Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibayar oleh badannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi," kata Dadan dalam keterangan yang diterbitkan Kemendagri saat mengisi retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) kemarin.

Dadan menjelaskan program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal.

Ia mengatakan kepala daerah dapat berkontribusi dengan program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

"Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi," kata dia.

Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

"Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian," kata dia.

Saat ini, anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.

Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menginginkan pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Akan tetapi, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan.

Sehingga, jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas baik bisa lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, semangat gotong-royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program Tiga Juta Rumah," tegas Fahri dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Kementerian PKP juga akan membahas lebih mendalam mengenai skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa mengaksesnya dengan baik.

Saat ini, tengah dirumuskan pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Fahri ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodasi dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," tandas dia.