Komisi I DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) direfocusing. Hal tersebut menyusul program MBG diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau program makan bergizi gratis akan desentralisasi oleh Badan Gizi Nasional otomatis tidak dipakai. Jadi kita menyarankan untuk digunakan untuk pos anggaran yang lain," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim kepada detikSulsel, Jumat (7/2/2025).

Anggota Banggar DPRD Bone itu menerangkan, awalnya Pemkab Bone diminta menyiapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Namun belakangan ada perintah dari Kemendagri bahwa program MBG akan dikelola oleh BGN.

"Awalnya ada perintah, kita diminta untuk siapkan dana sharing Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Belakangan Mendagri mengeluarkan perintah, anggaran makan bergizi gratis akan diurus oleh BGN," katanya.

Rismono menerangkan, anggaran makan bergizi gratis disentralisasi oleh BGN. Dia mengusul sebaiknya anggaran yang Rp 18 miliar dialihkan perbaikan sekolah.

"Jadi anggaran yang disiapkan kemarin Rp 18 miliar itu bisa dialihkan ke program lain. Program yang lebih efektif sesuai perintah Pak Presiden program perbaikan sekolah karena di Bone masih banyak sekolah yang butuh perbaikan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bone sebelumnya menganggarkan Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu rencananya akan diterapkan pada Januari 2025.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin, Rabu (4/12/2024).

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan melakukan reviu masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya efisiensi belanja dan fokus pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satunya untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani menyebut pentingnya terlaksana program MBG untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Program yang tidak kalah penting yang juga didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Juga membangun pertahanan negara yang kuat. Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan bagi program MBG. Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan kebutuhan tambahan anggaran untuk program MBG mencapai Rp 100 triliun demi mengejar target seluruh anak di Indonesia.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Pada hari yang sama Prabowo meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksinya, para menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam hal ini kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c Inpres tersebut.

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan pada 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar. Dengan anggaran tersebut, satu porsi makanan untuk tiap anak akan dijatah Rp 20 ribu.

"Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba dikonfirmasi pada Kamis (19/12/2024).

Surya mengatakan uji coba makan bergizi gratis sudah digelar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung di dua sekolah dasar (SD). Dalam uji coba itu, sudah diterapkan jatah Rp 20 ribu per anak.

Besaran tersebut dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 10 ribu. Namun, untuk kelanjutan teknis pelaksanaan, Surya berujar, masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Menurut Surya Suamba, berdasarkan Disdikpora Badung saat uji coba, anggaran Rp 20 ribu per anak dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi dalam setiap porsi.

Surya memastikan anggaran itu telah dipasang untuk berlangsungnya program gagasan Presiden Prabowo Subianto di Gumi Keris. Kejelasan apakah ada bantuan dana dari pemerintah pusat, ia menegaskan masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut, kami masih menunggu," tandas Surya Suamba.

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Pemkab Bone menganggarkan Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu akan mulai diterapkan pada Januari 2025 mendatang.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin kepada detikSulsel, Rabu (4/12/2024).

Fajaruddin mengatakan Pemkab Bone akan berkolaborasi dengan TNI untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Sampai sekarang belum ada juknis terkait pelaksanaan program makan bergizi. Kita masih tunggu ini juknisnya," kata Fajaruddin yang juga Kepala Dinas Pendidikan Bone.

Dia mengungkapkan Kemendagri telah memberikan arahan ke pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran makan bergizi gratis di APBD 2025. Program ini menyasar pelajar dari tingkat TK hingga SMA.

"Anggarannya dari dana sharing yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Rp 18 miliar itu disiapkan untuk anggaran penunjang," jelasnya.

"Sasarannya program makan bergizi ini mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi nanti kita berpatokan pada petunjuk teknis, karena kita tidak tahu bagaimana juknisnya pengalokasian anggaran," sambung Fajaruddin.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan pada pertengahan 2025 saat tahun ajaran baru nanti. Program untuk peningkatan gizi ini akan menyasar seluruh pelajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Dengan program tersebut, tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot tengah mengodok alokasi anggaran sembari menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Pada jenjang SD, SMP termasuk MI serta MTS Negeri/swastq di Kota Surabaya hampir asa 400 ribu penerima manfaat. Belum lagi pada tingkat SMA/SMK dan MAN. Anggaran telah digedok Rp 15 ribu per siswa.

"Tidak sedikit memang anggaranya. Nanti sharing Anggaran pusat dan daerah. Dibutuhkan kerja sama semua pihak," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Senin (29/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selai itu, pihaknya akan mengawal program tersebut hingga sukses di Surabaya.

Bahtiyar bahkan mengungkapkan pihaknya telah melakukan ujicoba MBG gratis selama ini di tingkat kampung. Di beberapa sekolah dan perkampungan sudah dicoba. Sasarannya adalah anak usia sekolah. Hasilnya sangat antusias.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menyampaikan jika anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sudah masuk dalam APBD Kota Surabaya 2025. Setidaknya pada perubahan APBD 2025 akan menjadi perhatian karena saat ini APBD murni sudah disahkan pada Agustus 2024.

Saat ini, secara resmi memang belum ada teknis terkait penganggaran program MBG. Program tersebut masih ada dalam pembahasan di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Pada tingkatan lokal Surabaya juga baru sekali DPRD dan Pemkot menggelar rapat di Badan Anggaran terkait Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah membahas progam Makan Bergizi Gratis untuk siswa di Surabaya tersebut dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Meski begitu, hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kota Surabaya.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersiap merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. 

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkab Magetan telah mencadangkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. 

“Kita sudah mengalokasikan Rp 6 miliar di Dinas Sosial. Tinggal menunggu nanti arah kebijakan Badan Gizi Nasional,” kata Ketua DPRD Magetan, Suratno, usai rapat paripurna, Senin (25/11/2024).

Suratno menilai program ini penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, nanti dalam waktu dekat setelah APBD ditetapkan tanggal 29 November, pasti dengan komisi terkait dan pemerintah akan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Pemkab disebut juga akan menyiapkan Dapur Umum sebagai salah satu sarana pendukung program MBG. Pun pihaknya mendorong pemanfaatan potensi lokal dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Harus, nanti pasti ada juknisnya. Apalagi Magetan potensi sayur mayurnya luar biasa, produksi gabah juga sangat melimpah. Itu yang kami dorong untuk bersama-sama handarbeni program itu," tegas Suratno. (ST)

Editor : Asfi Manar