tambahan anggaran mencapai Rp60 triliun.

Oleh karena itu, tambah Haryanto, pemerintah perlu merevisi target tersebut dan lebih fokus melakukan pengembangan perencanaan program 3 juta rumah secara lebih mendalam.

“Oleh karena itu, menurut kami seyogyanya kita tak perlu prencanaan yang begitu besar tapi realisasinya bisa terlaksana,” pungkasnya.