Samarinda -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

(zlf/das)

Pasuruan -

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarganya (Kemendukbangga)/Kepala BKBBN, Wihaji, melakukan pengecekkan langsung distribusi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pasuruan.

Wihaji memastikan bahwa distribusi paket MBG dilakukan langsung menyasar rumah warga ibu hamil, ibu menyusui dan balita (nonPaud), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Wihaji menuju lokasi distribusi di Jl. Sultan Agung IV No.2 Kecamatan Purworejo, menaiki motor KB lalu berjalan kaki. Ia didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan jajaran Forkompimda.

Wihaji menjelaskan bahwa arti dari ia menaiki motor dalam mengunjungi lokasi penerima merupakan contoh bagi kader KB. Nantinya para kader KB yang mendistribusikan menggunakan motor.

"Kan tidak mungkin tiap hari ibu hamil ngumpul, seperti pelaksanaan di sekolah. Jadi nantinya dari SPPG diantar ke rumah-rumah penerima," ujar wihaji.

Penerima program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sebanyak 10 persen dari penerima manfaat di daerah tersebut. Di Kota Pasuruan sekitar 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang akan menerima MBG.

"Nanti akan didistribusikan langsung oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari BKKBN. Kita juga akan pastikan apakah penerima merupakan KRS (Keluarga Resiko Stunting) karena harapannya mengurangi stunting dan dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi yang baik seperti harapan Bapak Presiden," tambah Wihaji.

Wihaji mengatakan jika distribusi ini masih tahap uji coba. Nantinya para kader yang mendistribusikan MBG ke rumah penerima manfaat juga akan mendapatkan pengganti transport.

Ia juga mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat MBG di Indonesia, sudah sekitar 20 ribu yang merasakan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Walaupun belum semuanya, saya pastikan step by step dapat terlaksana," katanya.

Wihaji juga menambahkan bahwa semangat Presiden ini bagaimana bayi, ibu hamil dapat asupan gizi yang baik.

"Potensi stunting itu di 1000 hari kehidupan. Mulai hamil sampai usia 2 tahun. Selama itu, kita pastikan kita layani dari MBG ini. Sehingga mulai dari hamil, menyusui, dan setelah 1 tahun sudah dapat makan nasi, kita layani lewat MBG ini, hingga sampai balita non Paud," pungkasnya.

Sebelum, mengunjungi lokasi Menteri Wihaji mengunjungi Dapur Umum SPPG (Sentra Pelayanan Program Gizi) yang berlokasi di Jl Sultan Agung.

(dpe/abq)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Selasa (6/5), mulai dari penjelasan Badan Gizi Nasional terkait serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar 3 persen hingga potensi penurunan biaya haji.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

1. Ini alasan BGN serap anggaran MBG baru 3 persen

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen karena tiga bulan pertama 2025 penerima manfaat hanya tiga juta orang dan setelah itu naik menjadi enam juta orang.

Demikian juga dengan sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masih sedikit karena yang baru dididik hanya dua ribu orang dan yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kepala BGN: Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di Cianjur negatif

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut hasil laboratorium kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, dinyatakan negatif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5), Dadan menyatakan kasus ini sudah memasuki minggu ketiga, dan ada dua sekolah yang terdampak dari sembilan sekolah.

Selengkapnya baca di sini.

3. Basarnas bantah praktik kanibalisasi alutsista SAR

Kepala Basarnas Mohamad Syafi’i membantah adanya praktik kanibalisasi alutsista SAR di lembaganya dan menegaskan bahwa operasional pesawat dan kapal tetap mengikuti prosedur standar keselamatan secara ketat.

Dugaan praktik kanibalisasi alutsista SAR ini menjadi salah satu poin pertanyaan dari Anggota Komisi V DPR RI Muhamad Lokot Nasution kepada Basarnas, saat agenda rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

4. KemenPPPA kecam kekerasan seksual anak oleh guru ngaji di Makassar

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras dugaan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seorang guru mengaji di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang meninggalkan luka mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Negara tidak akan tinggal diam," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

5. Menag: Ke depan masih akan ada penurunan biaya haji

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka peluang penurunan kembali biaya haji Indonesia setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Karena Presiden masih menginginkan adanya penurunan, nanti mungkin ke depan masih akan ada penurunan biaya haji," ujar Menag Nasaruddin Umar saat ditemui usai acara Pembukaan Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 25 Lemhannas di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025 untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pagu tambahan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program MBG menyasar 82,9 juta penerima. Adapun hingga saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Belum Digaji

Meski memiliki pagu anggaran yang besar, seluruh struktural BGN belumlah menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan.

Dadan menyampaikan, BGN baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun. Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar Dadan.

Bill Gates Bahas MBG

Sementara itu, pendiri Microsoft, Bill Gates disebut akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan dukungan terhadap program MBG.

Menurut Prabowo, persoalan MBG menjadi salah satu yang akan dibahas oleh Bill Gates saat bertemu dengannya pada Rabu (7/5/2025).

"MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara mau ke Indonesia, yang dibahas adalah MBG. Tanggal 7 (Mei), yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

Prabowo merasa sangat senang dengan kunjungan salah satu orang terkaya di dunia itu. Padahal menurutnya, MBG saat ini masih berproses dan sebaiknya jangan dulu dipuji.

"Saya merasa sangat besar hati. Saya merasa jangan puji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025," ujar Prabowo.

Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyampaikan perkembangan MBG hingga awal April 2025.

Hingga 5 April, MBG sudah disalurkan ke 1.286 titik. Total capaian penerima MBG sudah 3,4 juta orang. Diperkirakan pada akhir Juni, MBG sudah bisa mencapai 6 juta sasaran.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

(dwr/maa)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan struktural lembaganya belum menerima gaji hingga saat ini. Namun ia tak mempersoalkan karena pembayaran gaji struktural BGN akan dirapel bila payung hukum lembaga tersebut sudah diterbitkan.

Dadan mengatakan, pembayaran gaji pejabat struktural BGN masih menunggu peraturan presiden (perpres). Ia menyampaikan, perpres BGN masih diproses di Sekretariat Negara (Setneg).

"Oh strutural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan mengatakan, perpres itu nantinya akan mengatur gaji dan tunjungan kinerja (tukin) para pejabat struktural BGN. "Hak keuangan dan tunkin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf," ucap Dadan.

Saat dikonfirmasi apakah sudah terima gaji, Dadan tak menjawab detail. Namun, ia menegaskan bahwa tak masalah belum terima gaji, lantaran bisa dirapel. "Nggak apa-apa, kan (gaji) itu dirapel," tuturnya.

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyampaikan, BGN masih minim menyerap anggaran untuk belanja pegawai untuk TA 2025. Karena itu pegawai struktural BGN belum menerima gaji hingga saat ini.

Menurutnya, BGN baru menyerap Rp2,3 triliun dari Rp71 triliun anggaran untuk 2025. "Jadi baru kurang lebih 3,36% terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan menjelaskan, lambatnya belanja pegawai terjadi lantaran dana yang tersedia baru digunakan untuk membayar beberapa posisi teknis seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, hingga akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan," katanya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

(dwr/zap)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 18 persen pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Kampung Tegal Baju, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga memberikan santunan kepada keluarga penerima manfaat.

"Program ini kami rancang agar benar-benar menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka adalah kelompok yang berada pada masa-masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan tumbuh kembang anak," ujar Wihaji.

Ia menegaskan, distribusi MBG harus diawasi secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh daerah agar bantuan tidak salah sasaran. "Kami tidak ingin makanan bergizi ini justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak termasuk target program," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji meninjau beberapa penerima MBG, termasuk ibu menyusui berusia 42 tahun, ibu hamil dengan usia kehamilan 30 minggu, serta balita berusia 10 bulan. Program ini sudah mulai dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah dan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Turut mendampingi kunjungan, Bupati Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, M.Si., menyatakan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendata penerima manfaat secara akurat dan menyeluruh.

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

 

Editor : Hasiholan Siahaan

Jakarta -

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)