Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

"Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN," kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

"Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat," sambungnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

"Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu," ujar dia.

Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

"Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan," kata Mahendra.

Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

"Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ," jelasnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

(shc/ara)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Ponorogo -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

(abq/hil)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti manfaat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan anak.

Saat doa bersama di kompleks Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kegiatan kolaborasi Kemkomdigi dengan ponpes tersebut, Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Bambang Dwi Anggono menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menitikberatkan kepada perlindungan anak di ruang digital, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu malam

Kemajuan teknologi wajib diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda. Bambang juga mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama," kata Bambang.

Mengenai Program MBG, dia menilai program tersebut adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesehatan anak.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, baik secara fisik maupun mental," kata Bambang.

Program MBG hingga Mei menjangkau 3,4 juta penerima manfaat di 1.200 lokasi. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Program MBG, yang menyasar pelajar tingkat PAUD sampai SMA termasuk santri, adalah upaya konkret pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menurut Dadan, terdapat 5 juta santri di 30.000 pesantren telah didata sebagai penerima manfaat MBG.

"Kami akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren-pesantren besar dan mendesain sistem yang adaptif untuk pesantren kecil agar juga bisa melayani sekolah di sekitarnya," kata Dadan.

Di samping kesehatan, MBG ialah sebuah program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan sehingga program tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Palembang -

Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

(csb/csb)

Samarinda -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

(zlf/das)

Samarinda -

Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(zlf/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mempersiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di lahan penjara. Ia sudah bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas progres pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan buat pembangunan perumahan masyarakat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Ara mengatakan pihaknya siap membangun perumahan di atas lahan lapas. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas buat dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba. Lahan penjara akan dimanfaatkan menjadi perumahan masyarakat khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk melaporkan progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," ucapnya.

Soal anggaran pembangunan, Ara masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Pihaknya melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.

"Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Rencananya Lapas Cipinang dan Salemba  akan disulap jadi Perumahan.

Terkait hal ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bos-bos properti kelas kakap membangun perumahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bahkan ia mengajak pengembang besar tersebut bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas rencana pembangunan rumah di lapas. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2025 guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.  Di Jakarta, terdapat dua penjara yang bisa diubah menjadi perumahan rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," kata Ara dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025). 

1. Bos Properti Diajak Sulap Lapas Jadi Perumahan

Para bos-bos properti yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, Herry Hendarta dari Sinarmas Land, Adrianto Adhi dari PT Summarecon Agung Tbk, Sutopo dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Stefanus Ridwan dari PT Pakuwon Jati Tbk, Eko Wibowo dari Paramount Land, Nitik Hening dari PT Metropolitan Land Tbk, Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah dari Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).

"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara.

2. Lapas Jadi Perumahan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Ara siap melaksanakan pembangunan lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ara menyebut langkah ini merupakan gagasan Presiden untuk bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," katanya.

Editor : Boby