BANDUNG, KOMPAS.com - Bau tak sedap yang menyengat menyelimuti Komplek Panghegar Permai, yang terletak di sekitar Pasar Gedebage, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2029).

Sumber bau tersebut berasal dari tumpukan sampah yang berada di belakang pasar.

Bau tidak sedap tersebut dapat tercium hingga jarak satu kilometer dari lokasi tumpukan sampah, terutama ketika angin berembus.

Hal ini dikeluhkan oleh warga setempat, Fina Monika (33), yang menyatakan bahwa hampir seluruh warga kompleks merasakan dampak dari bau yang sudah berlangsung lama.

"Sebenarnya, bau sampah itu sudah lama. Saya saja sudah 20 tahun lebih tinggal di sini. Baunya itu sampai ke area depan kompleks," ungkap Fina kepada Kompas.com, Senin pagi.

Dia menambahkan bahwa meskipun masalah ini sudah lama ada, bau paling menyengat terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Fina, hal ini disebabkan oleh tumpukan sampah yang semakin mendekat dan meluas.

"Kalau hujan itu bau banget. Sekarang makin parah," imbuhnya.

Warga lainnya, Azis Warno (29), juga mengeluhkan bau menyengat tersebut.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Tumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (28/4/2029).

Dia mengaku sudah merasa bosan dengan kondisi yang ada.

"Sudah pusing, maunya enggak bau lagi. Apalagi kalau sudah banjir, airnya sampai kesini," ungkapnya.

Iis Listyani (62), seorang pedagang gorengan yang lokasinya tidak jauh dari tumpukan sampah, menambahkan bahwa sampah di belakang Pasar Gedebage sangat melimpah.

"Saking penuhnya sampah, banyak yang terparkir di sekitar jalan Komplek Panghegar Permai," jelasnya.

Iis berharap agar masalah bau menyengat ini segera teratasi.

"Setiap hari seperti ini, apalagi kalau hujan dan ada pengedukan, minta ampun baunya. Semoga saja bisa cepat diberesin lah," tandasnya.

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

Pemerintah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Semenjak dua pekan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno saat mendampingi Wamen PPA Veronica Tan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, pagi tadi.

Noudhy mengungkapkan program MBG terus dilakukan secara bertahap.Sesuai agenda Badan Gizi Nasional (BGN) program MBG di mulai pada 6 Januari 2025 yang menyebar di 26 propinsi.

"Per 15 Januari 2025 sudah mencapai 31 propinsi. Titiknya juga terus diperluas termasuk targetnya di akhir 2025 ada 15 juta penerima manfaat.Target besarnya Pak Prabowo di tahun 2029 sudah 82,9 juta penerima manfaat," ujarnya kepada wartawan di SPPG Lanud Abdulrachman Saleh, Jumat (17/1/2025).

Menurut Noudhy, evaluasi dilakukan secara terus menerus dikarenakan MBG merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selama dua pekan pelaksanaan MBG, lanjut Noudhy, Badan Gizi Nasional terus meningkatkan kualitas pada semua titik SPPG. Termasuk tugas Kepala SPPG melihat sekolah dengan jarak maksimal 30 menit untuk menjaga kualitas makanan.

"Evaluasi yang kami lakukan terus-menerus, diperbaiki. MBG ini adalah program signature (unggulan) dari Presiden. Masuk program hasil terbaik cepat Pak Presiden. Jadi komitmennya akan terus dilanjutkan, apa yang perlu dievaluasi akan kami evaluasi," bebernya.

"Dan BGN dari dua minggu pelaksanaan terus meningkatkan kualitas pada tiap titik SPPG yang tersedia di daerah-daerah. Kepala SPPG yang bertugas melihat sekolah-sekolah di sekitaran titik SPPG dengan maksimal jarak antar 30 menit," pungkasnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini meluas tak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi bawah lima tahun (balita).

Pemenuhan kebutuhan gizi dimulai sejak masa golden age, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak yang dimulai sejak masa kehamilan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Prita Laura saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi, Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (10/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa MBG kini diberikan satu kali per pekan.

"Kami akan meningkatkan frekuensi MBG menjadi harian bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Lewat posyandu ini, kami ingin memastikan anak-anak dalam masa golden age mendapatkan gizi yang cukup sehingga terhindar dari stunting, obesitas, dan malnutrisi lainnya," ucap Prita.

SPPG Ciracas melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir, empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita menerima total 30 paket MBG.

Sementara di Posyandu Dahlia, 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita menerima total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas mendistribusikan 300 paket MBG ke tujuh posyandu.

Menu yang disiapkan para juru masak di dapur MBG Ciracas meliputi nasi putih, telur mentega, tumis labu siam dengan bakso, dan buah jeruk. Untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal, juga disediakan susu UHT.

Ahli gizi di SPPG memastikan bahwa menu tersebut mengandung karbohidrat minimal 200 gram per porsi untuk ibu hamil dan menyusui, serta 100 sampai 120 gram untuk balita.

Program MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan pemberdayaan ekonomi.

"Program MBG adalah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan SDM unggul. Pemenuhan gizi yang baik merupakan kunci utama untuk menciptakan SDM yang unggul," tutur Prita.

Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki peran krusial, terutama karena periode golden age anak terjadi dalam 1.000 HPK, sejak masih dalam kandungan hingga usia sekitar dua tahun.

Masa golden age merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan paling signifikan, di mana otak dan fisik anak berkembang secara optimal. Kepribadian, sikap, serta emosi anak juga mulai terbentuk di fase ini. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, dikhawatirkan perkembangan anak akan kurang maksimal.

“Kalau kita mengutip School Meals Coalition, melalui Program MBG ini, pemerintah memastikan akses cepat dan langsung terhadap makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prita.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menciptakan generasi emas yang siap membawa Indonesia menjadi negara maju.

Mengingat Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif pada masa depan.

Sebagai informasi, dalam acara pembagian MBG kali ini, juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putri Komarudin, serta Deputi Diseminasi Komunikasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.

Kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga masuk dalam penerima makan bergizi gratis yang mulai diberikan pada Jumat (10/1/2025). Salah satu lokasi yang menjadi tempat pemberian makan bergizi gratis yakni, di Kawasan Ciracas Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura menyebutkan program makan bergizi gratis tidak hanya tersedia bagi anak sekolah, tapi juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang disalurkan lewat posyandu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di masa emas.

"Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," kata Prita dalam keterangan resminya dikutip dari ANTARA, Jumat (10/1).

Kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui dijadwalkan diberikan satu kali dalam seminggu untuk masa awal berjalannya program ini. Ke depannya, kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapatkan paket MBG setiap hari.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi untuk pemberian kepada balita dan ibu hamil serta menyusui ini salah satunya adalah SPPG Ciracas.

Sejumlah Posyandu yang dilayani SPPG Ciracas, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia dengan detail di Posyandu Anyelir ada 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG.

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket MBG yang diberikan.

"Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu," katanya.

Ahli Gizi SPPG memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan sesuai petunjuk teknis. Ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita kandungan karbohidratnya cukup 100 sampai 120 gram.

"Program Presiden Prabowo Subianto ini adalah langkah strategis mewujudkan SDM unggul. Kualitas gizi merupakan kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu," kata Prita.

Video: Melihat Menu Makan Bergizi untuk Bumil-Busui di Ciracas

Video: Melihat Menu Makan Bergizi untuk Bumil-Busui di Ciracas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, melainkan juga ke ibu hamil. Per hari ini pemberian MBG untuk ibu hamil sudah dimulai di beberapa tempat, salah satunya di Ciracas, Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura mengungkapkan kebutuhan gizi dibutuhkan sejak periode golden age, yakni saat anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan yang terhitung sejak masih berada dalam kandungan. Maka dari itu Makan Bergizi Gratis juga diberikan untuk ibu hamil.

Prita hari ini meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil di Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya yang disalurkan oleh SPPG Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi ke beberapa posyandu. Dia mengatakan untuk saat ini Makan Bergizi akan diberikan kepada ibu hamil seminggu sekali, meski ke depannya ditargetkan diberikan setiap hari ke ibu hamil.

"Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depannya, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa goldenage, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," ujar Prita dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

SPPG Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas sejauh ini melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita, total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu.

Adapun menu makanan yang dibagikan hari ini mulai dari nasi putih, telur mentega, tumis labu siam bakso, dan buah jeruk. Guna memenuhi angka kecukupan gizi bagi kelompok khusus di posyandu ini, juga disediakan susu UHT kemasan.

Ahli Gizi SPPG juga sudah memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan hari ini sudah sesuai petunjuk teknis, antara lain ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita, kandungan karbohidratnya cukup 100-120 gram.

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras untuk program makan bergizi gratis pada awal 2025.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (3/12), Zulhas menyatakan produksi padi pada Januari dan Februari mendatang tidak mencukupi kebutuhan nasional.

"Jadi nanti Januari, Februari itu kita ada shortage produksi padi ya. Januari itu di bawah 2 juta (ton), 1,5 juta (ton). Februari di bawah 2 juta (ton), Kebutuhan kita 2,6 juta (ton)," ujar Zulhas.

Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk bantuan pangan bagi 16 juta warga setiap bulan pada Januari dan Februari.

"Waktu itu saya mengajukan untuk 16 juta orang di Januari, 16 juta di Februari. Berarti 160 ribu ton Januari, 160 ribu ton di Februari," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas harga beras jika terjadi kenaikan.

"Ada nanti SPHP. Kalau harga naik, agar stabil bisa operasi pasar itu SPHP. 150 ribu ton dan 150 ribu ton. Jadi 300 ribu ton tambah 320 ribu ton. Jadi ada 620 ribu ton yang harus keluar Januari dan Februari," jelasnya.

Zulhas menambahkan Bulog juga akan diminta menyerap lebih banyak beras menjelang puncak panen raya pada Maret hingga Mei 2025.

"Bulog harus menyerap lagi nanti karena panen raya di Maret, April, Mei. Itu kira-kira mungkin 1 juta (ton) lebih," imbuhnya.

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga