JAKARTA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu (26/4/2025). Melalui kegiatan ini, warga Kayong Utara diedukasi mengenai asupan gizi yang terpenuhi.

Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Riza Affandi menjelaskan, program MBG menyediakan makanan yang mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak dan mencegah kasus gagal ginjal yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sehat di masyarakat,? kata Riza Affandi dalam keterangannya dikutip, Senin (28/4/2025).



Anggota Komisi IX DPR Alifudin yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan komitmennya untuk terus membawa program-program bermanfaat bagi masyarakat Kayong Utara.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud dukungan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas di masa medatang,? katanya.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Ia berharap.sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat Kayong Utara mengenai program MBG, sehingga dapat mendukung implementasinya secara optimal.

Selain Riza dan Alifuddin, hadir dalam sosialisasi Tenaga Ahli Komisi IX DPR Marwan Hadi, Tenaga Ahli DPR Rahma Dewi Aulia Sari, Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Yusman, serta tokoh pemuda, dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Program MBG khusus menargetkan bayi usia 1–2 tahun, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna menekan angka gizi buruk dan stunting, terutama di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Mohamad Toha, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Program MBG menyasar empat kelompok utama yaitu pelajar PAUD hingga SMA sederajat dan santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini menyediakan makanan bergizi sesuai standar nasional, meliputi kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang cukup,” kata Asep di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Asep menambahkan program ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, sebab bahan makanan untuk dapur MBG akan dibeli dari pengusaha lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dia menambahkan kehadiran dapur MBG juga diperkirakan membuka lapangan kerja baru di daerah serta menyerap banyak produk dari UMKM maupun petani lokal.

“Program MBG khusus menargetkan bayi usia 1–2 tahun, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna menekan angka gizi buruk dan stunting, terutama di Kabupaten Bandung,” ujar Asep.

Sementara itu Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN yang diwakili Gunalan menuturkan Program MBG merupakan investasi penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

“Individu yang kebutuhan gizinya terpenuhi akan memiliki kesehatan prima dan potensi untuk berkembang lebih baik. Ini menjadi kunci bagi Indonesia agar mampu bersaing secara global pada masa mendatang,” kata Gunalan.

Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Program MBG di wilayahnya.

Pemerintah daerah, kata dia, siap memfasilitasi penyediaan lahan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendirikan dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).

“Keberadaan dapur MBG di Kabupaten Bandung akan memberikan manfaat ganda, meningkatkan perekonomian lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja,” kata Dadang.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemerintah menggencarkan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi program MBG digelar di GOR Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025) dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia. Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk tokoh legislatif dan pakar gizi nasional.

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama alias Uya Kuya, yang hadir sebagai pembicara utama, menegaskan pentingnya program MBG untuk masa depan Indonesia. "Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, berlangsung dari Senin sampai Jumat, dan menjadi kunci dalam membangun generasi unggul menuju 2045," kata Surya dalam keterangannya dikutip, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan program MBG akan melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk dalam pengadaan dapur dan penyediaan makanan, dengan memberdayakan UMKM lokal sebagai mitra. "Dengan begitu, selain menekan angka stunting, kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Surya berharap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat segera hadir di wilayah Jakarta Selatan dalam waktu dekat. "Mari kita dukung program MBG yang pertama kali diterapkan secara luas di Indonesia ini agar bisa berjalan sukses," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Beny Sudarmaji memaparkan data perkembangan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. "Hingga Januari 2025, telah berdiri 245 dapur MBG di 38 provinsi. Target kami adalah membangun 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia secara bertahap," katanya.

Beny menyebutkan, pada tahap awal Januari hingga Maret 2025, program telah diluncurkan di 937 titik SPPG dengan skema bantuan pemerintah yang dikelola yayasan. Jumlah ini akan meningkat menjadi 5.000 titik hingga akhir tahun. "Presiden menargetkan 30.000 titik dapur MBG dengan 80 juta penerima manfaat hingga akhir 2025," imbuhnya.

Program MBG juga melibatkan lintas sektor, termasuk instansi pemerintah daerah, TNI, dan Polri, demi kelancaran pelaksanaan dengan prinsip gizi B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman).

Dalam sesi edukasi, Anggota DPRD DKI Jakarta, Astrid Margaretha menekankan pentingnya pemahaman masyarakat akan konsep makan bergizi seimbang. Ia memperkenalkan pendekatan Isi Piringku sebagai pengganti konsep lama 4 Sehat 5 Sempurna.

"Gizi seimbang sangat penting bagi ibu hamil, anak-anak, dan remaja untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif. Isi piring harus terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan," kata Astrid.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung dan menyukseskan program MBG sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh pada 2045.

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.

"Program MBG yang dirancang sebagai salah satu Program Strategis Nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil," kata Alifudin di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi, Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fatahillah Abrar.

Alifudin menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan hak setiap warga negara dan menekankan pentingnya keberlanjutan serta kualitas bahan makanan yang disalurkan dalam program ini.

"Pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu mengakses makanan bergizi. Kami berharap program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," katanya.

Dia menjelaskan Program MBG yang akan dilaksanakan selama lima tahun ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi unggul yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, Alifudin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program ini.

"Kami akan terus memantau pelaksanaan program ini agar dapat memenuhi standar gizi yang seimbang dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Alifudin.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat desa.

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima," ucapnya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, dalam mendukung kesuksesan Program MBG.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah harus terus memberikan dukungan penuh, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dalam penyediaan bahan bergizi. Masyarakat juga harus berperan aktif agar hasilnya maksimal," katanya.

Hal tersebut pun disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 22-23 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut Alifudin juga memberikan apresiasi terhadap peran BGN dalam menjalankan Program MBG. Ia mendorong lembaga tersebut untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memastikan program itu tetap relevan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi antara lain kesehatan, Alifudin juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program BMG.

Menurutnya, pengawasan yang efektif akan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain, seperti di Kalimantan Barat, agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya.

Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pola makan sehat dan bergizi demi menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut bahwa Timnas Indonesia sering kalah dalam pertandingan disebabkan karena kurang gizi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai komentar Dadan tersebut terlalu berlebihan alias lebay.

Dia merasa kecewa dengan pernyataan Dadan yang mengaitkan PSSI dan kekalahan Timnas Indonesia dengan makanan bergizi. Seharusnya, Dadan tidak perlu menyangkutpautkan kekalahan Timnas dengan makanan bergizi.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi," ujar Ketua DPW PKB NTB itu, Sabtu (22/3/2025).



Dia menegaskan bahwa pernyataan Dadan itu kurang pas. Dia menyarankan sebaiknya kepala BGN fokus pada tugasnya dalam menyukseskan program makan bergizi gratis dan tidak mengurusi persoalan yang bukan tugasnya.

"Kurang pas statement tersebut. Sebaiknya kepala BGN fokus saja menyukseskan program MBG, jangan buat gimik statement," ujar mantan anggota DPRD NTB itu.

Apalagi, lanjut dia, program MBG masih ditemukan banyak kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya. Maka itu, kepala BGN diminta fokus pada tanggung jawab dalam menyediakan makan bergizi gratis untuk para siswa.

"Fokus urus pelaksanakan makan bergizi gratis saja. Laksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya.

Terkait dengan kekalahan Timnas Indonesia atas Australia, dia menilai tentu banyak faktor yang menjadi penyebab kekalahan telak tersebut. Banyak pengamatan dan ahli yang telah menyampaikan analisisnya, di antaranya, tim yang belum padu, karena pemain baru bergabung terlalu singkat.

Kemudian pertahanan yang kurang sulit, gagal memanfaatkan peluang emas pada babak pertama, dan penyebab lainnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga sudah menyampaikan penyebab kekalahan timnas.

Salah satunya karena kegagalan tendangan penalti Kevin Diks yang kemudian mengacaukan konsentrasi pemain Indonesia. "Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi agar Timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi," pungkas Lalu.

...jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat

Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi II DPR RI meninjau simulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), guna memastikan kesiapan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Pj (Penjabat) Gubernur Sugito beserta jajarannya di Provinsi Kepulauan Babel yang berani mengambil inisiasi telah melakukan simulasi MBG di sekolah ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di SMAN 2 Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengingatkan Program MBG ini jangan sampai tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan, karena tujuannya adalah bergizi, karena itu komposisinya harus benar.

"Untuk mencapai hal tersebut, jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menekankan jangan sampai Program MBG mematikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di sekitar sekolah. Kalau bisa disinergikan, misalkan dengan pemilik kantin dan seterusnya yang ada di sekolah.

Selain itu, lanjutnya, bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan daerah yaitu provinsi/kabupaten/kota yang akan melaksanakan hal ini bisa bersinergi dengan baik.

“Kita tahu Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi stakeholder pertama, tetapi tentu masih membutuhkan dukungan dari pemprov dan pemkab. Dukungan di tengah efisiensi anggaran ini memang memerlukan kejelian, kecermatan, kecerdasan kepala daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan program ini bisa berjalan,” katanya.

Ia menegaskan bagaimanapun perlu mendukung penuh program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, meskipun untuk persiapannya masih terus dilakukan exercisement oleh pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Bangka Belitung menjadi yang terdepan untuk melaksanakan program ini dan anak-anak kita baik di SLTA maupun SLTP dan SD bisa menikmati dan merasakan secepat mungkin,” kata Rifqinizamy Karsayuda.

Pewarta: Aprionis
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Probolinggo -

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota dewan, Reno Handoyo ini mendatangi langsung di SDN Desa Tamansari dan Desa Sekarsare untuk memberikan langsung para siswa.

Program MBG yang dilakukan juga memperingati HUT ke-17 Partai Gerindra sebagai bentuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto.

Reno mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Desa Tamansari dan Desa Sekarsare, tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi bagi siswa sekolah dasar agar tumbuh kembangnya makin optimal.

"Program ini wujud kepedulian terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa. Anak-anak adalah masa depan kita. Kita sedang berinvestasi untuk kemajuan bangsa ke depan," ujar Reno Handoyo.

Para siswa tampak antusias menikmati hidangan bergizi yang disajikan. Guru dan orang tua murid pun menyambut baik kegiatan ini, mengingat pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan semangat kebersamaan, Reno Handoyo berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Probolinggo.

"Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia," pungkasnya.

(ihc/fat)

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk pemenuhan program perumahan rakyat demi meningkatkan kualitas hidup, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, menurut dia, banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," kata dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Dia yakin bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Menurut dia, program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata mantan Ketua MPR RI itu.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, dia menilai bahwa jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, dia mengatakan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan bahwa usulan mengenai serangga sebagai lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diterapkan.

Menurut Alifudin, usulan yang menuai pro dan kontra itu harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” kata dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Alifudin, hal yang perlu dipertimbangkan pula dalam pengambilan kebijakan terkait makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.

Ia mengatakan di banyak daerah, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga, ide tersebut mungkin akan sulit diterima.

“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” kata dia.

Selanjutnya, Alifudin menegaskan bahwa tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi.

“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.

Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga. Dia pun menilai pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” kata dia.

Alifudin mengimbau para pihak terkait agar melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarangan kepada para kader terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Megawati berharap program itu berjalan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Megawati menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan untuk semua anggota DPRD PDIP tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Deddy menyebutkan Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate itu.

"Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di lokasi bimtek, Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate itu berjalan dengan baik. Akan tetapi Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Oh, iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," kata Deddy.

(lir/lir)