Ombudsman RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh belum memadainya anggaran.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai kurangnya dukungan anggaran menjadi penyebab utama berbagai masalah di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan.

Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracunan.

Program MBG sempat dilanda berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur terhadap yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) atasdugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar.

Selain itu, serangkaian insiden keracunan terjadi di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, dan Pali.

Di Sukoharjo, gangguan terjadi akibat kegagalan proses memasak karena kehabisan gas.

Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat akibat acara sekolah. Di Cianjur, 72 siswa terdampak meski hasil laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminasi makanan.

Beberapa kasus lainnya diduga disebabkan makanan dimasak terlalu awal sehingga menurunkan kualitas saat dikonsumsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut insiden-insiden tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan SOP ke depan, dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra dan yayasan merupakan urusan internal.

JAKARTA - Ombudsman RI mencatat banyak persoalan terkait berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah masalah itu dilatarbelakangi program yang belum didukung kebijakan anggaran memadai.

"Memang diakui bahwa selama Januari sampai April kami catat banyak persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung kebijakan anggaran memadai," ujar Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Rabu (14/5/2025).

Dia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyusun prosedur dan anggaran sehingga program MBG bisa berjalan pada awal Januari 2025. Kendati demikian, sejumlah temuan tersebut tak bisa menjadi alasan program MBG harus disetop.

Belum lagi, beban politik pada program MBG begitu besar. Karena itu, BGN harus tetap menjalankan program tersebut meskipun ada keterbatasan.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Maka itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN yakni program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," kata Yeka.

Menurut dia, temuan permasalahan anggaran telah rampung diselesaikan. Dengan demikian, sejak Mei 2025 program ini tidak akan ada masalah anggaran.

"Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025 nanti mencapai Rp 116,6 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp 71 triliun. Sehingga BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Meski begitu, Dadan mengatakan saat ini permintaan tambahan anggaran untuk program MBG ini belum dibahas pemerintah. Alih-alih, pihaknya bersama Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian-Lembaga terkait lainnya masih membahas mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.

"Belum, kita lagi membuat mekanismenya dulu ya. Makanya ada percepatan-percepatan," kata Dadan saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya pembahasan percepatan pelaksanaan MBG ini lebih mendesak daripada permintaan tambahan anggaran, sebab jumlah tambahan dana yang dibutuhkan bisa saja berubah tergantung pada proses percepatan yang dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program MBG dapat melayani hingga 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini. Namun hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG hingga baru mencapai 3,3 juta orang.

"Kita membicarakan masalah percepatan. Ada percepatan kan butuh anggaran. Anggarannya sekarang sudah dijamin. Hanya nanti berapa yang akan kita gunakan sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," paparnya lagi.

Namun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Kemenko Pangan dan Kementerian-Lembaga lain hari ini, Dadan menyebut pelaksanaan percepatan program MBG ini bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tambahan anggaran yang dibutuhkan nanti bisa saja berubah.

"Karena tadi banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terlaksanakan," ucap Dadan.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program MBG sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan tahun ini pihaknya sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," terangnya lagi.

Di luar itu, dirinya turut melaporkan hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Lihat juga video: Edisi #524: Prabowo Bareng Bill Gates Tinjau Makan Bergizi Gratis

(igo/fdl)

Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan Hindayana.

Dadan mengemukakan Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menggodok perpres atau instruksi presiden inpres untuk mempercepat capaian target Program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Menko Pangan itu menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

(dwr/eva)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

(hal/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Dadan menyebut pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun dari Rp 71 triliun anggaran yang telah dimiliki.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru di angka Rp 2,386 triliun atau 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Dadan dalam rapat.

Dadan mengatakan pihaknya akan maksimal merealisasikan anggaran yang dimiliki. Ditargetkan pada Juni 2025 anggaran yang terserap bisa di angka Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun.

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

"Jadi kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

"Jadi MBG ini, jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," imbuhnya.

(dwr/gbr)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

(shc/ara)

Bogor -

Presiden RI Prabowo menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dalam rapat dibahas tiga kunci sukses pelaksanaan program MBG yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Rapat digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (3/5). Dadan mengatakan, dari ketiga hal utama tersebut, masalah anggaran telah terselesaikan.

"Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Sementara terkait hal SDM, kata Dadang, menjadi tantangan terutama terkait kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan saat ini ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya," jelasnya.

Dadan menambahkan, BGN bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Program tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

"Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus," tambahnya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dadan mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek penting.

"Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Dadan menambahkan, penguatan tiga hal tersebut diharapkan bisa membuat program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra," pungkasnya.

(wnv/imk)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi Februari 2025 tercatat Rp0,3 triliun.

?Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4).

Suahasil melaporkan, hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang. Rinciannya, pra SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, Balita sebanyak 12.004 orang, Ibu Hamil sebanyak 3.771 orang, Ibu Menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Saat ini, pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," jelasnya.