REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menjelaskan, banjir di Jabodetabek, khususnya di Puncak, Bekasi, Tangerang, dan Batu Tulis pada awal Maret lalu disebabkan alih fungsi lahan di Areal Penggunaan Lain (APL). Daerah atau yang seharusnya merupakan kawasan lindung dibangun menjadi permukiman atau kawasan industri.

"Hal ini menyebabkan lokasi tersebut menjadi kedap air, sehingga air melimpas melewati area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan. Selain itu, penyempitan alur sungai juga memperburuk situasi, di mana alur sungai yang seharusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter," kata Dyah, Kamis (20/3/2025).

Kondisi ini, tambah Dyah, diperparah banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang mengurangi fungsi resapan air. Akibatnya, air menggenang di area permukiman yang menyebabkan banjir.

Dya menjelaskan, seluruh kawasan dan perairan di Indonesia terbagi ke dalam daerah aliran sungai (DAS), yang mencakup hulu hingga hilir. Hulu terletak di bagian atas dengan topografi yang miring, sedangkan hilir lebih landai hingga mencapai sungai.

Ketika hujan turun, air akan mengalir dari atas ke bawah dengan kemiringan tertentu, yang memudahkan aliran air. Namun, perubahan tutupan lahan atau area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan dapat memperburuk kondisi DAS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Ada beberapa indikator yang dapat memicu terjadinya banjir. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Curah hujan yang sangat lebat, di atas 100 mm per hari, dapat meningkatkan potensi banjir atau tanah longsor.

"Data curah hujan pada periode 27 Februari hingga 3 Maret menunjukkan bahwa curah hujan tercatat sangat ekstrem, berkisar antara 100 hingga 145 mm, yang termasuk dalam kategori curah hujan ekstrem," kata Dyah.

Analisis terhadap kejadian bencana hidrometeorologi di awal Maret menunjukkan banjir terjadi di beberapa lokasi dengan DAS yang berbeda. Misalnya, banjir di Puncak terjadi di DAS Ciliwung, sementara banjir di Bekasi terjadi di DAS Kali Bekasi. Selain itu, longsor di Batu Tulis terjadi di sub-DAS Cisadane, dan banjir di Tangerang Selatan terjadi di DAS Kali Angke Pesanggrahan.

"Penting untuk dicatat bahwa kejadian banjir di satu lokasi tidak berkaitan dengan kondisi DAS di hulu DAS Ciliwung," kata Dyah.

Luas kawasan hutan di empat DAS tersebut mencapai sekitar 47.705 hektare, atau 12,23 persen dari total luas kawasan. Dari analisis tutupan lahan, ditemukan proporsi permukiman di masing-masing DAS cukup signifikan. Di DAS Ciliwung, 61,78 persen lahan digunakan untuk permukiman, sedangkan di DAS Cisadane, proporsi permukiman mencapai 25,65 persen. Di DAS Kali Angke Pesanggrahan, angka ini bahkan lebih tinggi, yaitu 83,37 persen, dan di DAS Kali Bekasi, 41,85 persen lahan juga digunakan untuk pemukiman.

Selain itu, terdapat 13.955 hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 23.435 hektare di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini berkontribusi terhadap meningkatnya limpasan, erosi, dan sedimentasi di alur sungai, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas pengaliran sungai.

Dengan demikian, pengelolaan lahan yang baik dan perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting untuk mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan.

Dyah menyampaikan langkah-langkah penanganan untuk mencegah banjir kembali terjadi. Di dalam kawasan hutan, pihaknya akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dalam bentuk penanaman. Kemudian, menerapkan teknik konservasi tanah dan air dalam berupa DAM pengendali dan DAM penahan pada lokasi-lokasi dan kemiringan tertentu. Fungsi bangunan KTA ini untuk menahan sedimen, dan untuk mengendalikan air yang turun dari hulu.

Penanganan pada lokasi di APL juga sama, khususnya yang topografinya miring dilakukan RHL dengan tanaman vegetatif, dan bangunan sipil teknis

"Tentu saja hal ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Kita akan intensif kedepan melakukan penanaman. Kami akan mendukung dengan penyediaan bibit-bibit dari Persemaian Rumpin untuk penanaman baik di dalam maupun luar kawasan hutan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam sepekan terakhir, usai banjir besar yang terjadi pada 4 Maret 2025 lalu, Pemerintah gencar melakukan sidak, penyegelan, dan pembongkaran bangunan dan kawasan wisata yang dianggap penyebab banjir. Banjir besar Jabodetabek pada awal Maret 2025 juga menjadi alarm keras daya tampung daerah aliran sungai (DAS) semakin menurun.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan tak segan mengenakan sanksi pidana kepada perusahaan baik pemilik properti dan tempat wisata di kawasan Puncak dan Bogor yang terbukti merusak lingkungan sehingga menjadi penyebab banjir. Pasalnya, banjir menjadi peringatan keras daya tampung DAS semakin menurun terutama di hulu sungai Ciliwung dan Kali Bekasi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, luas tutupan vegetasi di DAS Bekasi hanya mencapai 3,35% dari total luasan DAS seiring dengan pertambahan area pertanian dan pemukiman di wilayah tersebut.

Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengatakan terdapat penambahan luasan kawasan pemukiman dan pertanian di segmen 1 Das Bekasi di wilayah yang sebelumnya berperan memberikan perlindungan kepada wilayah tersebut salah satunya sebagai resapan air.

“Kalau dilihat DAS Kali Bekasi di segmen 1 di hulunya jauh lebih kecil tutupan lahannya. Jadi kalau dihitung hanya 3,35% dari DAS Kali Bekasi,” ujarnya dikutip Rabu (19/3/2025).

Adapun kriteria tutupan vegetasi harus mencapai minimal 30% dari luas DAS untuk memberikan perlindungan kepada wilayah sekitar termasuk untuk daerah resapan air di kawasan hulu yang berperan dalam tata kelola air yang kemudian mengalir ke hilir atau wilayah lebih rendah.

Jika hanya melihat segmen 1 atau bagian hulu, maka luas tutupan vegetasinya hanya mencapai 21,24% dari total luas hulu DAS Bekasi. Padahal, DAS Bekasi memiliki luas sekitar 145.000 hektare dengan segmen Puncak mencakup 28.000 hektare di mana 12.500 hektare seharusnya berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan pengendalian bencana.

Merujuk data KLH, telah terjadi peningkatan luasan lahan terbangun/terbuka meningkat dari 6.711,32 hektare pada 2013 menjadi 7.629,79 hektare pada 2023. Dalam periode 2013 hingga 2023, terjadi sedikit peningkatan vegetasi hutan dari 3.198,72 hektare pada 2013 menjadi 4.895,01 hektare pada 2023 yang kemungkinan hasil dari rehabilitasi lahan di sekitar kawasan gunung kapur di Cileungsi.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hulu DAS Bekasi, kawasan pemukiman meningkat dari 5.519,73 hektare pada 2010 menjadi 9.752,90 hektare pada 2022. Kawasan pertanian sendiri tercatat mencapai 5.817,05 hektare pada 2022, yang tidak tertera pada RTRW 2010.

Menurutnya, kehilangan tutupan lahan di area yang seharusnya menjadi kawasan lindung dengan tutupan hutan tersebut juga berpengaruh terhadap banjir di hilir, termasuk yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya baru-baru ini.

“Ini menunjukkan Kali Bekasi dan Cikarang itu banjir, ya barangkali masuk logika karena yang melindungi hanya 3,35% tutupan vegetasi di sana,” katanya.

Dia menyoroti perubahan signifikan kawasan lindung daerah tangkapan air berubah menjadi kawasan permukiman dimana membuat terjadinya banjir di Cisarua pada 3 Maret lalu.

“Banjir itu tidak hanya di dataran rendah saja, juga sudah terjadi di daerah Ciliwung, di hulunya. Artinya ada permasalahan mendasar, dulu ada 8.000 hektare kawasan lindung yang hijau, lalu sekarang dikonversi menjadi kawasan pertanian dan pemukiman,” ucap Sigit.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menutukan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah perusahaan di kawasan hulu DAS yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Pihaknya akan menerapkan pendekatan multidoor enforcement bagi perusahaan yang terbukti melanggar regulasi lingkungan hidup. Adapun multidoor enforcement merupakan penindakan yang mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Kementerian Lingkungan Hidup akan mengeluarkan paksaan pemerintah kepada sejumlah korporasi yang berada di hulu DAS Ciliwung, termasuk diantaranya meminta melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun jika tidak dilakukan dalam batas waktu tertentu makan pemerintah akan membongkar.

“Kami telah menugaskan pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyelidiki penyebab kerusakan lahan di hulu Sungai Ciliwung dan Kali Bekasi,” tuturnya.

Hasil dari penyelidikan dan pengawasan, pihaknya telah memberikan sanksi administratif terhadap delapan perusahaan yang berdiri di hulu DAS Ciliwung. Perusahan tersebut merupakan unit Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2-Unit Agrowisata Gunung Mas.

“Saat ini kami menggunakan sistem multidoors, yaitu sanksi administrasi, sengketa lingkungan hidup, perdata, dan juga pidana,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan PTPN yakni pengelola mengabaikan peringatan dari pemerintah daerah untuk menghentikan pembangunan.

“Karena ada pengabaian dari PTPN akhirnya mulailah pembangunan. Ada 33 kerja sama operasional (KSO) di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara I dan beberapa yang sudah melakukan pembangunan secara masif yang berpengaruh pada lingkungan di area Puncak,” kata Rizal.

Lalu pelanggaran lainnya PTPN memperlebar area wisata yang semula 16 hektare menjadi 39 hektare. Kemudian, menambah kegiatan agrowisata yang sebelumnya sembilan menjadi 13 jenis kegiatan. Dugaan pelanggaran selanjutnya, PTPN tidak melakukan pemantauan erosi tanah, pemantauan badan air, dan tidak mencantumkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap enam bulan.

“Jika terbukti ada pelanggaran serius, kami akan merekomendasikan pembongkaran fasilitas dan pemulihan lahan terdampak,” ucapnya.

Adapun terdapat 8 perusahaan di hulu DAS Ciliwung termasuk PT Jaswita Lestari Jaya, PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Bobobox Aset Manajemen, PT Karunia Puncak Wisata, PT Farm Nature and Rainbow, PT Pinus Foresta Indonesia, CV Mega Karya Anugrah, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Perkebunan Nusantara I dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah.

“Perusahaan yang kena sanksi administratif wajib pembongkaran mandiri dan pemulihan lingkungan,” tuturnya.

Selain itu, terdapat perusahaan di Sentul yang merupakan kawasan hulu DAS Bekasi yaitu PT Sentul City Tbk, Rainbow Hill Golf Club yang dikelola PT Light Instrumenindo, Golf Gunung Geulis yang dikelola PT Mulia Colliman International, Perumahan Citra City Sentul, dan Perumahan Summarecon Bogor yang dikelola PT Kencana Jayaproperti Mulia, PT Kencana Jayaproperti Agung, dan PT Gunung Srimala Permai akan menghadapi penegakan hukum pidana dan gugatan atas kerugian lingkungan hidup.

“Kami juga telah memasang plang pengawasan. Kami akan meminta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan juga DLH Provinsi Jawa Barat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap beberapa area yang sudah kita pasang plang pengawasan kemarin. Tentunya ada kolaborasi antara kementerian dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun juga kabupaten,” terang Rizal.

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Dodi Kurniawan menambahkan pihaknya telah mengidentifikasi pencemaran maupun perusakan lingkungan di Hibics Fantasy Puncak milik PT Jaswita dan Eiger Adventure Land dari penurunan tim verifikasi lapangan. Investigasi yang melibatkan para ahli dari berbagai bidang mengungkapkan pembangunan fasilitas wisata di area ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

“Kasus mencolok itu perubahan tutupan lahan di Hibics Fantasy Puncak yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya. Awalnya merupakan perkebunan teh, lahan ini kini berubah menjadi bangunan permanen yang mengurangi daya resapan air dan meningkatkan debit runoff saat hujan. Dampaknya nyata bencana banjir dan longsor yang terjadi di Cisarua pada 3 Maret 2025 terbukti berasal dari aliran air yang tidak tertahan akibat perubahan tutupan lahan tersebut,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan aturan dan memulihkan kembali hulu DAS sebagai langkah pencegahan bencana di masa depan.

“Multidoor enforcement akan terus diterapkan agar para pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Masyarakat diharapkan turut serta dalam upaya pemulihan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan potensi pelanggaran yang dapat merusak ekosistem,” kata Dodi.

ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN DAS

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak boleh diubah menjadi perumahan dan permukiman. Saat ini, total luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia adalah 7,3 juta hektare dimana sebesar 87% dari total LBS harus menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Saat ini terdapat delapan provinsi yang telah ditetapkan menjadi daerah masuk dalam kawasan LSD. Delapan provinsi tersebutSumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan data dari delapan provinsi yang masuk LSD, antara 2019 hingga 2021 alih fungsi lahan sawah mencapai 136.000 hektare. Namun angka itu turun menjadi 5.600 hektare selama periode 2021 sampai 15 Februari 2025.

“Setelah ada LSD ternyata efektif, dari 2021 sampai 15 Februari 2025, lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan,” ucapnya.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan LSD, alih fungsi lahan sawah dapat dikendalikan secara signifikan, mengurangi konversi lahan untuk pemukiman dan industri yang mengancam ketahanan pangan.

“Ada alih fungsi karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” tuturnya.

Nusron juga menegaskan tanah yang berada di badan dan sepadan sungai harus diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara. Hal itu terkait dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan tanah yang bukan hutan untuk disertifikatkan baik itu tanah negara maupun tanah yang dikuasai masyarakat.

Tanah di sepanjang sungai termasuk di atas tanggul harus memiliki status hukum yang jelas dengan sertifikat atas nama negara.

Kepastian hukum ini sangat penting mengingat banyak tanah di atas tanggul yang sebelumnya tidak disertifikasi. Sebagian tanah tersebut telah diduduki oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian mengurus surat tanah melalui berbagai pihak, termasuk lurah dan instansi lainnya.

“Otoritas atas tanah di badan sungai dan sepadan sungai berbeda-beda tergantung pada pengelolaan sungai tersebut. Jika sungai tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, maka Badan Pengelola Wilayah Sungai (BPWS) yang bertanggung jawab. Lalu jika kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pengelolaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi,” terangnya.

Menurutnya, penataan tanah di badan sungai dan sepadan sungai merupakan langkah penting untuk mencegah bencana banjir dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air. Terlebih, di DAS Kali Bekasi terdapat 124 tanah bersertifikat.

Terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pihaknya menjamin tidak ada anggota Apersi yang menggunakan lahan sawah untuk perumahan. Pasalnya, sebelum membangun rumah terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” ujarnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam. Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” katanya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukkannya sawah kami tidak akan bangun. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi menyeluruh dilakukan untuk semua perumahan baru ke depannya,” ucap Junaidi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan proses pembangunan satu wilayah bukan hanya oleh developer saja. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perencanaan dan tata ruang dan berlaku.

“Kami membangun sesuai dengan konsep tata ruang yang ada dan peraturan terkait, serta semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda,” tuturnya.

Pihaknya menampik pengembang menggunakan lahan bekas sawah dan rawa untuk dijadikan kawasan perumahan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tidak semua akibat yang timbul seperti banjir besar yang baru terjadi langsung menunjuk developer sebagai biang kerok.

“Memang koordinasi harus disinergikan oleh Pemda karena saat mulai proyek pun peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir) sudah ditetapkan oleh pemda dalam proses PBG (perizinan bangunan gedung) di samping dengan amdal lalin, amdal lingkungan untuk proyek yang skala besar,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada satu developer yang mau proyek propertinya kebanjiran karena akan menghancurkan nilai proyek tersebut dan juga reputasi developer ke depan.

“Yang perlu dilakukan tentu pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai,” ucapnya.

Bambang menambahkan untuk developer besar yang menggunakan lahan bekas rawa akan dilakukan pengerukan dan diganti tanah merah. Lalu dibangun dengan fondasi minimal beton plat setempat dan bahkan menggunakan tiang pancang beton untuk menjaga kualitas bangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, maupun Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kawasan permukiman.

Kebijakan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Menteri (Permen).

Dedi mengungkapkan hal ini usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, juga beberapa kepala daerah Jawa Barat di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Tadi, kita didiskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Pak Menteri (PKP) juga akan mengeluarkan Permen masih dalam kajian," jelas Dedi.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga penemuan penyebab banjir yang melanda beberapa wilayah di Jawa Barat.

Pertama, daerah hulu yang merupakan daerah resapan air terdiri dari kawasan gunung, hutan, dan perkebunan yang berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman elit maupun wisata.

Dengan begitu, dampaknya sampai menggerus area resapan air dengan jumlah cukup tinggi.

Kemudian, bantaran sungai mengalami perubahan bentuk seperti penyempitan, pendangkalan, maupun diisi oleh area permukiman.

Sementara itu, terdapat banyak rawa maupun sawah diuruk dengan membangun area permukiman. Dengan begitu berdampak pada banjir dengan ketinggian 2,5 meter.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang terjadi di Jabodetabek khususnya Bekasi dan Kabupaten Bogor pada Selasa (4/3/2025) akibat dari intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan hulu dan hilir semalaman.

Sejumlah perumahan seperti Puri Harmoni 8, Pondok Damai, Bumi Mutiara, Mahkota Pesona, Vila Nusa Indah 1, 2, 3, dan 5, Situsari Sejahtera, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha, Kemang Pratama, Pondok Mitra Lestari, Grand Galaxy Bekasi, Bumi Satria Kencana, Jaka Kencana, Depnaker, Bumi Nasio Indah, Jatiluhur, Graha Indah, Buana, Villa Jati Rasa, Taman Bougenville, Jatibening Permai, Taman Narogong Indah, dan The Arthera Hill. Selain di Bekasi dan Bogor, banjir pada Selasa (4/3/2025) juga melanda 13 kawasan perumahan di Depok dan Tangerang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan proses pembangunan satu wilayah bukan hanya oleh developer saja. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perencanaan dan tata ruang dan berlaku.

“Kami membangun sesuai dengan konsep tata ruang yang ada dan peraturan terkait, serta semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Pihaknya menampik pengembang menggunakan lahan bekas sawah dan rawa untuk dijadikan kawasan perumahan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tidak semua akibat yang timbul seperti banjir besar yang baru terjadi langsung menunjuk developer sebagai biang kerok.

“Memang koordinasi harus disinergikan oleh Pemda karena saat mulai proyek pun peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir) sudah ditetapkan oleh pemda dalam proses PBG (perizinan bangunan gedung) di samping dengan amdal lalin, amdal lingkungan untuk proyek yang skala besar,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada satu developer yang mau proyek propertinya kebanjiran karena akan menghancurkan nilai proyek tersebut dan juga reputasi developer ke depan.

“Yang perlu dilakukan tentu pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai,” ucapnya.

Bambang menambahkan untuk developer besar yang menggunakan lahan bekas rawa akan dilakukan pengerukan dan diganti tanah merah. Lalu dibangun dengan fondasi minimal beton plat setempat dan bahkan menggunakan tiang pancang beton untuk menjaga kualitas bangunan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam. Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukkannya sawah kami tidak akan bangun. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi menyeluruh dilakukan untuk semua perumahan baru ke depannya,” kata Bambang.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah, terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam.Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi dilakukan semua ke depannya,” kata Junaidi.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menuturkan perlu dilakukan edukasi ke masyarakat bahwa pengembang tidak mungkin membangun di tempat yang secara aturan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika mau dilakukan evaluasi kawasan perumahan, senantiasa harus bermula dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari kabupaten dan kota yang bersangkutan.

“Penegakan dari aturan zonasi tata ruang di wilayah yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurutnya, jika sudah dibangun dan seluruh persyaratan dan izinnya sudah terpenuhi maka pengembang telah memenuhi seluruh tugasnya. Dia menilai perizinan menjadi kunci dari seluruh masalah yang diperselisihkan akhir-akhir ini.

“Bila dirasa berbahaya dan seterusnya, maka sebaiknya dari awal saat perizinan, maka ditolak dan jangan diizinkan saja. Negara punya kewenangan sangat besar untuk mengaturnya,” tutur Ari.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” ujarnya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” katanya.

EVALUASI KAWASAN PERUMAHAN & SEMPADAN SUNGAI

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ucapnya dilansir akun Tiktoknya.

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Dia meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengevaluasi seluruh pengembang perumahan terutama yang membangun di tepi sungai dan sawah. Haal ini penting agar tidak terjadi bencana di kemudian hari.

“Kementerian Perumahan harus mengevaluasi pengembang-pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan di tepi sungai dan di tengah sawah,” tuturnya.

Dia menilai bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Salah satunya pembangunan perumahan yang tidak mengacu kepada rencana desain tata ruang dan wilayah.

“Bencana terjadi karena tata ruangnya, pembangunannya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip alam,” ujarnya.

Saat ini marak terjadi alih fungsi lahan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, alih fungsi terjadi di kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sebagai contoh, adanya daerah aliran sungai di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi yang sudah disertifikatkan sehingga diklaim milik perorangan. Padahal, secara aturan kawasan-kawasan tersebut tidak mungkin dimiliki perorangan demi keberlanjutan lingkungan.

“Dulu sungai dikelola BBWS, sekarang jadi milik perorangan. Berarti ada yang tidak tepat,” katanya.

Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mengawasi hal ini agar tidak ada lagi pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang terlarang. Adapun saat meninjau bantaran Sungai Bekasi untuk melihat proses pelebaran sungai, dia mendapati tanah di sekitar sungai telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersedia mengubah status sempadan sungai yang tadinya milik perseorangan atau perusahaan menjadi tanah negara untuk pengerjaan normalisasi sungai. Hal ini nantinya normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai pengukuran tanah di sempadan sungai sebagai bagian dari rencana pelebaran badan sungai untuk mengembalikan lagi kapasitas daya tampung dan fungsi sungai. Hal ini sebagai upaya untuk membenahi tata ruang.

“Kita memulai melakukan pembongkaran daerah yang menutupi daerah resapan air yang bedampak pada mengalir air ke Ciasura kemudian nanti ke Kali Bekasi, dari Kali Bekasi kemudian ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta Jakarta, kalau Jakarta juga dari Ciliwung. Nah kemudian kita juga sudah bergerak untuk membenahi daerah aliran sungai,” ucapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan di sempadan sungai yang belum memiliki sertifikat dan tidak ada yang memiliki maka akan disertifikatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan diserahkan hak pengelolaan (HPL) kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat.

“Kalau yang sudah terlanjur ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar, memang kalau bukan haknya akan kita batalkan,” tuturnya.

Apabila proses administrasi yang dilakukan sudah benar, maka dipertahankan untuk menjadi milik yang bersangkutan. Namun, jika terjadi proses pengadaan tanah atau lahan untuk pelebaran, maka akan diberikan dua opsi solusi. Jika sebaliknya karena proses administrasi yang dilakukan masyarakat sudah benar, maka akan dilakukan ganti rugi pengadaan tanah

“Kalau sudah terlanjur ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, enggak ada sertifikat, sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap ya kan, minimal ganti bangunan,” ujarnya.

Adapun status tersebut untuk memastikan daerah sempadan sungai terbebas dari aktivitas pembangunan.

“Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” kata Nusron.

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengunjungi Perumahan Sahara 3 di Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terdampak banjir, Jumat (7/3/2025).

Suharyanto tiba di lokasi bersama rombongan sekitar pukul 09.20 WIB dan disambut oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Setibanya di lokasi, ia melakukan pengecekan terhadap peralatan penyedot banjir yang berada di depan gapura Perumahan Sahara 3.

Perumahan ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir cukup parah sejak Selasa (3/3/2025), dengan ketinggian banjir sempat mencapai dua meter.

Namun, saat ini, banjir mulai berangsur surut dengan ketinggian air yang tersisa sekitar 30 sentimeter.

Waryadi (50), seorang penghuni Perumahan Sahara 3, mengungkapkan bahwa banjir mulai surut sejak Kamis (5/3/2025) pagi.

"Sudah mulai surut dari kemarin, sekarang air tinggal bagian depannya saja," katanya kepada Kompas.com.

BEKASI, KOMPAS.com - Warga terdampak banjir di Perumahan Palm Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima bantuan air bersih sebanyak 8.000 liter dari PDAM Tirta Bhagasasi pada Kamis (6/3/2025).

Bantuan tersebut dikirim menggunakan dua truk, masing-masing menampung 4.000 liter air bersih.

Air bersih yang diterima warga kemudian dipindahkan menggunakan selang ke tandon jumbo berwarna biru yang terletak di tepi jalan dalam perumahan.

Warga yang mengetahui adanya bantuan ini langsung mendekati lokasi untuk mengisi galon mereka.

Suradi (42), seorang warga Blok C Nomor 29 Perumahan Palm Residence, mengaku telah mengisi enam galon air bersih sejak bantuan tiba.

"Sudah tiga kali bolak-balik bawa dua galon," kata Suradi kepada Kompas.com di lokasi pada Kamis.

Dia menjelaskan, pompa airnya belum dioperasikan karena khawatir terjadi korsleting setelah terendam banjir.

Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan air bersih untuk membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke kediamannya.

"Ya, buat bersih-bersih lumpur sisa banjir, perabotan yang kotor," imbuhnya.

Diketahui, sebagian wilayah Tambun Utara sempat terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025).

Banyak perumahan di wilayah ini mengalami lumpuh total akibat luapan air dari anak sungai Kali Bekasi.

Ketinggian banjir di wilayah ini bervariasi, mulai dari 30 sentimeter hingga tiga meter.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Banjir melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depot, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur pada kemarin malam hingga dini hari.

Banjir terjadi di wilayah Jabodetabek sejak Senin (3/3/2025) malam. Hujan baru reda sekitar pukul 05.00 WIB, Selasa (4/3/2025).

Hujan pun memicu sungai yang mengalir di Jabodetabek meluap. Akibatnya, rumah-rumah warga di berbagai wilayah terendam banjir.

Berikut wilayah yang terendam banjir di Jabodetabek:

Jakarta

Banjir terjadi di berbagai titik di Jakarta. Di Jakarta Timur misalnya, banjir merendam permukiman penduduk di RW 07 Cililitan, Kramat Jati, sejak pagi tadi.

Ketinggian air di wilayah itu sekitar 180 cm. Pihak RW telah menyiapkan pengungsian untuk warga terdampak banjir.

Selain itu, banjir juga terjadi di Jakarta Barat. Air merendam sejumlah ruas jalan dan memicu kemacetan.

Berdasarkan data BPBD Jakarta per pukul 04.00 WIB, ada 32 RT yang terendam banjir di Jakarta. Berikut daftarnya:

Jakarta Barat terdapat 4 RT yang terdiri dari:
- Kelurahan Rawa Buaya
• ⁠Jumlah: 4 RT
• ⁠Ketinggian: 30 cm
• ⁠Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Selatan terdapat 21 RT yang terdiri dari:
- Kelurahan Pondok Pinang
• ⁠Jumlah: 5 RT
• ⁠Ketinggian: 80 s.d 100 cm
• ⁠Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kelurahan Pengadegan
• ⁠Jumlah: 1 RT
• ⁠Ketinggian: 80 cm
• ⁠Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kelurahan Rawajati
• ⁠Jumlah: 5 RT
• ⁠Ketinggian: 50 cm
• ⁠Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kelurahan Cilandak Timur
• ⁠Jumlah: 2 RT
• ⁠Ketinggian: 105 s.d 120 cm
• ⁠Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kelurahan Pejaten Timur
• ⁠Jumlah: 6 RT
• ⁠Ketinggian: 30 s.d 120 cm
• ⁠Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kelurahan Kebon Baru
• ⁠Jumlah: 2 RT
• ⁠Ketinggian: 60 s.d 100 cm
• ⁠Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Jakarta Timur terdapat 7 RT yang terdiri dari:
- Kelurahan Bidara Cina
• ⁠Jumlah: 3 RT
• ⁠Ketinggian: 90 s.d 100 cm
• ⁠Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

- Kelurahan Kampung Melayu
• ⁠Jumlah: 4 RT
• ⁠Ketinggian: 95 cm
• ⁠Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Jalan Tergenang terdapat 5 Ruas Jalan yang terdiri dari:
1.⁠ ⁠Jl Basoka Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 60 cm
2.⁠ ⁠Jl Strategi Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 60 cm
3.⁠ ⁠Jl Srengseng Raya, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm
4.⁠ ⁠Jl H Muhajar RT 011 RW 002, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm
5.⁠ ⁠Jl Puri Mutiara, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak
Ketinggian : 100 cm.

Banjir di Cililitan, Jakarta Timur (dok. Istimewa)

Bekasi

Banjir juga terjadi di berbagai titik di Bekasi. Salah satunya terjadi di Vila Nusa Indah 2, Bekasi.

Warga mengatakan banjir di perumahan tersebut telah terjadi sejak kemarin malam. Air bahkan hampir masuk ke lantai 2 rumah warga.

Selain itu, banjir juga menyebabkan kemacetan parah di Jalan Ahmad Yani arah Tol Bekasi Barat sekitar pukul 08.05 WIB. Berikut daftar lokasi dan tinggi muka air (TMA) banjir di Bekasi berdasarkan data BPBD Bekasi Kota Bekasi:

1. Kecamatan Bekasi Timur:
- Gg. Mawar RT 8/RW 3 (TMA ± 150 cm, terdampak 100 KK 400 Jiwa); air mulai masuk pukul 00.31 WIB
- (Update terkini tinggi muka air ± 300 cm Pukul 07.00 WIB)
- Gg. Semar RT 4 RW 4 TMA ± 70 cm; (air mulai masuk pukul 00.57 WIB)
- Update terbaru tinggi muka air akan segera terupdate
- Kp. Lengkak RT 04 RW 8 TMA ± 80 cm. (air mulai masuk pukul 02.27 WIB)
- Update terbaru tinggi muka air akan segera terupdate

2. Kecamatan Bekasi Utara:
- Kp. Lebak, Kel. Teluk Pucung (TMA ± 110 cm, terdampak 47 KK 360 Jiwa mengungsi di Mushola). Air mulai masuk pukul 01.39 WIB
- (Update terkini TMA 180 cm di permukaan atas untuk permukaan bawah sekitar 210 cm untuk listrik sudah dipadamkan pukul 04.17 WIB).
- (Update terkini TMA 180 cm di permukaan atas untuk permukaan bawah sekitar 210 Cm untuk listrik sudah dipadamkan pukul 06.01 WIB).

3. Kecamatan Bekasi Selatan:
- Perumahan Bumi Satria Kencana TMA ± 110 cm (air mulai masuk pukul 01.48 WIB)
- Perumahan Jaka Kencana TMA ± 50 cm (air mulai masuk pukul 04.03 WIB)
- Update terkini TMA ± 300CM Pukul 07.00 WIB
- Perumahan Depnaker TMA ± 150 cm (air mulai masuk pukul pukul 04.10 WIB)
- Ketinggian muka air akan segera diperbarui

4. Kecamatan Medan Satria:
- RT 1, 8 dan 9 RW 03 Kelurahan Kali Baru (TMA ± 100 cm, rumah terdampak 40KK). Air mulai masuk pukul 00.47 WIB
- Tinggi muka air akan segera diperbarui

5. Kecamatan Jatiasih:
- Bumi Nasio Indah TMA ± 120 cm (air mulai masuk pukul 23.46 WIB);
- Perum Jatiluhur TMA ± 150 cm (air mulai masuk pukul 00.44 WIB);
- Perum Graha Indah TMA ± 150 cm (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
- Perum Buana TMA ± 150 cm (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
- Perum Pondok Gede Permai TMA ± 300 cm (air menggenang Pukul 00.10 WIB dan mulai limpas dari tanggul pukul 03.15 WIB);
- Perumahan Villa Jati Rasa jl. Merpati blok c 10/no.15 TMA ± 300 CM. (air menggenang pukul 04.29 WIB)

6. Pondok Gede:
- Perumahan Taman Bougenville Fajar TMA ± 40 cm (air mulai masuk pukul 00.26 WIB)
- Komplek Dosen IKIP TMA ± 155 cm. Air mulai masuk pukul 23.42 WIB
- Perum Jati Bening Permai TMA ± 50 cm. Air Mulai Masuk pukul 23.43 WIB

7. Rawalumbu:
- Perumahan Taman Narogong Indah TMA ± 40 cm (Air mulai masuk pukul 00.30
WIB - pukul 05.00 air sudah berangsur angsur surut)
- Jembatan II Rawalumbu TMA ± 20 cm (Air mulai masuk pukul 00.35 WIB - pukul 03.30 air sudah surut)
- Kemang Pratama TMA ± 50 cm (Air mulai masuk pukul 02.13 WIB).

Lihat juga Video: Banjir Masih Rendam Kebon Pala Jaktim, Ketinggian Air Capai 2 Meter

Depok

Banjir juga melanda Depok, Jawa Barat. Salah satu lokasi yang terendam banjir berada di Gang Ridi, Tanah Baru.

Banjir di wilayah ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak semalam. Selain itu, tanggul kali di sekitar lokasi juga jebol hingga membuat air meluap ke permukiman warga.

Perumahan Asri Sawangan, Depok, juga terdampak banjir. Ketinggian air di wilayah itu mencapai 1,5 meter. Banjir telah terjadi sejak kemarin.

Berikut daftar wilayah yang terdampak banjir berdasarkan data Pemkot Depok:

1. Jalan Kampung Kapling, Pancoran Mas (banjir setinggi 120 cm)

2. Jalan Utan Jaya Citayam(banjir setinggi 50cm)

3. Masjid Jamie Darut Taqwa, Limo (banjir setinggi 50cm)

4. Masjid Mampang Prapatan (banjir sekitar 30 cm)

5. Jalan Pramuka 2, Mampang (banjir sekitar 30 cm)

6. Tirtajaya, Sukmajaya (banjir sekitar 70cm)

7. Perumahan Sukmajaya Permata (banjir sekitar 70 cm)

8. Gang Janur Cilodong (banjir sekitar 30 cm)

9. Jalan Raya Grogol (banjir sekitar 15cm)

10. Tanah Baru (banjir sekitar 15 cm)

11. Jalan Raya Sawangan (banjir sekitar 50 cm)

12. Kebon Duren, Kalimulya (banjir sekitar 30 cm)

13. Komplek Hankam, Kelapa Dua (banjir sekitar 30 cm)

14. Jalan H Mustofa, Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua, Cimanggis (banjir sekitar 50 cm)

15. Setu Studio Alam TVRI, Kalibaru (banjir sekitar 50 cm).

Tangerang Selatan

Banjir juga melanda lima kecamatan di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Banjir dipicu akibat hujan deras sejak semalam.

Berdasarkan data BPBD Tangsel, ada 1.870 rumah yang terdampak bencana banjir tersebut. Lima kecamatan yang terdampak banjir di Tangsel itu ialah Kecamatan Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat dan Serpong Utara.

Berikut lokasi banjir dan tinggi muka air (TMA) berdasarkan data BPBD Tangsel per pukul 04.25 WIB:

1.⁠ ⁠Flamboyan RT 06/12 Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, TMA: 20-50 cm (80 KK)
2.⁠ Kav Bulak Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren, TMA : 60 cm (70 KK)
3.⁠ ⁠Perum Pondok Maharta RW 9 & RW 10 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren, TMA: 30 cm-120 cm (650 KK)
4.⁠ ⁠Perum Pinus Sasmita RW 24 Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, 25-50 cm (120 KK)
5.⁠ ⁠Perum Taman Mangu Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren, TMA: 60 cm ( 400 KK)
6.⁠ ⁠Perum Pamulang Asri 2 RW 9 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat, TMA: 20 cm-70 cm (180 KK)
7.⁠ ⁠Graha Mas RT 07, 08 RW 12 Jelupang Kecamatan Serpong Utara, TMA: 30-50 cm (100 KK)
8.⁠ ⁠Perum Bintaro Indah Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat, TMA: 20-45 cm (180 KK)
9.⁠ ⁠Jalan Roda RT 05/012 Sawah-Ciputat, TMA: 30 cm (30 KK)
10.⁠ ⁠Perum Rosewood Serua Indah Kecamatan Ciputat, TMA: 30 cm (60 KK)
11.⁠ ⁠Pondok Safari RW 15 Jurangmangu Barat, TMA: 30 cm (90 KK).

Banjir merendam Jalan Pondok Aren Raya tepatnya di depan Pasar Ceger Jurangmangu, Tangerang Selatan. Lalu lintas terputus, pedagang pasar terganggu. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Kabupaten Tangerang

Hujan lebat juga melanda Kabupaten Tangerang dan menyebabkan banjir di Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan. Ada 20 unit rumah terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi.

BPBD Kabupaten Tangerang dan tim gabungan telah melakukan pendataan. Petugas juga melakukan evakuasi warga ke tempat kerabat terdekat yang lebih aman.

Kabupaten Bogor

Banjir juga masih terjadi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Sejumlah kendaraan pun mogor akibat menerobos banjir di sekitar Situ Cikaret.

Ketinggian air di kawasan sekitar 20 hingga 30 cm. Pengendara terlihat mendorong motor mereka yang mogok untuk melintasi banjir.

Selain banjir, bencana tanah longsor juga terjadi di Gadog, Bogor. Seorang ibu hamil terluka akibat terkena material longsor.

Lihat juga Video: Banjir Masih Rendam Kebon Pala Jaktim, Ketinggian Air Capai 2 Meter

(haf/imk)

BEKASI - Banjir yang melanda Perumahan Pondok Gede Permai , Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat mencapai ketinggian hingga empat meter. Hal itu membuat petugas gabungan membutuhkan perahu karet untuk mengevakuasi warga.

Berdasarkan pantauan SindoNews di lapangan, Selasa (4/3/2025), petugas yang terdiri dari TNI-Polri hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan proses evakuasi, dengan mengutamakan anak-anak, perempuan, dan lansia.

Terlihat, ketinggian air yang mencapai empat meter itu, membuat warga tidak bisa meninggalkan rumah mereka tanpa bantuan perahu karet dari petugas gabungan.





Para ibu menggendong bayi mereka, sambil membawa beberapa tas berisi perlengkapan dan kebutuhan anaknya, serta sejumlah pakaian ganti. Tidak sedikit dari anak-anak itu menangis histeris ketika turun dari perahu karet.



Berdasarkan informasi yang diterima, warga memanfaatkan lantai dua rumah mereka untuk bertahan dari rendaman air, hingga petugas berhasil melakukan evakuasi.

Adapun Perumahan Pondok Gede Permai, terendam banjir akibat luapan kali Bekasi, yang sudah tidak bisa menahan air kiriman dari Bogor akibat hujan deres terus menerus sejak dua hari lalu.