Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari Pemerintah Pusat. Walhasil, Pemprov Bali belum mengetahui petunjuk teknis (juknis) penerapan program itu di lapangan.

"Sama sekali belum ada (surat edaran atau pengarahan)," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, saat dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Boy menegaskan tetap mendukung program prioritas nasional itu untuk dapat berjalan lancar di Bali. Program dari Presiden Prabowo Subianto itu dikabarkan akan dimulai pada Senin (6/1/2025).

Namun, karena belum ada surat pelaksanaan, Boy belum dapat memastikan jika program Makan Bergizi Gratis di Bali dimulai pada Senin (6/1/2025). Boy berharap surat edaran program Makan Bergizi Gratis segera turun.

Boy menegaskan anggaran sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis di Bali sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Sementara belum ada arahan apakah itu dari APBD, belum ada sama sekali," terang Boy.

Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis rencananya mulai diterapkan pada Senin (6/1/2025) pekan depan. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan persiapan menjelang penerapan program tersebut.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Rabu (1/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

"Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun," katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa.

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun. Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

"APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi," katanya.