Bisnis.com, JAKARTA – Produk asuransi untuk program makan bergizi gratis (MBG) sedang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski belum diumumkan resmi oleh pemerintah, sejumlah pengamat asuransi memberikan gambaran produk asuransi apa saja yang cocok diterapkan dalam program MBG.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung mengatakan ada tiga model asuransi yang bisa dipakai di program MBG. Menurutnya, asuransi MBG tidak hanya bisa memberi perlindungan kepada penerima program, namun juga bisa melindungi pihak produsen/supplier.

"Jenis asuransi untuk perlindungan risiko MBG ini bisa asuransi product liability, bisa juga asurani comprehensive general liability, atau jenis asuransi yang dibuat khusus atau tailor made insurance," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sebagai gambaran, product liability insurance atau asuransi tanggung jawab produk adalah asuransi yang melindungi bisnis dari tuntutan hukum yang diajukan akibat produk yang mereka jual, produksi, atau distribusikan menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak ketiga.

Bila product liability insurance ruang lingkupnya terbatas pada hasil produksi, comprehensive general liability (CGL) atau asuransi tanggung jawab umum komprehensif adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang timbul dari tanggung jawab hukum akibat cedera badan atau kerusakan properti yang dialami pihak ketiga yang disebabkan oleh proses operasional bisnis.

Sementara itu, tailor-made insurance adalah asuransi yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pihak tertanggung. Produk ini memungkinkan pihak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan yang paling sesuai dengan risiko yang dihadapi, sehingga tidak perlu membayar premi untuk perlindungan yang tidak dibutuhkan.

Sementara dalam hal penetapan premi asuransi, Kapler mengatakan ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai oleh pemerintah atau dapat bisa ditanggung oleh pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman melihat ada beberapa opsi produk asuransi MBG yang bisa diterapkan tanpa harus membebani anggaran negara.

Dengan sasaran program MBG mencapai 82,9 juta penerima, Wahyudin menjelaskan indikator tersebut telah memenuhi law of large number insucance atau hukum bilangan besar sehingga asuransi MBG dapat dikemas dalam skema asuransi mikro.

"Ini memungkinkan premi dapat di bawah Rp500 dan konsep santunan yang lebih kecil, misal Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per orang," kata Wahyudin.

Opsi kedua menurut Wahyudin adalah menggunakan model asuransi parametrik. Asuransi parametrik adalah jenis asuransi yang memberikan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan parameter atau indeks tertentu. Asuransi ini sering digunakan untuk risiko bencana alam seperti banjir, badai atau kekeringan.

Dalam konteks asuransi MBG, Wahyudin mencontohkan apabila terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

"Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons [pembayaran klaim]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa, dan Asosiasi Asuransi Umum untuk merancang paket asuransi yang akan melindungi penerima manfaat MBG dan keluarganya dari risiko kesehatan, termasuk dalam kasus makanan bermasalah.

BGN menyebut bahwa skema pembiayaan asuransi akan diambil dari dana operasional Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dan tidak akan mengurangi hak para pekerja atau relawan yang terlibat.

“Kalau penerima manfaat kita sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kita akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum. Dan sedang dirancang special untuk penerima manfaat dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” pungkas Dadan saat dihubungi Bisnis.