JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Jawa Barat menjadi daerah dengan penyaluran rumah subsidi terbanyak se-Indonesia.

Ini disampaikan Ara saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

"Dan ini bagaimana memang kalau kita lihat dari pengalaman BP Tapera selama ini, paling banyak start-up-an di Jawa Barat ya," ungkap Ara.

Dengan jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa, artinya sekitar 18 persen hingga 19 persen penyaluran rumah subsidi di Indonesia terpusat di Jawa Barat.

Sejauh ini, Kementerian PKP membagi kuota Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi.

Mulai dari masing-masing rumah subsidi bagi nelayan, buruh, petani. Lalu, pekerja ekonomi kreatif seperti kuliner sebanyak 3.000 rumah subsidi.

Kemudian, nantinya juga akan diberikan lagi bagi keluarga berencana (KB).

Adapun belum lama ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Kupang -

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, mengecek perumahan untuk eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang. Zet memantau langsung progres serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

Total ada sebanyak 2.100 rumah yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2022-2023. Sayang, kondisi perumahan banyak yang rusak meski belum diserahterimakan.

"Saya melihat langsung kondisi pembangunan ini dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya bangunan yang sudah mengalami retak, padahal belum diserahterimakan," ujar Zet dalam siaran pers yang diterima detikBali, Jumat (20/2/2025).

Hasil pemantauan Zet, kondisi bangunan jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Zet menduga kemungkinan ada beberapa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.

"Pengawasan harus lebih ketat karena pemborosan anggaran. Memang belum tentu korupsi, tetapi pengurangan mutu pekerjaan bisa menjadi indikasi korupsi. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang akan menempati rumah ini," tegas Zet.

Zet menegaskan tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Kejati NTT akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan segera dilakukan sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan akan bertindak sesuai hukum yang berlaku bila terjadi kelalaian dalam pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timtim itu.

"Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan para pejuang eks Timor-Timor. Oleh karena itu, kami memastikan proyek ini harus berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik," jelas Zet.

Menurut Zet, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek harus menjadi prioritas utama agar sesuai dengan standar. Ia berharap proyek itu tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian bagi para pejuang eks Timtim, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagai informasi, pembangunan 2.100 rumah khusus ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe rumah instan sederhana sehat (RISHA) 36.

Setiap unit dibangun di atas lahan kaveling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN 2022 dan 2023.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur permukiman, seperti pematangan lahan, kaveling, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.

Pengerjaan paket satu sebanyak 727 rumah dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 141,9 miliar. Jangka waktu kontrak sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Progres fisik capai 99,69 persen.

Selanjutnya, paket dua sebanyak 687 rumah dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 136,9 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Februari 2025.

Sementara untuk paket 3 sebanyak 686 rumah dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 143,8 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai 31 Maret 2025.

Konsultan Manajemen Konstruksi dipercayakan kepada PT Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT Hegar Daya.

(iws/iws)

Jakarta - Data dari Global Nutrition Report 2023 menunjukkan bahwa 24,4% anak Indonesia mengalami stunting, sementara 10,2% menderita gizi kurang. Makan siang gratis yang bergizi seimbang dapat membantu mengurangi angka tersebut. Penelitian oleh World Food Programme juga menemukan bahwa pemberian makan siang sekolah dapat meningkatkan asupan energi anak hingga 20–30%, memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan nutrisi harian.

Program serupa di negara lain memberikan hasil yang menjanjikan. Di India, program Mid-Day Meal Scheme meningkatkan kehadiran siswa hingga 9,3% di daerah pedesaan (data: World Bank). Hal ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendorong anak-anak untuk tetap sekolah.

Jika program ini melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan, akan ada dampak positif pada sektor ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan makan siang sekolah di Brasil (Programa Nacional de Alimentacao Escolar) meningkatkan pendapatan petani kecil karena pemerintah membeli bahan pangan secara lokal. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia untuk memberdayakan petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengelolaan yang Baik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai sebuah revolusi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Meskipun program makan siang gratis ini memiliki banyak manfaat, implementasinya membutuhkan pengelolaan yang baik. Tantangan utama adalah memastikan distribusi yang merata, kualitas makanan yang sesuai standar gizi, dan keberlanjutan pendanaan. Di Brebes, Jawa Tengah, uji coba makan gratis menunjukkan beberapa sekolah mengalami keterlambatan distribusi makanan, terutama di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.

Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk menyimpan atau mempersiapkan makanan. Di Makassar, misalnya, menu makanan disiapkan oleh pihak ketiga, yang kadang mengalami kendala operasional. Uji coba di Makassar menunjukkan bahwa beberapa siswa kurang menyukai lauk tertentu, seperti sayuran, sehingga makanan terbuang sia-sia. Hal ini mencerminkan kurangnya penyesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal.

Belum Selalu Seimbang

Laporan di beberapa daerah menunjukkan bahwa meski program bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi, komposisi menu belum selalu seimbang. Misalnya, ada makanan yang kekurangan protein atau sayuran segar. Di Makassar, anggaran per porsi makanan dipotong dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000, yang berdampak pada kualitas bahan makanan yang disediakan. Dengan harga yang lebih rendah, sulit untuk memastikan menu tetap bergizi seimbang.

Beberapa daerah melibatkan donatur atau sponsor untuk menutup kekurangan biaya, yang membuat keberlanjutan program bergantung pada pihak luar.

Di beberapa sekolah, anak-anak lebih memilih makanan yang digoreng atau memiliki rasa gurih dibandingkan makanan sehat seperti sayuran rebus. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi tentang pentingnya gizi.

Dalam beberapa program bantuan makanan sebelumnya, ditemukan kasus mark up harga bahan makanan atau pengadaan fiktif. Risiko ini juga bisa terjadi dalam program makan siang gratis jika pengawasan kurang ketat.

Peningkatan infrastruktur seperti menyediakan dapur sekolah atau fasilitas penyimpanan makanan yang layak, terutama di daerah terpencil. Edukasi gizi dengan melibatkan guru, orangtua, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat.

Pemerintah perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk menjaga kualitas makanan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi monitoring untuk memantau distribusi, pengadaan, dan kualitas makanan diharapkan mampu mengatasi kekurangan revolusi makan gratis ini. Dengan mengatasi kekurangan ini, program makan siang gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi siswa dan masyarakat.

Tundung MemoloKepala SMPN 3 Satap Sapuran Wonosobo

(mmu/mmu)

Pemerintah telah resmi menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah.

Penghapusan kedua retribusi itu ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah itu ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Selain itu, untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperboleh adalah 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 meter persegi.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan. Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.