Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat belum bisa dilaksanakan hari ini, Senin (6/1), karena peralatan dapur umum yang belum ada.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi belum bisa memastikan kapan waktu direalisasikan. Dia bilang waktunya tergantung Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana.

"Sebenarnya kita berencana pada 6 Januari 2025 ini, sesuai dengan jadwal nasional. Dilaksanakan di Kota Padang. Namun, ada beberapa perlengkapan yang kurang sehingga kita undur dulu," kata Gubernur Mahyeldi kepada wartawan, Senin (6/1).

Mahyeldi mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait program tersebut. Dia kembali menekankan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional dan sudah ada penanggung jawabnya di Sumatra Barat.

Mahyeldi mengungkapkan untuk daftar siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis di Sumatra Barat sudah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.

"Untuk jumlah siswa di Sumatra Barat yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini sebanyak 2 juta siswa," katanya.

Nantinya, jika semua perlengkapan sudah siap maka program tersebut akan dilaksanakan secara menyeluruh di 19 kabupaten dan kota. Khusus di Kota Padang, Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti akan menjadi pusat dapur umum.

Secara terpisah, Pj.Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk menyukseskan program tersebut, terutama dapur untuk memasak makanan.

"Dapur sudah kami siapkan, hanya saja peralatannya belum ada dan kami masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi," katanya.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

"Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

"Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

"Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.