BGN Mau Libatkan Lembaga Independen Akreditasi Kualitas Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap rencana akreditasi kualitas makanan untuk Makan Bergizi Gratis. [272] url asal
#badan-gizi-nasional #makan-bergizi-gratis #satuan #mentah #sodakain #daging #kepala-badan-gizi-nasional #jakarta-pusat #pemenuhan-gizi #pengelola-dapur-mbg-sumba-timur #kelurahan-kambajawa #jesica-sodakain #sekol
(detikFinance) 05/03/25 14:45
v/36366/
Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap rencana akreditasi kualitas makanan untuk Makan Bergizi Gratis. Akreditasi itu akan dilakukan oleh lembaga independen.
"Bukan BGN dong, lembaga independen untuk melakukan akreditasi," kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).
Dadan menyebut akreditasi makanan akan diberikan kategori unggul, baik sekali, dan baik. Akreditasi akan dilakukan jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah mencapai 2.000.
"Nanti ada akreditasi terkait itu. Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," ujar Dadan.
"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," lanjut Dadan.
Sebelumnya, muncul sejumlah laporan terkait kualitas makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan. Terbaru ada temuan makanan yang disebut belum matang, yakni menu daging pada MBG di SD Inpres 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan ini viral di media sosial.
Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa. Namun untuk kasus daging mentah penuh darah, ia menyebut siswa bersangkutan membeli makanan tersebut dari kantin sekolah.
"Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin," ujar Jesica, Sabtu (22/2).
Jesica menegaskan hal tersebut sudah diklarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3 yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari dapur MBG. BGN pun menegaskan akan melakukan evaluasi.
(eva/haf)
Melki Klaim NTT Kebagian Rp 8 Triliun dari Program Makan Bergizi Gratis
Ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena, klaim Rp 8 triliun untuk program makan bergizi gratis. Dia dorong masyarakat jadi penyedia bahan baku lokal. [643] url asal
#ntt #emanuel-melkiades-laka-lena #labuan-bajo #manggarai-barat #pilgub-ntt #makan-bergizi-gratis #program-makan-bergizi-gratis #bajawa #pemilu #dpp #dpd #pemilihan #pilgub #melki #pemenang-pilgub-ntt #dewan-pimpinan
(detikFinance) 02/12/24 07:19
v/4809/
Manggarai Barat - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengeklaim daerahnya kebagian anggaran Rp 8 triliun dari pusat untuk program makan bergizi gratis. Jumlah itu didapatkan dari total anggaran program makan bergizi gratis sebanyak Rp 71 triliun.
Peraih suara terbanyak di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT versi hitung cepat (quick count) itu mengungkapkan sebanyak lima persen dari Rp 8 triliun itu dialokasikan untuk program makan bergizi gratis di Labuan Bajo dan daerah lain di Manggarai Barat. Menurutnya, ada sekitar Rp 30 miliar peredaran uang per bulan di Manggarai Barat untuk program makan bergizi gratis.
"Berarti 5 persen ada Rp 400 miliar yang kemungkinan besar berputar di Manggarai Barat untuk program makan siang bergizi gratis. Kurang lebih ya per bulan ada kira-kira Rp 30-an miliar uang berputar untuk program ini," ungkap Melki saat silaturahmi dengan pendukung Melki-Johni di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (1/12/2024) malam.
Melki mendorong bahan baku untuk program makan bergizi gratis itu disiapkan masyarakat setempat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pria yang berpasangan dengan Jhoni Asadoma di Pilgub NTT itu juga meminta kesiapan masyarakat setempat agar bahan baku tidak dipasok dari luar daerah. "Menjadi penyedia bahan baku berasnya, telur, sayur, daging, buah-buahan, dan lain-lain," tegas Melki.
Wajibkan Hotel di Labuan Bajo Serap Bahan Lokal
Melki juga berkomitmen menunaikan janji kampanyenya seusai keluar sebagai pemenang Pilgub NTT versi hitung cepat (quick count). Salah satu janji Melki-Johni adalah memastikan bahan baku kebutuhan hotel-hotel di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dipasok masyarakat setempat.
Melki mengatakan kebutuhan hotel, seperti beras, daging hingga buah selama ini umumnya didatangkan dari luar Manggarai Barat. "Waktu kampanye di sini ada yang bilang ini datang dari Bajawa, Bima, Bali," terang Melki.
"Nanti saya akan duduk bersama pemilik hotel-hotel di Manggarai Barat untuk kita serius bagaimana juga mereka harus mampu membina agar bahan-bahan baku di hotel ini mayoritas didapat dari Manggarai Barat ini," jelas Melki.
Melki mengeklaim mengenal secara pribadi pemilik sejumlah hotel di Labuan Bajo. Ia akan mengajak bupati Manggarai Barat terpilih berbicara dengan pemilik hotel agar masyarakat setempat menjadi pemasok bahan baku kebutuhan hotel.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Nusa Tenggara dan Bali itu juga meminta masyarakat setempat untuk siap menjadi pemasok bahan baku untuk hotel, seperti pemasok beras, daging, sayur, buah, dan sebagainya. "Mungkin ada baiknya juga kita mempersiapkan diri untuk bahan baku hotel-hotel tersebut," ujar Melki.
Melki juga mendorong setiap desa di Manggarai Barat memiliki satu produk unggulan. Produk unggulan itu bisa sektor pertanian hingga peternakan. Melki akan berkoordinasi dengan kepala desa dan bupati Manggarai Barat untuk mewujudkan satu desa satu produk unggulan tersebut.
"Kami dorong satu desa satu produk unggulan. Jadi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, peternakan harus satu-satu sektor unggulan di setiap desa untuk setiap sektor," kata Melki.
(dpw/dpw)