Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

(lir/idn)

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mencurahkan keluhan kepada Komisi IX DPR lantaran pihaknya tak dilibatkan dalam beberapa hal untuk ikut andil dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, kata dia, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan untuk menjalankan dan mengawasi MBG.

Tercatat, ada 13 poin yang tercantum dalam memorandum of understanding (MoU). "Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala, contohnya tentang pelibatan kami. Itu kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Ikrar dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Taruna lantas mencontohkan hal yang konkret jika BPOM tidak dilibatkan dalam hal penyiapan pangan untuk program MBG ini. Padahal, kata dia, BPOM punya tenaga atau personel yang memiliki keahlian untuk itu.



"Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak (dilibatkan) dalam hal ini sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujarnya.

Ia menyadari BPOM tak punya kewenangan dalam menjalankan MBG, namun jika dilibatkan pasti akan turun tangan. "Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Apa yang kami dilibatkan? Dilibatkan dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kan harus dilibatkan seharusnya," tuturnya.

Kemudian, ia menyinggung juga seharusnya BPOM dilibatkan dalam hal bahan-bahan atau raw material makanan yang akan dibagikan, namun kenyataannya tidak demikian. "Sementara dalam program yang kami sudah usulkan ke Bappenas dan ke BGN ada 13 program yang seharusnya kami dilibatkan. Tapi kami tidak dilibatkan untuk itu," katanya.

Di sisi lain, kata dia, BPOM justru baru dilibatkan oleh BGN ketika terjadi kejadian luar biasa seperti halnya kasus keracunan penerima manfaat. "Maksudnya kami menjelaskan dengan transparan apa adanya supaya menggugah BGN supaya melibatkan kami. Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," katanya.

Ikrar mengatakan, jika BPOM sebenarnya bisa saja menggunakan kewenangannya dalam urusan MBG, hanya saja penanggung jawab utama urusan hal itu adalah milik BGN. "Kami menghormati soal itu. Bukan soal berani atau takut. Keberanian kami adalah menjelaskan kepada BGN, ini dibutuhkan BPOM, bukan kami meminta tanggung jawab, tapi kami ingin melindungi anak-anak kita yang mendapatkan program MBG," pungkasnya.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

(dwr/idn)

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan temuan lembaganya terkait insiden yang terjadi di 10 provinsi.

Menurut Ikrar, salah satu penyebab utama adalah kontaminasi bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola, penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujarnya.

Bagaimana Proses Penyimpanan dan Pengelolaan Mempengaruhi Kualitas Pangan?

Selain kontaminasi bahan mentah, BPOM juga menemukan bahwa proses penyimpanan dan pengelolaan makanan yang tidak memadai menjadi pemicu pertumbuhan bakteri.

Taruna Ikrar menekankan bahwa bakteri dapat berkembang jika makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai atau dikelola dengan cara yang tidak higienis.

"Kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri seperti suhu, kondisi makanan, proses," jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa ada makanan yang dimasak terlalu cepat, namun tidak segera didistribusikan.

Akibatnya, makanan tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri dan menyebabkan keracunan.

Apa Langkah BPOM untuk Mencegah Kejadian Serupa?

Menanggapi insiden tersebut, BPOM berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan di dapur-dapur pengolahan program MBG.

BPOM juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada para petugas pengelola makanan, khususnya yang bertugas di dapur.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," tutur Ikrar.

Hingga saat ini, BPOM mencatat setidaknya terdapat 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di 10 provinsi di Indonesia.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025, menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ujar Taruna Ikrar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri".

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

(dwr/maa)

Kota Serang -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banten akan melatih penjamah makanan untuk mengawasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjamah yang terlatih akan menjaga kualitas makanan yang dihidangkan di sekolah.

"Kami akan kawal seoptimal mungkin MBG. Saat ini kami menjadi instruktur bagi penjamah makanannya. Ada delapan orang di kantor kami yang sudah dilatih untuk menjadi narasumber dalam menjamah makanan agar makanannya sesuai (standar)" kata Kepala BPOM Banten, Mojaza Sirait, kepada wartawan di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, jika MBG sudah dijalankan di Banten, BPOM akan mengambil sampel makanan yang dihidangkan. Mojaza akan berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengawal pelaksanaan MBG.

"Di tengah keterbatasan, kami akan melakukan sampling untuk memastikan kualitasnya terjamin. Intinya, kami akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lini sektor terkait, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan terbaik untuk mengawal," ujarnya.

BPOM Banten juga menyampaikan tips untuk menilai apakah makanan aman untuk dimakan atau tidak. Ia menyebut makanan layak konsumsi bisa dinilai dengan pancaindra.

"Lihat bentuknya, bau, dan rasanya. Misalnya, ketika dilihat warnanya, biasanya beras putih, kalau warnanya agak cokelat, bisa jadi itu indikator tidak baik lagi. Aroma sayur, kan khas. Kalau aromanya basi atau asam, berarti sudah (tak usah dimakan). Itu trik paling sederhana," katanya.

BPOM belum menemukan makanan tak layak atau beracun selama uji coba program makan bergizi gratis.

"Sejauh ini, untuk di Banten tidak ada. Beberapa kali kami langsung diundang oleh BGN atau SPPG, dan hasilnya aman. Semoga terus seperti itu," katanya.

(aik/taa)

Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Wisconsin DATCP untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam mendukung pencapaian target gizi nasional dengan MBG, salah satunya mencakup penggunaan produk susu dan bahan susu.

Adapun Departemen Agrikultur, Perdagangan, dan Pelindungan Konsumen (DATCP) adalah lembaga Amerika Serikat yang memiliki fokus pada pengembangan industri pertanian, kepentingan konsumen, serta perlindungan lingkungan.

Selain itu, kolaborasi itu melibatkan US Dairy Export Council (USDEC), organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mempromosikan produk susu Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi dan sehat kepada anak-anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, oleh karena itu pihaknya mendukung penuh program itu.

Menurut Taruna, program ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di bidang pangan.

"Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP," katanya.

Meskipun susu menjadi salah satu komponen penting dalam Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG, katanya, namun pemberian susu dalam menu MBG tidak bersifat wajib.

Dia menyebutkan pentingnya pencantuman Informasi Nilai Gizi pada kemasan susu, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memahami kandungan gizi dari produk susu yang mereka konsumsi, sekaligus mendukung upaya meningkatkan pola makan yang sehat.

Sejumlah potensi kolaborasi yang bisa dijalin antara BPOM, Wisconsin DATCP, dan USDEC, salah satunya adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk susu sebagai bagian dari pola makan seimbang dan bergizi di Indonesia.

Namun demikian, katanya, kolaborasi tak terbatas hanya pada susu dan produk olahannya, melainkan juga saran dan masukan lainnya mengingat sehatnya anak-anak di Amerika Serikat.

Sekretaris Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (Wisconsin DATCP) Randy Romanski mengatakan, pihaknya terbuka untuk menjalin perjanjian bilateral dengan Indonesia guna meningkatkan program MBG.

“Wisconsin memiliki lebih banyak peternakan sapi perah dibanding negara bagian lain,” kata Randy.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Istana menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM bakal mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kami mulai dari rumah produksinya. Kami evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di (program) Makan Bergizi Gratis ini, mulai dari gizi dan sumbernya, termasuk pelatihan," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian, sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian, bagaimana kalau terjadi," sambung Taruna dilansir dari detikHealth.

BPOM mendapatkan tugas itu setelah menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah dalam program MBG.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program MBG.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu, perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," terang Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depan.

Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!

(iws/iws)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadan. Namun menunya akan disesuaikan sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka puasa bagi penerima makanan bergizi gratis yang berpuasa.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti dilansir Antara, Jumat (24/1/2025).

Dadan mengatakan jenis makanan yang diberikan juga bergantung pada satuan pendidikannya. Dia mencontohkan satuan pelayanan makanan bergizi di pesantren akan berada di pesantren sehingga makanan dapat disajikan saat berbuka.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan BPOM sangat penting karena masifnya kegiatan tersebut.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan terdapat empat aspek yang diutamakan dalam makan bergizi gratis, di antaranya ialah kebersihan dan keamanan pangan yang menjadi ranah otoritas BPOM. Dia mengatakan BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya keracunan pangan.

Dia menyebutkan makan bergizi gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, menurut dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," sambungnya.

Dia mengatakan program tersebut juga ditargetkan memberi dampak perekonomian positif di daerah-daerah. Dia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp 8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85% uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5% untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

(haf/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) menjadi sorotan publik.

Sebanyak 40 siswa yang keracunan mengalami mual dan muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi dalam menu makanan bergizi.

Kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Demi mencegah peristiwa tersebut terulang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengawasi program perbaikan gizi anak Indonesia ini.

Langkah awal kerja sama ini berupa tanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BGN Dadan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang digelar di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2025).

Kolaborasi

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," kata dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," ucapnya.

Langkah pencegahan

Taruna mengatakan, setidaknya ada enam tugas BPOM dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut.

Pertama, tugas pencegahan atau preventif dengan cara menggerakkan BPOM di tingkat daerah untuk memberikan edukasi makanan yang sehat dan higienis kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tempat mengolah makanan.

Kedua, terkait pengawasan, Taruna menyebut pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel bahan pangan dan mengawasi proses penyimpanan bahan pangan.

"Kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada enggak yang punya makanan yang sudah basi atau tidak. Kan itu bisa dicek, apakah sayurnya, lauk pauknya, dan sebagainya, walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut," imbuh dia.

Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan pada tahap distribusi makanan.

Keempat, BPOM akan melakukan pengembangan laboratorium sebagai langkah menyiapkan mitigasi keracunan makanan.

Kelima, mitigasi itu sendiri. BPOM akan membuat perencanaan penanganan kejadian luar biasa keracunan akibat MBG, termasuk peta setiap lembaga yang terlibat jika terjadi keracunan massal seperti peristiwa di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Pemetaan petugas kesehatan hingga fasilitas kesehatan menjadi penting dalam mitigasi tersebut.

Terakhir adalah tanggap darurat. Jika setelah pencegahan hingga mitigasi dilakukan, tetapi masih ada yang keracunan, upaya tanggap darurat harus dilakukan.

"Ada proses penyelamatan, jangan sampai (keracunan) berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan dia mati," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencakup 0,7 persen dari jumlah yang ditargetkan sejak mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Handayani, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kantor BPOM RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Cakupan yang sangat minim ini dikarenakan program yang memang sangat baru dan dimulai dari nol.

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menyebut akselerasi program MBG berjalan dengan baik.

Karena pada saat baru diluncurkan, hanya ada 190 SPPG di 26 provinsi.

Kini telah berkembang menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM," katanya.

Dia menyebut keterlibatan BPOM sangat penting untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan yang terjadi akibat MBG beberapa waktu lalu.

"Oleh sebab itu, program ini tidak bisa dilepas secara bebas kepada pihak yang melaksanakan, karena kami betul-betul memperkirakan dan menduga bahwa program ini akan sangat riskan kalau tidak diawasi dari awal terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangan," ucapnya.

Setelah MoU, Dadan mengatakan, aspek higienis dan mitigasi sudah didampingi oleh BPOM.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan, BPOM akan menjadi pengawas dari tahap supervisi, monitoring, hingga pencegahan terkait isu krusial makan bergizi gratis.

Hal ini dilakukan untuk melancarkan program MBG yang benar-benar sehat dan bergizi sampai di tangan anak-anak Indonesia.

"Jadi, karena kita ingin komitmen untuk menyukseskan program utama ini, maka kami bersepakat untuk terlibat," katanya.