Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini untuk mendukung perluasan penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran direncanakan atas dasar keinginan Prabowo yang ingin program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Prabowo, kata Dadan, sempat mengungkapkan kegelisahannya bahwa banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis sampai saat ini. Maka dari itu, program ini mau dipercepat dengan tambahan anggaran.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 menjadi 82,9 juta," sebut Dadan.

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga sempat menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1) yang lalu.

Masih dalam sidang kabinet itu juga, saat memberikan arahan tertutup, Prabowo juga memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025 akan jadi modal utama untuk program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dadan Hindayana ketika ditemui usai Sidang Kabinet.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan.

Arahan Prabowo, Dadan diminta tak perlu khawatir soal ketersediaan anggaran. Apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin MBG diperluas, anggaran sudah disiapkan.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegas Dadan

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau menyatakan saat ini program Makan Bergizi Gratis dengan sumber dana APBN sudah berjalan di beberapa kota di wilayah itu. Untuk anggarannya pada tahun ini masih dihitung berapa yang akan dikucurkan untuk Riau.

Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati, menyampaikan hingga saat ini, terdapat tiga titik pelaksanaan MBG di provinsi tersebut, yang telah diawali di Kabupaten Bengkalis.

“Pelaksanaan MBG ini memang sempat tertunda di Pekanbaru, tetapi sudah dimulai sejak awal Januari tahun ini di Bengkalis. Program ini disusun dan dianggarkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan. Saat ini, kami masih dalam tahap observasi untuk menilai tata kelola dan pelaksanaannya,” ujarnya Senin (20/1/2025).

Heni menegaskan bahwa MBG bukanlah program jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tujuan program ini sangat mulia. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menerima MBG, tetapi juga diharapkan bisa membangkitkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami masih menunggu finalisasi sistematika, mekanisme, dan tata kelola program ini,” jelasnya.

MBG merupakan program nasional yang terpusat di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, mekanisme pembagian anggaran ke seluruh provinsi, termasuk Riau, masih dalam proses penghitungan.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini akan dihitung secara nasional dan disesuaikan dengan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG di seluruh provinsi. Untuk Riau, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dikucurkan,” tambah Heni.

Kanwil DJPb Riau bersama pemangku kepentingan terkait akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MBG agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Sementara itu pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menyebutkan pendistribusian program ini berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 14 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang berada di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Marpoyan Damai.

“Di Tuah Madani ada 11 sekolah, dan di Marpoyan Damai 3 sekolah. Untuk kecamatan lainnya, program ini belum mulai,” jelasnya.

Pada program ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Disdik hanya bertugas mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis ke sekolah tujuan. Sementara itu, penentuan menu, porsi, serta sekolah penerima sepenuhnya diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagaimana menunya, porsinya, termasuk sekolah penerima, semuanya ditentukan oleh BGN. Kami dari Disdik hanya menyalurkan,” ujarnya.

Belasan sekolah penerima manfaat program ini merupakan sekolah yang lokasinya dekat dengan dapur umum yang dikelola BGN. Saat ini, baru dua dapur umum yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi makanan.

“Sekolah-sekolah yang sudah menerima program ini dipilih berdasarkan kedekatan dengan dapur umum yang ada. Jadi, sementara ini baru dua dapur umum yang aktif,” pungkasnya.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini karena anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada dinilai belum untuk membiaya program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut persoalan ini masih dalam rencana Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga kini belum ada keputusan.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan melansir detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Dadan menilai, sebenarnya anggaran Rp 71 triliun sebetulnya sudah cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Anggaran ini cukup jika skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Yang jadi persoalan adalah jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Agustus, Desember 15 juta sampai 17,5 juta pengguna manfaat, itu anggaran yang Rp 71 (triliun) tadi, nah sekarang lagi berusaha," tambahnya.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.