JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berencana merenovasi 200 unit rumah di Jakarta.

Ini merupakan tahap awal dukungan dalam dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Rencananya, akan dilaksanakan di lima provinsi.

Ketua Kadin Anindya Bakrie mengatakan, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah yang wajib dalam mendampingi pemerintah untuk membangun bangsa sesuai amanah Undang-undang (UU)

"Saat ini dan ke depan Kadin berpartisipasi bersama pemerintah dalam kemajuan pangan, kesehatan, program perumahan hijau dan tenaga kerja migran," ujar Anindya dikutip dari siaran pers, Sabtu (15/5/2025).

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Kadin berperan sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan iklim pembangunan strategis.

"Saya ingin Kadin dapat terus fokus pada industri padat karya, ekspor, memberdayakan petani, nelayan dan UMKM serta mendukung kemajuan teknologi dan hilirisasi Industri dengan menjaga keseimbangan alam," tutup Gibran.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perekonomian di daerah.

“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat, saya rasa begini, dengan program MBG ini yang jumlahnya sampai Rp 171 triliun dengan sendirinya saya rasa perekonomian di daerah akan terberdayakan,” kata Anin saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan, program makan bergizi gratis tidak cuma meningkatkan gizi untuk anak dan ibu hamil saja, tetapi juga membuat hilirisasi di bidang ketahanan pangan menjadi lebih baik. Sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan mendapat berkah dari program MBG.

“Itu (MBG) akan hidup dengan sendirinya, juga membawa penambahan konsumsi domestik daya beli masyarakat,” tandas Anin.

Adapun dalam realisasinya, pemerintah telah mengalokasikan menggelontorkan Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis dari 6 Januari hingga 12 Maret 2025. Lebih dari 2 juta orang menerima manfaat program tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran ini terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Awalnya, alokasi anggaran untuk MBG hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ucapnya saat rilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan, pihaknya akan ikut mendirikan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) hingga Agustus 2025.

Hal itu untuk mendukung target pemerintah dalam menambah jumlah dapur MBG.

"Pemerintah telah menetapkan ada 11.000, mau menjadi 30.000 dapur (dapur MBG) namanya SPPG sekarang," ujar Anin di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," jelasnya.

Anin bilang, ia sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas penambahan SPPG ini. Dadan sudah menyatakan membuka peluang bagi para pengusaha Kadin untuk ikut membantu mendirikan SPPG.

Meski begitu, Anin mengingatkan bahwa jika nantinya ingin mendirikan SPPG, para anggota Kadin harus melakukan tertib administrasi. Sebab, ada kaitannya dengan anggaran APBN.

"Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau sudah membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silakan. Titipan saya, administrasinya mesti rapi. Karena ini memakai APBN," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program MBG hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. "Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:
- Pra SD: 111.127 penerima
- SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
- SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465
- penerima SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
- Pondok pesantren: 10.681 penerima
- Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
- Balita: 7.811 penerima
- Ibu hamil: 1.835 penerima
- Ibu menyusui: 2.613 penerima

Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 171 triliun.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membantu pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat sektor pertanian dan pangan.

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," ujar dia dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menambahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyatakan keterbukaannya terhadap keterlibatan Kadin dalam program ini.

"Dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 15.30 WIB kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Pertanian," katanya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang menargetkan pembangunan 30 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Anindya juga menyoroti pemerintah telah meningkatkan anggaran program ini dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Oleh karena itu, Kadin menilai penting untuk berpartisipasi secara aktif guna memastikan program ini berjalan dengan baik dan transparan.

Anindya menekankan MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan dapur semata, namun juga pada hilirisasi sektor pertanian.

"Yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi," katanya.

Kadin telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan membuka peluang partisipasi dalam delapan komoditas pangan utama, termasuk cabai, kacang mete, minyak sawit, ternak ayam, serta perikanan.

Selain MBG, Kadin juga menyiapkan tiga program quick win lainnya.

Program pertama adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui puskesmas, sekolah, dan klinik yang ada di perusahaan.

Anindya berharap kesehatan yang dikumpulkan dari pemeriksaan ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan nasional.

"Dengan CKG, data akan terkumpul dan kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita," kata Anindya.

Program kedua adalah pembangunan rumah layak huni dan terjangkau. Anindya mengatakan Kadin telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN yang memiliki lahan, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Model pembangunan yang ditawarkan mencakup renovasi rumah yang sudah ada serta pembangunan rumah baru yang terjangkau. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program ketiga adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja migran Indonesia.

Saat ini, lanjut Anindya, Indonesia memiliki sekitar 5 juta tenaga kerja migran yang menyumbang Rp225 triliun atau sekitar US$15 juta ke perekonomian nasional.

Mayoritas dari mereka bekerja sebagai pekerja domestik, sementara permintaan di sektor lain seperti perawat, pekerja di sektor perhotelan, dan kru kapal pesiar terus meningkat.

"Saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 (dapur) dulu, silakan sebelum 17 Agustus," ujar Anindya.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan kesiapan pengusaha untuk berkontribusi membangun infrastruktur dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sebanyak 38 Kadin Provinsi dikerahkan untuk membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Anindya dalam Audiensi Kadin Indonesia bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

“Datang Kadin dari 38 provinsi yang ingin sekali berdialog dengan BGN. Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah, fokus kepada membantu pemerintah mensukseskan program besar, seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Anindya di Menara Kadin, ditulis Jumat (14/3/2025).

Pembangunan SPPG di berbagai wilayah, ujarnya, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ini termasuk sektor usaha yang memiliki kapasitas untuk mendukung operasional dapur, dan penyediaan bahan pangan berkualitas.

“Kita juga membentuk Satgas untuk membuat SPPG Gotong Royong, di mana kita mulai untuk suatu prototipe sendiri. Beberapa yang kita yakini baik, bukan saja untuk pemasokannya, tapi juga administrasinya,” tutur dia.

Sejumlah perusahaan anggota Kadin juga telah diminta untuk mengonversi dapur agar dapat difungsikan sebagai SPPG.

Saat ini, jumlah dapur yang mendukung program MBG telah meningkat dari 11 ribu menjadi 30 ribu. Partisipasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan dapur program pangan ini.

“Jadi bahan baku yang dibutuhkan sangat banyak, teman-teman di Kadin Provinsi itu bisa berpartisipasi. Ini luar biasa sekali,” kata Anindya.

(Fiki Ariyanti)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menghadiri musyawarah provinsi (muprov) ke-8 Kadin Jabar di Hotel Trans Bandung, Senin (3/3/2025). Muprov digelar untuk memilih ketua baru Kadin Jabar.

Seperti diketahui, terdapat dua calon yang akan berkompetisi untuk menjadi ketua di Muprov Kadin Jabar yaitu Sintha Checawati Ketua Kadin Bogor serta Masrura Ramidjal Ketua DPD Iwapi Jabar. Saat ini Kadin Jabar dicaretakeri oleh Agung Suryamal.

Ketua pelaksana kegiatan Muprov Kadin Jabar Zoelkifli Adam mengatakan kegiatan Muprov Kadin Jabar sudah siap dilaksanakan 100 persen pada Senin (3/3/2025). Ia menyebut dua sosok Ketua Kadin Indonesia dan Menteri PKP akan menghadiri acara tersebut. "Insyaallah Pak Anindya akan hadir. Pak Ara bakal hadir," ujar Zoelkifli, di Kota Bandung, Ahad (2/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Committee Muprov Jabar Barkah Hidayat mengatakan terdapat 19 orang ketua Kadin di kabupaten dan kota yang akan hadir di acara Muprov Kadin Jabar. Termasuk empat careteker Kadin dan empat lainnya di kabupaten dan kota lainnya akan menyusul hadir.

Ia menyebut tiap daerah mengutus tiga orang perwakilan dan satu orang peninjau. Sedangkan careteker Kadin mengurus satu utusan dan dua peninjau. Sedangkan anggota luar biasa sebanyak 13 orang akan hadir. "Insyaallah , tidak ada hambatan dan semua bisa terselesaikan sebelum sore hari nanti," kata Barkah.

Barkah menambahkan pihaknya sudah mengundang Kadin Almer untuk turut serta dalam pemilihan Ketua Kadin Jabar. Namun, yang bersangkutan tidak berminat untuk maju di Muprov Jabar.

Pihaknya kemudian membuka pendaftaran calon dan menerima tiga orang pendaftar. Namun, akhirnya hanya terdapat dua orang perempuan yang memenuhi kriteria.

Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal berharap Muprov Jabar dapat membuat insan Kadin Jabar bersatu padu memajukan organisasi dan mengakhiri dualisme. Ia berharap ke depan Kadin Jabar dapat membantu pemerintah Jabar dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Kita bantu Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewujudkan program programnya," kata dia.

Pengembang Indonesia Jawa Barat Rayhan mendukung Muprov yang digelar Kadin Jabar. Sebab penunjukan Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal sudah sesuai dengan yang dikeluarkan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie

Sejumlah Kadin di kabupaten dan kota seperti Kadin Garut, Kadin Depok, Kadin Bekasi, dan anggota luar biasa mendukung Muprov Kadin Jabar Agung Suryamal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengajak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie untuk turut ikut serta dalam Program 3 Juta Rumah.

Ajakan ini diutarakan Ara saat memberikan sambutan di Kantor Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Tinggal Pak Anin, dia juga mesti, bantu juga nih. Bakrie, ya?" seloroh Ara.

Sebagaimana diketahui, pembangunan proyek rumah garapan perusahaan tambang milik Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan dimulai pada Maret 2025 mendatang.

Sebagai informasi, emiten berkode ADRO tersebut sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

“Ya, rencananya bulan depan (Maret), Boy Thohir (mulai pembangunan rumah),” jawab Ara singkat.

Menanggapi hal ini, Anindya mengapresiasi Ara karena budget (anggaran) yang diefisiensikan oleh pemerintah.

"Tetapi dengan kolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai. Tentu tidak mudah, karena angkanya sangat besar 3 juta (rumah), tapi di sini lah Kadin mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas dan memikirkan negara," ujar Anindya.

Selain itu, Kadin bertugas untuk membuat industralisasi. Sehingga, para pengusaha bisa menjadi besar.

"Bukan pengusaha yang sudah besar ya, tapi pengusaha pemula, menengah. Inilah yang menyebabkan kita sangat menarik dan Pak Menteri ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support (bagaimana) program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo," tandas Anindya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

"Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas," kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

"Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa," ucap Anin.

Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare.

Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bercerita tentang perjalanannya turut serta dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah. Salah satu program yang digembar-gemborkan di setiap perjalanan ialah program 3 juta rumah.

Anindya mengatakan, dirinya melihat potensi besar di sektor perumahan RI, didukung dengan harapan besar Prabowo dalam pembangunan 3 juta hunian per tahun. Namun memang program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Kita setiap hari memikirkan 3 juta rumah itu bukan uang kecil. Setiap sejuta itu kira-kira Rp 300 triliun, berarti Rp 900 triliun (3 juta rumah). Kan lumayan besar tuh," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Dengan anggaran jumbo tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan dari investor swasta. Anindya mengatakan, ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program itu yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. "Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," ujarnya.

Menariknya, meski investasi masuk dari Arab Saudi dan UEA, Anindya bilang kalau eksekutor dari pembangunan dua juga rumah tersebut justru China.

"Lucunya 2 juta itu semua bicara yang ngerjain China. Tapi nggak ada masalah, ada yang punya duit, ada yang ngerjain. Waktu kita ke China, China bilang jangankan 2 juta, 4 juta pun bisa," kata dia.

Anindya mengatakan, China sendiri melihat potensi industri perumahan bisa berkembang dengan pesat dan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program 3 juta rumah yang diusung Prabowo sendiri, terdiri atas pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Anindya mengingatkan, pengusaha besar dilarang untuk masuk ke proyek perumahan di pedesaan.

"Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini," ujarnya.

(shc/fdl)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie mendorong terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah. Hal ini diungkapkannya saat memberikan paparan dalam agenda rapat Pra-Rapimnas, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

"Nah, program MBG dalam ke depan sangat penting. Jumlahnya kalau tidak salah Rp75 triliun akan digelontorkan mulai dari tahun ini ke depannya akan lebih," ujar Anindya dalam paparannya. "Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut ke depan," sambung Anindya.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, namun juga sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Nah, makanan bergizi gratis ini bukan hanya serta-merta memberikan makanan bergizi untuk generasi muda kita yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Tapi ini adalah industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," terang Anindya.

Anindya juga mengatakan, potensi industrialisasi bidang agrobisnis atau agrikultur itu terlihat berdasarkan data kebutuhan bahan pokok makanan dalam program MBG. Diperkirakan kebutuhan semisal telur saja dapat menyentuh 80 juta per hari, belum bahan baku makanan lainnya.

"Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan itu turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana. Tentunya bukan saja telur, ayam, daging, nah ini menjadi suatu industri sendiri," kata Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan industrialisasi tersebut harus digalakkan secara merata di seluruh Indonesia. Dia mengatakan jangan sampai pemasok bahan baku program MBG hanya datang dari pulau Jawa saja, untuk kebutuhan pulau-pulau lainnya.

"Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi tapi datangnya dari Jawa," jelas Anindya. "Dan industri sekarang bukan industri yang masa lalu, justru penuh dengan teknologi," tegas Anindya.