Bandung (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menemui masalah di kemudian hari.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin.

Kemudian, untuk prosedur pengetatan selanjutnya yakni mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujar Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, lanjut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan," ucapnya.

Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," katanya.

Yang tak kalah penting, kata dia, secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Selain meningkatkan SOP, kata Dadan, aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Di mana saat ini tidak diperkenankan SPPG beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini," tuturnya.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah. Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

BANDARLAMPUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diselenggarakan untuk mengurangi angka gizi buruk menargetkan empat kelompok sasaran yakni anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR Rahmawati Herdian saat menghadiri acara sosialisasi MBG di Kecamatan Kedamaian di Bandarlampung, Lampung, Senin (19/5/2025).



"Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat dengan adanya progam MBG. Untuk itu, kami mengajak kepada masyarakat agar berperan aktif dalam dengan menjadi petugas ataupun mitra di dapur sehat," ungkapnya.

Sementara Camat Kedamaian, Kota Bandarlampung Joni Efriadi menyebutkan, program MBG merupakan kegiatan yang baik karena dapat meningkatkan gizi masyarakat.

"Selain itu sektor perekonomian di Bandarlampung juga akan terangkat dan terbukanya lapangan kerja baru. Oleh karena itu kami mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan maksimal khususnya di daerah Kota Bandarlampung," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian bersama BGN kembali berkolaborasi sosialisasikan program Makan Bergizi Gratis di Bandarlampung. Acara sosialisasi ini diikuti oleh 300-an peserta di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung.

Ponorogo -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

(abq/hil)

Buleleng -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

(nor/nor)

KARAWANG - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun infrastruktur layanan gizi di pondok pesantren (ponpes). Langkah tersebut untuk membantu menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu terungkap dalam acara bertajuk ?Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital" yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu, 17 Mei 2025.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Pondok Pesantren Al Baghdadi ini dihadiri setidaknya 30.000 peserta. Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkenalkan dan menguatkan dua program nasional unggulan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.



Bambang juga menyoroti pentingnya PP Tunas, regulasi terbaru pemerintah yang menitikberatkan pada perlindungan anak di ruang digital. Menurut Bambang, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda.

Bambang mengingatkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Cyberbullying dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. "Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,? tegasnya.

Acara Doa Bersama ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, pesantren, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga generasi muda Indonesia baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun moral.

Palembang -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

(csb/csb)

KONAWE - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi tingginya kasus stunting di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik diyakini akan meningkatkan kemampuan anak dalam belajar, sehingga mereka lebih berprestasi.

Dalam sosialisasi di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dihadiri Bupati Konawe Samsul Ibrahim dan 300 warga, Anggota Komisi IX DPR Ahmad Safei menyampaikan edukasi kepada warga untuk dapat menambah pemahaman yang lebih baik mengenai peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

"Mari kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis. Kita harus saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Kota Konawe ini," kata Ahmad Safei dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Dedi Suprijadi menjelaskan dukungan dari BGN untuk dapat membangun dari desa melalui program MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.

"Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu Peningkatann akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan pola makan sehat," kata Dedi.

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

(lir/idn)

LOMBOK TIMUR - Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Siang Gratis (MBG) di Aula Kantor Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga berharap Program MBG dapat meningkatkan gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting di wilayah mereka.

Dalam sosialisasi yang digelar Selasa (13/5/2025) itu, Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjamin keberhasilan program MBG. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.

"Pembangunan SPPG membutuhkan biaya besar. Diperlukan kolaborasi antara negara dan pihak swasta agar program ini tidak berhenti hanya pada wacana," kata Muazzim dalam keterangannya dikutip, Kamis (15/5/2025).

Untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus menyukseskan MBG, Muazzim juga mengumumkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan dana masing-masing Rp5 miliar. Koperasi ini bertujuan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia juga mengingatkan agar BUMDes mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk mendukung program MBG, sesuai instruksi dari Menteri Desa dan PDTT.

Menurut Muazzim, NTB telah memiliki 30 unit Sentra Pangan Program Gizi (SPPG), terdiri atas 24 unit di Pulau Lombok dan 6 unit di Pulau Sumbawa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan 5 unit SPPG yang aktif.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan, program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjamin hak anak atas gizi layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Angka stunting nasional saat ini masih berada di angka 21,23%.

"Masalah ini bukan hanya soal kesehatan, tapi masa depan bangsa. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi adalah kunci," katanya.

Iwan juga memaparkan mekanisme pendirian SPPG, mulai dari syarat lahan, bangunan, peralatan, SDM, hingga ketentuan bagi penerima manfaat. Ia mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BGN, dan memastikan seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui situs resmi BGN.

Camat Sembalun, Misri menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya. Ia menegaskan dukungan penuh Kecamatan Sembalun terhadap program MBG dan berharap SPPG di wilayahnya dapat segera beroperasi.

"Satu unit SPPG sudah berdiri di wilayah kami dan akan segera difungsikan, tepat di seberang kantor camat. Kami berharap ini bisa jadi solusi nyata untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak," katanya.

Dengan sosialisasi ini, pemerintah berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan program MBG mampu menjadi pendorong utama terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan gizi masyarakat.

"Peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional," ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/5) bersamaan dengan pembukaan Muktamar ke-15 PUI yang menekankan pentingnya peran umat dalam membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi.

"BGN berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ucap Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum PUI Raizal Aripin mengemukakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang gizi.

"Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, PUI bersama jaringan anggota dan institusi pendidikannya yang tersebar di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kerja sama itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mencurahkan keluhan kepada Komisi IX DPR lantaran pihaknya tak dilibatkan dalam beberapa hal untuk ikut andil dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, kata dia, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan untuk menjalankan dan mengawasi MBG.

Tercatat, ada 13 poin yang tercantum dalam memorandum of understanding (MoU). "Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala, contohnya tentang pelibatan kami. Itu kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Ikrar dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Taruna lantas mencontohkan hal yang konkret jika BPOM tidak dilibatkan dalam hal penyiapan pangan untuk program MBG ini. Padahal, kata dia, BPOM punya tenaga atau personel yang memiliki keahlian untuk itu.



"Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak (dilibatkan) dalam hal ini sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujarnya.

Ia menyadari BPOM tak punya kewenangan dalam menjalankan MBG, namun jika dilibatkan pasti akan turun tangan. "Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Apa yang kami dilibatkan? Dilibatkan dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kan harus dilibatkan seharusnya," tuturnya.

Kemudian, ia menyinggung juga seharusnya BPOM dilibatkan dalam hal bahan-bahan atau raw material makanan yang akan dibagikan, namun kenyataannya tidak demikian. "Sementara dalam program yang kami sudah usulkan ke Bappenas dan ke BGN ada 13 program yang seharusnya kami dilibatkan. Tapi kami tidak dilibatkan untuk itu," katanya.

Di sisi lain, kata dia, BPOM justru baru dilibatkan oleh BGN ketika terjadi kejadian luar biasa seperti halnya kasus keracunan penerima manfaat. "Maksudnya kami menjelaskan dengan transparan apa adanya supaya menggugah BGN supaya melibatkan kami. Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," katanya.

Ikrar mengatakan, jika BPOM sebenarnya bisa saja menggunakan kewenangannya dalam urusan MBG, hanya saja penanggung jawab utama urusan hal itu adalah milik BGN. "Kami menghormati soal itu. Bukan soal berani atau takut. Keberanian kami adalah menjelaskan kepada BGN, ini dibutuhkan BPOM, bukan kami meminta tanggung jawab, tapi kami ingin melindungi anak-anak kita yang mendapatkan program MBG," pungkasnya.

sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, 3 penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis.

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, menurut dia, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Dia menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025