Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulsel pun menyiapkan lokasi dapur umum di tiap kabupaten dan kota di Sulsel.

"Dari 24 Kabupaten/Kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik (lokasi dapur MBG)," kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam rapat percepatan realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Program MBG merupakan salah satu fokus utama Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah daerah diminta untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel pun akan memaksimalkan aset lahan dan bangunan untuk menjadi dapur umum MBG. Pihaknya sisa mendorong 4 kabupaten dan kota lagi untuk menyiapkan lokasi dapur umum program nasional tersebut.

"Itu (dapur umum MBG) semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan porsir (matangkan)," tambah Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bekerja sama dalam menyukseskan program MBG. Badan Keuangan dan Aset (BKAD) tiap daerah diharapkan melakukan langkah taktis menyiapkan aset.

"Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG," terangnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi APBD Sulsel Tertinggi

Dalam arahannya dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat. Dia mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan MBG.

"Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Tito.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Tito melaporkan, realisasi pendapatan APBD 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Pemprov Sulsel menyambut baik arahan tersebut dan siap berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng untuk digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyukseskan program MBG. Termasuk dengan TNI dan Polri yang juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Dalam rapat koordinasi di kantornya, Luthfi menjelaskan langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng yaitu menggandeng pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini dia sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan aset menganggur, salah satunya lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dibangun rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara meminta agar aset-aset Negara yang tidak dimanfaatkan, seperti lahan menganggur milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga milik eks debitur BLBI dapat dimaksimalkan untuk penyediaan rumah.

"Di Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Kementerian Keuangan, itu yang paling cepat yang eks BLBI, yang ada di Lippo Karawaci, sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan," kata Ara saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (19/3).

Ara menjelaskan lahan milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci tersebut segera dimanfaatkan karena merupakan lahan menganggur, berstatus "clean and clear" atau tidak bersengketa, dan tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan tersebut.

Adapun pemanfaatan aset menganggur Negara ini dalam rangka percepatan program penyediaan 3 juta rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan lahan eks BLBI di Karawaci itu memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan tersebut ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, Menteri PKP bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja membahas konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan lahan sitaan bekas koruptor untuk pembangunan rumah subsidi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan selama itu untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

"Dalam hal ini tadi kami sudah sampaikan kalau misalnya Pak Menteri (Ara) berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah. Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan ya kami akan serahkan. Demikian untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," kata Johanis kepada awak media di Kantor KPK, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Johanis menjelaskan aset berupa tanah sitaan milik koruptor biasanya akan dilelang olek KPK. Namun, jika tidak laku, lahan tersebut bisa diserahkan untuk kepentingan negara.

"Kalau ada aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan saat ini pihaknya telah mendapatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di daerah Bekasi dan Karawaci, Tangerang. Ara pun sudah melihat secara langsung kedua lahan tersebut pada Sabtu (22/2/2025) lalu.

Setelah dilakukan survei ke lahan eks-BLBI tersebut, ternyata yang dinyatakan clean and clear atau tidak diduduki oleh masyarakat hanya berada di Karawaci.

"Dan memang kita pilih yang clear and clean. Artinya yang di Karawaci itu sudah clear and clean karena tidak ada penghuni, tidak ada warga di atasnya. Kemudian juga lokasinya bagus banget," ungkap Ara.

Ia menargetkan dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan desain hunian yang akan dibangun di lahan tersebut. Rencananya rumah yang akan dibangun di tanah eks-BLBI Karawaci dapat ditempati oleh berbagai kalangan karena akan tersedia rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

Sementara itu, lahan eks-BLBI di Bekasi statusnya tidak clean and clear karena sudah diduduki sekitar 1.000 KK.

"Bekasi itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat karena di situ sudah ada rumah di atasnya. Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean supaya bisa cepat dibangun," ucapnya.

Setelah ini, Ara berencana mengirimkan surat ke KPK untuk meminta aset sitaan koruptor yang bisa digunakan untuk lahan pembangunan rumah subsidi.

"Boleh kami berkirim surat ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK. Tadi kami sudah sampaikan tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Paling lama besok akan sampai surat dari kami ke sini Pak," ujar Ara.

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.

Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.

"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.

"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.

"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.

"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.

Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, pihaknya menargetkan jumlah aset meningkat menembus Rp500 triliun pada tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini aset perseroan telah mencapai Rp470 triliun, terutama berkat dukungan dari implementasi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia pun berharap kinerja perseroan semakin meningkat dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang kini tengah digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini BTN mencatat ada 632 ribu unit (rumah) di management stock per hari ini. Semoga angka ini bisa membantu pemerintah untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah,” ujar Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Jumat.

Selain peningkatan aset, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menargetkan peningkatan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen dengan menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, salah satunya transformasi digital.

Perseroan telah melakukan transformasi mobile banking app menjadi Bale by BTN dan kini berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabang menjadi digital branch yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

Pihaknya juga berupaya untuk memperkuat sarana pendanaan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding), mengingat pendanaan menjadi fokus industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

Nixon mengatakan bahwa biaya dana (cost of fund) BTN merupakan yang paling tinggi di antara bank-bank milik negara lainnya. Pihaknya pun berupaya untuk mengurangi biaya dana tersebut, namun masih belum maksimal.

“Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” katanya.

Pihaknya pun menetapkan visi baru pada periode 2025-2029 untuk menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”. Melalui visi baru tersebut, BTN berupaya untuk memperkuat layanan di luar KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong optimalisasi penggunaan instrumen sekuritisasi efek beragun aset (EBA) untuk mendukung likuiditas program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk itu, pada 2025 OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkoitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah,” ujarnya dalam seremoni pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, Kamis (2/1/2025).

Salah satu program strategis yang dijalan pada 2025 ialah pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru. Menurut Mahendra, program ini dilaksanakan dengan meningkatkan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

EBA merukapam surat berharga yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KTA).

Di pasar modal, lembaga yang telah melaksanakan sekuritisasi KPR ialah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga aktif menerbitkan EBA.

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor perekonomian, termasuk sektor jasa keuangan. Adapun dua industri jasa keuangan yang disebut turut kebagian berkah yaitu perbankan dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan bahwa program 3 juta rumah akan memberi efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sektor perumahan misalnya program itu akan memberi dampak positif bagi industri bahan bangunan seperti semen, baja, maupun perabotan dan lain sebagainya.

Industri jasa konstruksi dan jasa infrastruktur juga bakal merasakan manfaat dari program 3 juta rumah. Dampak positif terhadap sejumlah industri itu yang juga akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dari sana, Mahendra bilang bahwa sektor jasa keuangan juga akan kecipratan dampak positif berupa beberapa perbaikan dan bahkan keuntungan lebih. Sebagai salah satu contoh yaitu dampak kinerja positif sejumlah emiten konstruksi dan infrastruktur.

“Sebagian dari perusahaan-perusahaan tadi, terutama dari material bangunan dan jasa konstruksi, sebagian adalah perusahaan-perusahaan Tbk, sehingga akan memberi dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Di samping itu, ia menuturkan bahwa pasar modal juga akan lebih semarak. Mengingat alokasi APBN ke program 3 juta rumah cenderung terbatas, sehingga salah satu kemungkinannya adalah mencari sumber pembiayaan dengan memanfaatkan produk yang dinamakan efek beragun aset (EBA).

“Nah ini dalam bentuk sekuritisasi tentu akan memberikan pendanaan yang besar kepada pembangunan perumahan. Di lain pihak akan memberikan peluang berkembangnya produk itu di pasar modal kita. itu dari sisi pasokan,” kata Mahendra.

Berkah bagi Perbankan

Sementara dari sisi permintaan, calon para pembeli rumah tentu akan memerlukan pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dari kebutuhan KPR ini, industri perbankan, penjaminan, hingga asuransi akan mendapat ceruk bisnis yang lebih luas.

“Jadi dari berbagai sisi banyak sekali potensi yang akan bisa ditopang industri jasa keuangan,” jelas Mahendra.

Dia yakin, program unggulan Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah akan memberi dampak yang luas dan masif. Pasar modal, perbankan, dan industri jasa keuangan terkait diharapkan dapat menangkap potensi yang ada, termasuk mengambil peran lebih untuk mendukung program tersebut.

“Sekali lagi, itu akan sulit dipenuhi sepenuhnya jika hanya dari APBN. Tapi tentu dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu dan sudah memberikan masukan-masukan, pada gilirannya nanti kita akan melihat wujud dan pendekatan dari program masing-masing,” pungkas Mahendra.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendata sejumlah asetnya yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

Aset-aset yang potensial untuk dikerjasamakan itu milik Perum Perumnas dan KAI.

Hal itu tersaji dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Adapun total luas aset Perumnas dan KAI yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebesar 428,6 hektar.

Namun dari jumlah tersebut, aset yang statusnya clean and clear sekitar 427,6 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

1. Aset Perumnas

• Tanah Abang 3,6 hektar berupa rusun
• Kebon Kacang 1,6 hektar berupa rusun
• Talang Keramat 95 hektar berupa rumah tapak
• Jonggol 78 hektar berupa tanah
• Maja 70,8 hektar berupa tanah
• Pasadana 15 hektar berupa plot land
• Garut 6 hektar berupa plot land
• Pulogebang 3,4 hektar berupa plot land
• Parung Panjang 153 hektar berupa plot land

2. Aset KAI

• Stasiun Jurangmangu 1,3 hektar berupa tanah
• Stasiun Manggarai Tahap I (Blok A) 0,87 hektar berupa rumah perusahaan