PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) mengungkapkan masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta tengah diusulkan bisa ikut menikmati KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal ini disampaikan oleh VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Yang sedang diusulkan terkait besaran kemampuan, sebelumnya penghasilan Rp 8 juta, mudah-mudahan bisa kita usulkan maksimal di angka Rp 15 juta," katanya.

Ia menuturkan saat ini usulan ini tengah dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BTN sendiri berharap usulan ini bisa diterapkan mulai Januari 2025 mendatang.

"Kita usulkan BTN per Januari. Tapi kewenangan di Kementerian. Sudah diusulkan sudah di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Nantinya, ketentuan ini dapat berlaku bagi nasabah yang sudah menikah dan belum menikah.

Untuk ketentuan saat ini, batas gaji penerima FLPP yang belum menikah adalah tidak lebih dari Rp 7 juta. Sementara, untuk yang sudah menikah tidak boleh lebih dari Rp 8 juta.

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang diberikan sebesar Rp 4 juta di daerah selain Papua dan Papua Barat dan Rp 10 juta untuk di Papua dan Papua Barat.

Dengan uang muka mulai dari 1%, suku bunga flat 5%, dan masa kredit sampai 20 tahun. Tipe rumah yang tersedia untuk pembiayaan FLPP yakni 21-36 meter persegi dengan luas lahan 60-200 meter persegi.

Usulan mengenai batasan gaji penerima FLPP sampai Rp 15 juta ini sudah lama didorong. Menurut catatan detikcom, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo era Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan hal serupa.

Alasannya dikarenakan masyarakat dengan rentang penghasilan tersebut ada yang merasa kesulitan untuk membeli rumah dengan skema KPR komersial.

"Kita lagi skemakan. Sekarang kan memang yang dapat MBR. Kita lagi lihat, memang di antara MBR ke atas ini kan ada juga yang butuh kebutuhan," ucap Wakil Menteri BUMN, Kartika Wijoatmodjo saat ditemui di Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024) lalu.

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.