Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Kemarin kembali muncul kabar anak-anak keracunan makanan di salah satu sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian tersebut langsung memicu keresahan dan tudingan terhadap dapur penyedia makanan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seolah-olah SPPG menjadi satu-satunya sumber masalah.

Padahal, sekolah-sekolah lain yang dilayani oleh SPPG yang sama tidak mengalami keluhan serupa. Ini seharusnya menjadi isyarat bahwa penyebab insiden tersebut mungkin lebih kompleks dari sekadar kesalahan di dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya telah menerapkan standar yang sangat ketat dalam pengelolaan dapur MBG. Keputusan Kepala BGN Nomor 17.1 Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan operasional dapur yang higienis dan aman. Ada pelaksanaan verifikasi SPPG untuk bisa melayani MBG.

Dalam dokumen tersebut, setiap dapur SPPG wajib dirancang dengan alur kerja yang mencegah kontaminasi silang. Penempatan ruang mulai dari penyortiran bahan, ruang masak, hingga ruang pengemasan diatur secara rinci untuk memastikan setiap proses berjalan dalam lingkungan yang terkendali.

Peralatan yang digunakan dapur SPPG juga wajib berbahan food grade. Sementara lokasi dapur harus jauh dari kawasan banjir, tempat pembuangan sampah, dan peternakan hewan. Bahkan, kendaraan distribusi makanan pun diwajibkan tertutup, bersih, dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan.

Fasilitas seperti APAR, insect killer, dan sistem pembuangan limbah juga merupakan kelengkapan wajib dalam dapur SPPG.

Dengan sistem seketat ini, wajar jika kita bertanya: Bagaimana mungkin masih terjadi kasus keracunan makanan? Di sinilah pentingnya pemahaman yang lebih luas tentang rantai distribusi makanan.

Fakta bahwa hanya satu dari sepuluh atau lima belas sekolah yang mengalami masalah, padahal semuanya dilayani oleh dapur SPPG yang sama, menunjukkan adanya kemungkinan besar bahwa kontaminasi terjadi di luar dapur.

Makanan yang diproduksi secara aman di dapur bisa saja mengalami kontaminasi setelah keluar dari sana. Dalam beberapa kasus, makanan mungkin tiba di sekolah setelah menempuh perjalanan panjang dan berada terlalu lama dalam suhu ruang, terutama jika sekolah tersebut berada di titik akhir rute distribusi.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa sekolah tidak langsung menyajikan makanan, atau menyimpannya di tempat yang tidak higienis. Lebih jauh lagi, proses pembagian makanan oleh petugas sekolah yang tidak mencuci tangan atau menggunakan alat makan yang kotor juga bisa memicu kontaminasi. Bahkan, bisa jadi makanan MBG yang sejatinya aman dikonsumsi bercampur dengan jajanan luar yang tidak sehat.

Tuduhan sepihak terhadap BGN dan dapur SPPG, tanpa kajian menyeluruh, justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap program yang sangat dibutuhkan oleh jutaan anak Indonesia ini.

Keracunan makanan adalah insiden serius yang patut diselidiki secara tuntas. Namun, tuduhan harus didasarkan pada bukti, bukan pada asumsi.

BGN telah menyediakan sistem pengawasan, verifikasi, dan standar operasional yang komprehensif. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menjaga keamanan makanan sepanjang rantai distribusi hingga sampai ke tangan anak-anak.

Program Makan Bergizi Gratis adalah terobosan besar dalam perjuangan memberantas kelaparan dan malnutrisi. Program ini menyasar langsung kepada anak Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Ia adalah harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Jangan kita goyahkan pondasinya dengan prasangka, tetapi mari kita jaga dengan pengetahuan, kerja sama, dan komitmen bersama. Isu lainnya adalah target yang belum 100% tepat sasaran, maka mari kita benahi, sehingga program ini menyasar target yang tepat dengan dana yang efisien.

Ahmad Syafiq.Guru Besar Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — BPK menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2024 (unaudited) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Kantor Pusat BPK pada hari ini, Jumat (21/3/2025).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini memiliki keistimewaan tersendiri, berlangsung di tengah transisi kepemimpinan nasional dan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga akuntabilitas.

BPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan menyerahkan LKPP tepat waktu serta diharapkan kualitas pelaporan akan semakin meneguhkan kepercayaan publik.

“Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Dalam menghadapi tantangan di masa transisi, BPK juga mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah yangmelakukan mitigasi risiko melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) pada masa transisi.

Selain itu, juga menunjuk K/L pengampu yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hingga proses likuidasi K/L yang lama selesai.

Sesuai ketentuan PMK tersebut, pengalihan status penggunaan BMN dilakukan setelah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPP Tahun 2024 selesai dilakukan.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini, BPK juga akan melaksanakan Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

Reviu ini bertujuan memberikan simpulan komprehensif atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat, mengacu pada standar internasional seperti IMF Fiscal Transparency Code 2019 IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, serta praktik terbaik yang berlaku secara global.

Reviu Transparansi Fiskal ini adalah wujud nyata komitmen BPK dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh INTOSAI P-12 tentang Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, yakni untuk mampu memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan warga negara.

Pemeriksaan Badan Gizi Nasional, Hibah Pemda untuk Pilkada, dll.

BPK juga akan memeriksa berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama 2024, termasuk pembentukan Bagian Anggaran atau entitas pelaporan baru seperti Badan Gizi Nasional dan Badan Karantina Nasional, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pilkada serentak, serta kelanjutan kebijakan penerapan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pada pemeriksaan LKPP 2024, BPK akan memfokuskan pemeriksaan pada beberapa hal antara lain, akurasi penyajian saldo akun LKPP, akurasi perhitungan realisasi defisit APBN dan mandatory spending bidang pendidikan.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap keberadaan, kelengkapan, akurasi, serta hak dan kewajiban atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta saldo kas dan rekening bank milik/dikuasai Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk rekening penampungan dana RPATA serta penilaian, penyajian dan pengungkapan atas Investasi Pemerintah, baik Investasi Permanen maupun Investasi Non Permanen.

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2024, BPK menerapkan pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan BPK dalam penerapan Risk-Based Audit pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024 antara lain, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilaksanakan BPK pada tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2024.

Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bikin geger. Nilainya anjlok hingga di atas 5% dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengambil langkah pembekuan sementara perdagangan atau trading halt.

Pada penutupan perdagangan Sesi I, IHSG ambruk lebih dari 6,12% ke level 6.076. Beberapa saham tercatat melemah seiring dengan anjloknya IHSG. Data RTI Business pukul 11.56 WIB mencatat, 616 saham melemah, 166 saham stagnan, dan 67 saham menguat.

Sementara itu, berdasarkan data perdagangan Stockbit pukul 12.04 WIB tercatat 11 sektor saham anjlok pada perdagangan sesi I, yakni teknologi turun 12,46%, energi 6,24%, keuangan 3,86%, kesehatan 3,75%, infrastruktur 5,01%, transportasi 3,38%, bahan baku 9 78%, industri 2,90%, cyclical 5,24%, properti 5,30%, dan non-cyclical 3,87%.

Kondisi IHSG rupanya pernah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Prabowo mengatakan pernah mendapat ancaman berupa pelemahan IHSG karena punya program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Prabowo, program-program yang dia bawa untuk memimpin Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Meski mendapat ancaman, Prabowo sendiri tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya tak semua orang punya saham, artinya bila pasar saham jatuh, tak semua masyarakat terkena imbasnya.

Dia berkelakar dirinya pun tak punya saham, bahkan banyak masyarakat kecil juga tak punya saham. Jadi kemungkinan yang terkena dampak cuma para pemain bursa saja.

"Ada ancaman ke ekonomi, 'Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.' Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang terdampak)," kata Prabowo dalam pidatonya kala itu.

Dia melanjutkan bila ada orang kecil dengan modal minim main saham pun sudah pasti kalah dan tidak untung. Prabowo menilai bursa saham dengan judi, hanya bandar besar yang kuat saja yang bisa menang.

"Kalau main-main saham itu, kalau orang kecil pasti kalah itu, untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi itu. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan," papar Prabowo.

Dia pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan beberapa jajarannya yang kemungkinan banyak jadi pemain di bursa saham. Pertama, ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah yang disebut Prabowo. "Siapa yang main bursa ini menteri-menteri? Ngaku. Fahri Hamzah juga kayaknya dia," canda Prabowo diikuti tawa hadirin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut dibawa-bawa Prabowo. Malah dia menyebut jangan-jangan Trenggono sudah punya algoritmanya sendiri dalam bermain saham.

"Pak Trenggono itu batuk-batuk itu. Hehehe... Jangan-jangan pak Trenggono itu punya algoritma," kelakar Prabowo lagi.

Lihat juga Video: IHSG Sempat Anjlok, DPR Sidak Kantor Bursa Efek Indonesia

Proyek 3 juta rumah per tahun diminati investor dari sejumlah negara. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara yang telah berkomitmen berinvestasi dalam proyek itu yakni Qatar dan United Arab Emirates (UAE).

Ketua Satuan Tugas Perumahan itu menyebut, pemerintah Qatar berkomitmen mengucurkan dana untuk pembangunan 3 sampai 5 juta unit rumah. Sementara UAE diyakini akan mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

"Baru negara Qatar. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," kata Hashim, dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Hashim menyebut telah melobi-lobi pemerintah dan pengusaha China untuk berinvestasi dalam proyek itu. Dia mengatakan ada sinyal keinginan dari negara tersebut, mengingat sektor properti di China tengah terpuruk.

"Saya sudah ke China tiga kali tahun ini dan pemerintah China, perusahaan konstruksi China sangat, sangat ingin datang ke Indonesia. Mengapa? Karena sektor konstruksi China sedang lesu. Mereka mencari pasar lain. Jadi kami datang di waktu yang tepat," ungkapnya.

Untuk proyek 3 juta rumah ini, Hashim mengatakan akan dibangun dalam waktu 10 tahun. Artinya jika per tahunnya 3 juta rumah, akan terdapat 30 juta unit rumah baru.

Proyek ini diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hashim menyebut, penambahannya mencapai 2% sampai 2,5%.

"Kami menargetkan dapat melakukan selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti (akan ada) 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2% hingga 2,5%," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikproperti, Hashim juga telah mengatakan ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kontribusi investor dibutuhkan karena pembangunan proyek itu akan memakan dana mencapai Rp 900 triliun.

"Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan realisasi penerima program makan bergizi gratis (MBG) mencapai 730 ribu orang per awal Februari 2025. Angka tersebut masih mencakup 0,8% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 82,9 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Dadan menambahkan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Menurut Dadan, selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

Nantinya, setiap siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya pun akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi setelah investor ramai-ramai menunda proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sarman mengatakan pemerintah harus mencari tahu akar permasalahan dari aksi itu. Dengan demikian, pemerintah bisa menyikapi proyek-proyek IKN yang hanya berhenti di tahap groundbreaking.

"Saya rasa ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah dan jug[a terhadap badan Otorita IKN dalam hal ini," kata Sarman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).

Dia berkata sebaiknya pemerintah mengundang para investor yang proyeknya mandek di IKN. Dua pihak harua bicara untuk mengetahui hambatan yang ada di IKN.

Sarman berkata sebenarnya Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmen melanjutkan IKN. Namun, mungkin ada beberapa hambatan yang dialami investor selama ini. Hal itu hanya bisa diketahui bila pemerintah dan investor duduk bersama membahas ganjalannya.

"Karena bagi pengusaha kan mungkin apakah ini ada faktor masalah perizinan, apakah tata ruangnya, kemudian apakah ada faktor masalah lahannya, status tanahnya, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain," ujar Sarman.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap banyak proyek swasta di IKN yang belum dilanjutkan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," ucap Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Otorita IKN mencatat pembangunan IKN sudah memakan anggaran Rp147,41 triliun. Jumlah itu masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN sekitar Rp89 triliun.

Adapun pembangunan IKN yang didanai swasta baru Rp58,41 triliun. Jumlah itu jauh di bawah target investasi IKN tahun 2024 sebesar Rp100 triliun.

Komposisi pendanaan juga belum sesuai mimpi Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Jokowi menyebut IKN butuh Rp460 triliun hingga 2045. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya dari investasi swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan, upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.

“Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.

Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.

“Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas," ujar dia.

"Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.

Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.

Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.

“Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

"Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini," ujar Budiman.

"Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos," imbuhnya.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin awal pekan ini memunculkan gagasan agar dana zakat bisa juga dipakai untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, usul yang disampaikan senator dari dapil Bengkulu itu tak mendapatkan respons mulus termasuk dari pemangku kepentingan zakat seperti Majelis Ulama Islam (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga ormas-ormas Islam.

Selain itu dari pihak istana, Presiden RI Subianto dan KSP AM Putranto pun sejauh ini menyatakan isyarat bahwa pemerintah sudah siap untuk memberi makan gratis anak-anak Indonesia pada 2025 ini.

Merespons hal-hal tersebut, Sultan Najamudin mengaku tak masalah, dan berdalih hanya sekedar mengusulkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program MBG tersebut.

"Kita tidak masalah jika istana tidak berkenan dengan usulan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk MBG," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," imbuhnya.

Lantas bagaimanakah respons dari parpol-parpol pemilik kursi di DPR RI atas usul Ketua DPD tersebut agar dana zakat dipakai untuk program MBG?

Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina meminta pemerintah berhati-hati terkait usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia menegaskan pengunaan dana zakat sudah diatur secara hukum agama dan negara.Ia menilai pendanaan program MBG litu berasal dari APBN, atau sumber lain seperti dana tanggung jawab perusahaan (CSR) ketimbang merongrong dana zakat yang sudah diatur siapa penerimanya oleh agama."Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik," kata Selly dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Apalagi, kata dia, penggunaan dana zakat telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Ia menjelaskan UU tersebut mengatur zakat dikelola lembaga zakat yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan.

"Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan," jelas dia.

"Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampe abuse of power dalam kewenangannya," sambungnya.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membantu program MBG.

Dia meminta pemerintah mengoptimalkan anggaran pelaksanaan MBG yang telah tersedia dalam APBN dan telah disetujui DPR.

"Jadi saya setuju dengan Pak Muhaimin Iskandar Menko (Pemberdayaan Masyarakat) kita itu yang beliau juga secara terbuka menolak makan bergizi gratis dari atau dengan sumber dari zakat," kata HNW saat dihubungi, Kamis lalu.

HNW menilai APBN dan dana zakat telah memiliki peruntukannya masing-masing yang telah diatur melalui undang-undang dan tidak bisa dicampuradukkan.

HNW menilai pemerintah tidak perlu melanggar regulasi dan peruntukkan yang telah disetujui sebelumnya untuk menyukseskan MBG.

"APBN sudah ada peruntukannya dan ajaran agama dalam konteks zakat sudah ada peruntukkannya, bahwa zakat membantu kemiskinan benar, tetapi kalau programnya adalah makan bergizi gratis, itu adalah program dari APBN," ujar dia.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan zakat merupakan wilayah agama, sehingga harus dibahas ulama dulu sebelum digolkan membantu program MBG. 

Oelh karena itu, menurut Saleh, usulan Ketua DPD itu tak bisa direalisasikan terburu-buru tanpa ada kajian dari para ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (16/1).

Namun, secara hukum Islam, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah mempertanyakan apakah semua penerima program MBG masuk dalam mustahiq atau kelompok penerima zakat.

Dalam Islam, kata dia, ada delapan kelompok penerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fi sabililllah, dan ibnu sabil.

"Apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat? Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu?" kata Ketua Komisi VII DPR tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Mohammad Toha menilai usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG adalah salah kaprah dan tidak tepat.

Dia juga menilai usulan menjadikan dana zakat masyarakat untuk mendanai program MBG tu melenceng dari program Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama 6 bulan," ujar Moh Toha, Kamis lalu.

Dia mengatakan apa yang mendasari program MBG itu masih membutuhkan dana zakat masyarakat, karena DPR sudah menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintahan Prabowo yakni Rp71 triliun untuk enam bulan.

Dan, lanjutnya, akan pula ditambah bertahap anggaran untuk program janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 tersebut.

Oleh karena itu, dia heran apa yang menjadi dasar usul yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin pada awal pekan ini.

"Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama enam bulan. Ada juga rencana penambahan Rp 140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024. Kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat? Ini seperti mimpi di siang bolong," ujar Toha.

Menurut Toha, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Jadi, katanya, sumber anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu sudah sangat jelas.

Toha yakin pemerintah akan bertanggung jawab dan memiliki skema untuk menyukseskan program MBG dengan anggaran yang telah disediakan.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1) seperti dikutip dari detik.com.

Selain itu, Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan program MBG telah dianggarkan negara. Namun, menurutnya, Baznas bisa saja tak keberatan jika pembiayaan MBG dengan dana zakat itu dilakukan untuk mereka yang tergolong penerima zaka t(asnaf).

"Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Baznas tidak keberatan," kata dia yang juga anggota Komisi I DPR itu di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

"Mereka yang berhak siapa? yakni orang-orang yang digolongkan mendapatkan antara lain fakir miskin," sambung Ketua MPR tersebut.

Di sisi lain, Muzani menegaskan harus ada kepastian apakah pemberi zakat rela jika diperuntukkan membantu program MBG.

[Gambas:Photo CNN]

Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Harga rumah subsidi untuk tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kini masuk ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo.

Haryo mengatakan, untuk menyesuaikan harga rumah subsidi perlu dikeluarkan peraturan menteri terkait. Hingga saat ini, kata Haryo, pihaknya masih belum mendiskusikan perihal penyesuaian harga rumah subsidi.

"(Harga rumah subsidi) masih pakai yang lama ya," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ia mengaku, pihaknya sudah mendapat beberapa usulan dari pengembang terkait dengan penyesuaian harga rumah subsidi. Namun sampai saat ini masih belum dibahas.

"Sudah disampaikan (usulan penyesuaian harga) tapi belum, belum dibahas. Nanti tanya Pak Menteri," katanya.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, harga batas jual rumah subsidi untuk tahun 2023 saja, tetapi hingga 2024. Berikut ini daftar harga batas jual rumah subsidi 2024.

Daftar Harga Rumah Subsidi 2024:

1. Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.

2. Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.

3. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.

4. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.

5. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.